Anggaran pendidikan  minimal 20% dari APBN sejak tahun 2009 dengan jumlahnya yang terus meningkat, ternyata belum berdampak banyak terhadap perbaikan nasib insan pendidikan, terutama guru. Hingga kini, masih banyak guru yang memiliki kesejahteraan buruk, yang akhirnya membuat mereka  harus berurusan  dan terjerat kredit macet pinjaman online (pinjol). Ini juga dipicu oleh literasi  keuangan yang rendah, karena tingkat kompetansi yang juga rendah. Adanya keharusan anggaran pendidikan (mandatory spending) minimal 20% telah berdampak positif  terhadap ekses ke pendidikan dengan angka partisipasi sekolah yang kian meningkat. Namun demikian, kompetensi guru adalah diantara output/outcome yang masih perlu diperbaiki, selain skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan beberapa permasalahan yang menjadi muara dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga keuangan internasional ini menemukan paling tidak ada empat aspek masalah yang salah satunya adalah kualitas guru yang belum memadai. (Yetede)

OJK terus memperkuat pengawasan industri perbankan dengan mendukung dan menyesuaikan kebijakan  pengawasan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan perbankan global yang ditentukan oleh Basel Comiittee on Banking Supervision (BCBS). Basel Core Principles (BCP) for Effective Banking Sopervisioin telah diterbitkan pada pertemuan Basel Committee on Banking Supervisors (BCBS) di Swiss, yang merupakan versi pengkinian dari sebelumnya yang diluncurkan pada 2012. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dan Ediana Rae mengatakan, BCP terbaru memasukkan beberapa aspek risiko yang belum ada pada BCP versi sebelumnya, yaitu risiko iklim dan risiko digital sebagai risiko-risiko baru (new and emerging risks), penguatan tata kelola perusahaan dan praktik menajemen risiko, ketahanan operasional, dan penguatan aspek pengawasan makroprudensial. Menanggapi peluncuran BCP terbaru, Dian menyampaikan pentingnya kebijakan dan praktik pengawasan sektor perbankan di Indonesia sejalan dengan standar internasional terkini. Hal ini akan meningkatkan ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai dinamika kebijakan ke depannya, termasuk di bidang manajemen risiko iklim dan risiko digital. (Yetede)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakaravorty dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang. Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (9.5/2024), menjelaskan Menhankam Prabowo menerima kunjungan Dubes Chakaravorty di Kantor Kemenham RI, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Keduanya berbincang mengenai  kerja sama Indonesia  India yang selama ini berjalan, juga membahas pengenai peluang kolaborasi  yang dapat dibangun ke depan. "Saya yakin Yang Mulia mampu meningkatkan kerja sama serta membina hubungan harmonis antara kedua negara. Kementerian Pertahanan RI siap bekerja sama," kata Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan prioritas dua negara saat ini memastikan hubungan harmonis Indonesia-India terus terjaga. Ke depan, Prabowo menilai harus ada lebih banyak kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. (Yetede)

Penurunan tajam saham-saham perbankan dalam beberapa  waktu terakhir, membuat valuasinya kembali  murah dan menarik untuk berburu. Terlebih fundamental emiten perbankan masih solid, dan koreksi saham diyakini karena sentimen jangka pendek semata. Para analis juga kompak merekomondasikan beli saham-saham bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dengan potensi  gain hingga 35%. "Ada optimisme bahwa pasar dan investor hanya membutuhkan alasan untuk kembali berinvestasi di saham-saham perbankan. Saat ini harga saham perbankan dapat  dikatakan cenderung murah dari sisi valuasi, karena fundamental dan prospek bisnisnya masih relatif stabil," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus kepada Investor Daily. Nico mengatakan, beberapa saham perbankan unggulan di pasar modal Indonesia telah mencatatkan rekor tertinggi tahun ini. Sehingga, adanya koreksi terhadap harganya menjadi hal yang dianggap wajar. (Yetede)

