Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (AMA) atau Gus Muhdlor sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Muhdlor langsung ditahan, kemarin, setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK, pada 19 April dan 3 Mei 2024. “Untuk kebutuhan penyidikan, tim penyidik menahan tersangka AMA selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” ujar Wakil Ketua KPK Johanis Tanak pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/5). KPK sebelumnya telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Kasubag Umum Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo Siska Wati (SW) dan Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono. KPK menyebut Muhdlor bersama sejumlah pihak terlibat dalam kasus pemotongan insentif bagi ASN BPPD Sidoarjo dengan besaran 10%—30%.

Partai Gerindra menjamin kebebasan setiap indivitu untuk menentukan hak politiknya masing-masing, termasuk sikap Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyatakan akan menghargai dan menghormati sikap politik Ganjar Pranowo-Mahfud MD yang sudah siap menjadi oposisi pemerintah Prabowo-Gibran. “Kalau itu memang sudah menjadi pilihan Pak Ganjar, kami tidak akan mungkin bisa menghalangi,” tuturnya di Jakarta, Selasa (7/6). Habiburokhman menjelaskan bahwa jadi oposisi maupun koalisi, semuanya sama-sama baik dan mulia. Dia meyakini bahwa pilihan Ganjar-Mahfud tersebut adalah salah satu cara terbaik untuk masa depan bangsa Indonesia. “Kami yakin apapun pilihan Pak Ganjar ya niatannya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara,” katanya. Meskipun Ganjar-Mahfud sudah tentukan sikap politiknya untuk menjadi oposisi, Habiburokhman mengatakan dirinya tetap akan menjalin komunikasi dengan baik.“Tidak ada masalah ya dan sikap oposisi juga bukan merupakan pilihan yang salah juga ya,” ujarnya.

Di tengah masih tingginya inflasi dan suku bunga acuan berbagai negara, Bank Indonesia (BI) dalam putusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan April 2024 menaikkan suku bunga acuan (BI7DRR) menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga terakhir dilakukan BI 7 bulan yang lalu pada September 2023. Dirunut lebih jauh, kondisi saat ini merupakan rangkaian penyesuaian suku bunga acuan yang dilakukan BI sejak Agustus 2022 di mana pada waktu itu BI7DRR hanya sebesar 3,50%. Dalam keputusannya di April 2024, terdapat dua hal yang menjadi trigger utama BI yaitu menjaga stabilitas rupiah sebagai respons kondisi global dan sebagai langkah preemptive dan forward looking memastikan inflasi domestik tetap dalam rentang sasaran. 

Dari sisi arus modal, pasar keuangan Indonesia juga mencatat arus modal keluar baik di pasar modal maupun pasar surat utang. Di sisi lain, tingkat inflasi yang persisten tinggi di hampir seluruh dunia telah mendorong banyak negara utama mempertahankan kebijakan suku bunga tinggi. Bagi Indonesia yang mengaplikasikan peta arus modal terbuka, mempertahankan attractiveness di mata investor adalah keharusan. Hal ini, antara lain, dapat didorong oleh imbal hasil instrumen investasi yang kompetitif. Menyiapkan respons terhadap tekanan dari sisi eksternal bukanlah hal yang mudah. BI sudah merespons hal ini dengan menaikkan suku bunga acuan. Terdapat beberapa langkah yang dapat membantu menjaga daya beli masyarakat pada kondisi suku bunga yang tinggi. 

Pertama, dengan menjaga APBN sebagai shock absorber (peredam guncangan). Kedua, perbaikan tata kelola perdagangan untuk mengurangi ketergantungan produk asing. Adapun stategi yang dapat dilakukan antara lain kampanye kesadaran risiko dan bahaya perjudian online, penyediaan alternatif hiburan, serta pengawasan ketat terhadap perjudian online. Selain kebijakan stabilisasi, pemerintah juga perlu cermat mencari momentum dalam upaya perbaikan sisi penerimaan. Selain langkah menjaga daya beli dalam jangan pendek (short-term), perlu juga dipikirkan jangka menengah dan panjang (long-term). Sebagai contoh, memahami bahwa sumber terbesar inflasi di Indonesia berasal dari sisi harga pangan, akselerasi sektor pertanian untuk meningkatkan ketahan pangan negeri perlu menjadi perhatian. Menghadapi tingginya harga komoditas, kebijakan impor memang tidak terkelakkan.

