Pelaku industri karet menagih janji pemerintah untuk mempercepat pendataan pekebun sebagai langkah antisipasi regulasi bebas produk deforestasi Uni Eropa. Upaya pemerintah mengatasi ancaman ekspor komoditas terkait regulasi yang mulai diterapkan Januari 2025 itu diharap bisa menjadi gerakan nasional. UU Bebas Produk Deforestasi UniEropa (EUDR) mewajibkan komoditas yang diekspor ke Uni Eropa bersertifikat verifikasi atau uji tuntas (due diligence) berbasis geolokasi (titik koordinat atau polygon) berdasarkan citra satelit dan GPS dari perkebunan yang disertai penerapan metode ketelusuran. Secara prinsip, regulasi ini melarang sejumlah komoditas yang berasal dari lahan yang terdeforestasi setelah 31 Desember 2020 masuk pasar UE.

Selain karet, komoditas ini juga berlaku untuk kopi, minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, arang, dan karet serta produk-produk turunan atau olahannya, seperti daging, furnitur, kertas, kulit, dan cokelat. Wakil Direktur Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris menegaskan, salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan menghadapi EUDR adalah lewat realisasi percepatan pendataan pekebun. Pendataan itu dilakukan melalui Sistem Terpadu Pendaftaran Usaha Budidaya Elektronik (E-STDB). Percepatan tentu juga perlu dilakukan untuk seluruh pekebun dan petani komoditas lain di luar karet. ”Hingga saat ini, baru terdapat 971 E-STDB pekebun karet yang sudah terbit,” ujar Uhendi kepada Kompas, Minggu (5/5).

Menurut dia, khusus sektor karet, dibutuhkan sedikitnya 491.106 E-STDB untuk memenuhi porsi ekspor karet dan produk turunannya ke Eropa. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun Gapkindo, dari total 1,79 juta ton produk karet yang diekspor pada 2023, hanya 11 % atau 206.203 ton yang diekspor ke Uni Eropa. Persoalannya, negara, seperti Jepang dan Korea, yang mengimpor karet alam dari Indonesia dalam bentuk mentah atau setengah jadi juga akan menuntut pemenuhan EUDR dari Indonesia. Sebab, karet alam Indonesia itu akan mereka olah untuk diekspor ke Eropa dalam bentuk produk jadi. ”Jika Indonesia tidak mampu memenuhi (syarat) ekspor tersebut untuk EUDR, porsi ekspor kemungkinan besar akan dicari alternatif oleh operator/trader melalui pengalihan porsi ke negara produsen lainnya,” lanjut Uhendi. (Yoga)

Produsen alas kaki PT Sepatu Bata Tbk akhir pekan lalu mengumumkan penghentian aktivitas pabriknya di Purwakarta, Jabar. Penurunan penjualan alas kaki dalam empat tahun terakhir menjadi alasannya. Pengumuman tersebut disampaikan dalam dokumen keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang didirikan di Ceko pada 1894 dan hadir di Indonesia sejak 1931 itu tercatat di pasar modal Indonesia pada 1982 dengan nama BATA. ”Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun. Kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok di Indonesia,” kata Sekretaris PT Sepatu Bata Tbk Hatta Tutuko, dalam dokumen tersebut.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus diambil setelah mereka berjuang menghadapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi Covid-19 dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Masalah ini telah mereka alami empat tahun terakhir. Dalam laporan keuangan tahun 2023, perseroan mengumumkan penurunan nilai penjualan sebesar 5 % menjadi Rp 609,6 miliar dari penjualan di 2022 sebesar Rp 643,4 miliar. Penurunan ini linier dengan jumlah produksi tahun 2023 yang hanya sebanyak 1,15 juta pasang sepatu dan sandal, berkurang dari 1,80 juta pasang alas kaki pada tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, perusahaan mencatatkan peningkatan kerugian komprehensif sebesar Rp 188,4 miliar dari Rp 107,2 miliar di 2022. Rugi tahun berjalan juga meningkat dari Rp106,1 miliar menjadi Rp 190,5 miliar.

