Prospek kinerja emiten sektor konstruksi cukup tertekan seiring kenaikan suku bunga acuan. Kenaikan ini dapat meningkatkan beban-beban material pada sektor konstruksi sehingga dapat menggerus laba emiten konstruksi. Terutama pada saham-saham emiten konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang besar. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan kenaikan suku bunga memang dapat meningkatkan beban bunga emiten konstruksi, terutama yang memiliki utang besar. 

Hal ini juga dapat menggerus laba bersih dan memperlambat pertumbuhan kinerja. Sukarno melihat, emiten BUMN Karya yang mencatatkan kinerja paling baik adalah PT PP Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). PTPP berhasil mendapatkan perolehan kontrak baru yang solid dan melakukan efisiensi biaya, sehingga berhasil meningkatkan margin. Sementara, ADHI ditopang oleh proyek infrastruktur strategis dan ekspansi ke bisnis properti.  Sedangkan, kinerja paling buruk, Sukarno bilang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan peningkatan kerugian lebih dari 150% dan PT Wijaya Karya (WIKA) yang ruginya naik hingga sebesar 117%. 

Sementara itu, Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora mengatakan, kenaikan suku bunga membuat prospek dan kinerja emiten konstruksi khususnya dari BUMN karya akan tertekan lantaran beban bunga utang mereka yang akan semakin besar. Untuk emiten BUMN Karya, Andhika bilang, secara teknikal masih dalam fase downtrend seperti PTPP dan WSKT, " Wait and see di emiten BUMN Karya," kata Andhika, Sabtu (4/5). Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, perang Rusia-Ukraina juga memiliki efek negatif terhadap sektor konstruksi.

Minat investor atas Sukuk Tabungan seri ST012 cukup positif. Salah satunya didorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). GM Wealth Management BNI, Henny Eugenia menyebutkan, kondisi ekonomi saat ini dan kenaikan suku bunga (7DRR) BI menjadi sentimen positif untuk ST012. Imbal hasil minimum tenor dua tahun sebesar 6,4% dan minimum untuk tenor empat tahun sebesar 6,55%. Selain itu, tingkat pajak final juga memberikan nilai tambah bagi investor. Pajak pada produk ini sebesar 10%, atau lebih rendah dibandingkan deposito sekitar 20%. Minat investor juga terlihat dari kemajuan penjualan di Bank BNI. Henny mengungkapkan, saat ini penjualan ST012-T2 sebesar Rp 206 miliar dan ST012-T4 sebesar Rp 301 miliar. "Selama periode penjualan, kami menargetkan penjualan di atas Rp 1 triliun," sebutnya. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia (BCA), Hera F Haryn juga menilai positif minat investor pada produk ini. "Sukuk tabungan bersifat aman lantaran imbalan dan pokoknya dijamin pemerintah, serta dapat dijadikan passive income," sebut Hera. Rinciannya, ST012-T2 mencatatkan penjualan Rp 3,29 triliun dengan penjualannya mencapai 47,1% dari target Rp 7 triliun. Sementara penjualan ST012-T4 sebesar Rp 1,24 triliun, atau mencapai 41,6% dari target Rp 3 triliun.

Risiko kredit perbankan di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin meningkat. Kondisi ini ditandai oleh kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di kuartal I-2024. Mengacu pada data BI, rasio NPL kredit UMKM industri perbankan terus meningkat sejak 2022 hingga Februari 2024, meski outstanding tumbuh baik. Bahkan, bank-bank besar yang mencatat penurunan rasio NPL secara keseluruhan justru mengalami kenaikan NPL kredit UMKM pada kuartal I-2024. Rasio NPL kredit UMKM perbankan per Februari 2024 mencapai 4,09%, naik dari 3,84% pada Desember 2023 dan 3,41% pada Februari 2022. Secara nilai, NPL kredit UMKM hingga Februari mencapai Rp 59,7 triliun, bertambah Rp 5,53 triliun hanya dalam dua bulan. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kenaikan NPL UMKM terutama disebabkan suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas harga komoditas. “Ini mulai berdampak terhadap daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, belum lama ini. Kondisi suku bunga tinggi yang diperkirakan berlangsung lebih lama akan menambah risiko memburuknya kualitas kredit UMKM. 

