Sidang di Tempat untuk Juru Parkir Liar
Penertiban juru parkir liar di minimarket akan dilakukan mulai pekan depan. Para juru parkir liar bakal langsung disidang di lokasi oleh aparat. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipunto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas juru parkir liar di minimarket yang meminta biaya kepada pengunjung. Kajian terhadap penerapan sanksi dan aksi penegakan hukum itu melibatkan jajaran Satpol PP DKI Jakarta, jajaran kepolisian, dan kejaksaan. ”Kami akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap oknum juru parkir liar yang masih berani beroperasi saat kami sudah menjadwalkan penertiban,” kata Syafrin, Kamis (9/5).
Syafrin mengimbau masyarakat yang menemukan adanya praktik oknum juru parker liar di minimarket untuk melapor melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau CRM (Cepat Respon Masyarakat). Setiap laporan ditindaklanjuti tim yang telah dibentuk. ”Saat ini, kami masih dalam tahap diskusi dan koordinasi. Kami berharap sudah ada jadwal untuk turun ke lapangan pada pekan depan,” ujarnya. Syafrin mengatakan, lahan parkir di minimarket merupakan area fasilitas umum yang disediakan bagi pelanggan. Untuk itu, siapa pun yang memanfaatkan dan memicu keresahan masyarakat akan ditindak dengan tegas. Menurut Syafrin, kehadiran juru parkir liar ini karena adanya peluang lahan parkir di minimarket. Pihaknya sebenarnya sudah melakukan penertiban.
Namun, begitu petugas pengamanan Dishub DKI Jakarta pergi, juru parkir liar kembali lagi. Saat penertiban, bentrok antara juru parkir liar dan petugas Dishub DKI Jakarta juga kerap terjadi. Sejumlah oknum merasa tidak terima karena merasa ladang rezekinya dihalangi oleh petugas. Adapun rencana penertiban di Jakarta sudah terdengar oleh sejumlah juru parkir, termasuk Adi (48), juru parker liar di Petamburan, Jakpus. Ia tidak keberatan jika diberhentikan asalkan diberikan pekerjaan baru. Menurut Adi, Pemprov DKI Jakarta harus memberikan solusi sesegera mungkin. ”Saya tak mau mengganggur setelah ini ditetapkan. Paling tetap berjaga di minimarket sambil meminta kepastian terkait pekerjaan pengganti,” ujarnya. (Yoga)
Chandra Asri Group dan Glencore akan Akuisisi Aset Shell Energy and Chemical Park di Singapura
Perusahaan Solusi Kimia dan Infrastruktur di Indonesia, PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group) dan Glencore plc (Glencore) menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan Shell Singapore Pte. Ltd (SSPL) untuk mengakuisisi seluruh kepemilikannya di Shell Energy and Chemicals Park Singapore (SECP). Diketahui, Glencore merupakan salah satu perusahaan sumber daya alam terkemuka di dunia. Setelah melalui proses lelang yang kompetitif, CAPGC Pte. Ltd. (CAPGC), perusahaan patungan yang mayoritas dimiliki dan dioperasikan oleh Chandra Asri Group dan minoritas oleh Glencore melalui anak perusahaannya masing-masing, sepakat untuk mengakuisisi SECP yang terdiri dari kilang minyak mentah dengan kapasitas pemrosesan sebesar 237.000 barel per hari, ethylene cracker berkapasitas 1,1 juta metrik ton per tahun di Pulau Bukom dan aset kimia hilir di Pulau Jurong. Presiden Durektur dan CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra mengatakan, akuisisi ini merupakan keberhasilan dari strategi M&A terprogram untuk menjadi pemain kimia dan infrastruktur terkemuka dan akan semakin memperkuat ketahanan bisnis Chandra Asri. (Yetede)
Menuju Pertumbuhan Inklusif
Di tengah divergensi pemulihan global dan dampak scaring effect pandemi Covid-19, ketidakpastian pasar keuangan, dan ketegangan geopolitik saat ini telah menambah tantangan bagi banyak negara, khususnya bagi negara berkembang. Negara perkembang memiliki infrastruktur ekonomi yang seringkali bergantung pada sektor tertentu, sehingga disrupsi rantai pasok dan volatilitas harga karena tekanan eksternal bukan hanya mengancam potensi pertumbuhannya, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan resiko ketidakpastian global yang semakin meningkat, fokus kebijakan lazim menjadi prioritas pembangunan. Sehingga upaya mencapai pertumbuhan yang inklusif menjadi semakin menantang. Padahal, dalam konteks stabilitas, struktur ekonomi yang lebih inklusif yang didukung sumber daya dalam negeri yang solid, justru dapat memodernisasi dampak negatif dari risiko dari external driver. Tidak ada yang salah dalam kebijakan jangka pendek yang fokus dalam menyerap guncangan. Namun, pengembangan kebijakan masa depan perlu terus berarah kepada kesejahteraan yang lebih luas, yaitu inklusivitas dan kesetaraan. (Yetede)
Kesejahteraan dan Kompentensi Guru Belum Tersentuh
Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sejak tahun 2009 dengan jumlahnya yang terus meningkat, ternyata belum berdampak banyak terhadap perbaikan nasib insan pendidikan, terutama guru. Hingga kini, masih banyak guru yang memiliki kesejahteraan buruk, yang akhirnya membuat mereka harus berurusan dan terjerat kredit macet pinjaman online (pinjol). Ini juga dipicu oleh literasi keuangan yang rendah, karena tingkat kompetansi yang juga rendah. Adanya keharusan anggaran pendidikan (mandatory spending) minimal 20% telah berdampak positif terhadap ekses ke pendidikan dengan angka partisipasi sekolah yang kian meningkat. Namun demikian, kompetensi guru adalah diantara output/outcome yang masih perlu diperbaiki, selain skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan beberapa permasalahan yang menjadi muara dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga keuangan internasional ini menemukan paling tidak ada empat aspek masalah yang salah satunya adalah kualitas guru yang belum memadai. (Yetede)