Kerugian yang dialami pada 2023 terutama disebabkan oleh kerusakan pada asset tetap dan persediaan barang yang sudah menua. Kinerja keuangan tersebut didapat kendati perseroan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penjualan. Garis besar inovasi mereka di tahun lalu, antara lain, mengoptimal- kan pemasaran dengan melibatkan pemengaruh (influencer), dengan harapan akan mampu meningkatkan pengunjung toko di platform daring perusahaan. Masalah yang dialami Bata tidak lepas dari kinerja industri alas kaki secara umum di dalam negeri. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan bahwa industri alas kaki dalam negeri belum pulih ke normal sejak pandemiCovid-19. Dinamika ekonomi global belakangan juga turut memengaruhi. (Yoga)

Inflasi harga pangan telah mendorong kenaikan harga eceran tertinggi (HET) sejumlah komoditas, seperti beras, jagung, telur, dan daging ayam. HET beras premium, misalnya, naik Rp 1.000 menjadi Rp 14.900 per kg. HET beras medium dari Rp 10.900 per kg menjadi Rp 12.500 per kg sesuai zonasi. Berikut kutipan warga, pedagang, hingga pengusaha warung makan, hotel, dan restoran menyikapi hal tersebut. “Saat ini harga komoditas masih lumayan tinggi, seperti cabai dan bawang putih. Saya suka diinfokan kalau harga sedang naik. Saya kurang tahu kalau ada kenaikan harga eceran tertinggi seperti beras. Yang jelas, diharapkan harga bahan-bahan pokok bisa turun lagi. Selama ini, mau enggak mau tetap dibeli karena kebutuhan. Jumlahnya tidak dikurangi, tetapi uang belanjanya jadi lebih,” ujar Leila (40), warga Bogor, Jabar.

Rodiyah (57), pedagang telur dan ungas di Pasar Kramat Jati, mengatakan, “Kenaikan harga ayam sudah terasa sejak Maret lalu. Pembeli eceran nyaris enggak ada sampai sekarang. Saat ini saya cuma mengandalkan penjualan dari 15 pelanggan tetap untuk dijual lagi. Keberadaan pelanggan membantu saya melanjutkan usaha. Hasil penjualan yang menipis harus mampu untuk membiayai kebutuhan harian, sewa lapak di pasar, hingga sewa rumah bulanan. Saya tetap berharap pemerintah membantu menurunkan harga telur”. “Harga bahan baku pangan, seperti beras, serta daging dan telur ayam, pada tahun ini lebih mahal dibanding tahun lalu. Hal itu membuat saya harus menaikkan modal usaha. Mau tidak mau, harga menu katering, nasi kotak, atau pesanan harian, saya naikkan sedikit agar tetap untung. Kalau ada yang menanyakan, saya jelaskan kepada pembeli terkait kenaikan harga itu,” ujar Puspita Cahyani (38) pelaku UKM katering, Bogor, Jabar. (Yoga)

Sebanyak 1.362 ternak babi mati pada periode Januari-April 2024 akibat serangan demam babi afrika (african swine fever/ASF) di 12 kabupaten/kota di NTT. Kerugian yang dialami peternak mencapai miliaran rupiah. Sembilan kabupaten di NTT masih dinyatakan bebas ASF sehingga daerah yang sudah terpapar ASF wajib menjaga lalu lintas ternak babi masuk dan keluar kabupaten. Pemda terus membangun komunikasi dan edukasi dengan peternak. Kabid Kesehatan NTT Melky Angsar mengatakan, ASF belum sepenuhnya hilang dari NTT. Virus ini masuk ke NTT akhir 2019 dan bertahan sampai hari ini. Sempat hilang di suatu daerah, kemudian muncul lagi.

”Sejak Januari hingga April 2024, sudah 1.362 ternak babi milik warga mati terserang ASF ini. Menyebar di 12 kabupa ten/kota. Kasus terbanyak di Kabupaten Sumba Tengah dengan 710 babi mati, menyusul Kabupaten Nagekeo 405 babi dan kasus kematian terkecil di Manggarai dan Manggarai Barat, masing-masing 5 babi,” kata Melky, Sabtu (4/5) di Kupang. Jika harga satu babi dinilai rata-rata Rp 3 juta per ekor, kerugian yang dialami peternak sekitarRp 4,4 miliar. Padahal, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak naik, babi menjadi salah satu andalan peternak untuk menopang ekonomi keluarga. (Yoga)

Konflik antara perusahaan perkebunan sawit dan masyarakat di Kalteng kian meruncing dan tak kunjung terselesaikan. Terakhir, konflik memanas ketika penjarahan sawit yang marak direspons oleh aparat dengan menangkap warga yang terlibat. Pada pertengahan April lalu, aparat dari Polda Kalteng bersama Polres Kotawaringin Timur menangkap tujuh orang yang diduga menjarah sawit pada pertengahan April 2024. Lalu, polisi menangkap 16 orang yang dituding mencuri sawit lagi pada Rabu (1/5). Berselang tiga hari, Sabtu (4/5), polisi kembali menangkap 13 orang yang diduga menjarah sawit milik perusahaan. Mereka ditangkap saat sedang berkumpul di perbatasan wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan.

