Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) mengusulkan pemerintah untuk membentuk badan layanan umum untuk mengelola dana pariwisata berkelanjutan. Hal itu disampaikan Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani menyikapi kebijakan pemerintah yang memastikan dana pariwisata berkelanjutan tidak akan dibebankan kepada wisatawan melalui tiket pesawat. “Kita kepikiran bikin BLU khusus pengelola dana pariwisata, itu [sumber dananya] nanti bisa diambil dari APBN,” kata Hariyadi, Jumat (10/5). 

Pemerintah sebelumnya berencana untuk memungut dana pariwisata melalui iuran pariwisata. Iuran pariwisata ini dipungut melalui tiket pesawat. Usai mendapat berbagai macam masukan dari pihak terkait, pemerintah akhirnya membatalkan rencana tersebut. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan pihaknya tengah mengajukan agar dana pariwisata tidak dibebankan ke wisatawan termasuk wisatawan dalam negeri. Pasalnya, kata Sandiaga, kontribusi pariwisata terhadap penerimaan sangat besar dan sektor ini diharapkan meraup devisa sekitar US$15 miliar hingga US$20 miliar pada 2024. Pemerintah mengincar dana awal sebesar Rp2 triliun. Dana tersebut diharapkan dapat memberikan modal untuk meningkatkan promosi sektor pariwisata.Hingga saat ini, pemerintah masih menggodok rencana Peraturan Presiden (Perpres) Dana Pariwisata Berkelanjutan.

Situasi perekonomian diperkirakan masih belum akan berpihak pada industri otomotif. Penjualan mobil terpantau masih lesu sampai dengan April 2024 dan masih akan berlanjut hingga sepanjang kuartal II/2024. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2024 sebesar 5,11% belum cukup untuk memberikan sentimen positif terhadap penjualan mobil. Pasalnya, perekonomian Tanah Air masih tetap menantang pada kuartal-kuartal berikutnya. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie Sugiarto mengatakan untuk mengerek naik penjualan mobil setidaknya laju ekonomi Indonesia harus tumbuh di level 5%. Sementara, ekonomi kuartal II/2024 masih terjal sehingga berharap mengalami perbaikan. Berdasarkan Gaikindo yang diterima Bisnis, penjualan mobil domestik secara wholesales pada Januari—April 2024 sebanyak 263.706 unit atau turun 22,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 341.582 unit. 

Penjualan secara ritel pada Januari—April 2024 sebanyak 289.551 unit atau turun 14,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 339.954 unit. Bila melihat data terbaru dari Gaikindo, PT Astra International Tbk (ASII) masih memimpin pasar domestik secara wholesales. Hal ini terlihat dari total penjualan Toyota mencapai 80.856 unit pada Januari—April 2024 dengan pangsa pasar dari Toyota berada di level 30,7% dari total nasional. Kemudian entitas Astra lainnya yakni Daihatsu mencatatkan total penjualan yang menembus 55.484 unit pada Januari—April 2024 dengan pangsa pasar 21%.Honda memiliki catatan penjualan 32.677 unit pada Januari—April 2024 dengan pangsa pasar 12,4%. 

Data dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan penjualan motor domestik mencapai 2.154.226 unit pada Januari—April 2024 atau turun 1,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 2.178.396 unit.Ketua Bidang Komersial AISI, Sigit Kumala, mengatakan kenaikan harga bahan pokok terutama dari sektor pangan menyebabkan masyarakat turut mengurangi pembelian barang yang bersifat sekunder.

Persaingan di pasar bisnis makanan dan minuman, terutama untuk kategori camilan, sangat dinamis dan kompetitif di Indonesia. Untuk menaklukkannya diperlukan strategi yang tepat, apalagi jika bermain di segmen premium. Rasa-rasanya mayoritas orang Indonesia menyukai camilan. Apalagi camilan manis yang dipercaya dapat mengembalikan mood seseorang. Tak heran bila banyak pelaku usaha yang menjajakan berbagai produk camilan atau dessert, mulai dari kaki lima (street food) hingga yang premium. Untuk mengembangkan bisnis dessert premium, dibutuhkan strategi khusus dalam meningkatkan brand awareness sehingga bisa mendapatkan potensi pasar yang tepat. Salah satu strategi yang dimanfaatkan pelaku bisnis adalah digital marketing melalui media sosial. 

