Kebijakan fiskal yang akomodatif diyakini masih menjadi pilar penting penopang daya beli dan konsumsi masyarakat. Namun, besarnya beban fiskal itu juga memantik risiko kenaikan defisit anggaran yang mesti diantisipasi sejak dini agar keuangan negara tak kedodoran. Sejumlah kalangan menilai gelontoran fiskal bakal terus berlanjut pada tahun depan, ketika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola oleh pemerintahan baru. Faktanya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah memperkenalkan aneka program yang berperan sebagai jangkar sosial penopang daya beli. Beberapa di antaranya yaitu melanjutkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat rentan serta program makan siang gratis yang skema teknis pelaksanaannya mulai dijalankan pemerintahan saat ini. Sejumlah lembaga internasional pun memandang postur fiskal 2025 lebih akomodatif dengan berbagai program populis tersebut. Setidaknya, ada dua lembaga yang merilis proyeksi soal APBN 2025. Pertama, International Monetary Fund (IMF) dalam Fiscal Monitor April 2024, memprediksi defisit fiskal pada tahun depan 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kedua, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan berjudul OECD Economic Outlook May 2024, memasang proyeksi defisit yang serupa dengan IMF.

Sejatinya, utak-atik fiskal untuk mendukung penebalan program sosial telah dilakukan pemerintah pada tahun ini dengan menaikkan batas defisit dari 2,4% menjadi 2,8%. Hal itu ditempuh dalam rangka menambah program perlindungan sosial di tengah tekanan inflasi dan gejolak harga pangan. Efeknya, konsumsi rumah tangga pun melaju di jalur ekspansi selama kuartal I/2024. (Bisnis, 7/5). Keseriusan pemerintahan saat ini dalam meramu skema bansos yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru pun tecermin dari diakomodasinya berbagai program sosial dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa, mengatakan RKP 2025 disusun untuk mengakomodasi program Presiden terpilih. Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan saat ini pemerintah masih menyusun perencanaan anggaran untuk program sosial pemerintahan yang akan datang, termasuk program makan gratis. "Masih dalam kajian. Ada beberapa lokasi yang harus disurvei," katanya kepada Bisnis, Selasa (7/5). Mengutip Rancangan RKP 2025, belanja negara pada tahun depan diperkirakan 14,21%—15,22% terhadap PDB. Dari jumlah itu, belanja pemerintah pusat 10,16%—10,98%.

Kalangan pelaku usaha pun merespons positif rencana fiskal negara yang direncanakan sangat longgar pada tahun depan, karena akan menguatkan konsumsi domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani, mengatakan pelonggaran defisit fiskal bukan hal yang haram dilakukan, apalagi untuk negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, kalangan ekonom mengingatkan pemerintah agar menyusun skema perpajakan yang ciamik untuk mengantisipasi pelonggaran defisit. Jika belanja royal tidak diimbangi dengan penerimaan yang gemilang, maka sumber pembiayaan berasal dari utang. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan peningkatan defisit merupakan hal yang sulit dihindari. Pengamat Perpajakan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menambahkan selain menaikkan tarif pemerintah juga patut mengevaluasi fasilitas PPN dan menurunkan ambang batas pengusaha kena pajak (PKP) PPN agar seluruh potensi bisa terpungut.

Pengumuman PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) mengenai penutupan operasional pabrik sepatunya di Purwakarta, Jawa Barat, per 30 April 2024 seperti menghidupkan alarm mengenai industri alas kaki maupun industri manufaktur di Indonesia. Pabrik ini sudah beroperasi sejak 30 tahun yang lalu. Sebuah periode yang cukup panjang untuk ukuran Indonesia. Dalam pasar alas kaki, brandBata juga sudah dikenal begitu lama dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagian kalangan generasi X pada masa lalu. Dua hal ini membuat kabar viral mengenai penutupan pabrik di Purwakarta tersebut mendapat sorotan yang luas. BATA menutup operasional pabrik sepatunya lantaran rugi selama 4 tahun terakhir. Apabila ditelisik lebih jauh, BATA membukukan rugi bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp190,28 miliar per 31 Desember 2023. 

