Selepas mengumumkan penutupan pabriknya di Purwakarta, Jabar, pada Selasa (30/4) produsen sepatu PT Sepatu Bata Tbk tidak menutup toko yang menjual sepatu. Toko akan tetap mendapat pasokan sepatu dari impor pabrik mereka lainnya di luar negeri. Pantauan Kompas, Senin (6/5), toko sepatu Bata di salah satu mal di Tangsel, Banten, tetap beroperasi normal. Para penjaga toko pun masih bertugas seperti biasa. Salah satu penjaga toko mengatakan, seperti in formasi yang disampaikanpimpinannya, toko sepatu Bata masih tetap buka dan berjualan seperti biasa.

”Yang tutup pabriknya. Tokonya masih tetap buka,” ujarnya. Menurut informasi yang disampaikan pimpinannya, lanjut karyawan tersebut, sepatu yang akan dijual nanti akan diimpor dari negara lain. Na- mun, dirinya mengaku belum tahu dari mana asalnya. Edi (45), salah satu pelanggan, menuturkan, dirinya baru mengetahui bahwa pabrik sepatu Bata tutup. Namun, ia juga bersyukur, ternyata tokonya masih buka dan tetap menjual sepatu. Edi bercerita, ia telah menjadi pelanggan sepatu Bata sejak masih duduk di bangku SD.

Kini dia juga membelikan sepatu Bata untuk sepatu sekolah putri bungsunya yang kini duduk di kelas V SD. ”Harganya terjangkau untuk sepatu sekolah anak. Sepatunya juga punya pilihan warna yang hitam semua. Ini cocok untuk mematuhi aturan sekolah yang mengharuskan sepatu siswa hitam semua,” ucapnya. Bata menjual beragam sepatu, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Harga yang dijual beragam bergantung modelnya. Sepatu sekolah anak dijual mulai dari Rp 199.000 per pasang. Toko sepatu Bata lainnya, yakni di Pamulang, Tangsel, juga masih berjualan seperti biasa. (Yoga)

Pembentukan lembaga pemerintah khusus mengurusi perumahan dinilai menjadi solusi mengurai masalah kekurangan atau backlog rumah rakyat. Sejumlah kalangan mendesak masa transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi - Wapres Ma’ruf Amin ke era Presiden Prabowo Subianto-Wapres GibranRakabuming Raka pada Oktober 2024 perlu disiapkan dengan estafet kelembagaan yang berpihak pada percepatan penuntasan masalah kebutuhan dasar papan. Selama kurun 10 tahun terakhir, jumlah kekurangan atau backlog rumah di Indonesia hanya menurun sedikit. Pada 2012, sebanyak 13,6 juta keluarga tercatat belum memiliki rumah. Adapun pada 2022, keluarga yang belum memiliki rumah sebanyak 12,7 juta keluarga atau 20 % dari jumlah keluarga.

Kementerian PUPR memprediksi pada 2035 sebanyak 66,6 % penduduk Indonesia yang berjumlah 304 juta orang akan tinggal di perkotaan. Komposisi itu meningkat 56,7 % dibanding penduduk yang tinggal di kota saat ini. Ketua Umum Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Perkotaan (The HUD Institute) Zulfi Syarif Koto, saat dihubungi di Jakarta, Senin (6/5) mengemukakan, urusan perumahan rakyat yang saat ini ditangani Kementerian PUPR belum berjalan maksimal. Angka kekurangan rumah masih tinggi, sedang kebutuhan rumah baru terus bertambah seiring pertumbuhan keluarga baru.