Bank Indonesia (BI) di pertemuan terakhir telah mengerek naik suku bunga acuan 25 basis poin ke level 6,25%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan rasio NPL UMKM tertinggi di jajaran bank pelat merah. Per Maret, NPL mencapai 5,03%, naik dari 4,27% di Maret tahun sebelumnya. Padahal, NPL konsolidasi BNI turun dari 2,8% ke level 2%. Rinciannya, NPL kredit kecil mencapai Rp 3,29 triliun, sekitar 4% dari outstanding.NPL segmen menengah sebesar Rp 5,82 triliun atau 5,9% dari total portofolio. Rinciannya, rasio NPL kredit kecil dan menengah  Bank Mandiri tercatat 1,02% atau senilai Rp 800 miliar, naik dari 0,93% pada Maret 2023 atau sebesar Rp 640 miliar. 

Sedangkan rasio NPL kredit mikro naik menjadi 1,65% atau senilai Rp 1,77 triliun, dari 1,15% atau senilai Rp 1,77 triliun. Perinciannya, rasio NPL mikro BRI naik dari 2,2% pada Maret 2023 ke level 2,69%, atau secara nilai meningkat dari Rp 10,04 triliun menjadi Rp 13,46 triliun. Rasio NPL kredit segmen kecil naik ke 5,4%, senilai Rp 12,5 triliun, dari 4,5% atau Rp 9,94 triliun. Rasio NPL kredit menengah bengkak dari 2,1% jadi 2,2%. Tapi, Direktur Utama BRI Sunarso menilai kualitas aset BRI secara keseluruhan tergolong baik. Rasio loan at risk (LAR) telah turun dari 16,39% pada kuartal I-2023 jadi 12,7% pada triwulan pertama tahun ini. BRI sudah melakukan pencadangan LAR sebesar Rp 12,3 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan, pihaknya tetap berhati-hati menyalurkan kredit, dengan mempertimbangkan kondisi global.

Berakhirnya program restrukturisasi kredit dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi tantangan bagi industri perbankan pada tahun ini. Mengawali tahun ini, bank menghadapi risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Alhasil, upaya perbankan dalam menjaga kinerja sepanjang 2024 diperkirakan penuh tantangan. Selain membersihkan sisa tunggakan kredit dalam program restrukturisasi yang masih sangat besar, industri ini menghadapi gejolak ketidakpastian akibat konflik geopolitik.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, BI Rate, bulan lalu semestinya tak membuat industri perbankan buru-buru mengerek suku bunga kredit. Apalagi, jika bank-bank tetap berharap performa penyaluran kredit tahun ini tak seret. Selain likuiditas yang masih melimpah, sejumlah ‘jamu’ pelancar kredit dari otoritas moneter seharusnya bisa menahan kenaikan serta merta suku bunga kredit. Jika dilihat dari rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD), misalnya sampai Maret 2024 masih menyentuh 121,05%, atau lebih dari dua kali lipat threshold sebesar 50%. Demikian halnya jika melihat rasio alat likuid/DPK (AL/DPK) yang masih mumpuni sebesar 27,18%, hampir tiga kali lipat dari threshold 10%. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tidak buruk. Per Maret 2023, DPK tumbuh 7,44% secara tahunan menjadi Rp8.601 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui perluasan cakupan sektor prioritas. 