Rapat Dewan Gubernur BI pada April 2024 memutuskan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,25 %. Tekanan terhadap stabilitas (nilai tukar) terlalu kuat sehingga suku bunga perlu segera dinaikkan. Tekanan terhadap rupiah meningkat sejak bank sentral AS (The Fed) memutuskan menahan suku bunga acuan 5,25-5,50 %. Dalam pidatonya, Ketua The Fed Jerome Powell menyebut kenaikan harga dalam tiga bulan pertama 2024 lebih cepat dari dugaan sebesar 2,7 % atau masih lebih tinggi dari target 2 %. Para investor seluruh dunia mengatur ulang komposisi investasinya dengan menambah penempatan di aset bernilai USD. Itulah mengapa, indeks USD naik mencapai level tertinggi sejak 20 tahun terakhir. Pada 29 April 2024, indeks USD mencapai 105,73 setelah pada September 2022 mencapai 112 atau tertinggi sejak Desember 2001 yang berada pada 116.

Setiap kali indeks USD naik, harga aset dalam USD turun akibat banyaknya permintaan. Konsekuensinya, imbal hasil investasi (yield) dalam USD meningkat mencapai level tertinggi sejak 2007 mencapai 4,5-4,6 % untuk obligasi jatuh tempo sepuluh tahun. Dinamika pasar ini telah menekan nilaitukar rupiah yang pada akhir April 2023 mencapai Rp 16.270 per USD atau terendah sejak 2020. Imbal hasil obligasi rupiah dengan maturitas 10 tahun kembali naik, mencapai 7,2 % dan IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terus tertekan dan sempat turun di bawah 7.000. Dalam situasi seperti ini, kebijakan kenaikan suku bunga acuan tak terelakkan. Apa lagi, fokus kebijakan moneter BI adalah menjaga stabilitas.

Jika disiplin fiskal ditinggalkan, dengan alasan apa pun, risikonya bisa fatal. Dominasi fiskal telah membuat kebijakan moneter terkunci karena harus mengatasi tiga hal sekaligus, yaitu meredam kenaikan harga (inflasi), menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan stabilitas pasar. Itulah trilema sebagai tantangan baru bagi otoritas moneter di seluruh dunia. Keputusan terakhir BI menaikkan suku bunga dalam rangka menenangkan pasar menunjukkan trilema kebijakan tersebut. Program kerja pemerintah ke depan pertama-tama harus fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi sebagai benteng paling kuat menghadapi turbulensi ekonomi di masa depan. Program yang tak langsung mendorong produktivitas perlu dikaji ulang agar tidak justru menciptakan risiko di masa depan. (Yoga)

Kendati tumbuh 5,11 %, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini dinilai belum cukup stabil dan berkualitas. Kinerja ekonomi lebih banyak tertolong oleh faktor musiman, bukan ditopang sektor utama. Penciptaan lapangan kerja pun belum cukup masif sehingga mayoritas penduduk masih bekerja di sektor informal. BPS mencatat, sepanjang triwulan I tahun 2024 (Januari-Maret) nilai PDB Indonesia atas dasar harga berlaku adalah Rp 5.288,3 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan Rp 3.112,9 triliun. Dengan capaian itu, ekonomi Indonesia pada triwulan I-2024 tumbuh 5,11 % secara tahunan meski terkontraksi 0,83 % secara triwulanan. Secara historis, ini capaian pertumbuhan triwulan I tertinggi dalam sembilan tahun atau sejak 2015. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, kondisi ekonomi mampu tumbuh solid di tengah ketidakpastian global karena didukung geliat aktivitas dalam negeri yang dinamis di awal tahun. Ini khususnya akibat momentum Pemilu 2024, Ramadhan, dan persiapan menjelang hari raya Idul Fitri.

”Di tengah penurunan harga komoditas produk utama ekspor, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh solid 5,11 % secara year on year ditopang oleh kuatnya aktivitas ekonomi domestik kita,” kata Amalia dalam konferensi pers hibrida yang digelar di Jakarta, Senin (6/5). Aktivitas ekonomi yang m nopang pertumbuhan di awal tahun itu umumnya bersifat musiman atau temporer, seperti pemilu dan aktivitas selama bulan Ramadhan. Jika dibedah, kontribusi faktor musiman itu terlihat jelas, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, komponen yang pertumbuhannya tertinggi adalah konsumsi pemerintah yang tumbuh 19,9 % serta konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) yang tumbuh 24,29 % akibat aktivitas pemilu.

