Sesuai laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia termasuk dalam daftar 15 negara yang memiliki jumlah pekerja platform dalam jaringan (daring) terbanyak di dunia. Persentase porsi pekerja platform daring terhadap total pekerja di Indonesia mencapai 1,5 %. Laporan ILO yang bertajuk ”Realizing Decent Work in The Platform Economy” yang dirilis baru-baru ini menyoroti, kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari platform teknologi merupakan salah satu manifestasi digitalisasi industri yang menimbulkan problem kerja layak yang serius. Misalnya, dugaan akses jaminan sosial yang rendah dan pengelolaan tenaga kerja manusia yang dominan berbasis algoritma (Kompas.id, 8/5/2024).

Sejak beberapa waktu lalu, isu ketenagakerjaan di industri digital mulai disorot. Di negara lain, isu ini diawali dengan masalah hak-hak pekerja yang berujung pada keinginan mereka di sejumlah perusahaan teknologi untuk membentuk serikat pekerja, yang memunculkan konflik internal dan mencuat ke publik. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan. Namun, tidak sedikit yang masih menggantung, antara lain diberikan izin, tetapi serikat pekerja belum optimal. Laporan ILO di atas lebih banyak menyoroti pekerja yang tidak langsung bekerja di platform. Mereka seperti berada di pasar sekunder industri digital, seperti pengemudi daring, pengantar barang, pengantar makanan, dan penjual daring.

Masalah mereka, terutama yang berada di negara dengan aturan tenaga kerja yang minim, semakin berat karena nyaris tanpa perlindungan formal. Melihat jumlah pekerja yang bergantung pada industri digital itu tinggi, maka tuntutan akan memunculkan masalah. Mereka pasti akan meminta perlindungan yang memadai dan tentu penghasilan yang makin layak. Mereka terkena dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga kenaikan pendapatan harus menyertai mereka. Masalahnya, perusahaan teknologi tidak memiliki dana tunai yang memadai. Mereka masih merugi, sementara kenaikan harga layanan masih sulit dilakukan. Perusahaan teknologi kini di simpang jalan. (Yoga)

Sebenarnya, dalam UU APBN tidak hanya bansos yang dialokasikan sebagai dana mitigasi risiko, tetapi ada ragam alokasi lainnya seperti belanja Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, program pemberdayaan UMKM, serta belanja mitigasi risiko perubahan iklim atau risiko kenaikan energi. Selain itu, ada pula pendanaan yang secara operasional dialokasikan melekat pada institusi pejabat negara tertentu dalam rangka mendukung representasi dan pelayanan, seperti dana operasional presiden, wapres, dan menteri. Semua ragam pendanaan mitigasi risiko ini sepanjang dialokasikan dan direalisasikan sesuai jumlah alokasi UU APBN, tak bisa dikategori sebagai penyalah gunaan kekuasaan, sebab telah melewati hak budget DPR.

Persoalan sebenarnya terletak pada realisasi dana mitigasi risiko yang diserahkan kepada diskresional pejabat negara, meski dilekatkan syarat asas manfaat dan efisiensi. Diskresionalitas anggaran ini sebaiknya diikuti penguatan pengawasan intern dan ekstern untuk mengidentifikasi terpenuhinya kriteria manfaat dan efisiensi dalam alokasi pendanaan mitigasi risiko. Sebenarnya kekhawatiran hakim MK terkait realisasi bansos yang berimpitan dengan penyelenggaraan pemilu, lebih pada diskresionalitas realisasi anggaran yang diserahkan ke pengguna anggarannya. Meskipun perencanaan dan pengalokasiannya telah sah di UU APBN, ada celah hukum ketika motivasi realisasi bansos tidak hanya motivasi mitigasi risiko, tetapi juga tersirat motivasi pribadi atau kelompok.