Penguatan KLM bakal memberikan tambahan likuiditas perbankan hingga Rp81 triliun. Adapun sampai akhir tahun ini, tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan tembus Rp115 triliun, sehingga total jenderal insentif mencapai Rp280 triliun. Berbagai upaya itu mestinya dapat mendorong pertumbuhan kredit utamanya di sektor properti dan kendaraan yang selama ini menjadi salah satu pilar penopang kinerja kredit bank. Selain inisiatif dari pemangku kebijakan, terobosan bank dalam meracik strategi penyaluran kredit juga bakal menentukan. Apakah dengan memilah sektor prioritas sesuai kualitas kredit, atau justru menambah exposure ke berbagai sektor anyar yang menjanjikan. 

Atau barangkali mentok dengan menaikkan suku bunga kredit demi mencegah margin bunga melorot. Sejatinya ada momentum bagus penyaluran kredit oleh perbankan sepanjang kuartal pertama tahun ini. Per Maret 2024, kredit tumbuh 12,40% secara tahunan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yakni 12,30%. Capaian itu diimbangi pula dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio nonperforming loan (NPL) nett dan NPL gross masing-masing sebesar 0,77% dan 2,25%.

Beberapa bulan belakangan ini industri keuangan Dana Pensiun (Dapen) menghadapi temuan yang serius semenjak Menteri BUMN Erick Tohir meminta audit seluruh Dapen di lingkungan BUMN. Ada tujuh Dapen yang di laporkan ke Kejaksaan dengan potensi kerugian Rp300 miliar (Bisnis Indonesia, 3/10/2023) yang semuanya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan terbaru minggu kemarin Kejati DKI menetapkan salah seorang pejabat Dapen (di luar tujuh Dapen diatas) menjadi tersangka korupsi pengelolaan investasi Dapen (Bisnis Indonesia, 24/4/2024). Keberadaan Dapen bagaikan oasis di padang pasir bagi para purnatugas, karena uang pensiun menjadi tumpuan ekonomi para pensiunan BUMN di hari tua. Namun, tumpuan tersebut entah karena salah investasi ataupun adanya fraud dari pengelola membuat rontoknya harapan hingga nasabah kalangkabut, bahkan ada yang justru menikmati hari tua dengan sengsara.

Beberapa temuan tersebut yang menonjol di antaranya adalah;Pertama, tidak adanya penyesuaian regulasi internal. Padahal, regulasi terkait dari pemerintah sudah berubah. Kedua, Monitoring yang tidak berkala atas penempatan investasi. Ada beberapa Dapen masih bertahan lama saat emiten tersebut sudah keluar dari LQ45, sehingga risiko di depan mata dan rata-rata terlambat untuk keluar dari jurang kerugian. Ketiga, Penempatan investasi dengan mengabaikan regulasi. Keempat, Tidak maksimalnya Komite Manajemen Risiko.

Atas beberapa temuan tersebut, maka pembenahan secara simultan perlu dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Namun, ada opsi revolusioner yang secara bertahap dapat dilakukan; Pertama, memastikan dana pensiun apakah akan tetap berada pada Pemberi Kerja (DPPK) ataukah akan digeser ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua, jika tetap mempertahankan pada DPPK, maka pemanfaatan digitalisasi serta pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi bahkan dengan pendekatan pada Artificial Intelligence sangat mendesak untuk dilakukan.

Awan mendung masih menyelimuti industri alas kaki nasional yang terus berupaya bangkit dari berbagai tantangan yang mengadang sejak pandemi Covid-19. BATA menjadi korban terkini dari problem pesanan yang terus menurun. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membeberkan bahwa industri alas kaki dalam negeri masih menghadapi berbagai tekanan, sehingga kinerja masih terkontraksi sejak pandemi. Inflasi pangan yang terjadi sejak awal tahun ini menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat, sehingga berujung pada anjloknya permintaan. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan bahwa momentum Idulfi tri tahun ini tidak mampu mengompensasi permintaan yang terjadi sebelumnya. Bahkan, permintaan alas kaki pada Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) menjadi salah satu produsen alas kaki yang terimbas dari penurunan permintaan. Perusahaan yang masuk ke Indonesia sejak 1940 itu harus menutup pabrik sepatunya di Purwakarta, Jawa Barat, sejak 30 April 2024.