Tak terima kerabatnya ditangkap, beberapa orang menyerang Polsek Kotawaringin Barat. Kabid Humas Polda Kalteng Kombes Erlan Munaji, Minggu (5/5), menjelaskan, dari 13 orang itu, 10 orang sudah ditetapkan sebagaitersangka, yakni UM, SN, NR, IG, PL, DN, BR, AR, SK, dan DN. Mereka kini ditahan di Mako Brimob Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Kalteng di Sampit, Kotawaringin Timur. Tiga orang lain yang ditangkap masih diperiksa dan berstatus sebagai saksi. Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Yusfandi Usman menjelaskan, pascapenangkapan itu, kantor Polsek Pangkalan Banteng di Kabupaten Kotawaringin Barat diserang empat pemuda yang juga dalam keadaan mabuk, menggunakan mobil pikap.

Direktur Save Our Borneo (SOB) Muhammad Habibi mengungkapkan, aksi panen massal di kebun milik perusahaan itu merupakan bentuk protes masyarakat terhadap perusahaan. Mereka memiliki berbagai  alasan untuk melakukan hal itu, mulai dari perampasan lahan hingga tuntutan kebun plasma yang dijanjikan. Di Kabupaten Seruyan, khususnya di Kotawaringin Barat atau Kotawaringin Timur, menurut Habibi, konflik serupa sudah terjadi sejak perusahaan datang ke desa-desa mereka puluhan tahun lalu. Namun, pemerintah dan aparat kepolisian hanya melihat peristiwa itu sebagai tindak kriminal semata. ”Saat perusahaan datang diberi izin oleh pemerintah, ada lahan masyarakat yang hilang. Lahan itu merupakan ruang hidup mereka untuk berusaha,” ujar Habibi. (Yoga)

Pemerataan dan persoalan cakupan air bersih menjadi tantangan serius bagi Jakarta untuk menjadi kota global. Sebab, belum semua warga Jakarta bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut, terlebih di wilayah utara. Pihak Perumda PAM Jaya pun membidik target 77.000 sambungan pipa baru di seluruh DKI Jakarta pada 2024. Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar, Judistira Hermawan, menyebut bahwa kebutuhan air bersih menjadi tantangan Jakarta sebagai kota global seusai melepas statusnya sebagai ibu kota. Hingga pengujung tahun 2023, air bersih baru menjangkau 67 % warga Jakarta.

”Ketersediaan air bersih secara merata perlu dipikirkan dengan betul. Apalagi, ini untuk kepentingan Jakarta 3,5 tahun bahkan 10 tahun ke depan dengan status Daerah Khusus Jakarta yang sebagai satu kawasan kota global,” katanya, Sabtu (4/5). Judistira menambahkan, persoalan tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab, kondisi kekurangan air bersih ini diperparah dengan perbedaan kualitas air antar wilayah. ”Kita tahu, wilayah Jakarta Utara itu kualitas air atau rasa airnya berbeda dengan kualitas air di Jakarta Barat, apalagi di Jakarta Selatan. Di Jakarta Utara ini airnya agak asin,” kata Judistira. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta dinilai perlu segera merancang program-program penyediaan air yang dapat berdampak luas dan berkeadilan bagi semua warga Jakarta.

”Kita ingin di tahun 2025 ada peningkatan kualitas yang lebih baik dalam hal pengelolaan dan pembangunan di Jakarta. Khususnya pemerataan cakupan air bersih,” ujar Judistira. DPRD DKI mendesak Pemprov DKI menyediakan sanitasi yang layak, antara lain, guna membantu mengatasi tengkes (stunting), khususnya, serta kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, umumnya. Sebab, perbaikan sanitasi di nilai bukan hanya melalui peRbaikan asupan gizi, melainkan juga perbaikan lingkungan tempat tinggal, seperti penyediaan air bersih yang baik. Penanganannya harus dilakukan dengan memasukkan intervensi spesifik dan intervensi sensitif dengan mengerahkan sumber daya dan program yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. (Yoga)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memasuki babak baru pengelolaan sampah setelah penutupan TPA Regional Piyungan per 1 Mei 2024. Dari tiga daerah yang terdampak, Kota Yogyakarta merupakan yang paling rentan. Sejak September 2023, TPA yang menjadi andalan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul itu praktis hanya beroperasi terbatas di zona transisi seluas 2,5 hektar. Namun, lahan transisi itu pun ditutup total per 1 Mei 2024. Karena itu, Pemerintah DIY sejak pertengahan tahun lalu mendorong desentralisasi pengelolaan sampah. Namun, Kota Yogyakarta menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan dua kabupaten lain. Luas kota itu hanya 33 km persegi atau 1 % dari luas Provinsi DIY. Adapun Sleman luasnya 575 km persegi dan Bantul 507 km persegi atau 15-17 kali lipat luas Kota Yogyakarta.