Hal ini pula yang dilakukan oleh Fildzah Shabrina, Founder Dizzy Miss Fudgy yang memulai bisnisnya pada 2020. Ketika itu dia baru saja menginjak usia 25 tahun dan sedang berada pada fase quarter life crisis yang sempat membuatnya stres. Bukanya tenang, Fina malah merasa semakin bete hingga akhirnya dia mencoba membuat sendiri makanan manis di rumah dengan menggunakan alat yang terbatas dan tanpa memiliki kemampuan membuat kue sama sekali. “Ketika aku buat ternyata enak dan sesuai dengan lidah sendiri, aku suka dan mood aku jadi membaik,” ucapnya. Dari sinilah ide bisnis itu tercetus. Fina mulai melakukan trial and error hingga pun berhasil menemukan formulasi yang tepat. Perempuan yang pernah bekerja di salah satu perusahaan media digital ini mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan untuk membuat produknya laris manis meski dijual dengan harga yang premium. Pertama harus memiliki karakter yang menarik dan unik untuk membedakannya dengan dessert lain. Kedua, memiliki kemasan yang menarik. 

Packaging merepresentasikan produk yang dijual dan memberikan kesan pertama bagi konsumen. Ketiga, membuat berbagai konten di media sosial yang memang sedang ramai dibicarakan dan berhubungan dengan apa yang terjadi di masyarakat, mulai dari meme, informasi dan hiburan, story telling, hingga edukasi. Sementara di TikTok, Fina akan memperbanyak story telling dengan menceritakan proses di balik layar, termasuk melakukan siaran langsung pada saat memproduksi kue atau mengemas pesanan. Pelaku usaha lainnya yang juga memaksimalkan strategi digital marketing adalah Saprian, Co-Founder Dream Puff, produsen dessert asal Yogyakarta yang saat ini sedang viral dan tengah menjadi incaran wisatawan. Sama seperti Dizzy Miss Fudgy, Dream Puff juga diluncurkan pada saat pandemi sekitar awal 2021. Saprian tidak menyangka bahwa bisnis yang dia kembangkan bersama sang istri, Nurul Maulidiya mendapat sambutan hangat dari masyarakat hingga mampu menjual ribuan produk per bulan. Untuk viral, Saprian memikirkan betul strategi yang akan dilakukan saat memanfaatkan media sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak 2024). Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa para caleg terpilih Pemilu 2024 belum dilantik dan mengisi jabatan itu. Oleh karena itu, caleg terpilih masih bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. “Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?” kata Hasyim, seperti dilansir Antara, Jumat (10/5). Dengan kata lain, anggota DPR/DPD/DPRD untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota periode 2019–2024 dan kembali terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun ini wajib mundur dari jabatan yang tengah diembannya, bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pertimbangan Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024, KPU diingatkan terkait pentingnya mempersyaratkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan, ada lima provinsi di Indonesia yang diperkirakan mengalami curah hujan lebih dari 500 milimeter (mm) pada Mei 2024, yakni Maluku, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua Tengah. Dari perkiraan itu, terdapat 810 infrastruktur berpotensi terdampak banjir bulan ini. Jumlah itu terdiri dari 15 jenis infrastruktur. Adapun sejumlah infrastruktur yang paling banyak berpotensi terdampak banjir adalah jembatan, yakni 494 unit. Lalu, 72 jalan nasional, 47 prasarana umum, lalu rumah embung dan sistem penyediaan air minum (SPAM), keduanya masing-masing sebanyak 37 unit. Lalu infrastruktur di pengaman pantai sebanyak 34 unit, rumah khusus sebanyak 22 unit, 19 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Selain yang disebutkan di atas, ada tujuh infrastruktur lainnya yang diperkirakan terdampak banjir pada bulan ini.

Penjualan mobil di pasar dunia bertumbuh 20,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi 3.139.000 unit. BYD susut pangsa pasar, sementara Tesla mengalami perlambatan. Melansir laporan SNE Research, seluruh pasar mencatatkan pertumbuhan dengan China tetap menjadi wilayah pasar kendaraan listrik terbesar dunia, yang menguasai 56,2% dari keseluruhan pangsa. Pertumbuhan pasar China sempat melambat sementara lantaran libur Tahun Baru Imlek pada Februari 2024, namun kembali ke jalur yang meningkat dengan pertumbuhan yang kuat. Pertumbuhan pasar kendaraan listrik di China sepanjang kuartal pertama 2024 terpacu meningkatnya penjualan kendaraan listrik ringan yang dilengkapi dengan daya saing harga, perluasan pilihan pelanggan dengan diluncurkannya submerek oleh OEM besar, dan kebijakan New Energy Vehicle (NEV).