Sementara itu, kinerja komponen utama yang semestinya berkontribusi besar terhadap ekonomi justru cenderung moderat di awal tahun. Hal itu terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang hanya 4,91 % alias di bawah level ideal 5 %. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, secara kuantitas pertumbuhan ekonomi memang terhitung aman, tetapi secara kualitas capaian itu dipertanyakan. Selain lebih banyak ditopang oleh faktor musiman dan dibayangi kinerja sektor utama yang lesu, pertumbuhan ekonomi dinilai belum mampu membuka kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Per Februari 2024, menurut BPS, angka pengangguran tercatat 7,2 juta jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,82 %. (Yoga)

China selangkah lebih maju dalam penguasaan sains dan teknologi antariksa, ditandai eksplorasi sisi jauh Bulan yang belum dilakukan negara lain. Wahana penjelajah Chang’e diluncurkan dari Pusat Peluncuran Wenchang di Provinsi Hainan, China, pada Jumat (3/5) malam. Wahana tanpa awak seri Chang’e-6 diangkut roket Long March 5-YB dan direncanakan berada di Bulan selama 53 hari (Kompas.id, 3 Mei 2024). Eksplorasi pertama China ke Bulan dilakukan pada 2013 dengan Chang’e-3. Wahana antariksa China Chang’e-4 sukses mendarat di sisi belakang Bulan pada 3 Januari 2019. Pada 2020, China mengirim Chang’e-5 ke Bulan dan membawa sampel dari sana. China juga makin mengukuhkan diri sebagai pemain besar dalam bidang antariksa dengan menjadi negara kedua yang berhasil mendaratkan wahananya di permukaan Mars, Zhurong, pada 15 Mei 2021. Wahana tersebut mengirimkan sejumlah citra tanah Mars ke Bumi.

Sejalan dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi China tiga dekade terakhir, program pengembangan dan penguasaan teknologi antariksa China melaju pesat. Di luar pendaratan di Bulan dan Mars, China juga membangun stasiun ruang angkasa secara mandiri, Tiangong. Keberhasilan China mengeksplorasi dan mengambil sampel di sisi jauh Bulan tak lepas dari visi besar program keantariksaan negara itu yang didukung penuh pemerintah. Selain alokasi anggaran amat besar, dukungan politik pun kuat untuk membangun penguasaan sains dan teknologi antariksa. Media milik Pemerintah China senantiasa menginformasikan proyek ruang angkasa China untuk mendukung pembaruan nasional karena potensi ekonomi masa depan ada di ruang angkasa. China mempersiapkan program ruang angkasanya di semua lini dan mengatasi ketertinggalannya dengan cepat.

Penguasaan sains dan teknologi,termasuk bidang antariksa, menjadi landasan penting suatu negara agar  berdaya saing global. Dalam indeks inovasi global 2023, China menempati urutan ke-12 negara dan perekonomian paling inovatif dengan jumlah kluster sains dan teknologi terbesar di dunia yang dipengaruhi mutu pendidikan. Berdasarkan skor PISA 2022, China menempati urutan kedua nilai tertinggi pada semua mata pelajaran setelah Singapura. Skor PISA mengukur pengetahuan dan kemampuan siswa berusia 15 tahun bidang literasi, numerasi, dan sains, diikuti 81 negara. Belajar dari China, ketertinggalan Indonesia di segala bidang, terutama sains dan teknologi, bisa dikejar dengan memacu pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Hal ini membutuhkan komitmen tinggi pemerintah membangun negara yang kuat dalam penguasaan sains dan teknologi. (Yoga)

Program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit secara resmi telah diluncurkan. Pada tahap pertama, jumlah peserta yang akan diterima dalam program ini 38 orang. Peserta diprioritaskan dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau hospital based diharapkan dapat mempercepat pemenuhan jumlah dokter spesialis di Tanah Air, sekaligus memastikan distribusi dokter spesialis merata di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Jokwi menuturkan, urgensi peningkatan jumlah dokter spesialis semakin tinggi karena rasio dokter spesialis yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kekurangan jumlah dokter spesialis di Indonesia diperkirakan mencapai 29.000 dokter. Kondisi itu diperburuk dengan distribusi yang tidak merata.

”Rata-rata semua dokter spesialis ada di Jawa dan di kota. (Sebanyak) 59 % dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. Oleh karena itu, sekali lagi, harus ada terobosan,” ujarnya dalam acara peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU) di Jakarta, Senin (6/5). Presiden mengatakan, pengadaan alat kesehatan kini sudah lebih baik di sejumlah fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas. Namun, di sela-sela kunjungannya ke daerah, alat-alat kesehatan, seperti MRI (pencitraan resonansi magnetik), belum digunakan secara optimal. Ketiadaan dokter spesialis menjadi kendala yang dikeluhkan. ”Jangan sampai peralatan yang tadi sudah sampai di kabupaten-kota, sudah sampai di provinsi, tidak berguna gara-gara dokter spesialisnya yang tidak ada,” kata Jokowi. (Yoga)

Belum optimalnya penyelarasan atau sinkronisasi program kerja antara pemerintah pusat dan daerah dapat menghambat tercapainya sasaran target rencana pembangunan jangka menengah dan panjang. Program pembangunan dari level kementerian/lembaga hingga daerah harus sejalan demi tercapainya akselerasi pertumbuhan ekonomi. Masalah sinkronisasi program pembangunan di pusat dan daerah menjadi perhatian para peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang berlangsung di Jakarta, Senin (6/5). Pelaksanaan Musrenbangnas 2024 dibuka dengan arahan Presiden Jokowi.

