Presiden Joko Widodo tidak mengendurkan target pembangunan infrastrukturnya pada tahun ini, meski bakal digantikan oleh Prabowo Subianto pada akhir Oktober tahun ini. Penyelesaian 60 proyek bendungan di seluruh Tanah Air pada tahun ini tetap menjadi ‘bidikan’ Kepala Negara. Sebanyak 42 bendungan di berbagai daerah yang telah diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang tidak membuat presiden puas. 

Tahun ini, capaian tersebut diupayakan bakal digenapi dengan rampungnya puluhan proyek bendungan yang terus dipercepat pengerjaannya. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga memapar capaian pemerintahan yang dipimpinnya di sektor pengembangan infrastruktur, yakni pembangunan 2.049 kilometer tol, 5.833 kilometer jalan nasional, 25 pelabuhan, dan 25 bandara di seluruh Tanah Air. 

“Bappeda mestinya melihat akan disambung ke mana. Ini poros utamanya, sambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, atau sentra kerajinan. Itu yang seharusnya dikerjakan daerah. Kalau tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui sedang mempercepat penyelesaian pembangunan 28 proyek bendungan di seluruh Tanah Air pada tahun ini untuk mewujudkan ketahanan air Indonesia.

Pemerintah diminta mempertimbangkan ulang rencana penyesuaian tarif kereta rel listrik Jabodetabek sebelum PT Kereta Commuter Indonesia memenuhi standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa ada beberapa catatan terhadap rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Salah satu catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) sebagai operator KRL Jabodetabek adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan ketentuan dalam Permenhub No 63/ 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

Suryadi juga menyoroti pembangunan berbagai sarana prasarana KRL yang masih belum optimal. Beberapa contohnya seperti revitalisasi stasiun Pondok Rajeg dan pembangunan stasiun baru di Sukaresmi Kota Bogor yang terkatung-katung. Padahal, hal itu sudah diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029. Selain itu, penyesuaian tarif tersebut juga jangan sampai membebani mayoritas dari penumpang KRL. Mengutip survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 56,06% penumpang KRL berpenghasilan kurang dari Rp4 juta per bulan, dan 43,94% berpenghasilan lebih dari Rp4 juta per bulan.

Suryadi menyebutkan tarif KRL tidak dapat langsung dinaikkan meski skema subsidi atau public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek sebanyak Rp1,6 triliun pada 2023 dianggap tidak tepat sasaran. Sebelumnya, Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek memang telah direncanakan. KAI Commuter dan pihak terkait lain masih terus membahas rencana tersebut.

Sektor kawasan industri nasional berpotensi terus berkembang menyusul masuknya raksasa otomotif asal China yakni BYD dan produsen mobil listrik asal Vietnam VinFast mendirikan pabrik di Indonesia. Head of Industrial & Logistics Services Colliers Indonesia Rivan Munansa menuturkan bahwa kesempatan itu diproyeksi dapat berdampak positif pada sektor kawasan industri nasional ke depan. Data Bisnis mencatat BYD bakal membangun pabriknya di Kawasan Industri Subang Smartpolitan Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Lebih besar lagi, VinFast juga sempat menyampaikan komitmennya untuk menyuntik investasi senilai US$1,2 miliar atau setara Rp19,20 triliun. 

Oleh karena itu, Rivan menekankan pemerintah tidak menyianyiakan kesempatan tersebut, salah satu caranya yakni lewat pemberian kemudahan pengurusan proses investasi. Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar juga menekankan bahwa komitmen BYD hingga VinFast masuk ke Indonesia bakal menyuburkan bisnis kawasan industri lokal ke depan. Secara umum, industri assembling atau perakitan kendaraan bermotor banyak memiliki rantai pasok yang luas. 

Dia memprediksi terdapat banyak industri pendukung lain yang bakal masuk ke Indonesia seiring dengan rencana pembangunan pabrik BYD dan VinFast di Indonesia. “Kalau BYD dan VinFast masuk, pasti vendor rantai pasoknya yang tier 1 dan tier 2 juga akan berdatangan, khususnya yang ada afi liasi langsung perusahaan China dan Vietnamnya itu.” Untuk menentukan letak atau lokasi dari industri di sebuah negara, dia menekankan perlunya insentif dan fasilitas yang mendukung termasuk kepastian hukum itu sangat dibutuhkan.

Sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan tengah dihadapkan pada bencana alam banjir. Data Badan Nasional Penganggulangan bencana (BNPB) menunjukkan bahwa setidaknya ada empat kabupaten yang tengah dihadapkan pada bencana banjir yakni Enrekang, Soppeng, Luwu, dan Wajo. Di Kabupaten Wajo, banjir bandang yang terjadi pada Jumat (3/5) sekitar pukul 00.13 WITA masih menggenangi ribuan hektare lahan dan beberapa fasilitas umum pada Senin (6/5). Adapun, wilayah yang masih terendam banjir di kabupaten ini yakni Desa Awo Awota, Jauh Pandang, dan beberapa wilayah sekitar lainnya. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyampaikan bahwa hingga kini masih ada lahan yang terandam banjir seluas 1.818,5 hektare. Kemudian ada juga kebun warga seluas 443 hektare dan tambak 205 hektare. Sementara itu, banjir dan longsor di Kabupaten Enrekang dipicu hujan dengan intensitas tinggi terjadi pukul 04.00 WITA pada Jumat (3/5). Laporan Pusat Pengendalian Operasi BNPB menunjukkan bahwa wilayah terdampak banjir dan longsor di kabupaten ini meliputi Kelurahan Lewaja, dan Galonta di Kecamatan Enrekang. Desa Lebang, Pinang, Taulan, dan Pundilemo di Kecamatan Cendana.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkit sejumlah problem dalam pembentukan kementerian di era Presiden Joko Widodo setelah muncul isu yang menyebutkan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki 40 kementerian.Dia menjelaskan bahwa di DPR sering muncul kritik soal banyaknya kementerian di kabinet Jokowi yang seakan dipaksakan untuk bergabung menjadi satu. Akibatnya, lanjut wakil ketua Komisi III DPR itu, satu kementerian bisa mengurusi dua permasalahan yang sangat berbeda. 

Dia mencontohkan, di Kementerian Hukum dan HAM ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Pemasyarakatan. Padahal, menurutnya, kedua ditjen itu memiliki urusan yang tak ada hubungannya. Habiburokhman juga mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di samping itu, Habiburokhman juga tidak heran dengan kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat bahwa kabinet gemuk Prabowo hanya untuk mengakomodir kepentingan politik banyak pihak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 161 kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang 2023. Sektor yang paling banyak terlibat kasus korupsi sepanjang tahun lalu, yaitu penegakan hukum dan birokrasi 39 kasus. Dilansir dari Dataindonesia.id yang merangkum dari KPK, sektor keuangan negara yang terkait APBN/APBD, dan perbankan menempati urutan terbanyak kedua yang ditangani lembaga antirasuah dengan 31 kasus. KPK juga menangani kasus korupsi dari sektor infrastruktur sebanyak 23 kasus. Selanjutnya, sebanyak 18 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berasal dari sektor kesehatan dan sosial. 

Ada pula sektor pangan, kehutanan, dan perikanan dengan kasus tindak pidana korupsi sebanyak 15 kasus. Sektor sumber daya alam (SDA) dan energi serta sektor penerimaan negara terkait pajak serta bea cukai masing-masing memiliki kasus tindak pidana korupsi sebanyak 13 kasus dan 8 kasus. Lalu, ada 14 kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari sektor lainnya. Sepanjang 2023, tindak pidana korupsi paling banyak ditemukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, 53 kasus. Kemudian, di kementerian/lembaga 52 kasus, BUMN/BUMD 34 kasus, dan pemerintah provinsi 22 kasus.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/5), Gazalba disebut melakukan pencucian uang dari hasil korupsi untuk membelanjakan sejumlah aset, membayar pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan menukarkan mata uang asing. JPU menyebut pencucian uang yang dilakukan Gazalba berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa gratifi kasi yang diterima selama 2020–2022. Berdasarkan perhitungan Bisnis, nilai uang hasil korupsi yang dijadikan pencucian uang oleh Gazalba mencapai lebih dari Rp23 miliar.

Pasar saham akan dibanjiri dana dari aksi pembelian kembali ( buyback ) saham emiten. Buyback ini dilakukan di tengah kondisi pasar saham yang memang cenderung sideways. Sejumlah emiten yang akan menggelar aksi korporasi ini merupakan emiten berkapitalisasi pasar besar ( big caps ) yang harga sahamnya sedang jeblok. Berdasarkan hitungan KONTAN, sejumlah emiten menyiapkan sekitar Rp 9,5 triliun atau nyaris Rp 10 triliun untuk membiayai buyback saham. Salah satu emiten yang akan melakoni buyback adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), yang menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk buyback. BBRI telah mendapatkan restu dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 13 Maret 2023, dan akan berlangsung 18 bulan sejak persetujuan diperoleh dari pemegang saham. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, Sunarso mengatakan pihaknya melakukan buyback untuk memberikan sinyal bahwa kondisi BBRI jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang dipersepsikan pasar. 

Menyusul harga saham BBRI yang mengalami koreksi signifikan pasca publikasi laporan keuangan kuartal I-2024. Dari sisi pergerakan harga saham secara bulanan maupun Year to Date (YtD), saham-saham emiten di atas punya kinerja yang beragam. Ada yang bergerak naik, tapi ada juga yang sedang melandai, seperti BBRI yang dalam sebulan terakhir melemah hingga 24,6% atau mengakumulasi penurunan 17,03% secara YtD. Investment Consultant Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengamati tren harga saham yang sedang melandai sering menjadi momentum bagi emiten untuk menggelar buyback. Terutama bagi emiten yang memiliki posisi kas yang kuat di samping untuk keperluan ekspansi. Aksi ini sekaligus untuk menarik kepercayaan pelaku pasar, menjadi sinyal dari manajemen bahwa emiten punya fundamental keuangan dan prospek kinerja yang apik. 