Kehadiran lembaga keuangan yang bersifat amal (charity) bisa mnejadi solusi atau alternatif bagi guru untuk mendapatkan pinjaman saat muncul kebutuhan mendesak, sehingga mereka terhindar dari jeratan pinjol, terlebih yang ilegal. Alternatif ini perlu diupayakan, sembari solusi jangka panjang melalui peningkatan kesejahteraan guru dilakukan oleh pemerintah. Alternatif yang juga bisa  didorong adalah penyediaan pinjaman  melalui koperasi simpan pinjam (KSP) guru dengan proses yang cepat. Meski dari sisi jumlah, KSP kemungkinan tidak bisa memberi pinjaman sebesar pinjaman pinjol dari Fintech, apalagi perbankan, namun dengan dasar semangat gotong royong, jeratan pinjaman yang  yang menjadi berlipat akibat keterlambatan cicilan, bisa dihindari. Pakar ekonomi strategik Piter Abdullah mengatakan, selain perbaikan kesejahteraan guru, keberadaan lembaga keuangan yang bisa bersiang dengan pinjol yang bisa melepaskan guru dari jeratan pinjol. (Yetede)

Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri mulai berlangsung sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah membuka keran ekspor benih lobster. Sejalan dengan itu, pengiriman lewat jalur tidak resmi atau penyelundupan benih bening lobster juga terus berlanjut. Ekspor resmi benih bening lobster sebanyak 17 boks atau 85.000 ekor dikirim melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (10/5) yang dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International. Sehari sebelumnya (Kamis, 9/5), pengiriman benih bening lobster oleh perusahaan itu sempat tertahan di Bea Cukai karena ada dokumen yang belum lengkap.

Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu, membenarkan bahwa tidak ada penghentian dari otoritas terkait terhadap pengiriman ekspor benih bening lobster pada Kamis (9/5). Setelah dokumen dilengkapi, pengiriman benih bening lobster dijadwalkan kembali pada Jumat (10/5). Pengiriman benih bening lobster itu merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah (G to G) Indonesia dan Vietnam. Hingga saat ini, tercatat lima perusahaan eksportir benih bening lobster asal Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum.

Pemberian izin ekspor benih bening lobster kepada lima perusahaan tidak lantas menyurutkan kasus penyelundupan benih. Aparat penegak hukum kembali menggagalkan dua penyelundupan yang akan diangkut ke luar negeri, Jumat. Upaya penggagalan dilakukan oleh tim gabungan TNI AL dan tim gabungan aparat pengawasan KKP dan Polairud Polda Jambi. Tim gabungan menangkap kapal pompong pengangkut benih lobster di perairan Lambur Luar, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Jumat, setelah melakukan pengejaran sejak Kamis (9/5) malam. Kapal pompon ditengarai membawa 52 boks stirofoam berisi 312.000 benih bening lobster, dengan nilai benih itu di Vietnam ditaksir Rp 46,8 miliar. Sementara, tim gabungan aparat pengawas PSDKP-KKP dan Polairud Jambi menggagalkan penyelundupan benih bening lobster di Jambi sebanyak 24 boks stirofoam atau 183.000 ekor dengan nilai jual Rp 27,45 miliar. (Yoga)

Penyesuaian biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sorotan publik karena dinilai memberatkan beban mahasiswa. Pada tahun 2024, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) direstui karena pemerintah menyesuaikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Sekjen Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, di Jakarta, Jumat (10/5) mengatakan, berdasarkan undang-undang, biaya kuliah tunggal (BKT) harus ditinjau setiap waktu. Terakhir, BKT ditetapkan pada tahun 2020 dengan perhitungan biaya tahun 2019. Evaluasi perlu dilakukan karena BKT dinilai kurang relevan dengan standar biaya saat ini. Ketentuan baru dikeluarkan mengacu pada kondisi tahun 2023. Sesuai ketentuan, standar satuan biaya operasional perguruan tinggi dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memperhitungkan tiga parameter, yakni jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, dan capaian standar nasional pendidikan tinggi.