Ke depan, persidangan MK mengenai perselisihan hasil pemilu, baik pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, MK meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif atas realisasi diskresional dana mitigasi risiko APBN / APBD yang berimpitan waktunya dengan masa kampanye dan pemungutan suara. Kedua, menafsirkan pemaknaan asas manfaat dan efisiensi dalam realisasi anggaran mitigasi risiko APBN di masa kampanye dan pemungutan suara sehingga terpenuhi tidaknya motivasi lain dalam realisasi anggaran dapat nyata dan pasti. Putusan MK sangat jelas meminta perbaikan tata kelola realisasi dana mitigasi risiko, khususnya bansos, yang berimpitan dengan masa kampanye dan pemungutan suara, meski dianggap tak memiliki pengaruh tehadap keabsahan hasil pilpres. Regovernasi dana mitigasi risiko memang sudah sepantasnya dilakukan sejak lama agar instrumen APBN/APBD terjaga untuk mewujudkan tujuan ber negara, dan bukan tujuan kpentingan tertentu. (Yoga)

Akhir-akhir ini jagat pemberitaan diwarnai kasus penipuan berkedok produk layanan perbankan, seperti deposito dan produk investasi lainnya. Kasus tersebut turut menyeret dua nama bank BUMN, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Sebagaimana diberitakan, sekelompok orang berdemo di depan kantor pusat BTN, Jakarta, Selasa (30/4), menuntut pengembalian dana nasabah yang raib setelah berinvestasi. Mereka merupakan korban investasi bekas karyawan BTN, yakni ASW dan SCP, yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan divonis bersalah oleh pengadilan. Melalui keterangan resmi pada Rabu (8/5) Direktur Operasional dan Customer BTN Hakim Putratama mengklarifikasi, BTN tidak pernah menawarkan produk investasi (deposito) dengan imbal hasil 10 % per bulan atau 120 % per tahun. Sebagai upaya tindak lanjut, BTN membuka ruang bagi nasabah untuk menempuh jalur hukum dan menghormati keputusan hukum yang ditetapkan.

Bberedar pula informasi di media sosial mengenai hilangnya dana nasabah BRI. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi melalui keterangan resmi, Selasa (7/5) menyatakan, informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak- pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang menyesatkan, merusak citra BRI, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam media sosial Tiktok, misalnya, akun @rakyatdotnews mengunggah video kasus raibnya uang nasabah di Makassar, Sulsel, sebesar Rp 400 juta. BRI menyatakan, informasi raibnya dana nasabah yang viral di media sosial merupakan kejadian-kejadian lama pada 2018 dan 2023 dengan informasi yang tidak lengkap. Kasus-kasus itu masing-masing merupakan investasi bodong yang melibatkan salah satu bekas karyawan BRI dan tindak kejahatan penipuan daring atau social engineering.

Kasus yang menyeret dua institusi perbankan tersebut menunjukkan tawaran investasi tidak resmi atau investasi bodong masih marak terjadi. Sejak 2017 hingga 31 Maret 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal dan 251 entitas gadai ilegal. Selama Februari-Maret 2024, Satgas Pasti menemukan 17 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal. Aktivitas itu berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Modus yang dilakukan antara lain dengan menawarkan kerja paruh waktu dengan sistem deposit dan investasi tak berizin.

Selain itu, ada pula modus berupa penawaran perdagangan aset kripto serta perdagangan dengan sistem multilevel marketing (MLM) tak berizin. Meski modusnya beragam, para pelaku memiliki kecenderungan yang sama, yakni menawarkan imbal hasil menggiurkan lebih dari batas wajar. Contohnya, produk investasi perbankan seperti deposito sewajarnya memiliki imbal hasil hingga 10 % per tahun. Namun, investasi yang ditawarkan tergolong tak masuk akal, yakni 10 % per bulan atau 120 % per tahun. Bahkan, tak jarang para pelaku menduplikasi nama situs atau media sosial milik akun resmi guna memanipulasi masyarakat (impersonate). Jika tidak berhati-hati, masyarakat dengan mudahnya akan percaya dan berujung ter- perosok dalam jurang penipuan. (Yoga)

Ketua Umum Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bokar Nasional Roizin, Jumat (10/5) mengatakan, mayoritas petani karet di Indonesia adalah petani kecil dan tidak bermitra dengan perusahaan karet. Mereka menyadap getah karet untuk memenuhi kebutuhan harian. ”Untuk membeli beras yang harganya (saat ini) lebih mahal dari tahun lalu saja susah, apalagi diminta memenuhi persyaratan UU Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR),” ujarnya. Data BPS dan Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) menunjukkan, jumlah petani karet di Tanah Air lebih dari 2,1 juta jiwa. Harga karet mentah di tingkat petani Rp 9.000-Rp 10.000 per kg. Harga itu sudah membaik dibanding beberapa tahun lalu yang berkisar Rp 3.000-Rp 4.000 per kg.