Di sisi yang lain, Reza melihat ramainya aksi buyback tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap pasar saham secara umum. Sekalipun banyak emiten big caps yang akan menggelar buyback, tapi aksi ini dilakukan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Pengamat Pasar Modal & Founder WH-Project William Hartanto sepakat, aksi buyback tidak akan memberi dampak signifikan terhadap kondisi pasar saham. Buyback lebih memberikan dorongan positif untuk saham tersebut, karena berpotensi menahan laju penurunan atau mendorong kenaikan harga saham saat tren sedang menguat. Di sisi lain, Analis Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mencermati rencana buyback BBRI akan memberikan dampak positif, baik itu kepada harga saham maupun kepada permintaan ke depan. Nafan yakin, kondisi penurunan harga saham BBRI ini hanya bersifat sementara. 

Ia mengingatkan, prospek fundamental emiten perbankan besar cukup menjanjikan, terutama dengan melihat kinerja perbankan. Adapun pada kuartal I-2024, BBRI telah menyalurkan kredit sebanyak Rp 1.308,6 triliun, atau tumbuh 10,89% yoy. Untuk investasi jangka panjang, Nafan menargetkan harga saham BBRI bisa mencapai kisaran Rp 7.350 per lembar. Target investasi jangka panjang darinya adalah di atas satu tahun. Equity Analyst OCBC Sekuritas Budi Rustanto dan Farrell Nathanael juga merekomendasikan membeli saham BBRI, dengan target harga di kisaran Rp 6.000 per lembar, dengan asumsi Return on Equity (ROE) sebesar 18,4% dan cost of equity sebesar 10,7%. Hanya, Budi dan Farrell mengingatkan, tetap ada risiko investasi di saham BBRI, yaitu terkait pertumbuhan kredit yang tak setinggi dari perkiraan dan juga kondisi Net Interest Margin (NIM) dari BBRI).

Di tengah gejolak pasar global, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih bisa bertumbuh, meski terbatas. Sejumlah lembaga meramal perekonomian Indonesia di kuartal I-2024 tumbuh tipis di atas 5% secara tahunan atau year-on-year (yoy). Sembilan lembaga memproyeksikan ekonomi Indonesia di kuartal I-2024 berada di rentang 4,9% hingga 5,17%. Adapun mediannya di level 5,06%. Angka tersebut di bawah estimasi pemerintah yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 di level 5,17%. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai 5,17% pada kuartal I-2024. "Kinerja konsumsi yang baik, kegiatan manufaktur positif, capital cukup baik," kata dia, Jumat (3/5) pekan lalu. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,15% (yoy) pada kuartal I 2024. 

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai kondisi perekonomian domestik dipenuhi berbagai peristiwa selama tiga bulan pertama 2024. Ia menyebutkan penyelenggaraan pemilu dibarengi adanya beberapa periode libur panjang berpotensi mendorong konsumsi secara umum. Momentum Ramadan juga dapat memantik pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, realisasi investasi yang jauh melampaui target mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. "Kami memproyeksikan PDB tumbuh 5,15% yoy di kuartal I 2024. Untuk sepanjang 2024, kisaran proyeksi 5,0%-5,1%," kata Riefky, Minggu (5/5). Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro juga melihat, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun ini sebagian besar didorong konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang lebih tinggi selama pemilu. 

Bank Mandiri memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2024 sebesar 5,06%, atau lebih rendah dari prediksi pemerintah di level 5,17%. Proyeksi Bank Mandiri masih di atas realisasi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023 yang sebesar 5,04% (yoy). Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita juga melihat, beberapa faktor pendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi di masa Ramadan dan Lebaran, meskipun dorongan itu tidak terlalu besar karena sebagian tertahan kenaikan sejumlah barang kebutuhan pokok dan pelemahan kurs rupiah. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menaksir pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar 4,9% sampai 5% pada kuartal I 2024. Hal tersebut juga dipicu oleh momentum Ramadan Idulfitri yang turut mendorong konsumsi rumah tangga secara musiman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di sela-sela acara Pertemuan Tahunan Asian Development Bank ke-57 di Tbilisi, Georgia. Sri Mulyani menyampaikan, pertemuan tersebut membahas kerja sama Indonesia dengan ADB terutama di bidang energy transition mechanism. Adapun pembahasan tersebut sebagai komitmen serius Indonesia dalam transisi energi. "Kami membahas update perkembangan energy transition mechanism (ETM). ADB memberikan dukungan penuh, salah satunya penghentian secara bertahap PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 Megawatt ," kata Sri Mulyani, Minggu (5/5). 

Pada kesempatan itu, Masatsugu juga menyampaikan perhatiannya pada Koalisi Menteri-Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (CFMCA). Menurut dia, hal ini adalah inisiatif yang sangat menarik dan banyak didukung oleh sejumlah negara maju. Selain itu, Sri Mulyani membahas gejolak perekonomian global yang sangat dinamis. Kendati sejumlah aspek ekonomi Indonesia relatif sehat, menurut dia, pemerintah perlu mengantisipasi dengan kebijakan yang proaktif untuk mengatasi tekanan-tekanan makro.