Kesejahteraan dan Literasi Rendah, Guru Terjerat Pinjol
Fakta ironis ketika Indonesia sedang menyiapkan generasi emas untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ternyata guru dan pelajar menjadi kelompok masyarakat terbanyak yang terlilit kredit macet pinjaman online (Pinjol). Salah satu penyebabnya adalah literasi keuangan di kalangan guru dinilai rendah. Demikian pula dengan kesejahteraan para guru, terutama honorer, sehingga mereka terdorong untuk mengambil jalan pintas mengambil pinjol demi mendanai kebutuhan. Pada titik ini, mau tak mau pemerintah, OJK, dan lembaga keuangan harus meningkatkan literasi keuangan para guru. Dengan begini, mereka pasti akan berpikir panjang kala hendak mengambil pinjol, karena tahu untung dan ruginya. Peningkatan kesejahteraan guru, termasuk guru honorer juga perlu dilakukan. hal ini bakal memperkuat fondasi keuangan para pendidik, sehingga tidak mudah tergoda oleh pinjol yang kebanyakan menawarkan kemudahan proses pencairan pinjaman. (Yetede)
Presiden: Penutupan Pabrik Bata Tak Gambarkan Ekonomi Nasional
Presiden Joko Widodo menekankan bahwa tutupnya pabrik PT Sepatu Bata Tbk tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2024 tumbuh 5,11% secara tahunan (year on year/yoy). Dia menilai, pertumbuhan ekonomi nasional 5,11% menumbuhkan optimisme di tengah resesi global yang terjadi saat ini. Tapi yang jelas secara makro, perkembangan ekonomi kita sangat baik 5,11%, kata Presiden. Presiden menilai tutupnya pabrik sepatu tersebut karena pertimbangan perusahaan yang harus melakukan efisiensi atau kalah bersaing dengan barang-barang baru. Banyak hal," kata dia. Di tempat terpisah, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, penutupan pabrik sepatu milik PT Sepatu Bata Tbk adalah upaya perusahaan untuk melakukan transformasi bisnis, hingga perseroan dapat kembali sehat dan efisien. "Mereka sedang melakukan transformasi bisnis dan menyesuaikan kegiatan bsinisnya agar lebih efisien. Kita ketahui bersama mereka telah menjual aset dalam rangka menjadikan perusahaan kembali sehat dan efisien," kata dia. (Yetede)
Gelar Private Placement, Merdeka Copper Berpotensi Raup Rp 6,26 Triliun
PT Merdeka Cooper Gols Tbk (MDKA) berpotensi menghimpun dana segar sehingga US$ 385,68 juta atau setara Rp6,25 triliun dari rencana penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD III) atau private placement sebanyak 2,44 miliar saham atau maksimum 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor perseroan. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi bisnis perseroan. Secara umum, pelaksanaan PMTHMETD III akan memberikan dampak secara langsung terhadap struktur permodalan dan likuiditas perseroan. Dengan asumsi harga penutupan saham perseroan per tanggal 3 Mei 2024 sebebsar Rp 2.560 dan kurs tengah bank Indonesia sebesar Rp16.202 per dolar AS, kondisi keuangan dan ekuitas perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD III akan mengalami peningkatan sebesar US$ 386,68 juta," tulis manajemen Merdeka Copper. Manajemen Merdeka Copper mengungkapkan, dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha perusahaan serta upaya memiliki kesempatan untuk melaksanakan potensi ekspansi, perseroan memandang perlu untuk memperkuat struktur permodalannya. (Yetede)
Kredit Konsumer Perbankan Kian Menanjak
Penyaluran kredit konsumer perbankan menunjukkan tren positif memasuki kuartal II-2024. Hal itu didukung dari momentum Idulfitri dan konsumsi masyarakat yang mengalami peningkatan. Bank Indonesia mencatat, kredit konsumer yang disalurkan perbankan sebesar Rp2.047,1 triliun, tumbuh 10% secara year on year (yoy) per Maret 2024. Nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 9,4% (yoy). Pertumbuhan yang lebih tinggi juga didukung dari akselerasi kredit pemilik rumah (KPR) yang tumbuh tinggi 14,2% (yoy) pada tiga bulan pertama menjadi Rp 740,4 triliun. Kemudian, kredit multiguna sebesar Rp1.170 triliun naik 7,2% (yoy), lebih tinggi dari 7,1% (yoy) per Februari. Sedangkan, kredit kendaraan bermotor mengalami perlambatan dari 12,7% (yoy) pada Februari menadi 12,7% (yoy) pada Februari menjadi 12,4% (yoy) dengan nilai kredit Rp 136,7 triliun. Menanggapi hal tersebut, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyatakan kredit konsumer menjadi salah satu segmen engine pertumbuhan kredit BNI setelah segmen corporate top tier, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggarini mengungkapkan, terlihat dari kinerja kredit konsumer BNI pada kuartal pertama tahun ini yang menunjukkan pertumbuhan double digit, mencapai 13,6% (yoy). (Yetede)
Kebutuhan Gas Industri Terus Meningkat
Pemerintah Siap Ganti Rugi dan Relokasi Lahan di IKN