Produksi karet rakyat juga terus turun dari rerata 100 kg per minggu per hektar menjadi 50 kg per minggu per hektar. Kondisi itu juga memengaruhi produksi bahan olahan karet rakyat (bokar) Usaha Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang turun dari 20-50 ton per minggu menjadi 10-25 ton per minggu. Penyebabnya, banyak tanaman karet berusia tua 20-30 tahun karena tidak pernah diganti tanaman baru. Tanaman karet juga bertubi-tubi terserang penyakit, terutama gugur daun dan jamur akar putih. ”Persoalan karet di hulu tersebut sudah kian menumpuk dan belum ada upaya perbaikan yang signifikan. Penerapan EUDR akan semakin menambah beban petani. Mereka khawatir karet tidak laku di pasar UE (Uni Eropa),” katanya. Roizin berharap pemerintah, perusahaan karet besar, dan lembaga terkait membantu petani karet rakyat agar dapat memenuhi syarat EUDR.

Selain itu, peremajaan tanaman karet perlu dilakukan menggunakan skema seperti peremajaan sawit rakyat agar produksi karet meningkat. UE akan mengimplementasikan secara penuh EUDR mulai Januari 2025. Regulasi itu mewajibkan komoditas yang diekspor ke UE wajib bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence) berbasis geolokasi (titik koordinat atau polygon) berdasarkan citra satelit dan sistem pemosisi global (GPS) dari perkebunan yang disertai dengan penerapan metode ketelusuran. Regulasi ini melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar UE. Selain karet, komoditas ini juga berlaku untuk kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, dan arang, serta produk-produk turunan atau olahannya, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. (Yoga)

PT Pertamina International Shipping (PIS) masih mematangkan rencana investasi kapal pengangkut gas alam cair (LNG) yang memiliki pasar tersegmentasi serta belum berkembang signifikan di Indonesia. Penambahan kapal dilakukan pada tanker gas raksasa (very large gas carrier) yang akan dioptimalkan untuk mengangkut elpiji serta produk petrokimia. Sekretaris Perusahaan PIS, M Aryomekka Firdaus, Jumat (10/5) mengatakan, LNG membutuhkan jenis kapal angkut sendiri, yakni LNG carrier (LNGC). Sejak 2023, PIS berencana berinvestasi LNGC, tetapi belum terlaksana. ”Pasar LNG itu sangat tersegmentasi dan di Indonesia perkembangannya masih terbatas.

Sementara kami di BUMN, kalau investasi, harus disertai berbagai pertimbangan FID (final investment decision) yang sangat matang,” kata Aryomekka. PIS resmi menambah dua very large gas carrier (VLGC) bernama Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia, di Geoje, Korsel, Kamis (9/5). Kapal sepanjang 300 meter dengan kapasitas 91.000 meter kubik itu diproduksi di salah satu galangan kapal terbesar di dunia, yakni Hanwha Ocean, Korsel. Dua VLGC baru itu akan dioptimalkan untuk mengangkut elpiji serta petrokimia, yakni propylene ataupun amonia, serta ditujukan untuk perdagangan di rute internasional. Dengan penambahan dua armada baru tersebut,

PIS kini memiliki tujuh tanker VLGC. Ketujuhnya bagian dari total 419 tanker VLGC yang saat ini berlayar di seluruh dunia. Sejumlah keunggulan Pertamina Gas Caspia dan Pertamina Gas Dahlia ialah fleksibilitas muatan yang tertinggi, yakni hingga 39 kombinasi muatan. Selain itu, terdapat fasilitas akomodasi anti pembajakan untuk keamanan dan kenyamanan kru kapal. Khusus VLGC Pertamina Gas Dahlia, pengelolaannya langsung oleh PIS serta diawaki 100 % kru asal Indonesia. Adapun tujuh tanker VLGC PIS memiliki rata-rata usia 3,42 tahun. Menurut Yoki, hal itu menjadi keunggulan tersendiri dari sisi kualitas operasional kapal yang lebih andal. Selain itu, teknologi baru juga membuat VLGC PIS lebih berdaya saing. (Yoga)

