Agenda bagi-bagi dividen emiten belum usai. Ada beberapa emiten big caps yang siap membagikan dividen di bulan ini dan sayang dilewatkan Aksi ini diharapkan bisa memicu bursa lebih bergairah. Teranyar, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) mengumumkan akan membagikan dividen senilai Rp 17,68 triliun atau setara 72% dari capaian laba bersih tahun buku 2023. Nantinya, setiap pemegang saham bakal memperoleh dividen Rp 178,5. 

Selain itu masih ada kesempatan menadah dividen dari PT Astra International Tbk (ASII). Adapun ASII akan membagikan dividen final senilai Rp 421 per saham atau Rp 17,04 triliun. Di saham lapis kedua, ada PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT AKR Corporindo Tbk (AKRA), serta sejumlah emiten lain yang berpotensi memberikan imbal hasil dividen ( dividend yield) di kisaran 1% hingga 10%. IHSG berada di posisi 7.134,72, Jumat (3/5) atau melemah 3,14% dibandingkan posisi akhir pekan sebelumnya. Dalam sepekan, investor asing mencatatkan net sell Rp 6 triliun. 

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus mengatakan, rencana pembagian dividen bisa menjadi pemanis di tengah koreksi harga saham. Perlu dicermati, jika koreksi saham terjadi sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), investor bisa mempertimbangkan membeli saham tersebut. Hal ini juga bisa menjadi bentuk mitigasi dividend trap. 

Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas Handiman Soetoyo menyarankan, para pemburu dividen sebaiknya mempunyai jangka waktu atau time horizon jangka panjang minimal 10 tahun. Sambil menanti pengumuman dividen selanjutnya, Mirae Asset Sekuritas menyarankan investor mencermati saham PBID, EPMT, TOTL, NRCA, SIDO, MERK, POWR, dan MPMX.

Tiga besar emiten operator telekomunikasi kompak mencatatkan pertumbuhan pendapatan pada kuartal I-2024. Pertumbuhan pendapatan paling tinggi dikantongi oleh PT Indosat Tbk (ISAT). Sedangkan dari sisi laba bersih, PT XL Axiata Tbk (EXCL) unggul dengan pertumbuhan tiga digit. Sepanjang Januari hingga Maret 2024, laba bersih EXCL melesat 168,34% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 539,07 miliar. Lonjakan laba EXCL salah satunya didorong oleh kenaikan pendapatan sebesar 11,8% secara tahunan menjadi Rp 8,43 triliun. Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, pada kuartal I-2024, EXCL mampu mengoptimalkan penggunaan biaya operasional, termasuk menekan biaya operasional. Sedangkan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) meraih pertumbuhan pendapatan sebesar 3,71% secara tahunan menjadi Rp 37,42 triliun. Sayangnya, laba bersih TLKM terkoreksi 5,78% yoy dari Rp 6,52 triliun menjadi Rp 6,05 triliun pada kuartal I-2024. Research Analyst BRI Danareksa Sekuritas, Niko Margaronis memberikan peringkat overweight pada sektor telekomunikasi. Menurutnya, TLKM masih mampu mempertahankan pangsa pasar. Niko merekomendasikan beli saham ketiganya, EXCL, TLKM, dan ISAT. Menurutnya, target harga masing-masing Rp 3.300, Rp 4.400 dan Rp 13.300 per saham.

Harga batubara sedang dalam tren bullish. Bahkan harga batubara diperkirakan masih naik hingga akhir tahun. Berdasarkan data Bloomberg , harga batubara sempat berada berada di level US$ 148,25 per ton pada Kamis (2/5), atau tertinggi sejak Juni 2023. Dalam sepekan terakhir, harganya naik 5,74% dan dalam sebulan telah menguat 9,77% ke level US$ 145,40 per ton pada Jumat (3/5). Presiden Komisioner HFX International Berjangka, Sutopo Widodo mengatakan, kenaikan harga batubara belakangan ini karena peningkatan permintaan dari negara konsumen. 