Pemerintah memiliki pekerjaan rumah membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) yang telah diamanatkan Perpres No 9 Tahun 2021 tentang BP3. Regulasi itu merupakan tindak lanjut UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 50 dan Pasal 185 Huruf b. Namun, hingga dua tahun sejak regulasi itu ditetapkan, kelembagaan BP3 masih belum dibentuk oleh pemerintah. Kelembagaan yang khusus mengurusi perumahan rakyat diperlukan agar persoalan dasar papan bisa lebih cepat terurai. ”Kelembagaan khusus perumahan rakyat dapat berbentuk BP3 atau kementerian perumahan dan perkotaan. Yang terpenting, fungsi dan perannya jelas untuk mempercepat penyelesaian masalah perumahan rakyat,” kata Zulfi. (Yoga)

Kantor Staf Presiden atau KSP mempertanyakan harga beras eceran yang sudah turun, tetapi masih di atas harga eceran tertinggi atau HET kendati sudah musim panen raya padi. Lembaga nonstruktural itu juga menilai penyesuaian harga acuan beberapa pangan pokok menyebabkan harga komoditas tersebut dalam status aman meski masih tinggi. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Senin (6/5). Rapat yang dihadiri perwakilan pemda dan kementerian / lembaga terkait pangan itu dipimpin Irjen Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.

Deputi III Bidang Perekonomian KSP Edy Priyono mengatakan, harga beras medium dan premium memang telah turun. Namun, harga kedua jenis beras itu masih di atas HET meski sudah panen raya padi. Beras medium, harga rerata nasional bulan lalu Rp 16.000 per kg) Per pekan pertama Mei 2024, harga rerata sudah turun menjadi Rp 15.250 per kg. Namun, harganya masih di atas HET sementara atau yang direlaksasi Bapanas, yakni Rp 12.500-Rp 13.500 per kg bergantung pada zonasi. Untuk itu, Edy meminta kementerian / lembaga terkait memonitor dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa persoalan itu juga terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan Satgas Pangan Kepolisian RI. (Yoga)

Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Senin (6/5) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta. Tidak hanya didakwa menerima gratifikasi pengurusan sejumlah perkara hingga Rp 62,8 miliar selama lebih kurang dua tahun, Gazalba juga didakwa melakukan pencucian uang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Gazalba Saleh dipimpin hakim ketua Fahzal Hendri didampingi Rianto Adam Pontoh dan Sukartono. Gazalba hadir di ruang sidang didampingi penasihat hukumnya, Aldres Napitupulu. Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto, Wahyu Dwi Oktafianto, Arif Rahman Irsady, Heradian Salipi, Nur Haris Arhadi, dan Tira Agustina diketahui, dari gratifikasi sebesar Rp 68,2 miliar tersebut, sebanyak Rp 650 juta berasal dari Jawahirul Fuad. Gratifikasi sebesar itu diterima Gazalba bersama Ahmad Riyad pada Juni hingga September 2022.

”Uang sejumlah Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022, yang berhubungan dengan jabatannya (Gazalba) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Wawan. Fuad selaku pemilik UD Logam Jaya mengalami masalah hukum terkait pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa izin pada 2017. Fuad dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang, Jatim. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Jatim. Tapi, pada 6 September 2022, permohonan kasasi Fuad dikabulkan. Ia dinyatakan bebas atau dakwaan tak terbukti. Putusan bebas ditengarai terkait pemberian uang dari Fuad untuk Gazalba yang menjadi salah satu anggota majelis hakim kasasi yang menangani perkara Fuad bersama Desnayeti dan Yohanes Priyatna.

Selain gratifikasi dari Fuad, jaksa juga mendakwa Gazalba menerima uang Rp 37 miliar dari terpidana kasus pungutan liar pelabuhan, Jaffar Abdul Gaffar. Uang tersebut diterima Gazalba bersama dengan advokat Neshawaty Arsjad untuk menangani perkara peninjauan kembali Jaffar pada tahun 2020. Neshawaty memiliki hubungan keluarga dengan Gazalba. Pada 28 Desember 2020, MA mengabulkan peninjauan kembali Jaffar dan membebaskannya dari semua dakwaan. Jaffar pun bebas dari hukuman 12 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan MA. Gazalba juga didakwa menerima uang 1,1 juta dollar Singapura, 181.100 dollar AS, dan Rp 9,4 miliar. Dengan tujuan menyamarkan uang hasil korupsi, Gazalba membelanjakan, membayarkan, dan menukarkannya dengan mata uang rupiah. Oleh karena itu, Gazalba juga didakwa melakukan pencucian uang bersama dengan Edy Ilham Shooleh dan Fify Mulyani pada 2020-2022. (Yoga)