Penjarahan sawit di kebun-kebun perusahaan yang dipicu saling klaim lahan marak di Kalteng. Sebagian terduga pelaku ditangkap. Namun, masih ada warga yang bersembunyi di hutan. Bukan bahagia, semua hanya memanen derita. Hati dan pikiran Margaretha Maria (49) belum tenang. Kedatangan orang-orang baru yang hilir mudik di kediamannya, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, jadi penyebabnya. Rabu (8/5) di rumah kerabatnya, Aur (49), ia bercerita ”Kejadiannya bermula saat Aur pulang dari Sampit (26/4). Dia minta semua pintu dikunci,” kata Margaretha. Lewat tengah malam, ada mobil di depan rumah berisi delapan orang. Beberapa orang turun dari mobil, lalu menggedor pintu depan. Tanpa diundang, lelaki tidak dikenal itu masuk. Mereka menyasar dan menangkap Aur. Mobil bak milik Aur juga dibawa pergi. Warga Sebabi, 40 km dari Penyang, juga banyak yang meninggalkan kediamannya. Banyak rumah kosong.

Mulyono (40), warga Sebabi yang ditemui di jalan desa, mengatakan, puluhan mungkin ratusan orang tunggang-langgang. Mereka ketakutan dan pergi masuk hutan setelah penangkapan beberapa warga. Zuledi, Sekretaris Desa Sebabi, mengungkapkan, ”Memang ada pemberitahuan, tapi langsung ke RT,” ujarnya. Zuledi tidak mengetahui persis pemicunya. Namun, ia yakin semua dipicu pencurian buah sawit dan klaim lahan antara warga dan perusahaan. Sebulan terakhir, konflik perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat di Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur tengah meruncing. Konflik memanas ketika diikuti maraknya aksi penjarahan buah sawit perusahaan. Respons aparat dengan menangkap warga yang terlibat penjarahan makin memicu situasi tidak kondusif. Salah satunya ialah terjadi serangan di Kepolisian Sektor Kotawaringin Barat oleh warga yang tak terima kerabatnya ditangkap.

Asisten I Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur Rihel mengatakan, warga yang ditangkap mengklaim lahan yang dulunya merupakan lahan perusahaan (Musim Mas Group). Tanah seluas 400 hektar sudah dijual kepada pihak lain. Ia bersama pejabat lain pada 2023 pernah memediasi warga yang berkonflik dengan perusahaan PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) dan PT Maju Aneka Sawit (MAS) yang merupakan anak perusahaan Musim Mas Group. Saat itu, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan, tetapi belum menemukan solusi tepat. Jual beli tanah sepihak membuat warga murka. Mereka sudah beberapa kali protes, tetapi tidak juga direspons. Masalah itu berlarut-larut sejak perusahaan masuk ke wilayah itu 26 tahun yang lalu. Dua tahun belakangan, warga mulai menuntut haknya. Mereka membuat pondok di tanah yang mereka yakini milik leluhur mereka.

Pada Rabu (8/5), GM Musim Mas Group Regional Kalteng Rusli Salim. Rusli alias A Tong menjelaskan, tanah yang diklaim oleh warga itu bukan merupakan bagian dari PT MAS ataupun PT SSM. ”(Itu milik) pribadi. Yang tanam juga mereka. Asal-usul tanah itu, kan, APL (area penggunaan lain) bukan kawasan hutan, kan, enak. Jadi warga jual, ya, mereka beli,” kata A Tong. Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengungkapkan, apa yang terjadi di Sebabi dan sekitarnya itu bukan merupakan sengketa. Perusahaan yang sudah bergerak puluhan tahun itu telah memenuhi legalitas hukumnya. ”Saat ini kami bentuk Tim Penyelesaian Konflik Sosial. Soal tuntutan terhadap plasma, kami akui ada 40 % yang belum direalisasikan, tapi sudah ada yang menjalankan itu,” ujar Halikinnor. Puluhan tahun berlalu, masalah klaim lahan sawit ini tidak kunjung berakhir bahagia. Jika dibiarkan, bakal semakin banyak orang di sekitarnya yang hanya bisa memanen derita. (Yoga)

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang dilaksanakan OJK mencatat bahwa tingkat pemahaman tentang keuangan (literasi) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 50,33 %, sedangkan laki-laki 49,05 %. Peningkatan literasi keuangan bagi perempuan juga menjadi perhatian utama OJK. Agar terus meningkatkan kemampuan perempuan untuk cerdas dalam mengelola keuangan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Pahami kondisi keuangan dengan membuat daftar pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Hasil pencatatan keuangan secara rutin dapat digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan utang, strategi investasi, dan menahan diri agar tidak menjadi impulsive buyer.