Rugi itu membengkak hampir 80% dibandingkan periode sama 2022 sebesar Rp105,91 miliar. (Bisnis.com, 6/6). Meskipun menghentikan operasional pabrik di Purwakarta, perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya di Indonesia, khususnya di sektor ritel. Pengurus Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) pun angkat suara. Pengurus Aprisindo menyebut industri alas kaki dalam negeri masih menghadapi tekanan sehingga kinerjanya masih terkontraksi setelah dihantam pandemi. Menurut pengurus Aprisindo, sejak pandemi hingga saat ini kondisi industri belum pulih normal. Terlebih, tantangan inflasi pangan pada awal tahun ini yang memicu lesunya daya beli konsumen. Beberapa brand untuk segmen menengah-menengah ke bawah pada periode Lebaran yang baru lalu mengalami penurunan dibanding untuk periode yang sama di 2023. 

Sejatinya, industri alas kaki merupakan salah satu subsektor dari industri pengolahan. Industri ini berkontribusi sebesar 1,26% terhadap produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan pada kuartal I/2024. Badan Pusat Statistik melaporkan, PDB atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar Rp8,02 triliun pada kuartal I/2024. Nilai tersebut naik 5,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. (DataIndonesia.id, 6/6)Secara makro, pertumbuhan kinerja industri kulit dan alas kaki tersebut melanjutkan tren positif yang terjadi sejak kuartal IV/2023. PDB ADHK dari industri alas kaki pada kuartal pertama tahun ini juga menjadi yang tertinggi dalam 2 tahun terakhir.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia memprediksi pertumbuhan bisnis ritel pada kuartal II/2024 mengalami perlambatan, seiring dengan berakhirnya puncak konsumsi masyarakat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa bisnis ritel pada Mei—Juli 2024 tumbuh pada kisaran 4%—5% secara year-on-year (YoY) atau lebih rendah daripada kuartal I/2024 mencapai 5%—7% YoY. “Kuartal II/2024 pasti akan turun karena setelah Lebaran, di setiap tahunnya maka masyarakat mengencangkan ikat pinggang,” ujarnya, Selasa (7/5). Pasca-Lebaran, Roy menjelaskan masyarakat cenderung telah menghabiskan Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum dan saat momentum Hari Raya Idulfi tri. 

Dengan kondisi itu, tegasnya, masyarakat bakal menghemat pengeluaran untuk kebutuhan dana pendidikan pada Juni—Juli 2024. Di sisi lain, dia menganggap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 6,25% bakal menggerus belanja masyarakat. Alasannya, Roy menyatakan kenaikan suku bunga acuan ikut mengerek pengeluaran masyarakat untuk membayar cicilan karena bunga kredit yang meningkat. Hal itu terlihat dari pencapaian pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal I/2024 mencapai 4,91% (YoY) atau tertinggi pascapandemi Covid-19. 

Menurutnya, pertumbuhan konsumsi pada kuartal I/2024 yang moncer didorong oleh momentum Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadi pada Februari 2024. Kebutuhan kampanye para kandidat kontestasi Pemilu, kata dia, ikut berkontribusi terhadap tingkat konsumsi di periode tersebut. Dia memperkirakan konsumsi rumah tangga pada kuartal II/2024 masih tetap tumbuh pada kisaran 3,8%—4% YoY seiring dengan berlalunya puncak konsumsi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok dan barang penting (bapokting), Roy mengatakan Aprindo menekan nota kesepahaman (MoU) dengan Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi). Dengan kerja sama tersebut, ritel modern maupun pasar rakyat dapat saling bertukar informasi maupun mengisi pasokan produk. Di sisi lain, kelancaran pasokan juga akan mempermudah masyarakat dalam mengakses bahan pokok di kedua jenis ritel tersebut. 

Pada masa mendatang, Roy menambahkan kerja sama digital juga akan dikembangkan oleh kedua jenis ritel untuk mendongkrak kinerja bisnis di tengah pesatnya perkembangan penggunaan teknologi di masyarakat. Sementara itu, Ketua Umum Aparsi Suhendro mengatakan bahwa kolaborasi dengan ritel modern menjadi langkah tepat di tengah gempuran teknologi. Menurutnya, digitalisasi tidak bisa dihindari oleh para pedagang pasar untuk bisa terus mengembangkan bisnisnya. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifl i Hasan mengusulkan HET minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat Minyakita naik sebesar Rp1.000 per liter. Mendag menyampaikan bahwa Kemendag tengah mendiskusikan penyesuaian harga eceran tertinggi untuk komoditas minyak goreng.

Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Pencalonan kepala daerah dari jalur nonpartai/independen/perseorangan masih nihil setelah 2 hari penyerahan dukungan dibuka. Itu diungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024). "Nihil atau belum ada penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi pada Rabu (8/5/2024) dan Kamis (9/5/2024)," ujar Idham. Sebelumnya, per Rabu pagi, baru ada beberapa bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang berkonsultasi terkait rencana penyerahan dukungan mereka, yakni 2 bakal pasangan calon di DKI Jakarta, 2 di Sulawesi Utara, 2 di Banten, 1 di Papua Barat Daya, dan 1 di Kalimantan Barat. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024, penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan dibuka pada 8-12 Mei 2024. Hal tersebut berlaku untuk bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, serta bupati-wakil bupati. 

Penyerahan dukungan ini menjadi syarat bagi bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen untuk bisa mendaftar secara resmi sebagai calon kepala daerah dan bersaing dengan calon usungan dari partai politik.Dukungan itu hanya dapat diberikan kepada 1 bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan, sehingga KPU juga akan melakukan analisis kegandaan dukungan calon perseorangan itu dalam tahap verifikasi. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta). Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

KPK, Selasa (7/5) akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, tersangka dugaan korupsi untuk pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Jatim. Dari pemotongan insentif yang diatur dalam keputusan bupati itu, pada 2023, Muhdlor mengutip uang Rp 2,7 miliar. Penahanan dilakukan setelah Muhdlor memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya Muhdlor telah dipanggil KPK sebagai tersangka sebanyak dua kali, yakni pada 19 April 2024 dan 3 Mei 2024, tetapi ia tidak memenuhi pemanggilan tersebut dengan berbagai alasan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, penahanan Muhdlor merupakan perkembangan perkara sebelumnya terkait dugaan korupsi di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

”Berdasarkan temuan tim penyidik, AMA (Ahmad Muhdlor Ali) selaku Bupati Sidoarjo diduga turut menikmati aliran uang dari para pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK. AMA ditahan selama 20 hari pertama pada 7-26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” ujarnya. Kasus ini pertama kali diungkap lewat operasi tangkap tangan KPK terhadap 11 ASN di BPPD Sidoarjo dengan barang bukti uang tunai Rp 69,9 juta pada akhir Januari 2024. Dari operasi tangkap tangan itu, terungkap dugaan pungutan mencapai Rp 2,7 miliar. Saat itu KPK menetapkan Kasubag Umum BPPD Siska Wati menjadi tersangka pertama. Pada 16 Februari 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Muhdlor memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Sepekan setelah pemeriksaan itu, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Menurut Tanak, Muhdlor sebagai bupati memiliki kewenangan yang salah satunya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan pemkab Sidoarjo. Dengan kewenangan tersebut, Muhdlor membuat aturan dalam bentuk keputusan bupati sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Sidoarjo untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023, kemudian Ari Suryono sebagai Kepala BPPD Sidoarjo memerintahkan Siska untuk memotong dana insentif pajak bagi para ASN di BPPD Sidoarjo dengan besaran 10-30 %, sesuai besaran insentif yang diterima. Selama 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan insentif para pegawai BPPD Sidoarjo senilai Rp 2,7 miliar. (Yoga)

Kinerja saham Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara anjlok hingga dua digit dibandingkan titik tertingginya sepanjang tahun ini, disebabkan dampak ketidakpastian global dan sentiment pertumbuhan laba bersih yang melambat. Selama April 2024, perekonomian global diselimuti ketidakpastian seiring ekspektasi penundaan pemangkasan suku bunga acuan bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), dan memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Ketidakpastian itu mengakibatkan aliran modal portofolio dari negara berkembang berpaling ke instrumen yang lebih likuid (safe haven), seperti dollar AS dan emas.

Berdasarkan data transaksi 1-25 April 2024, investor asing telah membukukan jual neto di pasar keuangan domestik sebesar Rp 32 triliun. Aksi jual ini terjadi di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 13,28 triliun, pasar saham sebesar Rp 11,89 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp 6,83 triliun. Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles hingga menyentuh level terendahnya di level 7.036,07 pada 26 April 2024 atau terkontraksi 5,64 % dibandingkan titik tertingginya di 7.433,31 pada 14 Maret 2024.