Meski menutup fasilitas produksinya di Purwakarta, kata Firman, BATA tetap akan beroperasi di Indonesia, khususnya untuk sektor ritel. Selain itu, BATA juga memiliki bisnis memproduksi sepatu sesuai dengan pesanan brand lokal. Dari keterbukaan informasi yang disampaikan BATA kepada Bursa Efek Indonesia, diketahui perusahaan menutup fasilitas produksinya karena kerugian yang dialami 4 tahun belakangan. Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya, tetapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi, hingga perubahan perilaku konsumen terlampau cepat, sehingga tak mampu dibendung. Berdasarkan catatan Bisnis, produsen sepatu asal Republik Ceko itu membukukan kerugian sebesar Rp80,56 miliar pada periode Januari—September 2023, naik 294,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp20,43 miliar. Penjualan perusahaan pada 9 bulan awal 2023 juga tercatat turun 0,42% secara tahunan menjadi Rp488,47 miliar, dari periode sama tahun sebelumnya yang Rp490,57 miliar.

Kementerian Perindustrian pun bergerak cepat dengan turun tangan langsung melakukan peninjauan terhadap kondisi pabrik sepatu BATA di Purwakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan bahwa pemerintah hingga kini tengah mendalami penyebab tutupnya fasilitas produksi itu, sembari mencermati situasi terkini di pabrik tersebut. Secara terpisah, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menilai industri alas kaki nasional —khususnya skala kecil dan menengah— makin tumbuh dan berkembang, seiring dengan bermunculannya berbagai brand lokal yang memiliki kualitas dan desain untuk bersaing dengan produk impor. 

Menurutnya, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk berperan pada penguatan ekosistem industri alas kaki melalui pengembangan kreativitas dan kemitraan, salah satunya melalui melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di bawah Direktorat Jenderal IKMA. Berdasarkan data World Footwear, Indonesia merupakan konsumen produk alas kaki terbesar kelima di dunia dengan jumlah konsumsi mencapai 702 juta pasang produk alas kaki pada 2022 atau berkontribusi 3,2% dari total konsumsi produk alas kaki dunia. Di dalam negeri, industri alas kaki sempat mendapatkan angin segar saat Kementerian Perdagangan mengecualikan barang contoh untuk industri tekstil dan alas kaki dari larangan dan pembatasan impor.

Hampir 1 tahun, Indonesia mengakhiri situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Kendati berbagai indikator ekonomi menunjukkan capaian positif melalui berbagai program yang telah digulirkan, sejumlah sektor usaha dinilai belum cukup stabil. Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR khawatir ketika konflik Iran-Israel meledak pertengahan April lalu. Situasi yang dinilainya bisa mengganggu target pemerintah untuk memutar perekonomian lebih cepat lagi. Apalagi, baru tahun lalu, Indonesia lepas dari situasi Covid-19 seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 4 Agustus 2023. 

Keputusan itu diikuti dengan berakhirnya pengalokasian anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program restrukturisasi kredit di perbankan. Khusus program restrukturisasi kredit perbankan, berakhir secara keseluruhan pada Maret 2024 setelah sempat mengalami perpanjangan secara terbatas pada tahun lalu. Konflik Iran-Israel dinilai membuat situasi ekonomi global berpotensi melemah. Hal yang mesti diantisipasi pemerintah. “Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September [ketegangan tidak berakhir], kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan,” kata Fathan. 

Sebagai anggota pimpinan di Komisi XI yang bermitra dengan kementerian di bidang ekonomi, dia tahu betul postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan berbagai risiko yang memengaruhi ke depan. Saat APBN 2024 disusun, kala itu pemerintah belum mengukur adanya konflik Iran-Israel yang disebut-sebut bakal lebih panas ketimbang konflik antara Rusia-Ukraina. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan program keringanan bagi debitur perbankan melalui restrukturisasi kredit. Sampai dengan Maret 2024, outstandingkredit restrukturisasi mencapai Rp228,03 triliun, sudah turun drastis dibandingkan situasi pada saat Covid-19 yang sempat menyentuh kisaran Rp900 triliun. Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa risiko eksternal masih jadi tantangan utama perbankan sepanjang tahun berjalan, terutama akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dan kebijakan The Fed. 

