Pihak PT Sepatu Bata Tbk mengakui, pasca-pandemi Covid-19, perusahaan menghadapi banyak tantangan selama empat tahun terakhir, termasuk perubahan perilaku konsumen yang cepat. Dampaknya adalah penutupan pabrik yang ada di Purwakarta, Jabar, sejak 30 April 2024. Bata merasa perlu untuk bertransformasi guna melayani konsumen dengan lebih baik. ”Perusahaan tidak lagi dapat melanjutkan produksi di pabrik di Purwakarta, sebagai gantinya perusahaan akan menawarkan produk-produk baru yang menarik yang dirancang dan dikembangkan oleh Bata serta produsen lokal dari pabrik mitra kami di Indonesia. Banyak di antaranya yang sudah bekerja sama dengan kami sebelumnya,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Sepatu Bata tbk Hatta Tutuko melalui siaran pers, Kamis (9/5).

Hatta menambahkan, hal ini bukan keputusan yang mudah dan Bata sudah melakukan evaluasi mendalam melalui persetujuan di antara pihak-pihak yang terkait. Penyesuaian-penyesuaian ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi di masa-masa perubahan ini. Untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang, lanjut Hatta, Bata mengambil inisiatif yang bertujuan mengoptimalkan operasionalisasi perusahaan guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang melalui pemasok lokal dan mitra lainnya. Bata akan tetap berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dengan memenuhi permintaan pelanggannya. Bata akan terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui berbagai cara, baik daring di laman bata.co.id maupun mengintegrasikan pengalaman langsung dari toko fisik. (Yoga)

Di tengah turbulensi ekonomi, kenaikan suku bunga KPR tidak hanya meningkatkan beban angsuran masyarakat, tetapi juga memicu pelemahan pasar properti. Mayoritas masyarakat selama ini menggunakan skema KPR ataupun kredit pemilikan apartemen (KPA) dalam pembiayaan perumahan. Survei Harga Properti Residensial BI per Triwulan IV-2023 memperlihatkan skema pembiayaan utama pembelian rumah primer adalah melalui KPR, yakni 75,89 % dari total pembiayaan. Langkah BI menaikkan suku bunga acuannya atau BI Rate sebesar 25 basis poin, yakni dari 6 % menjadi 6,25 % pada April 2024, diyakini sejumlah analis belum berdampak dalam jangka pendek (3-6 bulan mendatang). Namun, bila langkah BI itu diikuti perbankan dengan kenaikan suku bunga kredit, hal itu diprediksi bakal menurunkan minat penyerapan rumah karena biaya pembelian dan cicilan properti bakal lebih tinggi.

Platform Properti Rumah123.com dan 99.co mencatat korelasi pergerakan BI Rate terhadap pertumbuhan KPR/KPA. Saat suku bunga acuan turun, terjadi lonjakan pertumbuhan pemberian KPR/KPA secara tahunan dan saat suku bunga acuan meningkat, pertumbuhan kredit melambat. Tren historis memperlihatkan, terdapat jeda 6-12 bulan setelah suku bunga acuan meningkat, terjadi kenaikan suku bunga KPR/KPA. Kenaikan suku bunga kredit diikuti pertumbuhan pinjaman yang cenderung melambat. Menurut Head of Research Rumah123 Mariska Jaya, di tengah tantangan kondisi perekonomian yang tidak menentu, hadirnya kebijakan insentif dari pemerintah serta program promosi pembelian hunian oleh para pengembang dan perbankan dinilai cukup mampu menjaga geliat permintaan properti.

Masyarakat juga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam melakukan perencanaan keuangan untuk membeli property serta lebih jeli membandingkan program KPR dari sejumlah bank. Selain itu, juga jeli memanfaatkan insentif pemerintah ataupun promo dari pengembang agar cicilan pembelian hunian tetap terjangkau. Bagi masyarakat yang sedang mencicil KPR dan menghadapi kenaikan suku bunga mengambang (floating rate), program pindah KPR bisa menjadi opsi. Pemindahan KPR ke bank lain (take over) yang menawarkan promo suku bunga KPR akan meringankan beban angsuran. Meskipun, pemindahan KPR ke bank lain itu juga menimbulkan biaya-biaya seperti halnya pengajuan awal KPR.