Sempitnya wilayah memunculkan problem dalam membangun fasilitas pengolahan sampah di Kota Yogyakarta. Sebagai ibu kota provinsi dan pusat perekonomian, hampir tak ada lagi lahan kosong di wilayah tersebut. Persoalan kian pelik karena Kota Yogyakarta adalah daerah dengan tingkat kepadatan penduduk ertinggi di DIY, bahkan termasuk salah satu yang tinggi di Indonesia. Dengan kondisi itu, Pemkot Yogyakarta membagi pengolahan sampah pada tiga fasilitas tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Ketiganya merupakan pengembangan dari TPS reduce, reuse, recycle (3R) yang sudah ada sebelumnya. Hal ini menjadi solusi atas kendala lahan meski luasannya terbatas. Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo pada Kamis (2/5) menyebut, dari ketiganya, TPST Nitikan yang berkapasitas olah 60-75 ton sampah per hari adalah yang terbesar.

TPST itu sudah beroperasi mengolah sampah menjadi bahanbakar industri semen berupa refuse derived fuel (RDF) dan pupuk kompos. Adapun dua TPST lainnya dengan model sama masih dalam penyelesaian. Singgih mengatakan, saat ini pemkot harus mengelola 200 ton sampah setiap hari. Artinya, jika ketiga TPST itu beroperasi dengan kapasitas maksimal, sampah yang bisa ditangani baru 150 ton per hari. Untuk itu, lanjut Singgih, pemkot juga bekerja sama dengan pihak swasta yang dapat mengelola sampah hingga 60 ton per hari. Selain itu, sambil menunggu penyelesaian TPST Kranon dan TPST Karangmiri, sampah juga akan ditampung di 14 depo milik Pemkot Yogyakarta. Di luar itu, pemkot berencana membangun satu TPST lagi di bekas lahan TPA Piyungan. Namun, rencana tersebut mendapat penolakan dari warga sekitar sehingga realisasinya tertunda. (Yoga)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mutlak dilakukan untuk memastikan  target Indonesia Emas 2045 bisa terwujudkan dengan sasaran antar pertumbuhan ekonomi pada 2025 di kisaran 5,3-5,6%. Guna mewujudkan itu, di antaranya dibutuhkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi dengan total investasi sebesar Rp 7.329,28-7.417,86 triliun untuk tahun 2025 saja. Deputi Bidang Ekonomi kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Amalia Adiniggar Wadyasanti menyatakan, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6%, maka investasi 2025 harus tumbuh 6,5-7,8%. lainnya, pertumbuhan industri manufaktur diharapkan bisa  mencapai 5,5-6,1%, sehingga kontribusi ke produk domestik bruto meningkat menjadi 19,3-19,6%. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,3% sampai 5,6% dengan investasi diharapkan menjadi pintu gerbang guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan," ujar Amalia.(Yetede)

Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing masuk ke pasar keuangan dalam negeri dalam periode 29 April -2 Mei 2024. Sebagian modal asing masuk melalui Surat Berharga Negara (SBN) Direktur Departeman Komunikasi BI Fadjar Majardi mengatakan, aliran modal asing masuk melalui SBN sebesar Rp 3,75 triliun dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp1,58 triliun. namun pada saat yang sama modal asing keluar melalui pasar saham senilai Rp 2,27 trilun. "Berdasarkan data transaksi 29 April-2 Mei 2024 nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat beli neto Rp 2,27 triliun di pasar saham SBN, jual neto Rp1,58 triliun di SRBI," jelas Fadjar. Secara kumulatif, dari 1 januari sampai dengan 2 Mei 2024, transaksi yang terjadi  adalah nonresinden jual neto Rp53,76 triliun di pasar SBN, beli neto Rp6,11 triliun di pasar saham, dan beli neto Rp 13,87 triliun di SRBI. Adapun level yield surat utang Amerika Serikat atau US Treasure Note tenor 10 tahun turun ke level 4,581% per kamis (02/05/2024).  (Yetede)

Emas telah kembali ke sistem moneter internasional. Labih dari 50 tahun yang lalu, Presiden AS Richard Nixon "menutup jendela emas" (mengakhiri konvertibilitas dolar AS dengan nilai tukar tetap terhadap emas), dan obsesi dunia terhadap logam mulia tersebut akhirnya surut. Era baru mata uang fiat telah dimulai. namun kini, uang kertas ditantang oleh kekhawatiran fiskal dan teknologi baru (blokchains/distributed ledgers), dan harga emas telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa di atas US$ 2.400 per ounce.  Goldbugs tentu saja berpendapat bahwa logam mulia tetap merupakan investasi  ideal untuk menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Namun, salah jika kita percaya bahwa harga emas itu stabil secara unik. Sebaliknya, harga tersebut mengukur kurva tingkat keamanan global. kalau terjadi lonjakan harga emas, berarti dunia mengalami era ketidakamanan yang signifikan. (Yetede)