Pelemahan tersebut seiring kejatuhan saham yang dialami oleh berbagai emiten penggerak IHSG, tidak terkecuali emiten perbankan. Saham Bank Mandiri, terkontraksi 15,15 5 pada penutupan pasar Senin (6/5) dibanding level tertingginya pada 14 Maret 2024. Saham BTN juga terkontraksi 19,34 % dibanding rekor tertingginya pada 26 Maret. BNI turut terkontraksi 22,79 % dibanding capaian tertingginya pada 13 Maret 2024. Kontraksi terdalam dialami saham BRI sebesar 25,19 dibanding level tertingginya. (Yoga)

Dani Rodrik, profesor ekonomi terkemuka di Harvard Kennedy School menyampaikan pandangannya yang murung tentang industrialisasi negara berkembang, yang mengalami premature deindustrialization (penurunan kontribusi sektor industri dalam ekonomi secara prematur). Studi terbarunya bersama Joseph Stiglitz menunjukkan, kemajuan teknologi membuat sektor manufaktur kurang padat karya hingga mengurangi efektivitasnya sebagai strategi pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi EMDE (emerging market and developing economies) yang mulai melambat, diperburuk pandemi Covid-19. Meningkatnya utang, ketegangan geopolitik, dan peralihan ke sektor jasa dari manufaktur semakin memperumit prospek pertumbuhan. Selain itu, krisis iklim dan pentingnya transisi hijau telah berdampak buruk pada sektor pertanian dan mengurangi permintaan global akan sumber daya alam. Ini semakin menyulitkan negara-negara berkembang.

Industri manufaktur yang kurang padat karya tak lagi mampu menciptakan lapangan kerja yang baik. Karena itu, Rodrik melihat pentingnya peran sektor jasa untuk memberikan lapangan pekerjaan yang baik. Di masa depan, disrupsi teknologi juga akan memengaruhi sektor jasa. Kecerdasan buatan (AI) akan membuat sektor jasa jadi kurang padat karya. Call centre dan back office, misalnya. Yang tersisa mungkin hanya pariwisata, yang padat karya dan memiliki produktivitas tinggi. Sektor perdagangan, walaupun padat karya, cenderung informal dan rendah produktivitasnya. Isunya bukanlah pada sektor jasa atau manufaktur, melainkan peningkatan kualitas SDM. Menurut Rodrik negara berkembang akan kesulitan mencapai pertumbuhan yang lebih cepat di masa depan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang melandai, dia menyarankan agar EMDE berfokus pada perbaikan institusi, perlindungan sosial, dan peningkatan kualitas SDM.

Indonesia tak memiliki pilihan selain tumbuh lebih cepat. Tanpa itu, ada risiko jadi tua sebelum kaya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sektor jasa akan memiliki peran penting ke depan. India dengan persoalan serupa, mampu tumbuh 8,4 % dalam triwulan IV-2023 karena India di samping melakukan reformasi di bidang perbankan, pajak, pembangunan infrastruktur, mulai masuk pada ”ekonomi baru” (new economy), seperti infrastruktur digital dan penerapan teknologi digital. Digital India Campaign berhasil menumbuhkan platform digital dan bisnis model baru. Penyebaran teknologi meluas ke masyarakat (difusi teknologi) membuat produktivitas meningkat. Ujungnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kedua, belajar dari China, India, dan Vietnam yang tumbuh pesat setelah mengadopsi kebijakan berorientasi ekspor. Produk ekspor memerlukan investasi dan inovasi agar dapat bersaing secara kompetitif. Mereka harus menyerap teknologi, meningkatkan keterampilan, dan terus-menerus meningkatkan kualitas. Benar ada risiko deindustralisasi dini, tetapi untuk meningkatkan produktivitas, industrialisasi yang berorientasi pada ekspor tetap memiliki peran yang sangat penting. Pasar domestik Indonesia memang besar, tetapi daya belinya masih terbatas. Oleh karena itu, strategi yang harus diambil bukan hanya fokus pada pasar domestik, melainkan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk pasar global. Strategi ini telah dipilih Vietnam, yang pada 2023 mencatat ekspor 355 miliar USD, melampaui Indonesia di 258,8 miliar USD. Ketiga, strategi orientasi ekspor berisiko membuat ekonomi Indonesia rentan terhadap gejolak global. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan pasar domestik dan global. (Yoga)

Memburuknya kinerja keuangan yang membuat PT Sepatu Bata Tbk harus menghentikan operasi pabriknya menjadi sentiment negatif bagi saham perseroan. Namun, Bursa Efek Indonesia (BEI) belum melihat potensi pembatalan pencatatan atau delisting bagi emiten tersebut. Harga saham emiten dengan kode BATA pada Selasa (7/5) tercatat Rp 79 per lembar, merosot tajam hingga 15 % dari harga Rp 95 per lembar pada Jumat (3/5), bersamaan dengan hari pengumuman penghentian aktivitas pabrik mereka di Purwakarta, Jabar.

