Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong bank umum memisahkan unit usaha syariah (UUS) alias spin off, dinilai tidak akan bisa berjalan cepat. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada beberapa bank yang enggan melepas UUS-nya jadi bank umum syariah (BUS). Konsultan Ekonomi Syariah Adiwarman Azwar Karim berpendapat, aturan OJK terkait spin off UUS yang baru terbit tahun lalu tersebut bisa berdampak adanya perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat aset UUS turun agar terhindar dari kewajiban spin off. Misalnya, melalui aset tresuri. Sejumlah UUS memiliki aset tresuri hingga 50% dari total asetnya.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan membuat kebijakan baru terkait pengenaan tarif atau bea masuk dan pungutan terhadap produk-produk China. Menurut pemberitaan Bloomberg, Jumat (10/5), pengenaan tarif baru akan difokuskan pada sektor-sektor strategis. Sektor strategis tersebut antara lain kendaraan listrik, baterai dan peralatan pembangkit listrik tenaga surya. Kebijakan baru tersebut dikabarkan akan diumumkan Biden pada 14 Mei mendatang. Keputusan ini merupakan hasil dari peninjauan kembali atas aturan tarif dalam seksi 301, yang pertama kali diberlakukan di era pemerintahan Donald Trump. Pengumuman kebijakan tarif baru ini bisa saja tertunda. Tapi yang pasti, keputusan ini bakal jadi salah satu langkah terbesar Biden dalam persaingan ekonomi antara AS dan China.

Strategi Presiden China Xi Jinping meningkatkan manufaktur untuk menahan perlambatan ekonomi di dalam negeri telah memicu kekhawatiran di luar negeri. Para pemimpin AS dan Uni Eropa telah memperingatkan China bahwa subsidi negara yang berlebihan telah memicu membanjirnya produk ekspor murah China yang mengancam lapangan kerja di masing-masing negara. Peninjauan ulang aturan tarif ini sudah dimulai sejak 2022. Penjabat Kantor Perwakilan Dagang AS Katrine Tai mengatakan, pemerintah AS berupaya membuat tarif yang lebih strategis dan efektif. Biden pada Maret lalu telah mengusulkan tarif baru sebesar 25% pada produk baja dan aluminium China, yang merupakan bagian dari serangkaian langkah untuk menopang sektor baja Amerika. Langkah ini sekaligus upaya mengambil hati para pekerja sektor ini untuk mendukung Biden pada pemilu AS.

Perekonomian Jepang kemungkinan akan mengalami kontraksi sebesar 1,5% secara tahunan pada kuartal I tahun ini, menurut hasil survei yang dilakukan Reuters. Proyeksi kontraksi tersebut didasarkan pada data-data pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jepang, yang merosot di tengah ketidakpastian ekonomi. Para ekonom menilai kondisi ini mungkin akan menghambat upaya Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga. Sebanyak 17 ekonom memperkirakan ekonomi Jepang akan kontraksi 0,4% secara bulanan di Maret. "Tren konsumen hemat tetap kuat karena kenaikan biaya hidup yang kemungkinan besar diperburuk pelemahan yen," kata Takeshi Minami, Kepala Ekonom Norinchukin Research Institute, seperti dilansir Reuters, Jumat (10/5).

Emiten pengembangan gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), PT Citra Nusantara Gemilang Tbk (CGAS) menargetkan penjualan tahun ini bisa meningkat sebesar 20%-30% secara tahunan atau year on year (yoy). Sedangkan target peningkatan laba bersih berada di kisaran angka 4%-5%. Manajemen CGAS optimistis target tahun ini bisa tercapai setelah melihat kinerja di kuartal-1 tahun ini yang mengalami peningkatan. Peningkatan kinerja itu ditopang tumbuhnya permintaan pelanggan terhadap kebutuhan energi bersih. "Penjualan CGAS kuartal I-2024 mengalami kenaikan sebesar 34,95% dibandingkan dengan kuartal I-2023. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan dari pelanggan terhadap kebutuhan energi yang lebih bersih," ujar Corporate Secretary CGAS, Ferina Tyas Hapsari, saat dihubungi KONTAN, Rabu (8/5). Kemudian, terkait dengan jaringan distribusi CGAS terbagi atas lima Stasiun CNG, yakni Stasiun CNG Cikarang dengan kapasitas 5 MMSCFD, Stasiun CNG Grobogan (2 MMSCFD) (on progress), Stasiun CNG Waru (1,5 MMSCFD), Stasiun CNG Palembang (1,2 MMSCFD), Stasiun CNG Manyar (2 MMSCFD).