Sementara itu, di tengah kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang dihiasi fenomena lonjakan infl asi, penurunan Fed Fund Rate diproyeksi tertunda sampai akhir tahun, setelah sebelumnya dipercaya akan mulai turun pada kuartal III/2024. Selain itu, Tiko—panggilan akrab Kartika Wirjoatmodjo— mengingatkan risiko dalam negeri patut jadi perhatian, kendati dirinya optimistis perbankan bisa mengambil peluang atas masih kuatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Mengutip data OJK, pada 2 bulan pertama tahun ini terjadi kenaikkan rasio kredit bermasalah dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu. Pada Januari dan Februari 2024, NPL bank sebesar 2,35%, padahal pada akhir 2023 tercatat 2,19%. 

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK Defri Andri, kenaikan NPL di perbankan masih dalam situasi yang dapat dikendalikan. Sementara itu, dari perspektif Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin, berakhirnya program restrukturisasi dan relaksasi lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, menjadi bom waktu bagi industri perbankan di Tanah Air karena industri bank dihadapkan dengan masalah serius lain, yaitu konflik geopolitik. Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan intervensi serupa program PEN apabila kondisi saat ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, meluas, serta menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor industri yang dibiayai oleh bank.

Pemangku kepentingan di sektor industri keuangan berupaya untuk menjaga laju pemulihan sejumlah sektor usaha. Kendati kebijakan terkait dengan Covid-19 sudah berakhir, beberapa industri belum sepenuhnya bangkit dari krisis kesehatan yang berlangsung 3 tahun lamanya sejak 2020—2022. Berbagai terobosan kebijakan untuk memulihkan dunia usaha ditelurkan. Bank Indonesia, misalnya telah mempersiapkan perluasan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang akan berlaku per 1 Juni 2024. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, kebijakan insentif likuiditas itu demi mempertahankan momentum pertumbuhan kredit di level 10%—12% pada tahun ini. 

“Kebijakan makroprudensial longgar kini semakin diperlonggar, antara lain dengan meningkatkan kebijakan insentif likuiditas makro-prudensial atau KLM melalui perluasan cakupan sektor prioritas,” ujarnya saat Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan II Tahun 2024, Jumat (3/5). Bank Indonesia, katanya, memasukkan sektor penunjang penghiliran; konstruksi dan real estat produktif; ekonomi kreatif; otomotif; perdagangan; listrik, gas, air bersih; dan jasa sosial, sebagai sektor usaha yang dapat memperoleh insentif KLM.

Selain itu, BI juga mempertahankan rasio countercyclical capital buffer sebesar 0%, rasio intermediasi makroprudensial 84%—94%, rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) sebesar 5% untuk bank umum konvensional dan 3,5% untuk bank umum syariah, serta melanjutkan pelonggaran rasio loan to value (LTV) atau kebijakan uang muka 0% untuk pemberian kredit sektor properti dan kendaraan bermotor. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan nilai restrukturisasi kredit di perbankan berada dalam tren turun. 

Sampai dengan Maret 2024 nilai restrukturisasi tersisa Rp228,03 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 859.000 nasabah.Sementara itu, tren kredit bermasalah atau nonperforming loan(NPL) masih terjaga dengan NPL net 0,77% dan NPL gross 2,25%. Hanya naik sedikit ketimbang capaian per Desember 2023, di mana NPL net 0,71% dan NPL gross 2,19%.