Saham Bata juga mendapat notasi khusus dengan kategori L, karena perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan terbaru setelah laporan kinerja 2023. Pada laporan tahun lalu mereka membukukan kenaikan kerugian komprehensif setidaknya tiga tahun terakhir, dari Rp 51,04 miliar pada 2021 menjadi Rp 188,41 miliar pada 2023. Dari sisi pendapatan penjualan neto, pada 2023 perusahaan mencatat penurunan 5 % menjadi Rp 609,6 miliar dari Rp 643,45 miliar pada 2022. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna menilai, dengan kondisi tersebut, Bata tidak berpotensi dicoret dari bursa.

Mengacu Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting), saham suatu emiten bisa dikeluarkan karena adanya keputusan bursa, yang menyangkut tiga alasan, yakni perusahaan tercatat mengalami kondisi yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usahanya, baik secara finansial maupun hukum, dan tidak menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Kedua, perusahaan tercatat tidak memenuhi persyaratan pencatatan di bursa. Ketiga, saham telah mengalami suspensi efek, baik di pasar reguler maupun tunai dan/atau seluruh pasar paling kurang 24 bulan terakhir. (Yoga)

Bulan Mei menjadi momen pelaku perdagangan saham atau trader berbondong-bondong menjual saham dan meninggalkan indeks komposit terkoreksi dalam. Lalu, investor kembali menaruh uangnya pada bulan Oktober. Fenomena ini berasal dari Inggris, yakni sell in May and go away, and come back on St Leger’s Day. Head Online and Equity Sales NH Korindo Sekuritas, Hendra Stevin, menjelaskan, slogan tersebut awalnya ditujukan kepada investor di Inggris, kaum bangsawan, dan bankir untuk menjual saham mereka pada bulan Mei, lalu bersantai menikmati musim panas dan meninggalkan pasar sementara serta kembali aktif lagi saat St Leger’s Day, sebuah acara pacuan kuda di bulan September. ”Dari definisi di atas, investor mengasumsikan, bulan Mei saatnya berbondong-bondong menjual saham dan mulai aktif kembali di bulan Oktober,” katanya, Senin (6/5).

Pola tersebut cocok di negara empat musim di kawasan Eropa, juga AS. Mengutip ulasan Senior Portofolio Manager O’Neil Global Advisors, Randy Watts, di Forbes pada 12 Mei 2023, pasar AS juga meyakini fenomena tersebut sejak jatuhnya pasar pada Mei hingga akhir musim panas atau awal musim gugur tahun 1987. Berdasarkan data aktual, yang ia tarik lebih dari 50 tahun sampai 2023, kinerja saham lebih baik pada periode November-April dibanding Mei-Oktober.Hal ini terlihat pada Indeks Standard & Poor’s (S&P) 500 di AS yang rata-rata naik 6,5 % selama November-April dibanding hanya kenaikan 1,6 % pada sisa tahun, dengan perbedaan 4,9 % poin. Selisih cukup signifikan juga tergambar di indeks bursa Nasdaq sebesar 5,9 % poin dan Dow Jones Initial Average (DJIA) sebesar 6,9 % poin.

Data historis IHSG di bursa Indonesia selama 20 tahun terakhir, yang ditunjukkan Hendra, menemukan penurunan IHSG paling banyak pada periode Mei-Oktober. Tingkat pengembalian negatif atau koreksi IHSG di bulan Mei terjadi 10 kali dari 20 tahun terakhir. ”Jadi, ada benarnya, tetapi tidak 100 %. Terbukti November paling banyak koreksinya, lalu ada faktor lainnya yang lebih mendukung,” ujar Hendra. Kendati bulan Mei dan lima bulan berikutnya menjadi periode yang cukup sering mengalami tingkat pengembalian negatif selama 20 tahun terakhir, Mei tidak selalu mengawali tren pelemahan IHSG. Pada 2024, IHSG sampai Senin (6/5) masih tumbuh minus hingga 1,62 %. Investor berbondong-bondong menarik uangnya dari pasar modal, terlebih pada April lalu. Kemenkeu mencatat jumlah penarikan modal investor ke luar negeri sebesar Rp 29,73 triliun dalam sebulan, terdiri dari saham senilai Rp 13,08 triliun dan SBN Rp 16,65 triliun. (Yoga)