Upaya penyelundupan ekstasi dari Belanda ke Indonesia muncul kembali. Sebanyak 20.272 butir pil ekstasi seberat 10 kg dari Belanda dan Belgia diselundupkan dengan cara dikemas dalam paket yang dikirim ke beberapa daerah di Indonesia menggunakan layanan pos. Penyelundupan ini perlu menjadi kewaspadaan semua pihak mengingat regulasi penggunaan narkotika di Belanda tak seketat di dalam negeri sehingga rawan dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Arie Ardian Rishadi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/5) mengungkap bahwa ekstasi itu diselundupkan dalam dua paket yang masing-masing dikirim dari Belanda dan Belgia.

Paket pertama berisi 18.259 butir pil ekstasi yang dikirim dari Belgia dan dapat diungkap setelah paket itu tiba di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, pada 5 April 2024. Dalam pengirimannya, paket itu diberitahukan sebagai suku cadang khusus untuk kendaraan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pada paket tersebut, ditemukan enam bungkus plastik bening yang berisi 18.259 butir pil ekstasi seberat 9,6 kg. Pada paket kedua, tim penyidik Polri menemukan paket itu dikirim dari Belanda yang tiba di Kantor Pos Pasar Baru pada 22 April 2024. Paket tersebut dibungkus seperti kado dan dideklarasikan sebagai majalah. Namun, setelah diperiksa, paket tersebut berisi 2.013 butir ekstasi seberat 1,06 kg.

Hingga 2015, penyelundupan ekstasi dari Belanda menjadi momok bagi Indonesia. Seperti pengungkapan peredaran 50.000 butir ekstasi dari Belanda hasil pengembangan kasus peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikendalikan Freddy Budiman, terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi (Kompas, 15/4/2015). ”Modusnya sama, yaitu false declaration. Jadi, men-declare tidak dalam keadaan sebenarnya. Mereka (pengirim) menyatakan bahwa barang itu adalah spare-part (suku cadang) kendaraan, tetapi di dalamnya adalah ekstasi,” kata Arie. (Yoga)

Terungkapnya fakta persidangan terkait dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin membuka mata masyarakat bahwa lembaga audit keuangan itu rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pengawasan internal harus diperkuat. Mekanisme pemilihan anggota BPK pun harus diubah. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola, Kamis (9/5) berpendapat, praktik jual beli opini WTP marak karena desain pengawasannya minim. Selain itu, insentif dari label WTP yang diperoleh instansi pemerintah jauh lebih besar untuk kenaikan anggaran. Selain itu, terus terungkapnya kasus-kasus jual beli opini WTP, karena desain kelembagaan BPK sejak awal tersandera kepentingan politik.

Ia pun mendorong agar model pengawasan internal di BPK lebih diperkuat. Selain itu, karena peran BPK sentral dalam pemberantasan korupsi, sudah sepatutnya segera dilakukan revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK agar proses pemilihan anggota BPK dilakukan oleh panitia seleksi yang independen atau yang dibentuk pemerintah. Selama ini pemilihan anggota BPK sepenuhnya oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kembali terkuaknya dugaan jual beli opini WTP itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementan dengan agenda pemeriksaan saksi, yakni Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5).

Permintaan uang dari auditor BPK ke Kementan untuk laporan tahun 2022. Agar Kementan mendapatkan opini WTP, auditor BPK bernama Viktor Siahaan meminta uang sebesar Rp 10 miliar yang merupakan bawahan dari auditor bernama Haerul Saleh. Pada kesempatan lain, Viktor mengubah permintaannya menjadi Rp 12 miliar. Menurut Hermanto, Viktor menyampaikan kepadanya agar permintaan uang itu disampaikan kepada pejabat di Kementan. Hermanto mengaku merekomendasikan agar mengomunikasikan dengan Muhammad Hatta, sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian, yang diketahui mengurus hal-hal di luar anggaran. Hermanto mendengar permintaan auditor BPK itu hanya dipenuhi Rp 5 miliar. Sumbernya, dari vendor yang melaksanakan pekerjaan di Kementan. (Yoga)