Ia menilai, peluang penguatan harga batubara masih akan berlanjut. Sutopo memproyeksikan, pada semester I ini harganya berpeluang menuju ke US$ 152 per ton. Pengamat Komoditas dan Mata Uang, Lukman Leong juga menyebutkan, kenaikan harga batubara didorong dari permintaan China yang mendominasi. Sebab, Negeri Panda itu sedang menambahkan kapasitas pembangkit listrik batubara. 

"Hal tersebut didukung oleh data-data manufaktur yang lebih baik," ujarnya, akhir pekan lalu. Ia memproyeksikan, harga batubara di semester I-2024 berada dalam rentang US$ 135–US$ 140 per ton. Sementara pada akhir tahun 2024 akan sedikit lebih tinggi, di kisaran US$ 140–US$ 150 per ton, seiring dimulainya siklus pemangkasan suku bunga oleh bank-bank sentral dunia.

Prospek kinerja emiten sektor konstruksi cukup tertekan seiring kenaikan suku bunga acuan. Kenaikan ini dapat meningkatkan beban-beban material pada sektor konstruksi sehingga dapat menggerus laba emiten konstruksi. Terutama pada saham-saham emiten konstruksi milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki utang besar. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas mengatakan kenaikan suku bunga memang dapat meningkatkan beban bunga emiten konstruksi, terutama yang memiliki utang besar. 

Hal ini juga dapat menggerus laba bersih dan memperlambat pertumbuhan kinerja. Sukarno melihat, emiten BUMN Karya yang mencatatkan kinerja paling baik adalah PT PP Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI). PTPP berhasil mendapatkan perolehan kontrak baru yang solid dan melakukan efisiensi biaya, sehingga berhasil meningkatkan margin. Sementara, ADHI ditopang oleh proyek infrastruktur strategis dan ekspansi ke bisnis properti.  Sedangkan, kinerja paling buruk, Sukarno bilang adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dengan peningkatan kerugian lebih dari 150% dan PT Wijaya Karya (WIKA) yang ruginya naik hingga sebesar 117%. 

Sementara itu, Equity Analyst Kanaka Hita Solvera, Andhika Cipta Labora mengatakan, kenaikan suku bunga membuat prospek dan kinerja emiten konstruksi khususnya dari BUMN karya akan tertekan lantaran beban bunga utang mereka yang akan semakin besar. Untuk emiten BUMN Karya, Andhika bilang, secara teknikal masih dalam fase downtrend seperti PTPP dan WSKT, " Wait and see di emiten BUMN Karya," kata Andhika, Sabtu (4/5). Development Division HPAM Reza Fahmi mengatakan, perang Rusia-Ukraina juga memiliki efek negatif terhadap sektor konstruksi.

Minat investor atas Sukuk Tabungan seri ST012 cukup positif. Salah satunya didorong kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI). GM Wealth Management BNI, Henny Eugenia menyebutkan, kondisi ekonomi saat ini dan kenaikan suku bunga (7DRR) BI menjadi sentimen positif untuk ST012. Imbal hasil minimum tenor dua tahun sebesar 6,4% dan minimum untuk tenor empat tahun sebesar 6,55%. Selain itu, tingkat pajak final juga memberikan nilai tambah bagi investor. Pajak pada produk ini sebesar 10%, atau lebih rendah dibandingkan deposito sekitar 20%. Minat investor juga terlihat dari kemajuan penjualan di Bank BNI. Henny mengungkapkan, saat ini penjualan ST012-T2 sebesar Rp 206 miliar dan ST012-T4 sebesar Rp 301 miliar. "Selama periode penjualan, kami menargetkan penjualan di atas Rp 1 triliun," sebutnya. Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility Bank Central Asia (BCA), Hera F Haryn juga menilai positif minat investor pada produk ini. "Sukuk tabungan bersifat aman lantaran imbalan dan pokoknya dijamin pemerintah, serta dapat dijadikan passive income," sebut Hera. Rinciannya, ST012-T2 mencatatkan penjualan Rp 3,29 triliun dengan penjualannya mencapai 47,1% dari target Rp 7 triliun. Sementara penjualan ST012-T4 sebesar Rp 1,24 triliun, atau mencapai 41,6% dari target Rp 3 triliun.