Ayunita (37), warga Bogor, menuturkan, ia telah mengalami tiga kali kenaikan suku bunga kredit selama 13 tahun menjadi nasabah KPR pada sebuah bank swasta. Terhadap kenaikan suku bunga KPR itu, ia pun selalu mengajukan keringanan cicilan kepada pihak bank. Tiga kali pengajuan keringanan angsuran tersebut dikabulkan pihak bank. Ia mencontohkan, ketika suku bunga KPR naik dan angsuran bulanannya meningkat dari Rp 2,2 juta menjadi Rp 2,4 juta, pihak bank menyepakati penurunan cicilan menjadi Rp 2,3 juta per bulan. Sewaktu suku bunga KPR kembali naik dan besar angsuran bertambah menjadi Rp 2,7 juta per bulan, ia meminta keringanan sehingga angsuran bulanan dikurangi menjadi Rp 2,5 juta. Demikian pula, ketika angsuran KPR naik lagi menjadi Rp 2,8 juta per bulan, ia berhasil negosiasi dengan pihak bank sehingga angsuran turun menjadi Rp 2,6 juta per bulan. (Yoga)

Perusahaan-perusahaan teknologi besar, dari AS dan Eropa, yang ingin melakukan diversifikasi dari China, kini ramai berekspansi ke Asia Tenggara. Saat menjadi pembicara kunci di acara Microsoft Build: AI Day, Kamis (2/5) di Kuala Lumpur, Malaysia, Chairman dan CEO Microsoft Satya Nadella mengumumkan komitmen investasi 2,2 miliar USD ke Malaysia, untuk empat tahun mendatang dan dia sebut sebagai yang terbesar sepanjang 32 tahun operasionalisasi Microsoft di Malaysia. Komitmen investasi 2,2 miliar USD itu mencakup empat hal. Pertama, pembangunan infrastruktur komputasi awan dan kecerdasan buatan. Kedua, pelatihan keterampilan di bidang kecerdasan buatan bagi 200.000 warga Malaysia. Ketiga, pendirian pusat unggulan kecerdasan buatan dan peningkatan keamanan siber bersama Pemerintah Malaysia. Terakhir, dukungan untuk pertumbuhan komunitas pengembang Malaysia.

Saat mengunjungi Indonesia, masih dalam rangkaian acara Microsoft Build: AI Day, Selasa (30/4), di Jakarta, Nadella menyampaikan bahwa Microsoft akan menginvestasikan 1,7 miliar USD selama empat tahun ke depan untuk nfrastruktur cloud dan kecerdasan buatan, pelatihan keterampilan kecerdasan buatan bagi 840.000 orang Indonesia, dan dukungan untuk komunitas pengembang. Investasi yang terbesar sepanjang 29 tahun Microsoft hadir di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Asia Tenggara menjadi medan pertarungan industri teknologi bagi perusahaan teknologi raksasa dari negara Barat dan Timur. Laporan Policy Brief ASEAN Digital Community 2040 oleh Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) 2023 menyebutkan, 80 % dari 440 juta pengguna internet di Asia Tenggara telah melakukan setidaknya satu pembelian daring dengan penetrasi internet sekitar 75 %. Hampir 70 % pengguna internet di beberapa AMS telah melakukan setidaknya satu pembelian daring.

Ketika persaingan antara AS dan China mengenai teknologi mutakhir dan pembatasan perdagangan semakin memanas, perusahaan-perusahaan teknologi besar, bahkan yang bergerak di sektor penting seperti semikonduktor dan kendaraan listrik, berupaya memperkuat rantai pasokan dan kemampuan produksi mereka di Asia Tenggara. Dengan pemerintahan yang stabil, banyaknya insinyur berbakat, dan infrastruktur teknologi canggih, Singapura telah lama menjadi rujukan bagi perusahaan teknologi dari Timur dan Barat. Mengutip The Investor Vafie Magazine, sejumlah perusahaan multinasional, di antaranya sektor teknologi semakin banyak menempatkan kantor pusat regional di Singapura demi penghematan dan mengejar peluang lebih luas. Reuters, pada Selasa (7/5), menuliskan, Amazon lewat bisnis komputasi awan AWS (Amazon Web Services) menyatakan komitmen investasi 8,8 miliar USD untuk durasi 2024-2028. CEO Apple Tim Cook saat berkunjung ke Singapura, bulan lalu, juga mengumumkan rencana investasi 250 juta USD.