Afghanistan di bawah Taliban berusaha menarik lebih banyak wisatawan asing, termasuk perempuan. Pariwisata dinilai menjadi sektor yang bisa memicu pembangunan negara tersebut. Direktorat Pariwisata Afghanistan yang dikontrol Taliban mencatat, 7.000 pelancong asing datang pada 2023. Pada 2022 hanya 2.300 pelancong asing datang. Sementara pada 2021, tahun Taliban kembali berkuasa, hanya 670 wisatawan asing melawat Afghanistan. ”Mayoritas wisatawan dating dari China, beberapa dari Jepang. Mereka bilang, memilih Afghanistan karena lebih aman dibandingkan dari Pakistan. Ini kesempatan yang baik buat kami,” kata Direktur Pariwisata Afghanistan Muhammad Saeed. Kondisi keamanan di Pakistan masih tidak stabil. Penculikan ataupun penyerangan terhadap proyek infrastruktur yang dibangun China beberapa kali terjadi. Kejahatan ini bahkan secara spesifik mengincar warga China yang bekerja di Pakistan.

Sebaliknya, China merupakan negara pertama yang merangkul Taliban sebagai pemerintah faktual Afghanistan. Dengan demikian, proyek-proyek infrastruktur China di Afghanistan berjalan relatif tanpa gangguan. Direktorat Pariwisata kemudian mengadakan kelas pelatihan untuk warga Afghanistan yang ingin berkecimpung di industri tersebut. Kelas ini tidak boleh diikuti perempuan karena perempuan atas perintah Taliban hanya boleh mengikuti pendidikan hingga kelas VI. ”Saya ingin menggali lebih lanjut potensi wisata sejarah Afghanistan. Kami memiliki sejarah 5.000 tahun yang menarik. Afghanistan bukan cuma cerita mengenai konflik dan kemiskinan,” kata Samir Ahmadzai, seorang sarjana ekonomi yang mengikuti kelas pelatihan pariwisata.

Kategori perempuan wisatawan asing yang boleh masuk Afghanistan masih dibatasi. Perempuan diaspora Afghanistan yang telah menjadi warga negara lain sama sekali tidak boleh masuk kecuali bersama ayah, suami, atau saudara laki-laki. Dilansir dari publikasi pariwisata NZZ edisi 7 September 2023, Emma Witters adalah salah seorang perempuan wisatawan pertama yang masuk ke Afghanistan, terhitung sejak tahun 2021. Witters adalah warga negara Inggris dan memiliki blog perjalanan keliling dunia. Ia memiliki kanal di Youtube dan rutin mengunggah video wisatanya di Afghanistan. ”Saya memperhatikan aturan lokal, misalnya tidak pernah melepas kerudung. Kamera saya tempeli dengan stiker Youtube untuk menandakan saya seorang vloger. Setiap kali berpindah provinsi, paspor saya juga selalu dicap,” tuturnya. Witters mengaku tidak pernah menemui bahaya selama bepergian di Afghanistan. (Yoga)

Beasiswa pendidikan bergelar serta nongelar di dalam dan luar negeri melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan diperluas. Beasiswa ini terbuka untuk pelajar, pendidik, calon dosen, dan insan budaya. Demikian disampaikan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Anton Rahmadi, Rabu (8/5). Anton mengatakan, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) terdiri dari beberapa komponen pembiayaan, yaitu dana pendidikan, dana pendukung, dan biaya pendukung untuk penyandang disabilitas. Pendaftaran BPI tujuan perguruan tinggi luar negeri berlangsung hingga 31 Mei 2024, sedangkan tujuan perguruan tinggi dalam negeri berlangsung sampai 30 Juni 2024.

Kemendikbudristek telah memberikan beasiswa bergelar BPI untuk 9.951 orang, terdiri dari 2.015 penerima beasiswa S-1, sebanyak 1.804 penerima beasiswa S-2, dan 6.132 penerima beasiswa S-3. Dari jumlah tersebut, alokasi beasiswa dalam negeri berjumlah 8.644 orang (86,87 %) sedangkan tujuan luar negeri berjumlah 1.307 orang (13,13 %). Sekjen Kemendikbudristek Suharti menambahkan, program BPI menjadi salah satu komitmen Kemendikbudristek untuk memperkuat kualitas pendidikan dan SDM di Indonesia. ”Hal ini merupakan kesempatan bagi para pendidik dan insan budaya untuk meningkatkan kapasitas mereka dan pada gilirannya menginspirasi generasi mendatang,” ujar Suharti. Kemendikbudristek juga memberikan beasiswa non-gelar Darmasiswa, yang mulai 2023 menjadi bagian BPI.

