Konsumsi rumah tangga masih  menjadi andalan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi saat ini, bahkan hingga 2045. Kondisi ini dinilai rawan terhadap pelemahan, apalagi jika pertumbuhan tersebut bersifat situasional, sehingga harus diimbangi dengan investasi dan ekspor. Pada kuartal I-2024, konsumsi rumah tangga tercatat memberikan kontribusi terbesar yaitu 54,93% terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,11%. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2024 tumbuh 4,91% secara year on year. Jika dirinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada transportasi dan komunikasi, yang tercermin dari pertumbuhan indeks perdagangan eceran untuk komodoittas suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan, serta pertumbuhan jumlah penumpang angkutan rel, laut, dan udara. Geliat restoran dan hotel, tercermin dari peningkatan Tingkat Penghunian Kamar (TKP) Hotel. Konsumsi pemerintah juga tumbuh hingga 19,9% secara year on year pada kuartal I 2024. Sektor ini memberikan kontribusi sebesar 6,25% ke pertumbuhan ekonomi, menjadi yang tertinggi sejak tahun 2006. (Yetede)

Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas PT Indofarma Tbk (INAF) 'turun gunung' untuk menyampaikan sengkarut keuangan yang membelit perseroan. Keuangan emiten farmasi itu saat ini, mengalami difisit alias tekor untuk membiayai kebutuhan operasional, salah satunya gaji karyawan. Bahkan, kondisi itu berujung pada gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU dilayangkan perusahaan outsourcing, PT Forensight Global, kepada Indofarma pada 29 Februari 2024 dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkannya pada 28 Maret 2024. Mengatasi permasalahn ini, alih-alih menyelesaikannya perkorporasi, Kementrian BUMN justru berinisiatif untuk mengambil langkah radikal  dengan melaksanakan transformasi  besar-besaran secara grup farmasi. "Kami mencoba menyelesaikan secara grup karena Indofarma sedang kami lakukan rasionalisasi dan perbaikan keuangan. Cuma, holding yang akan melayani secara keseluruhan. Jadi kami akan menyelesaikan (permasalahan Indofarma ) secara holding," ungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menekankan kepada kepala daerah agar  tidak menggunakan anggaran untuk agenda rapat dan studi banding yang kebanyakan. "Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Sudahlah itu masa lalu, dimasa depan jangan sampai terjadi lagi," kata Presiden Jokowi. Presiden meminta agar penyusunan program-program RKP harus sinkron atau sejalan antar agenda pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala Negara pun kembali menekankan agar APBD tidak disebar ke dinas-dinas sehingga tidak memiliki skala prioritas terhadap program pembangunan yang jelas. Presiden juga berpesan agar program yang dijalankan tepat sasaran dan strategis, sehingga manfaat dari APBD dan APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya, anggaran pengentasan stunting yang diberikan melalui Puskesmas tidak boleh digunakan untuk pembelian pagar Puskesmas. (Yetede)

Memasuki kuartal II tahun ini, pelaku usaha UMKM  diprediksi tetap ekspansif mengembangkan usahanya. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada permintaan kredit UMKM ke perbankan yang juga akan prospektif ke depan. PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk (BRI) kembali mempublikasi Indeks Bisnis UMKM kuartal I-2024 dan Ekspektasi kuartal I-2024. Di mana pada kuartal II-2024 pelaku UMKM tetap optimis  ekspansi usahanya akan terus berlanjut, sepertinya tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM yang tetap tinggi (129,9). Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, optimisme tersebut kembali menguat. Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, kondisi ini didorong sejumlah hal antara lain puncak panen raya tanaman bahan makanan akan terjadi di sebagian besar sentra produksi, perayaan HBKN akan  meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, cuaca yang lebih kondusif serta akselerasi pelaksanaan proyek-proyek  pemerintah dan swasta. (Yetede)

Keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan (BI rate) sebanyak 25 basis poin menjadi 6,25%, memicu keresahan banyak pihak terhadap nasib emiten properti dan prospek sahamnya ke depan. Meski, kekhawatiran itu tampaknya tidak beralasan, mengingat kinerja prapenjualan (prasales) emiten properti di kuartal pertama ini menunjukkan hasil yang solid, dengan pertumbuhan 6%, dan mencapai 25% dari panduan di sepanjang tahun 2024. Emiten-emiten properti seperti PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) atau Metland, PT Ciputra Development Tbk (CTRA), dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) juga tetap menaruh keyakinan masih bisa menoreh kinerja ciamik hingga akhir tahun. Direktur PT Metropolitan Land Tbk Olivia Surodjo mengakui, kenaikan suku bunga memang akan mempengaruhi daya beli konsumen yang mayoritas enduser atau first home buyer menggunakan kredit kepemilikan rumah (KPR). Pasalnya, kenaikan BI rate bakal langsung terasa pada cicilan bulanan. (Yetede)