Penetapan UKT mahasiswa dilakukan dengan prinsip berkeadilan atau sesuai dengan kemampuan keluarga. Namun, besarnya tidak boleh melampaui BKT yang sudah ditetapkan. Presiden Mahasiswa USU M Aziz Syahputra mengutarakan, UKT di USU tahun ini naik lagi 30-50 %. Adapun UKT bagi mahasiswa baru yang sudah diterima naik saat penerimaan mahasiswa baru sudah pada tahap pendaftaran ulang. Keberatan kenaikan UKT juga mencuat di Unsoed, Purwokerto, Jateng. Koordinator Aksi Demo Mahasiswa Unsoed Fadhil Syahputra menegaskan, mahasiswa menuntut besaran UKT dikembalikan pada aturan lama sebelum ada kenaikan yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor No 6/2024, dan diperbarui dengan Peraturan Rektor No 9/2024 tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Unsoed. Ada juga protes mahasiswa Universitas Riau (Unri) soal UKT di media sosial. Namun, mahasiswa Unri, Khariq Anhar, dilaporkan ke polisi setelah membuat konten berisi kritik soal UKT.

Menurut Tjitjik, kampus diberi kewenangan untuk menyesuaikan UKT sesuai kemampuan finansial keluarga, tetapi besarnya tak boleh melampaui BKT. Untuk UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta, wajib disediakan PTN. ”Sesuai ketentuan, PTN wajib menyediakan kuota 20 % untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu,” ucapnya. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, prinsip penentuan UKT ialah berkeadilan sebagai upaya menemukan titik keseimbangan antara kemauan membayar dan kemampuan membayar. ”Orang memilih mau membayar yang rendah, padahal kemampuan membayarnya tinggi,” ungkapnya. ”Pada aturan tahun 2024, kami berusaha agar tata kelola PTN makin baik dan transparan. Dengan demikian, PTN dan PTN berbadan hukum diberi ruang untuk menjalankan penetapan UKT secara transparan dan akuntabel karena diaudit. Kementerian menetapkan BKT atau biaya minimal pengelolaan sebuah program studi yang jadi acuan batas atas,” tutur Haris. (Yoga)

Sesuai laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia termasuk dalam daftar 15 negara yang memiliki jumlah pekerja platform dalam jaringan (daring) terbanyak di dunia. Persentase porsi pekerja platform daring terhadap total pekerja di Indonesia mencapai 1,5 %. Laporan ILO yang bertajuk ”Realizing Decent Work in The Platform Economy” yang dirilis baru-baru ini menyoroti, kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari platform teknologi merupakan salah satu manifestasi digitalisasi industri yang menimbulkan problem kerja layak yang serius. Misalnya, dugaan akses jaminan sosial yang rendah dan pengelolaan tenaga kerja manusia yang dominan berbasis algoritma (Kompas.id, 8/5/2024).

Sejak beberapa waktu lalu, isu ketenagakerjaan di industri digital mulai disorot. Di negara lain, isu ini diawali dengan masalah hak-hak pekerja yang berujung pada keinginan mereka di sejumlah perusahaan teknologi untuk membentuk serikat pekerja, yang memunculkan konflik internal dan mencuat ke publik. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan. Namun, tidak sedikit yang masih menggantung, antara lain diberikan izin, tetapi serikat pekerja belum optimal. Laporan ILO di atas lebih banyak menyoroti pekerja yang tidak langsung bekerja di platform. Mereka seperti berada di pasar sekunder industri digital, seperti pengemudi daring, pengantar barang, pengantar makanan, dan penjual daring.

Masalah mereka, terutama yang berada di negara dengan aturan tenaga kerja yang minim, semakin berat karena nyaris tanpa perlindungan formal. Melihat jumlah pekerja yang bergantung pada industri digital itu tinggi, maka tuntutan akan memunculkan masalah. Mereka pasti akan meminta perlindungan yang memadai dan tentu penghasilan yang makin layak. Mereka terkena dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga kenaikan pendapatan harus menyertai mereka. Masalahnya, perusahaan teknologi tidak memiliki dana tunai yang memadai. Mereka masih merugi, sementara kenaikan harga layanan masih sulit dilakukan. Perusahaan teknologi kini di simpang jalan. (Yoga)