Sebagai jurnalis, nurani Marcel Gomes (45) risau dengan masalah deforestasi yang berkaitan erat dengan industri peternakan. Ia bergerak menekan penjualan daging ilegal di negaranya, Brazil. Pada 29 April 2024, Gomes menjadi penerima Goldman Environmental Prize 2024 atau ”Nobel Hijau,” yang diberikan kepada orang yang gerakannya dianggap berkontribusi menyelamatkan lingkungan. Gomes adalah Sekretaris Eksekutif di Repórter Brasil. Berdiri pada 2001, media ini menyelidiki dan meliput situasi yang melanggar hak buruh dan kerusakan sosial-lingkungan di Brasil. Ia berjasa menggalang kampanye internasional melawan perusahaan pengepakan daging terbesar dunia asal Brasil yang punya andil dalam penggundulan hutan secara ilegal. Sejak 2008, Gomes membentuk tim investigasi di Repórter Brasil menggunakan jejaring dari kalangan akar rumput, yaitu masyarakat adat, LSM lokal, dan serikat pekerja pertanian.

Tim ini mengembangkan sistem pelacakan rantai pasokan untuk industri pertanian. Karena peternakan sapi menjadi penyebab deforestasi terbesar di Brasil, timnya mulai fokus pada rantai pasokan daging sapi. Mighty Earth, LSM internasional, mengontak Gomes pada 2020. LSM ini meneliti pasokan daging sapi Brasil ke pasar swalayan Eropa. Gomes dan LSM itu bermitra menyelidiki hubungan daging sapi perusahaan asal Brasil itu dengan deforestasi. Perusahaan Brasil tersebut merupakan perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia dengan pendapatan 78 miliar USD pada 2022. Dengan kapasitas penyembelihan 35.000 sapi per hari, perusahaan ini menjual daging ke lebih dari 150 negara yang mencetak sepertiga ekspor daging sapi Brasil. Gomes mengoordinasi penelusuran produk di Brasil dan Eropa selama enam bulan. Ia membentuk tim peneliti lepas di empat negara Eropa yang melacak setiap data, tanggal kunjungan, alamat pasar swalayan, dan lokasi produk.

Ketika Gomes dan kawan-kawan mendapat akses nomor pelacakan, mereka menelusuri kembali rantai pasokan daging tersebut, mulai dari pabrik pengepakan daging, rumah jagal, hingga peternakan. Jika lahan peternakan itu pernah terkena sanksi deforestasi, tim Gomes bekerja sama dengan pekerja di desa untuk menguatkan data dan informasi. Setelah lahan pertanian teridentifikasi, ia membagikan lokasi tersebut kepada tim pemetaan satelit di Mighty Earth, yang mengukur deforestasi di sekitar lahan pertanian tersebut. Pertengahan 2021, Gomes dengan berbekal bukti menghubungi rumah potong hewan dan pemasok yang terlibat dalam penyelidikan. Sementara itu, Mighty Earth berkomunikasi langsung dengan sejumlah pasar swalayan di Eropa. Hasilnya, pada 15 Desember 2021, enam jaringan supermarket besar Eropa, yakni di Inggris, Belanda, Belgia, dan Perancis, menghentikan penjualan produk daging sapi dari perusahaan Brasil itu.

Sejak laporan Repórter Brasil terbit, muncul tekanan publik untuk aksi lebih lanjut. Pada 2022, perusahaan ritel asal Jerman ikut menghentikan penjualan produk daging dari perusahaan Brasil itu. Gomes turut melakukan investigasi terpisah tentang ’pencucian ternak’ oleh perusahaan Brasil itu pada 2022. Hasilnya, perusahaan ini mengakui telah membeli hampir 9.000 sapi yang dipelihara di atas lahan deforestasi ilegal selama 2018-2022. Perusahaan itu lalu mengklaim sedang dalam proses membersihkan rantai pasokan dari lahan deforestasi ilegal yang akan selesai pada 2030. Peternakan sapi merupakan penyebab deforestasi terbesar di Brasil, khususnya hutan hujan Amazon dan sabana Cerrado. Saat ini, sekitar 19 % wilayah Amazon, Brasil dan 50 % Cerrado telah ditebangi. Padahal, ekosistem Brasil mendukung keanekaragaman hayati global dan ketahanan iklim. (Yoga)