Thailand dan Vietnam juga menjadi sasaran ekspansi investasi yang populer bagi perusahaan teknologi raksasa. Apple, misalnya, Nikkei Asia pada pekan lalu menuliskan, jumlah pemasok Apple yang beroperasi di Vietnam melonjak 40 % dari tahun lalu menjadi 35 %, sedang jumlah pemasok Apple di Thailand tumbuh sepertiga menjadi 24 pemasok. Wakil Menkominfo Nezar Patria, di sela-sela acara ThinkThank & Journalist Workshop: Accelerating Responsible AI Governance and Innovation with Copilot for Indonesia, Senin (6/5) mengakui bahwa salah satu faktor yang membuat perusahaan raksasa teknologi dari negara Barat dan Timur mau memperluas investasinya di Asia Tenggara ialah level adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Menurut dia, negara tetangga Indonesia, seperti Malaysia, sudah mempunyai level adopsi TIK yang lebih tinggi. ”Kita (Indonesia) masih di level awal,” ucapnya. (Yoga)

Para pengunjung tampak menyimak cara memasak dalam Pameran Food and Beverage Indonesia 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (9/5/2024). Pameran ini diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan di bidang makanan dan minuman. Pameran kuliner yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan penjualan produk industri makanan di Indonesia ini akan berlangsung hingga Sabtu (11/5). (Yoga)

Hilirisasi batubara, seperti gasifikasi menjadi dimetil eter atau DME, masih mandek karena dianggap belum ekonomis. Apalagi, harga batubara yang biasa dijual mentah sebagai sumber energi relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kepastian hukum serta peta jalan transisi energi dinilai memiliki peran penting dalam pengembangannya. Harapan sempat muncul saat Presiden Jokowi meresmikan peletakan batubara pertama proyek DME, yang digarap PT Bukit Asam Tbk dengan Pertamina, di Sumsel pada 24 Januari 2022. Perusahaan asal AS, Air Products, ambil bagian dalam proyek itu. Namun, pada awal 2023 Air Products memilih mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar, Kamis (9/5) mengatakan, komoditas batubara Indonesia selama ini dijual begitu saja, atau secara mentah. Beberapa tahun terakhir permintaan pun meningkat yang membuat harganya relatif tinggi. Dengan kondisi itu, ibaratnya: dijual mentah saja laku, kenapa harus repot-repot diproses. Selain perihal harga, kepastian pasar yang akan menyerap produk DME di dalam negeri juga belum jelas meskipun produk itu disebut-sebut bakal menggantikan elpiji. ”Yang paling urgen ialah soal biaya. Gasifikasi batubara membutuhkan teknologi dan pembiayaan tinggi sehingga hingga kini hilirisasi batubara belum optimal. Ini beda dengan mineral,” kata Bisman. Hal tersebut juga didorong belum terbentuknya ekosistem DME, yang relatif masih bersifat rintisan.

Menurut Bisman, harapan DME ataupun produk hilirisasi batubara lainnya untuk berkembang ada, tetapi tingkat spekulasi dan pertimbangannya masih amat tinggi, sehingga sejumlah pihak masih wait and see dalam pengembangan hilirisasi batubara itu. Kepastian hukum pun mesti diperjelas. ”Sebab, ini investasi besar. (Bagi pengusaha) tidak untung atau menunggu dulu oke, tetapi minimal aman investasi atau modalnya. (Terkait insentif) memang ada royalti 0 %, tetapi toh sampai saat ini kenyataannya belum menarik. Lalu, bagaimana produknya ini disinergikan dengan kebijakan transisi energi. Harus ada peta jalan yang jelas,” tuturnya. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, di sela-sela RUPST PTBA untuk Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5), menuturkan, rencana gasifikasi batubara masih berproses. Kajian masih dilakukan karena dalam hilirisasi batubara, nilai keekonomian harus benar-benar jadi pertimbangan. (Yoga)

Hampir 10 tahun berlalu, janji Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan yang ”Indonesia-sentris” alias tidak berpusat di Jawa pelan-pelan mulai terlihat. Akan tetapi, pemerataan pembangunan yang dicita-citakan itu masih superfisial atau sekadar di permukaan. Ekonomi luar Jawa memang tumbuh tinggi, tetapi rakyatnya belum sejahtera. Mengutip data BPS, pada triwulan I-2014 sebelum Jokowi menjadi presiden, struktur perekonomian Indonesia sangat didominasi oleh Jawa dengan kontribusi 58,52 % terhadap PDB dan Sumatera sebesar 23,88 %. Menjelang akhir rezim Jokowi, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, kendati masih mendominasi, kontribusi Jawa terhadap pembentukan PDB turun menjadi 57,70 %, diikuti Sumatera yang turun menjadi 21,85 % dan Kalimantan turun menjadi 8,19 %.

Di saat yang sama, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur terhadap pembentukan PDB meningkat. Peran Sulawesi naik paling signifikan menjadi 6,89 %, disusul Bali dan Nusa Tenggara menjadi 2,75 %, dan Maluku-Papua menjadi 2,62 %. Direktur Eksekutif Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal, Kamis (9/5) menilai, pemerataan pembangunan di era Jokowi memang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di kawasan Indonesia timur dan tengah. Namun, pergeseran tersebut belum terlalu signifikan dalam satu dekade terakhir.