Menurut Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menjadi jendela dari program pemerintah untuk menentukan keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Upaya mencapai target sangat bergantung pada sinkronisasi program pembangunan pemerintah pusat dan daerah. ”Untuk dapat menjaga koherensi pembangunan,  diper lukan keselarasan antara pusat dan daerah, terutama pada indikator makro pembangunan serta rencana program dan kegiatan,” kata Suharso. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyayangkan masih kerap ditemukan ketidakselarasan antara program pembangunan pemerintah pusat dan daerah.

Contohnya, di sebuah daerah, pemerintah pusat telah membangun bendungan. Namun, di tahun bendungan tersebut selesai dibangun, pemda tidak menyiapkan program pembangunan irigasi sekunder hingga tersier agar aliran dari bendungan sampai ke sawah. Berkaca dari kasus-kasus tersebut, Suharso menambahkan, RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Dokumen ini menjadi dasar transformasi Indonesia menuju tingkat lebih tinggi. Bagi pemda, RKP 2025 akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Adapun arah pembangunan yang termuat dalam RKP 2025 bisa menjadi acuan BUMN dan swasta untuk berpartisipasi dan berkolaborasi mendukung pencapaian pembangunan. (Yoga)

Pendanaan, teknologi, dan SDM masih menjadi tantangan realisasi program transisi energi di Indonesia. Kerja sama dan dukungan dari berbagai sektor, termasuk akademisi, diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan lebih cepat. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, industri energi di Indonesia saat ini tengah berhadapan dengan trilema energi, yakni isu ketahanan energi, keterjangkauan biaya energi, dan keberlanjutan lingkungan. Pihaknya berperan besar menjawab tantangan tersebut, sekaligus menangkal ancaman global karena faktor geopolitik dan fluktuasi pasar yang terus berlanjut.

”Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kaitannya dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan pemerintah atau perusahaan saja. Pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua pihak, termasuk mahasiswa yang akan menjadi masa depan bangsa,” kata Nicke dalam acara Pertamina Goes to Campus (PGTC) 2024 di ITB, Senin (6/5).

Nicke menyebutkan bahwa untuk memanfaatkan potensi penting Indonesia, Pertamina memainkan tiga peran penting dalam membentuk lanskap energi. Pertama, memastikan ketahanan energi Indonesia dengan meningkatkan kapasitas pasokan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kedua, memobilisasi sumber daya domestik untuk mengurangi defisit perdagangan minyak dan gas dengan meningkatkan penggunaan sumber energi domestik. Ketiga, melakukan dekarbonisasi, efisiensi energi, dan transisi energi, dengan target emisi nol bersih (NZE). (Yoga)

Pemerintah berencana mengeluarkan Perpres dan Peraturan menteri terkait tata kelola kecerdasan buatan. Rencana ini diharapkan selesai sebelum pergantian rezim pemerintahan. Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkominfo No 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Waktu pengundangannya adalah 19 Desember 2023. ”Persiapan menyusun peraturan setingkat Permenkominfo ataupun Perpres terkait tata kelola kecerdasan buatan sedang berjalan. Ketika draf tuntas, kami akan mengundang pelaku industri teknologi dan akademisi, sama prosesnya ketika SE Menkominfo No 9/2023,” ujar Wakil Menkominfo Nezar Patria, Senin (6/5) di Jakarta.

Nezar mengatakan, Permenkominfo ataupun Perpres terkait tata kelola kecerdasan buatan diharapkan bisa ditetapkan sebelum ganti pemerintahan. Setelah peraturan itu keluar, akan dibahas tata kelola kecerdasan buatan dalam wujud undang-undang. ”Tentu, substansi Permenkominfo ataupun Perpres tata kelola kecerdasan buatan akan lebih memiliki daya ikat kepada pelaku industri teknologi dibandingkan SE Menkominfo No 9/2023. Draf berisi definisi yang lebih detail dan ketentuan hukum pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan,” katanya. Menurut Nezar, di tingkat ASEAN, Indonesia termasuk yang terdepan karena akan mengeluarkan peraturan, bukan surat edaran pedoman, yang khusus mengatur kecerdasan buatan. (Yoga)