Penerima beasiswa ini yakni mahasiswa asing yang belajar budaya dan bahasa Indonesia serta disebar untuk belajar bersama mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi dalam negeri selama 10-12 bulan. Pada 2023, penerima Darmasiswa berjumlah 282 orang (2,83 % dari total skema BPI). Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris memaparkan, daftar perguruan tinggi tujuan untuk program beasiswa ini telah semakin berkembang. Selain itu, pada 2024 program BPI pun diperluas, khususnya untuk skema calon dosen. Ada 10 program BPI bergelar, di antaranya Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Pelaku Budaya. (Yoga)

Mekanisme pengusulan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diubah. Kini, nama-nama warga penerima bansos wajib disaring melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemda, baru diserahkan ke Kemensos. Mensos Tri Rismaharini menyatakan, melalui musyawarah desa diharapkan pendataan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang diputuskan secara mufakat. Hal ini guna memastikan pendataan penerima bansos dilakukan dengan benar dan bansos menjadi tepat sasaran. Kebijakan baru ini berdasarkan pada UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam pasal disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemda melalui musyawarah desa atau kelurahan. ”Hal tersebut dilakukan karena kadang ada laporan ke kami, yang diusulkan adalah orang terdekatnya si A. Bahkan, ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap ini mengusulkan dirinya sendiri,” ujar Risma, di Jakarta, Rabu (8/5). Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan, setelah itu hasilnya akan disahkan oleh pemkab/kota untuk diserahkan ke Kemensos yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) sebagai tempat melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan.

Beberapa dokumen yang harus diunggah pihak desa meliputi berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. Namun, jika dalam kondisi tertentu yang membuat musyawarah tidak bisa digelar, kepala desa, lurah, atau setingkatnya bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). ”Mekanisme baru ini mulai berlaku pada pencairan bulan depan,” katanya. Risma memastikan celah kecurangan dalam pendataan penerima bansos bisa diminimalkan dengan digitalisasi seperti ini. Semua instrumen dari Kemensos, yaitu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya, dilarang terlibat dalam proses pendataan. (Yoga)

Kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, khususnya pangan, membuat konsumsi rumah tangga terus tertekan. Daya beli masyarakat terpuruk di tengah pendapatan yang stagnan. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi nasional jauh di bawah potensinya. Pertumbuhan konsumsi yang belum pulih sejak pandemi ini memunculkan kekhawatiran para ahli. Mereka mengingatkan, pemerintah tak bisa terus mengandalkan cara konvensional, seperti pengucuran bansos, untuk mendongkrak daya beli. Perlu terobosan baru, yang menembak langsung ke pokok masalah: pendapatan masyarakat. Dalam jangka pendek, kebijakan pengendalian inflasi yang dibarengi gelontoran program perlindungan sosial (perlinsos) mungkin mampu menjadi bantalan sementara masyarakat dari tekanan daya beli.

Dalam, jangka panjang, peningkatan daya beli dan pertumbuhan konsumsi yang berkelanjutan hanya terjadi jika pendapatan juga terus meningkat. Sayangnya beberapa tahun terakhir, pertumbuhan pendapatan juga tertekan. Rata-rata laju inflasi pangan jauh di atas pertumbuhan pendapatan masyarakat. Banyak kelompok ini terselamatkan karena bansos. Peran bansos sangat penting dalam menekan lonjakan kemiskinan akibat kenaikan harga. Anggaran perlinsos yang terus membengkak dari tahun ke tahun, sementara angka kemiskinan tak turun secara signifikan menunjukkan program ini bukan jawaban tuntas untuk bisa mengentaskan kelompok miskin dari garis kemiskinan secara permanen.

Pertumbuhan ekonomi 5 % selama beberapa tahun terakhir terbukti tak cukup mengangkat taraf ekonomi dan pendapatan kelompok ekonomi bawah, tidak pula cukup untuk menciptakan lapangan kerja bagi 7,86 juta penganggur dan tiga juta angkatan kerja baru per tahun. Pertumbuhan yang terjadi juga tak cukup berkualitas dan tak inklusif karena jumlah tenaga kerja yang bisa diserap terus menurun dan meninggalkan sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Terobosan baru untuk mengatasi tingginya pengangguran terbuka diperlukan jika kita ingin meningkatkan pendapatan, daya beli, dan konsumsi domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. (Yoga)