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau Bank Muamalat mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 1,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp46,1 triliun per 31 Maret 2024 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 45,5 triliun. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, bahwa dana murah (current account and saving account/CASA) menjadi penopang utama dengan pertumbuhan  sebesar 11,7% yoy, dengan giro menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 39,4% yoy. "Dana murah, khususnya giro, menjadi andalan seiring dengan strategi perseroan yang aktif menawarkan layanan pengelolaan keuangan berbasis internet atau Cash Management System (CMS) kepada nasabah," kata Indra. Indra mencatat, peningkatan DPK pada kuartal I-2024 mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat yang tetap terjaga dengan baik. Menurut dia, kehadiran layanan CMS dari Bank Muamalat yang diberi nama MADINA membuat penempatan giro untuk kebutuhan transaksi nasabah turut meningkat. (Yetede)

Indonesia mendorong aksebilitas  dari pelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju pelabuhan, termasuk mendorong pengembangan kawasan industri  dalam mendukung pemanfaatan  pelabuhan pembuka jalur regional dan kawasan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lollan Panjaitan pada pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritim Transport Working Group) di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada 6-8 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kemenhub, melalui Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut turut menjabarkan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepelabuhan dalam mendukung konektivitas regional dan global. "Kita membeberkan peningkatan konektivitas melalui PSN yang mampu menyelesaikan banyak masalah, utamanya dari sisi perizinan yang kita tahu berusaha dipersingkat termasuk kemudahan lain menciptakan konektivitas kawasan industri dan pelabuhan," kata Lollan. (Yetede)

Komisi I DPR RI baru saja menerima kunjungan kehormatan delegasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Australia yang dipimpin Clare O'Neil. Keduanya menjajaki peluang kerja sama  keamanan siber (Cyber security) di antara kedua pemerintahan. Ketua Komisi I DPR RI Mautya Hafid pun mendukung upaya kerja sama tersebut. Karena, Indonesia memiliki jumlah demografi yang sangat besar, pengguna internet aktif banyak, dan ancaman keamanan siber masih tinggi. "Kerja sama dibidang cyber sekurity sangat kita dukung, (terutama terkait)  bagaimana menghindari serangan yang waktu itu (pernah terjadi). (Misalnya), beberapa rumah sakit pernah kena (serangan siber), BPJS pernah kena, bahkan beberapa lembaga negara kan pernah di serang," ungkap Meutya. Dia menjelaskan, Australia mempunyai Kementerian  tersendiri yang fokus mengurusi serangan siber. Selain teknologinya sudah maju, negara tersebut memahami bahwa persoalan keamanan siber tidak dapat ditangani sendiri. Karena itu, Indonesia bisa belajar  dari Australia yang lebih maju. (Yetede)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

KEBERADAAN whistleblower system tak serta-merta membuat para aparat sipil negara melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Faktor mental hingga kecepatan penanganan perkara juga dinilai memiliki pengaruh. Empat pejabat Kementerian Pertanian yang menjadi saksi dalam sidang korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu lalu, kompak menyatakan takut untuk melaporkan kasus itu ke aparat penegak hukum. Meski mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, mereka menyatakan terpaksa memenuhi permintaan Syahrul menggasak uang negara agar tak dipecat atau dimutasi. Keempat saksi itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Gunawan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Kementan Lukman Irwanto, serta Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Puguh Hari Prabowo. “Ini kan perintah, ada konsekuensinya,” kata Hermanto saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Takut dipecat,” katanya dalam sidang yang sama.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Syahrul Yasin Limpo bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan gratifikasi kepada para pejabat lainnya di lembaga itu. Menurut dakwaan jaksa, Syahrul cs menerima gratifikasi total Rp 44,5 miliar. Dalam sidang pada Rabu lalu, para saksi itu menyebutkan Syahrul meminta mereka menyediakan uang untuk berbagai keperluan di luar anggaran Kementan. Di antaranya untuk pengadaan sapi kurban, sewa pesawat, kebutuhan bahan pokok, pemeliharaan apartemen, uang bulanan istri, serta acara sunatan dan ulang tahun cucunya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Putri Sjafrina menilai para pejabat Kementan sebenarnya memiliki banyak opsi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul. Salah satunya, menurut dia, melapor ke KPK menggunakan jalur sistem whistleblower. Dengan jalur ini, pelapor sangat mungkin tidak menyebutkan identitasnya. “Sistem whistleblower memang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai yang merasa mengetahui indikasi pelanggaran dengan anonim (tanpa diketahui pelapornya),” kata Almas kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024. (Yetede)