2. Lakukan pengalokasian keuangan dengan membuat beberapa pos anggaran, seperti kebutuhan sehari-hari, dana darurat, dana pensiun, dan investasi. Untuk memastikan kondisi keuangan tetap terjaga ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan, sangat penting untuk memiliki dana darurat. Bagi yang belum menikah, setidaknya enam kali pengeluaran bulanan, sedangkan bagi yang sudah menikah disarankan sembilan kali pengeluaran bulanan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, pastikan untuk berinvestasi sesuai tujuan, waktu, dan profil risiko yang dimiliki. 3. Hindari ”impulsive buying”. Kemampuan untuk memprioritaskan ”penting” daripada ”perlu” dan kemampuan untuk membeli yang dibutuhkan bukan diinginkan menjadi hal penting dalammenjaga kesehatan keuangan dan terhindar dari impulsive buyer.

4. Komunikasikan kondisi keuangan dengan pasangan bagi perempuan yang sudah menikah, Komunikasi ini penting untuk dapat mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. 5. Menambah sumber dan jumlah pendapatan. Perempuan dapat mencoba mencari sumber pendapatan baru, misalnya menjadi content creator dan berjualan daring. Dengan menambah sumber pendapatan, penghasilan yang diperoleh pun akan naik. Dengan demikian, jumlah dana yang diinvestasikan juga dapat ditambah. (Yoga)

”Sejak zaman moyang kami, mangrove diwariskan kepada perempuan yang mengelola, makanya kami sebut sebagai hutan perempuan. Kami juga memegang tanggung jawab untuk terus menjaga ekosistem ini,” kata Petronela Merauje (43) atau Mama Nela di Kampung Enggros, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (9/5). Dalam belasan tahun terakhir, Mama Nela menjadi sosok perempuan Enggros yang konsisten menggaungkan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan mangrove di Teluk Youtefa ini. Mama Nela bercerita, warisan pemanfaatan ini turun-temurun diberikan kepada kaum perempuan di dua kampong di Teluk Youtefa, yakni Enggros dan Tobati. Hutan perempuan pun menjadi pertemuan mereka untuk saling berbagi cerita tentang kehidupan. Kaum laki-laki hanya diperbolehkan masuk ke dalam hutan untuk keperluan tertentu dan mendapat izin secara adat.

Ruang bebas ini membuat perempuan Enggros tidak ragu untuk menanggalkan pakaian saat sedang beraktivitas mencari kerang ataupun kepiting. Mama Nela merasa perempuan Enggros perlu semakin peka pada kondisi mangrove di tengah pembangunan kota yang terus berkembang. Ancaman limbah dan deforestasi menjadi sebuah keniscayaan yang bisa mengancam ekosistem sumber kehidupan mereka. Pada 2011, ia bersama kalangan muda peduli lingkungan di Jayapura bergabung dalam Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG), yang aktif dalam penanaman mangrove dan membersihkan sampah rumah tangga di Teluk Youtefa.

Pada 2018, Mama Nela mendirikan sanggar Ibayauw untuk memanfaatkan potensi dari produk turunan mangrove dan kerajinan tangan dari daur ulang sampah plastik. Ia mengajak belasan ibu rumah tangga di Kampung Enggros bergabung ke dalam sanggar tersebut. ”Buah dari mangrove bisa dimanfaatkan sebagai jus atau manisan. Di sanggar saya memberdayakan mama-mama membuat produk kerajinan seperti tas, vas bunga, dan gelang dari sampah-sampah yang bermuara di hutan mangrove,” ujarnya. Lewat Komunitas Monj Hen Wani yang dibentuk pada 2023, ia rutin melakukan gerakan swadaya pengelolaan rumah tangga sebagai ikhtiar mengurangi sampah yang mengarah ke Teluk Youtefa.