Startup Runchise Raih Pendanaan US$ 1 Juta
Runchise, startup manajemen dan restoran waralaba kuliner yang berbasis di Indonesia, mengumumkan masuknya pendanaan baru senilai US$ 1 juta dari investor sebelumnya, yakni East Ventures dan Genesisi Ventures. Dengan pendanaan baru tersebut, fokus utama perusahaan tetap pada pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan profitabilitas restoran. Selain itu, Runchise memprioritaskan investasi kegiatan branding, ekspansi untuk memperluas jankauan ke lebih banyak bisnis berkembang. Co-Founder dan CEO Runchise Daniel Witono mengatakan, pihaknya senang bisa terus menerima dukungan dari investor lama. Penanaman ini pun diyakininya merupakan bentuk kepercayaaan yang kuat terhadap solusi Runchise untuk memberdayakan industri makanan dan minuman (food and beverage/F&B) Tanah Air. "Kami percaya bahwa teknologi merupakan alat penting dalam memastikan efisiensi operasional di industri ini. Karena itu, kami berkomitmen untuk memberikan solusi inovatif yang disesuaikan kebutuhan pelaku industri, sehingga membantu peningkatan dan memanfaatkan peluang yang ada," ungkap Daniel. (Yetede)
Tokopedia Hadirkan Fitur Bayar Pajak Warga Jakarta
Tokopedia, perusahaan teknologi dan marketplace dari Indonesia yang merupakan bagian dari bisnis PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, menghadirkan fitur pembayaran Pajak Daerah untuk mempermudah masyarakat Provinsi DKI Jakarta membayar pajak dimana dan kapan saja serta dengan metode pembayaran apa. Fitur tersebut memungkinkan warga DKI Jakarta membayar secara online beragam pajak daerah yang berkaitan dengan usaha, antara lain pajak hotel, alat berat, air tanah, restoran, reklame, pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBK), dan Beaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Senior Lead of Business Partnership Tokopedia, Desi Anggrayeni mengatakan, Fitur Pajak Daerah di Tokopedia sudah bisa mulai digunakan oleh warga DKI Jakarta sejak Maret 2024. Sejak mulai bisa digunakan, transaksi fitur Pajak Daerah DKI Jakarta melalui Tokopedia pun telah naik signifikan. "Kami akan terus berupaya memungkinkan masyarakat menunaikan berbagai kewajiban pajak daerah dengan lebih mudah, cepat, dan aman, secara online melalui loket Pajak Tokopedia," ungkap Desi. (Yetede)
Belanja Pemerintah Belum Optimal Menstimulus Perekonomian
Langkah pemerintah melakukan belanja habis-habisan pada kuartal I-2024 dinilai belum memberikan daya gedor maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tidak berdampak sigifikan pada geliat konsumsi masyarakat. Adapun pada kuartal I-2024 pemerintah menggelontorkan belanja secara front loading melalui anggaran bantuan sosial anggaran untuk pemilihan umum. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 sebesar 5,11%. Komponen konsumsi pemerintah tumbuh sebesar 19,9% secara year on year (yoy pada kuartal I-2024. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 6,25% ke pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024. Sedangkan komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% (yoy) dan memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,93% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024. "Artinya, stimulus yang digelontorkan apapun itu baik di sisi produksi atau konsumsi itu belum terkena sasarannya. Belum bisa meneggerakkan perekonomian secara optimal itu catatan dari sisi pengeluaran," jelas Heri. (Yetede)
Rasio Utang Pemerintah Belum Optimal Menstimulus Perekonomian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan jumlah utang pemerintah hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp8.261,1 triliun dengan rasio utang 38,79% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). "Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portfolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," dikutip dari dokumen APBN Kita Edisi April 2024. Kebijakan umum pembiayaan utang untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai pelengkap, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi utang pemerintah sebagian besar berupa SBN yang mencapai 88,05%.
Berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp7.274,95 triliun (88,05%) dan pinjaman sebesar Rp987,15 triliun (11,95%). Komposisi SBN terbagi dalam SBN domestik sebesar Rp5.947,95 (71,09%) dan valuta asing (valas) sebesar Rp1.388,92 triliun (16,97%). SBN domestik meliputi surat utang negara sebesar Rp5.947,95 triliun (16,97%). SBN meliputi surat utang negara sebesar Rp 4.794,16 triliun dan surat berharga syariah negara senilai Rp1.1501,79 triliun. SBN walas terbagi dalam surat utang negara sebesar Rp1.044,37 triliun dan surat berharga syariah negara sebesar Rp344,55 triliun. (Yetede)