Sesuaikan Kebijakan baru, OJK Perkuat Pengawasan Perbankan
OJK terus memperkuat pengawasan industri perbankan dengan mendukung dan menyesuaikan kebijakan pengawasan. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan perbankan global yang ditentukan oleh Basel Comiittee on Banking Supervision (BCBS). Basel Core Principles (BCP) for Effective Banking Sopervisioin telah diterbitkan pada pertemuan Basel Committee on Banking Supervisors (BCBS) di Swiss, yang merupakan versi pengkinian dari sebelumnya yang diluncurkan pada 2012. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dan Ediana Rae mengatakan, BCP terbaru memasukkan beberapa aspek risiko yang belum ada pada BCP versi sebelumnya, yaitu risiko iklim dan risiko digital sebagai risiko-risiko baru (new and emerging risks), penguatan tata kelola perusahaan dan praktik menajemen risiko, ketahanan operasional, dan penguatan aspek pengawasan makroprudensial. Menanggapi peluncuran BCP terbaru, Dian menyampaikan pentingnya kebijakan dan praktik pengawasan sektor perbankan di Indonesia sejalan dengan standar internasional terkini. Hal ini akan meningkatkan ketahanan sektor perbankan menghadapi berbagai dinamika kebijakan ke depannya, termasuk di bidang manajemen risiko iklim dan risiko digital. (Yetede)
Wacana 40 Kementerian Dinilai Cocok untuk Indonesia yang Besar
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)
Menhan: RI Siap Tingkatkan Kerja Sama Pertahanan dengan India
Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakaravorty dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang. Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (9.5/2024), menjelaskan Menhankam Prabowo menerima kunjungan Dubes Chakaravorty di Kantor Kemenham RI, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Keduanya berbincang mengenai kerja sama Indonesia India yang selama ini berjalan, juga membahas pengenai peluang kolaborasi yang dapat dibangun ke depan. "Saya yakin Yang Mulia mampu meningkatkan kerja sama serta membina hubungan harmonis antara kedua negara. Kementerian Pertahanan RI siap bekerja sama," kata Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan prioritas dua negara saat ini memastikan hubungan harmonis Indonesia-India terus terjaga. Ke depan, Prabowo menilai harus ada lebih banyak kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. (Yetede)
Obral Saham Bank, Cuan Besar Menanti
Penurunan tajam saham-saham perbankan dalam beberapa waktu terakhir, membuat valuasinya kembali murah dan menarik untuk berburu. Terlebih fundamental emiten perbankan masih solid, dan koreksi saham diyakini karena sentimen jangka pendek semata. Para analis juga kompak merekomondasikan beli saham-saham bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dengan potensi gain hingga 35%. "Ada optimisme bahwa pasar dan investor hanya membutuhkan alasan untuk kembali berinvestasi di saham-saham perbankan. Saat ini harga saham perbankan dapat dikatakan cenderung murah dari sisi valuasi, karena fundamental dan prospek bisnisnya masih relatif stabil," kata Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus kepada Investor Daily. Nico mengatakan, beberapa saham perbankan unggulan di pasar modal Indonesia telah mencatatkan rekor tertinggi tahun ini. Sehingga, adanya koreksi terhadap harganya menjadi hal yang dianggap wajar. (Yetede)
DPK Bank Muamalat Capai Rp 46,1 Triliun
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk atau Bank Muamalat mencatat pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 1,3% secara year on year (yoy) menjadi Rp46,1 triliun per 31 Maret 2024 dari periode sama tahun sebelumnya Rp 45,5 triliun. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, bahwa dana murah (current account and saving account/CASA) menjadi penopang utama dengan pertumbuhan sebesar 11,7% yoy, dengan giro menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 39,4% yoy. "Dana murah, khususnya giro, menjadi andalan seiring dengan strategi perseroan yang aktif menawarkan layanan pengelolaan keuangan berbasis internet atau Cash Management System (CMS) kepada nasabah," kata Indra. Indra mencatat, peningkatan DPK pada kuartal I-2024 mencerminkan tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat yang tetap terjaga dengan baik. Menurut dia, kehadiran layanan CMS dari Bank Muamalat yang diberi nama MADINA membuat penempatan giro untuk kebutuhan transaksi nasabah turut meningkat. (Yetede)
RI Perkuat Konektivitas Pelayaran di Asean
Indonesia mendorong aksebilitas dari pelabuhan melalui jalan akses dari dan menuju pelabuhan, termasuk mendorong pengembangan kawasan industri dalam mendukung pemanfaatan pelabuhan pembuka jalur regional dan kawasan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Lollan Panjaitan pada pertemuan Kelompok Kerja Transportasi Maritim ASEAN ke-46 (The 46th ASEAN Maritim Transport Working Group) di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalam pada 6-8 Mei 2024. Dalam kesempatan tersebut, Kemenhub, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut turut menjabarkan Proyek Strategis Nasional (PSN) kepelabuhan dalam mendukung konektivitas regional dan global. "Kita membeberkan peningkatan konektivitas melalui PSN yang mampu menyelesaikan banyak masalah, utamanya dari sisi perizinan yang kita tahu berusaha dipersingkat termasuk kemudahan lain menciptakan konektivitas kawasan industri dan pelabuhan," kata Lollan. (Yetede)