Konsumsi rumah tangga masih  menjadi andalan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini, bahkan hingga 2045. Kondisi ini dinilai rawan terhadap pelemahan, apalagi jika pertumbuhan tersebut bersifat situasional, sehingga harus diimbangi dengan investasi dan ekspor. Pada kuartal I-2024, konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,93% terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2024 tumbuh 4,91% secara year on year. Jika dirinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada transportasi dan komunikasi, yang tercermin dari pertumbuhan indeks perdagangan eceran untuk komodoittas suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan, serta pertumbuhan jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara. Geliat restoran dan hotel, tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TKP) Hotel. Konsumsi pemerintah juga tumbuh hingga 19,9% secara year on year pada kuartal I 2024. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 6,25% ke pertumbuhan ekonomi, menjadi yang tertinggi sejak tahun 2006. (Yetede)

Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas PT Indofarma Tbk (INAF) 'turun gunung' untuk menyampaikan sengkarut keuangan yang membelit perseroan. Keuangan emiten farmasi itu saat ini, mengalami difisit alias tekor untuk membiayai kebutuhan operasional, salah satunya gaji karyawan. Bahkan, kondisi itu berujung pada gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU dilayangkan perusahaan outsourcing, PT Forensight Global, kepada Indofarma pada 29 Februari 2024 dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkannya pada 28 Maret 2024. Mengatasi permasalahn ini, alih-alih menyelesaikannya perkorporasi, Kementrian BUMN justru berinisiatif untuk mengambil langkah radikal  dengan melaksanakan transformasi  besar-besaran secara grup farmasi. "Kami mencoba menyelesaikan secara grup karena Indofarma sedang kami lakukan rasionalisasi dan perbaikan keuangan. Cuma, holding yang akan melayani secara keseluruhan. Jadi kami akan menyelesaikan (permasalahan Indofarma ) secara holding," ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar  tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding yang kebanyakan. "Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, dimasa depan jangan sampai terjadi lagi," kata Presiden Jokowi. Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antar agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas. Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBD dan APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas. (Yetede)

Memasuki kuartal II tahun ini, pelaku usaha UMKM  diprediksi tetap ekspansif mengembangkan usahanya. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada permintaan kredit UMKM ke perbankan yang juga akan prospektif ke depan. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) kembali mempublikasi Indeks Bisnis UMKM kuartal I-2024 dan Ekspektasi kuartal I-2024. Di mana pada kuartal II-2024 pelaku UMKM tetap optimis  ekspansi usahanya akan terus berlanjut, sepertinya tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM yang tetap tinggi (129,9). Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, optimisme tersebut kembali menguat. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, kondisi ini didorong sejumlah hal antara lain puncak panen raya tanaman bahan makanan akan terjadi di sebagian besar sentra produksi, perayaan HBKN akan  meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, cuaca yang lebih kondusif serta akselerasi pelaksanaan proyek-proyek  pemerintah dan swasta. (Yetede)

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebanyak 25 basis poin menjadi 6,25%, memicu keresahan banyak pihak terhadap nasib emiten properti dan prospek sahamnya ke depan. Meski, kekhawatiran itu tampaknya tidak beralasan, mengingat kinerja prapenjualan (prasales) emiten properti di kuartal pertama ini menunjukkan hasil yang solid, dengan pertumbuhan 6%, dan mencapai 25% dari panduan di sepanjang tahun 2024. Emiten-emiten properti seperti PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland, PT Ciputra Development Tbk (CTRA), dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) juga tetap menaruh keyakinan masih bisa menoreh kinerja ciamik hingga akhir tahun. Direktur PT Metropolitan Land Tbk Olivia Surodjo mengakui, kenaikan suku bunga memang akan mempengaruhi daya beli konsumen yang mayoritas enduser atau first home buyer menggunakan kredit kepemilikan rumah (KPR). Pasalnya, kenaikan BI rate bakal langsung terasa pada cicilan bulanan. (Yetede)