PT Pegadaian berhasil mencatatkan kinerja yang apik hingga April 2024, tercermin dari pencapaian laba bersih sebesar Rp1,38 triliun, tumbuh 33,2% secara tahunan (year on year/yoy). Perolehan tersebut didukung dengan peningkatan outstanding loan sebesar 20,6% (yoy) menjadi Rp72,7 triliun per April 2024. Selain mencatatkan pertumbuhan kinerja, perseroan mampu menjaga  NPL tetap rendah, bahkan membaik dari 1,98% per April 2023 menjadi 1,26% per April 2024. Sehingga membuat Pegadaian menjadi semakin sehat dengan manajemen risiko yang baik. Dengan capaian kinerja positif tersebut, pegadaian juga meluncurkan buku bertajuk "Van Leening When History Begins" untuk mengenal lebih dekat perjalanan sejarah Pegadaian. Buku napak tilas Pegadaian ini berisi sejarah panjang perjalanan PT Pegadaian  selama lebih dari satu abad berkontribusi dan melayani masyarakat Indonesia. Tak hanya itu, buku ini juga merekam jejak transformasi pegadaian melalui inovasi-inovasi tiada henti, sebagai upaya perusahaan untuk terus relevan dengan perkembangan zaman. (Yetede)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk (BATA) dalam waktu dekat. Pemanggilan ini terkait penutupan operasioanl pabrik sepatu Bata di Purwakarta. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Kemenperin akan meminta penjelasan tutupnya pabrik sepatu dan solusi untuk memperkuat industri ini di Indonesia. Dia mengutarakan, pemerintah telah membuat kebijakan larangan  dan pembatasan (lartas) untuk alas kaki. Kebijakan ini untuk mengendalikan produk impor. "Dalam waktu dekat (pemanggilan). Kami sarankan untuk perkuat lagi pabrik di Indonesia. Lartas itukan untuk mendorong investasi, bangun pabrik di Indonesia," ucap Febri. Dia menjelaskan, bisnis sepatu Bata sebagian besar memasarkan produk ke ritel  yang di isi oleh impor. Sedangkan untuk manufaktur Bata sendiri hanya sebagian kecil yang produksi sepatu. "Itupun bahan bakunya berasal dari impor. kami menyampaikan ada kegiatan lartas. Semoga bisa dimanfaatkan industri alas kaki nasional untuk bangun pabrik di Indonesia," ucap Febri. (Yetede)

PT Danareksa (Persero) atau Holding BUMN Danareksa bersama salah satu anggota holding, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) mendukung penuh investasi  pengembangan Pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar di Batam yang dioperasikan oleh Persero Batam untuk menjadi pelabuhan transhipment internasional. Pengembangan TPK Batu Ampar akan memodernisasikan Pelabuhan Batu Ampar dari Terminal multi-purpose menjadi Terminal Peti Kemas, sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi dan mendukung Pulau Batam menjadi salah satu simpul utama perdagangan dunia. Sebagai realisasi transformasi TPK Batu Ampar menjadi Pelabuhan transhipment, telah dilaksanakan Seremoni Penandatanganan Proyek Pembangunan Container Yard TPK Batu Ampar di lapangan TPK Batu Ampar. (Yetede)

Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) ditargetkan akan resmi beroperasi pada tahun 2025 dan menjadi salah satu gerbang wisata internasional Indonesia melalui jalur laut. Dalam mendukung hal tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo terus mengawal perkembangan proses pembangunan proyek BMTH. Direktur Strategis  Pelindo Prasetyo menyatakan pengembangan dan pembangunan BMTH telah melalui tahapan Rencana Induk Pelabuhan (RIP). Dia juga menjelaskan BMTH melalui pengembangan Kawasan Pelabuhan Benoa merupakan pelabuhan umum, bukan pelabuhan perikanan. "Salah satu dampak dari pengembangan BMTH adalah saat ini beberapa kapal cruise berukuran besar yang memiliki panjang lebih dari 300 meter dengan penumpang rata-rata 3.000 penumpang sudah mulai sandar di Pelabuhan Benoa," ujarnya. (Yetede)

Investasi pada pemerataan akses infrastruktur digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) diyakini menjadi kunci Indonesia agar bisa menguasai dan mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelegence/AI). Sebab, untuk di kasawan Asia Tenggara saja, Indonesia saat ini sudah tertinggal jauh dalam pengembangan AI dibandingkan negara Malaysia dan Vietnam. Indonesia perlu mempersiapkan infrastruktur digital yang lebih merata dan memadai yang ditopang dengan SDM yang andal, sehingga kehadiran AI tidak menjadi ancaman dan merugikan. Indonesiapun diharapkan bisa mengoptimalkan potensi untuk menciptakan lebih banyak manfaat AI di berbagai bidang kehidupan, menciptakan banyak pekerjaan dan mengekspor produk AI, serta tidak hanya menjadi pasar. Harapan lainnya, kehadiran AI tidak memangkas tenaga kerja di Indonesia. Meskipun, riset World Economic Forum menyebutkan bahwa 94 jutaan tenaga kerja di dunia akan terpangkas oleh AI. Namun kehadiran AI juga bisa  menciptakan peluang 87 juta lapangan kerja baru. (Yetede)