Indonesia makin diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global setelah perusahaan teknologi multinasional menggelontorkan investasinya di Tanah Air. Kini, Indonesia perlu membuat kebijakan akselerator adopsi AI dan komputasi awan demi inovasi dan ekonomi AI. Kemeriahan ajang Microsoft Build: AI Day Jakarta yang digelar di Jakarta Convention Center pada Selasa (30/4) menjadi pembuka jalan bagi Microsoft lebih berperan di Indonesia. Acara yang menjadi rangkaian tur Microsoft di Asia Tenggara itu tidak saja mempertemukan pegiat teknologi, hingga developer teknologi, tetapi juga menghasilkan komitmen investasi Microsoft di Tanah Air. 

Tidak tanggung-tanggung, raksasa teknologi dengan kapatalisasi terbesar di dunia itu siap menggelontorkan investasi senilai US$1,7 miliar atau setara Rp27,65 triliun (asumsi kurs Rp16.267 per dolar AS) di Indonesia. Rencana investasi itu diumumkan sendiri CEO Microsoft Satya Nadella saat menyampaikan pidato utama (keynote speech) dalam acara Microsoft Build: AI Day Jakarta, setelah sebelumnya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Nadella melanjutkan bahwa Microsoft akan memiliki infrastruktur pelatihan inferensi kelas dunia, baik itu Nvidia, AMD, atau cip Maya milik Microsoft yang akan menjadi bagian dari infrastruktur pusat data. “Memungkinkan setiap pengembang dapat melatih model mereka, melakukan inferensi terbaik dari model mereka melalui seluruh infrastruktur,” ujarnya. 

“Salah satu andalan kami saat ini adalah Copilot, yang bisa berguna bagi semua pihak, developer, dan perusahaan di berbagai sektor, baik itu publik maupun swasta,” katanya. Berdasarkan penelitian Kearney, AI bisa berkontribusi hampir US$1 triliun terhadap produk domestik bruto Asia Tenggara pada 2030. Microsoft juga menyampaikan komitmen pemberdayaan 2,5 juta orang di berbagai negara anggota Asean menggunakan AI hingga 2025. Inisiatif pelatihan itu akan diimplementasikan melalui kerja sama dengan pemerintah, perusahaan, organisasi nirlaba, serta komunitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Presiden Microsoft Asean Andrea Della Mattea mengatakan langkah itu bertujuan memberdayakan individu, organisasi, dan komunitas di negara Asia Tenggara dalam memanfaatkan potensi AI untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Microsoft memahami AI memiliki peran besar dalam meningkatkan ei siensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia tanpa melupakan etika. 

Mengutip pernyataan Director Government Affairs Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam, Ajar Edi menyebutkan pentingnya kolaborasi Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri untuk memastikan AI berfungsi sebagai kekuatan untuk kebaikan; serta bagaimana Microsoft telah menyampaikan dukungan sukarela perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai etika AI yang digarisbawahi dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 9/2023. Acara Microsoft Build: AI Day Jakarta dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Menkominfo menyebutkan investasi yang digelontorkan Microsoft menjadi angin segar bagi Indonesia. Hal itu juga menandakan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Sementara itu, perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia mulai terbiasa dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Sebagai contoh, penyelenggara dompet digital DANA Indonesia sudah menerapkan teknologi AI di semua lini usaha secara day-to-day dan komprehensif sejak awal tahun ini. Chief Teknologi Oficer DANA Norman Sasono menjelaskan AI diadopsi baik untuk costumer service (CS) harian eksternal via chatbot bernama Diana. “Jadi, kalau user ada kendala tinggal chat saja,” kata Norman. Di internal, pengembang difasilitasi produk Microsoft, yaitu GitHub Copilot, untuk asistensi dalam melakukan koding dalam melaksanakan tugas sehari-hari. GitHub Copilotini, sambungnya, membantu pengembang melakukan generate kode pemrograman dengan menggunakan Bahasa manusia. Para pengembang kemudian melakukan pengecekan terhadap kode yang sudah digenerate itu. Tidak hanya DANA, organisasi lain seperti Universitas Terbuka (UT) dan E-Fishery di sektor agrikultur juga memulai pilot penggunaan AI dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.