Risiko kredit perbankan di segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) semakin meningkat. Kondisi ini ditandai oleh kenaikan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) di kuartal I-2024. Mengacu pada data BI, rasio NPL kredit UMKM industri perbankan terus meningkat sejak 2022 hingga Februari 2024, meski outstanding tumbuh baik. Bahkan, bank-bank besar yang mencatat penurunan rasio NPL secara keseluruhan justru mengalami kenaikan NPL kredit UMKM pada kuartal I-2024. Rasio NPL kredit UMKM perbankan per Februari 2024 mencapai 4,09%, naik dari 3,84% pada Desember 2023 dan 3,41% pada Februari 2022. Secara nilai, NPL kredit UMKM hingga Februari mencapai Rp 59,7 triliun, bertambah Rp 5,53 triliun hanya dalam dua bulan. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, kenaikan NPL UMKM terutama disebabkan suku bunga global yang masih tinggi dan volatilitas harga komoditas. “Ini mulai berdampak terhadap daya beli dan kemampuan bayar masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, belum lama ini. Kondisi suku bunga tinggi yang diperkirakan berlangsung lebih lama akan menambah risiko memburuknya kualitas kredit UMKM. 

Bank Indonesia (BI) di pertemuan terakhir telah mengerek naik suku bunga acuan 25 basis poin ke level 6,25%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatatkan rasio NPL UMKM tertinggi di jajaran bank pelat merah. Per Maret, NPL mencapai 5,03%, naik dari 4,27% di Maret tahun sebelumnya. Padahal, NPL konsolidasi BNI turun dari 2,8% ke level 2%. Rinciannya, NPL kredit kecil mencapai Rp 3,29 triliun, sekitar 4% dari outstanding.NPL segmen menengah sebesar Rp 5,82 triliun atau 5,9% dari total portofolio. Rinciannya, rasio NPL kredit kecil dan menengah  Bank Mandiri tercatat 1,02% atau senilai Rp 800 miliar, naik dari 0,93% pada Maret 2023 atau sebesar Rp 640 miliar. 

Sedangkan rasio NPL kredit mikro naik menjadi 1,65% atau senilai Rp 1,77 triliun, dari 1,15% atau senilai Rp 1,77 triliun. Perinciannya, rasio NPL mikro BRI naik dari 2,2% pada Maret 2023 ke level 2,69%, atau secara nilai meningkat dari Rp 10,04 triliun menjadi Rp 13,46 triliun. Rasio NPL kredit segmen kecil naik ke 5,4%, senilai Rp 12,5 triliun, dari 4,5% atau Rp 9,94 triliun. Rasio NPL kredit menengah bengkak dari 2,1% jadi 2,2%. Tapi, Direktur Utama BRI Sunarso menilai kualitas aset BRI secara keseluruhan tergolong baik. Rasio loan at risk (LAR) telah turun dari 16,39% pada kuartal I-2023 jadi 12,7% pada triwulan pertama tahun ini. BRI sudah melakukan pencadangan LAR sebesar Rp 12,3 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri Sigit Prastowo mengungkapkan, pihaknya tetap berhati-hati menyalurkan kredit, dengan mempertimbangkan kondisi global.

Berakhirnya program restrukturisasi kredit dan Pemulihan Ekonomi Nasional menjadi tantangan bagi industri perbankan pada tahun ini. Mengawali tahun ini, bank menghadapi risiko kenaikan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL). Alhasil, upaya perbankan dalam menjaga kinerja sepanjang 2024 diperkirakan penuh tantangan. Selain membersihkan sisa tunggakan kredit dalam program restrukturisasi yang masih sangat besar, industri ini menghadapi gejolak ketidakpastian akibat konflik geopolitik.