Berkat berbagai kontribusi dan kepedulian selama bertahun-tahun, Mama Nela meraih penghargaan Kalpataru dari KLHK yang diberikan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada Juni 2023. Mama Nela melihat nilai eksklusif hutan perempuan bisa menjadi potensi wisata yang menarik dan eksklusif bagi kaum hawa. Kehadiran wisata perempuan ini diharapkan membuat ibu rumah tangga semakin antusias menghasilkan dan memasarkan berbagai produk olahannya. ”Ini seharusnya menjadi daya tarik. Nantinya wisatawan diajak melihat cara-cara dalam menangkap kerang atau kepiting. Selain itu, wisatawan juga bisa diajak berendam dengan kebebasan bertelanjang tadi. Ini bisa menjadi sebagai terapi alami,” ujarnya.  Mama Nela ingin berbagai gerakan ini mampu menggerakkan kalangan perempuan lintas generasi di Enggros untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Ekosistem yang terbentuk akan bersama-sama menjaga keberlanjutan hutan perempuan sebagai warisan leluhur dan pemberi penghidupan. (Yoga)

Bukan cuma kelapa sawit, Indonesia punya komoditas unggulan perkebunan lainnya, mulai kopi, kakao, teh, cengkeh, hingga rempah. Indonesia pernah berjaya dan dikenal dunia karena merupakan penghasil utama berbagai komoditas perkebunan tersebut. Sebut saja, kopi. Indonesia merupakan produsen terbesar ketiga di dunia, setelah Brasil dan Vietnam. Produksi kopi Indonesia mencapai 765. 415 ton pada tahun 2023. Kini, para pekebun kopi di dalam negeri tengah menikmati berkah lonjakan harga kopi khusunya robusta, akibat pasokan dari Vietnam sebagai produsen utama yang seret menyusul kekeringan. Tercatat, harga kopi robusta di pasar berjangka naik lebih dari 2% menjadi US$ 3.496 per ton di bursa London pada Kamis (9/5), setelah naik 1,1% sehari sebelumnya.

Ketua Kompartemen Kopi Specialty & Industri Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Moelyono Soesilo bilang, ekspor kopi Indonesia banyak mengisi pangsa pasar Amerika Serikat, Mesir, Malaysia, Jepang, serta Jerman. Harga kakao pun naik gila-gilaan tahun ini. Produksi yang lebih rendah di Pantai Gading, produsen kakao terbesar di dunia, menjadi faktor utama kenaikan harga kakao. Tak pelak, harga kakao untuk kontrak Juli 2024 di bursa komoditas berjangka New York melambung hingga 13,47% atau mencapai US$ 8.610 per ton. Harga saat ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata harga kakao global pada 2023 di kisaran US$ 3.000 per ton. Ketua Umum Asosiasi Petani Kakao Arief Zamroni mengungkapkan, Indonesia merupakan penghasil kakao terbesar keenam, menurut International Cocoa Organization (ICCO). Produksi kakao kita bisa terus digenjot lantaran tersebar di banyak wilayah, mulai Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, NTT, hingga Papua.

Pro dan kontra rencana penambahan nomenklatur kementerian oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin santer. Wacana merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara pun menjadi sorotan publik. Hamdan Zoelva, pakar hukum tata negara, menilai, penambahan nomenklatur kementerian perlu dilihat secara mendalam. Dan, urgensi penambahan ini harus benar-benar dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Apakah jumlah kementerian yang ada tidak cukup mengakomodasi keperluan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Saya melihat, 34 kementerian cukup memberi ruang bagi Presiden untuk melaksanakan programnya," katanya kepada KONTAN, Jumat (10/5). Menurut Hamdan yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), bila terdapat program kerja baru, Presiden cukup memerlukan focusing pada kementerian yang ada untuk menambah direktorat jenderal atau badan tertentu guna melaksanakan janji politik saat kampanye. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, men, bilang, penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Sehingga, tak perlu merevisi undang-undang.

"Seringkali Presiden mengubah-ubah nomenklatur. Misalnya, dulu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dipisah, sekarang mau dijadikan satu. Boleh saja, enggak perlu merevisi undang-undang," ujarnya. Dari kaca mata hukum, Trubus menjelaskan, memang perlu revisi UU. Tapi, yang perlu diingat, undang-undang bersifat jangka panjang. Jadi, ketika melakukan pengurangan maupun penambahan, tidak lantas ada revisi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 harus merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008.

"Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang kementerian di Pasal 12,13, dan 14, paling banyak 34 kementerian, dengan perincian empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang," katanya. Selain itu, menteri akan menerima berbagai fasilitas lain, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas, dan rumah dinas. Menteri juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya. Alhasil, jika benar ada 40 menteri di kabinet mendatang, maka total gaji dan tunjangan menteri bisa mencapai Rp 745,92 juta per bulan.