”Ada pergeseran dari Jawa ke luar Jawa, tetapi belum terlalu signifikan karena masih di kisaran 1 %. Pertumbuhan ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi memang tinggi karena kontribusi hilirisasi dan masuknya investasi smelter di sektor pertambangan,” kata Faisal. Isu yang paling mencolok adalah minimnya dampak pengganda (multiplier effect) dari pertumbuhan yang tinggi itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi mencapai dua digit, tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut tidak ikut turun secara signifikan. ”Ini menunjukkan pemerataan yang terjadi masih superfisial, baru di permukaan. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sekadar tinggi, tetapi harus diikuti peningkatan kesejahteraan,” kata Faisal. (Yoga)

Hamparan padi jenis Ciherang membentang di Desa Noelbaki, Kabupaten Kupang, NTT. Padi yang ditanam di sawah seluas 3,5 hektar itu sebentar lagi akan dipanen. Namun, gabah hasil panenan tersebut bukan untuk dikonsumsi, melainkan menjadi benih untuk ditanam lagi. Tanaman padi tersebut memang bukan milik petani, melainkan dikelola Balai Benih Induk Padi Noelbaki, instansi di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT. Pada Rabu (8/5) Plt Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Joaz Umbu Wanda datang ke Desa Noelbaki untuk memeriksa kondisi tanaman padi di sana. ”Senin (13/5) depan kami akan panen,” katanya. Menurut Joaz, umur padi sudah mencapai 100 hari sehingga siap dipanen, karena padi idealnya dipanen saat berusia 110-115 hari. Untuk persiapan panen, aliran air yang masuk ke sawah dihentikan. Aneka peralatan, termasuk tempat penjemuran padi, sudah disiapkan. Tenaga kerja untuk panen pun dihubungi.

Joaz memaparkan, setiap hektar padi di lahan itu diperkirakan menghasilkan 3,5 ton gabah kering panen (GKP). Produktivitas sawah penghasil benih itu memang lebih rendah dibandingkan dengan sawah di NTT pada umumnya yang bisa menghasilkan 5-6 ton GKP per hektar. Di beberapa provinsi lain, hasil panen bisa mencapai 7 ton GKP per hektar. Setelah panen selesai, gabah dari sawah penghasil benih tersebut akan dijemur. Setelah itu dilakukan proses sertifikasi secara ilmiah di laboratorium untuk mendapatkan benih yang berkualitas. Indikator utama benih berkualitas adalah kadar air paling tinggi 12 % dan daya tumbuh mencapai 80 %. Proses sertifikasi memakan waktu hingga dua bulan sebelum benih-benih tersebut didistribusikan kepada petani. Koordinator Balai Benih Induk Padi Noelbaki Marsel Manek mengatakan, proses sertifikasi dilakukan secara selektif demi mendapatkan benih berkualitas.

Namun, proses itu hanyalah ujung dari proses panjang yang dimulai dari penyiapan lahan. Jika di dekat lahan itu ditanami padi jenis lain, waktu tanam dibuat berjarak paling cepat 30 hari. Adapun jarak dengan lahan lain paling dekat 3 meter untuk mencegah terjadi percampuran ketika proses penyerbukan berlangsung. Manek menyebut, proses isolasi bertujuan untuk menjaga kemurnian dari varietas padi yang ditanam. Benih-benih yang telah siap akan didistribusikan ke para petani untuk ditanam di sawah. Di wilayah Noelbaki terdapat ra-tusan hektar sawah yang sebagian besar menggunakan benih dari balai benih tersebut. Di wilayah itu terdapat dua kali masa tanam padi setahun dengan pengairan dari Bendungan Tilong dan air hujan.

Setiap biji benih padi, kata Manek, dapat menghasilkan satu rumpun yang di dalamnya paling sedikit terdapat 15 batang. Satu batang menghasilkan 2 malai. Setiap malai terdapat 30 butir padi. Artinya, dalam satu rumpun terdapat 900 butir padi. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura NTT Semuel Keffi mengatakan, ketersediaan benih di NTT, jauh di bawah kebutuhan. Dari total kebutuhan benih 300.000 ton per tahun, pasokan yang tersedia hanya 50.000 ton. Karena itu, NTT masih harus mendatangkan benih dari wilayah lain. Saat ini, harga benih berkisar Rp 15.000-Rp 20.000 per kg. Melihat kondisi hari ini, butuh kerja keras untuk membawa NTT mandiri benih. Namun, tak salah jika ada mimpi ke arah sana. Mimpi itu bisa dimulai dari Desa Noelbaki. (Yoga)