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, BI Rate, bulan lalu semestinya tak membuat industri perbankan buru-buru mengerek suku bunga kredit. Apalagi, jika bank-bank tetap berharap performa penyaluran kredit tahun ini tak seret. Selain likuiditas yang masih melimpah, sejumlah ‘jamu’ pelancar kredit dari otoritas moneter seharusnya bisa menahan kenaikan serta merta suku bunga kredit. Jika dilihat dari rasio alat likuid/noncore deposit (AL/NCD), misalnya sampai Maret 2024 masih menyentuh 121,05%, atau lebih dari dua kali lipat threshold sebesar 50%. Demikian halnya jika melihat rasio alat likuid/DPK (AL/DPK) yang masih mumpuni sebesar 27,18%, hampir tiga kali lipat dari threshold 10%. Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tidak buruk. Per Maret 2023, DPK tumbuh 7,44% secara tahunan menjadi Rp8.601 triliun, dengan giro yang menjadi kontributor pertumbuhan terbesar. Contohnya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) melalui perluasan cakupan sektor prioritas. 

Penguatan KLM bakal memberikan tambahan likuiditas perbankan hingga Rp81 triliun. Adapun sampai akhir tahun ini, tambahan likuiditas dari KLM diprakirakan tembus Rp115 triliun, sehingga total jenderal insentif mencapai Rp280 triliun. Berbagai upaya itu mestinya dapat mendorong pertumbuhan kredit utamanya di sektor properti dan kendaraan yang selama ini menjadi salah satu pilar penopang kinerja kredit bank. Selain inisiatif dari pemangku kebijakan, terobosan bank dalam meracik strategi penyaluran kredit juga bakal menentukan. Apakah dengan memilah sektor prioritas sesuai kualitas kredit, atau justru menambah exposure ke berbagai sektor anyar yang menjanjikan. 

Atau barangkali mentok dengan menaikkan suku bunga kredit demi mencegah margin bunga melorot. Sejatinya ada momentum bagus penyaluran kredit oleh perbankan sepanjang kuartal pertama tahun ini. Per Maret 2024, kredit tumbuh 12,40% secara tahunan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada kredit modal kerja yakni 12,30%. Capaian itu diimbangi pula dengan kualitas kredit yang tetap terjaga dengan rasio nonperforming loan (NPL) nett dan NPL gross masing-masing sebesar 0,77% dan 2,25%.

Beberapa bulan belakangan ini industri keuangan Dana Pensiun (Dapen) menghadapi temuan yang serius semenjak Menteri BUMN Erick Tohir meminta audit seluruh Dapen di lingkungan BUMN. Ada tujuh Dapen yang di laporkan ke Kejaksaan dengan potensi kerugian Rp300 miliar (Bisnis Indonesia, 3/10/2023) yang semuanya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan terbaru minggu kemarin Kejati DKI menetapkan salah seorang pejabat Dapen (di luar tujuh Dapen diatas) menjadi tersangka korupsi pengelolaan investasi Dapen (Bisnis Indonesia, 24/4/2024). Keberadaan Dapen bagaikan oasis di padang pasir bagi para purnatugas, karena uang pensiun menjadi tumpuan ekonomi para pensiunan BUMN di hari tua. Namun, tumpuan tersebut entah karena salah investasi ataupun adanya fraud dari pengelola membuat rontoknya harapan hingga nasabah kalangkabut, bahkan ada yang justru menikmati hari tua dengan sengsara.

Beberapa temuan tersebut yang menonjol di antaranya adalah;Pertama, tidak adanya penyesuaian regulasi internal. Padahal, regulasi terkait dari pemerintah sudah berubah. Kedua, Monitoring yang tidak berkala atas penempatan investasi. Ada beberapa Dapen masih bertahan lama saat emiten tersebut sudah keluar dari LQ45, sehingga risiko di depan mata dan rata-rata terlambat untuk keluar dari jurang kerugian. Ketiga, Penempatan investasi dengan mengabaikan regulasi. Keempat, Tidak maksimalnya Komite Manajemen Risiko.

Atas beberapa temuan tersebut, maka pembenahan secara simultan perlu dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Namun, ada opsi revolusioner yang secara bertahap dapat dilakukan; Pertama, memastikan dana pensiun apakah akan tetap berada pada Pemberi Kerja (DPPK) ataukah akan digeser ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua, jika tetap mempertahankan pada DPPK, maka pemanfaatan digitalisasi serta pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi bahkan dengan pendekatan pada Artificial Intelligence sangat mendesak untuk dilakukan.

Awan mendung masih menyelimuti industri alas kaki nasional yang terus berupaya bangkit dari berbagai tantangan yang mengadang sejak pandemi Covid-19. BATA menjadi korban terkini dari problem pesanan yang terus menurun. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) membeberkan bahwa industri alas kaki dalam negeri masih menghadapi berbagai tekanan, sehingga kinerja masih terkontraksi sejak pandemi. Inflasi pangan yang terjadi sejak awal tahun ini menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat, sehingga berujung pada anjloknya permintaan. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan bahwa momentum Idulfi tri tahun ini tidak mampu mengompensasi permintaan yang terjadi sebelumnya. Bahkan, permintaan alas kaki pada Lebaran tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) menjadi salah satu produsen alas kaki yang terimbas dari penurunan permintaan. Perusahaan yang masuk ke Indonesia sejak 1940 itu harus menutup pabrik sepatunya di Purwakarta, Jawa Barat, sejak 30 April 2024.

Meski menutup fasilitas produksinya di Purwakarta, kata Firman, BATA tetap akan beroperasi di Indonesia, khususnya untuk sektor ritel. Selain itu, BATA juga memiliki bisnis memproduksi sepatu sesuai dengan pesanan brand lokal. Dari keterbukaan informasi yang disampaikan BATA kepada Bursa Efek Indonesia, diketahui perusahaan menutup fasilitas produksinya karena kerugian yang dialami 4 tahun belakangan. Corporate Secretary BATA Hatta Tutuko mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya, tetapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi, hingga perubahan perilaku konsumen terlampau cepat, sehingga tak mampu dibendung. Berdasarkan catatan Bisnis, produsen sepatu asal Republik Ceko itu membukukan kerugian sebesar Rp80,56 miliar pada periode Januari—September 2023, naik 294,76% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat Rp20,43 miliar. Penjualan perusahaan pada 9 bulan awal 2023 juga tercatat turun 0,42% secara tahunan menjadi Rp488,47 miliar, dari periode sama tahun sebelumnya yang Rp490,57 miliar.

Kementerian Perindustrian pun bergerak cepat dengan turun tangan langsung melakukan peninjauan terhadap kondisi pabrik sepatu BATA di Purwakarta. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Kris Sasono Ngudi Wibowo mengatakan bahwa pemerintah hingga kini tengah mendalami penyebab tutupnya fasilitas produksi itu, sembari mencermati situasi terkini di pabrik tersebut. Secara terpisah, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menilai industri alas kaki nasional —khususnya skala kecil dan menengah— makin tumbuh dan berkembang, seiring dengan bermunculannya berbagai brand lokal yang memiliki kualitas dan desain untuk bersaing dengan produk impor. 

Menurutnya, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen untuk berperan pada penguatan ekosistem industri alas kaki melalui pengembangan kreativitas dan kemitraan, salah satunya melalui melalui Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) di bawah Direktorat Jenderal IKMA. Berdasarkan data World Footwear, Indonesia merupakan konsumen produk alas kaki terbesar kelima di dunia dengan jumlah konsumsi mencapai 702 juta pasang produk alas kaki pada 2022 atau berkontribusi 3,2% dari total konsumsi produk alas kaki dunia. Di dalam negeri, industri alas kaki sempat mendapatkan angin segar saat Kementerian Perdagangan mengecualikan barang contoh untuk industri tekstil dan alas kaki dari larangan dan pembatasan impor.