Penertiban juru parkir liar di minimarket akan dilakukan mulai pekan depan. Para juru parkir liar bakal langsung disidang di lokasi oleh aparat. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipunto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas juru parkir liar di minimarket yang meminta biaya kepada pengunjung. Kajian terhadap penerapan sanksi dan aksi penegakan hukum itu melibatkan jajaran Satpol PP DKI Jakarta, jajaran kepolisian, dan kejaksaan. ”Kami akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap oknum juru parkir liar yang masih berani beroperasi saat kami sudah menjadwalkan penertiban,” kata Syafrin, Kamis (9/5).

Syafrin mengimbau masyarakat yang menemukan adanya praktik oknum juru parker liar di minimarket untuk melapor melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau CRM (Cepat Respon Masyarakat). Setiap laporan ditindaklanjuti tim yang telah dibentuk. ”Saat ini, kami masih dalam tahap diskusi dan koordinasi. Kami berharap sudah ada jadwal untuk turun ke lapangan pada pekan depan,” ujarnya. Syafrin mengatakan, lahan parkir di minimarket merupakan area fasilitas umum yang disediakan bagi pelanggan. Untuk itu, siapa pun yang memanfaatkan dan memicu keresahan masyarakat akan ditindak dengan tegas. Menurut Syafrin, kehadiran juru parkir liar ini karena adanya peluang lahan parkir di minimarket. Pihaknya sebenarnya sudah melakukan penertiban.

Namun, begitu petugas pengamanan Dishub DKI Jakarta pergi, juru parkir liar kembali lagi. Saat penertiban, bentrok antara juru parkir liar dan petugas Dishub DKI Jakarta juga kerap terjadi. Sejumlah oknum merasa tidak terima karena merasa ladang rezekinya dihalangi oleh petugas. Adapun rencana penertiban di Jakarta sudah terdengar oleh sejumlah juru parkir, termasuk Adi (48), juru parker liar di Petamburan, Jakpus. Ia tidak keberatan jika diberhentikan asalkan diberikan pekerjaan baru. Menurut Adi, Pemprov DKI Jakarta harus memberikan solusi sesegera mungkin. ”Saya tak mau mengganggur setelah ini ditetapkan. Paling tetap berjaga di minimarket sambil meminta kepastian terkait pekerjaan pengganti,” ujarnya. (Yoga)

Perusahaan Solusi Kimia dan Infrastruktur di Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) dan Glencore plc (Glencore) menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd (SSPL) untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP). Diketahui, Glencore merupakan salah satu perusahaan sumber daya alam terkemuka di dunia. Setelah melalui proses lelang yang kompetitif, CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC), perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh Chandra Asri Group dan minoritas oleh Glencore melalui anak perusahaannya masing-masing, sepakat untuk mengakuisisi  SECP yang terdiri dari kilang minyak mentah dengan kapasitas  pemrosesan sebesar 237.000 barel per hari, ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom dan aset kimia hilir di Pulau Jurong. Presiden Durektur dan CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra mengatakan, akuisisi ini merupakan keberhasilan dari strategi M&A terprogram untuk menjadi pemain   kimia dan infrastruktur terkemuka dan akan semakin memperkuat ketahanan bisnis Chandra Asri. (Yetede)

Di tengah divergensi pemulihan global dan dampak scaring effect pandemi Covid-19, ketidakpastian pasar keuangan, dan ketegangan geopolitik saat ini telah menambah tantangan bagi banyak negara, khususnya bagi negara berkembang. Negara perkembang memiliki infrastruktur ekonomi yang seringkali bergantung pada sektor tertentu, sehingga disrupsi rantai pasok dan volatilitas harga karena tekanan eksternal bukan hanya mengancam potensi pertumbuhannya, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan resiko ketidakpastian global yang semakin meningkat, fokus kebijakan  lazim menjadi prioritas  pembangunan. Sehingga upaya mencapai pertumbuhan yang inklusif menjadi semakin menantang. Padahal, dalam konteks stabilitas, struktur ekonomi yang lebih inklusif yang didukung sumber daya dalam negeri yang solid, justru dapat memodernisasi dampak negatif dari risiko dari external driver. Tidak ada yang salah dalam kebijakan jangka pendek yang fokus dalam menyerap guncangan. Namun, pengembangan kebijakan masa depan perlu terus  berarah kepada kesejahteraan yang lebih luas, yaitu inklusivitas dan kesetaraan. (Yetede)