Masih ada waktu bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) untuk memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 6 miliar di akhir Desember 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengingatkan agar pemilik BPR/BPRS untuk meningkatkan permodalan banknya. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, ketentuan modal  inti tercantum pada peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyediaan Modal Inti Minimum BPR/BPRS, tujuan konsolidasi dalam rangka memperkuat peran BPR/BPRS dalam pembiayaan UMKM dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. "Pada posisi 31 Maret 2024, BPR/BPRS yang sudah penuhi modal inti ada 1.213 BPR/BPRS, jadi hanya sekitar 5% yang belum penuhi modal Rp 6 miliar," ungkap  Mahendra. (Yetede)

Keberhasilan dalam menjaga ketahanan  dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, membuat Indonesia memiliki potensi besar pada pengembangan industri kendaran listrik atau electric vehicle. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menerangkan, Indonesia memiliki modal pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik yang baik ditengah kompleksitas lingkungan perekonomian global. Indonesia juga berhasil melangsungkan pemilihan umum dan melakukan proses transisi pemerintahan yang berkesinambungan tanpa gejolak berarti. "Kondisi ini merupakan momentum yang tepat bagi perusahaan EV untuk mengembangkan bisnis mereka di Indonesia," kata dia. Berdasarkan penilaian Blooberg NEF, Indonesia berada di peringkat 22 dari 30 negara yang dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi pada ekosistem rantai pasok baterai listrik. Penilaian tersebut berdasarkan beberapa aspek, antara lain industri, inovasi dan infrastruktur. (Yetede)

Sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat penting dilakukan, karena berkaitan langsung dengan kosumen. Maka dari iru, kebijakan sertifikasi halal yang harus dipenuhi paling lambat Oktober 2024 wajib dilaksanakan dan tidak boleh ditunda. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menjelaskan, konsumen tentu harus mendapatkan kualitas yang bagus saat membeli sesuatu, mulai dari kebersihan, kelayakan, hingga halal atau tidaknya  barang yang mereka beli tersebut. Dia menambahkan, sampai kapan pun sebenarnya  Indonesia tidak akan pernah siap dengan berbagai aturan, termasuk soal sertifikat halal. Tapi tidak siap bukan berarti tidak bisa. "Kalau enggak siap-siap, kapan siapnya? Ya, nanti setahun lagi, sepuluh tahun lagi, saratus tahun lagi juga enggak akan siap gitu. Ya, harus kita latih," kata Mendag. (Yetede)

Pengembangan Stasiun Tanah Abang yang dilakukan pemerintah merupakan impian besar yang harus segera terwujud. Sebagai stasiun sentral sekaligus pusat hub yang menyambungkan wilayah Jabodetabek dan sekitarnya, pengembangan stasiun ini bisa menciptakan potensi ekonomi baru yang lebih besar. Pakar infrastruktur perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan, pengembangan Stasiun Tanah Abang merupakan rencana lama yang ditunggu-tunggu namun baru terealisasi sekarang. Menurut dia, kondisi Stasiun Tanah Abang sudah tidak dapat menampung jumlah penumpang yang ada. "Ini skenario yang sudah lama sebenarnya. Hanya saja kita baru melihat berjalan sekarang karena memang butuh keterpaduan, terutama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Yayat kepada Investor Daily. Yayat menjelaskan, dari seluruh stasiun kereta commuter yang ada, stasiun  terpadat ada di stasiun Tanah Abang. Peran stasiun ini tidak hanya sebagai pusat hub, namun juga wilayahnya yang terkenal sebagai pasar terbesar regional menjadikan stasiun ini ramai dari berbagai kawasan dari Bogor, Cikarang hingga Serang melalui Rangkasbitung. (Yetede)

Total nilai pasar permainan pada perangkat elektronik  dan komputer (gim) Tanah Air diproyeksikan berpotensi mencapai US$ 5,5 miliar pada 2029 dari tahun 2024 masih US$ 3,7 miliar. Pasar gim punya tingkat pertumbuhan tahunan (compound annual growth rate/CAGR) 8,45% pada rentang lima tahun ke depan (2024-2029). Pertumbuhan terutama ditopang oleh tren terus meningkatnya minat pada kaum muda  yang suka bermain gim dan produk yang makin variatif. Statista, lembaga riset dan pemeringkat berbagai sektor industri, menyampaikan, pasar gim di indonesia terus berkembang dan mengalami lonjakan popularitas karena terutama ditopang oleh pertumbuhan gim yang dimainkan di perangkat seluler/mobile (smartphone, tablet, dan laptop) serta makin banyaknya pengembang lokal yang mencipatkan gim inovatif yang relevan dengan budaya dan kebutuhan gamer lokal. (Yetede)

Sejumlah kalangan  memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2024 akan mencapai 5,17%. Hal ini tidak terlepas dari terjadinya pergeseran bulan Ramadan, periode peningkatan permintaan secara musiman, dari kuartal kedua pada tahun sebelumnya ke kuartal pertama pada tahun ini. Kepala Ekonomi Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pergeseran tersebut memberikan efek low base, yang berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada saat yang sama peningkatan pengeluaran  yang terkait  dengan Pemilihan Presiden 2024 semakin mendorong pengeluaran pemerintah dan lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga, termasuk kegiatan kampanye politik. "Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2024 diperkirakan akan berkisar 5,17% secara year on year (year) pada kuartal sebelumnya," kata Josua. (Yetede)

PT Intiland Development Tbk (Intiland)  membukukan peningkatan pendapatan usaha dari segmen perumahan sebesar 30% pada triwulan 1/2024 dibandingkan periode sama 2023 dari Rp126,55 miliar menjadi Rp164,33 miliar. "Pendapatan usaha dari segmen perumahan meningkat  lebih disebabkan adanya pengakuan penjualan dari rumah tapak. Kontribusi terbesar berasal dari pengakuan penjualan unit-unit rumah di proyek Graha Natural di Surabaya, Talaga Bestari di Tangerang, dan Sirenia Hils di Jakarta," ujar Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk kepada Investor Daily.  Dia menambahkan, pihaknya optimistis kinerja usaha akan tumbuh lebih baik hingga akhir 2024. (Yetede)

Aktivitas pertambangan timah di Bangka Belitung mulai menggeliat. Hal ini terlihat dari peningkatan volume ekspor dalam dua bulan terakhir. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, peningkatan ekspor timah mulai terjadi pada Maret 2024 dengan nilai US$ 86,77 juta. Pada periode Januari-Februari 2024 tidak  tercatat adanya pengiriman timah ke luar negeri. "Pada Maret tahun ini ekspor timah kembali ada ke lima negara  tujuan, dimana dua bulan sebelumnya tidak ada ekspor komoditas tersebut," kata Kepala BPS Provinsi Kepulauan Babel Toto Haryanto Silitonga. Toto menuturkan, secara kumulatif terjadi kontraksi pertumbuhan ekspor bila dibandingkan  periode yang sama tahun lalu. Pada periode Januari-Maret 2023 nilai ekspor timah sudah mulai melonjak ke level US$ 100. (Yetede)

DEWAN dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tetap digelar pada 14 Mei 2024, meski Ghufron tidak hadir. Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, menyatakan jadwal sidang etik tidak akan mundur lagi. Sidang etik Ghufron semestinya digelar pada Kamis, 2 Mei 2024. Tapi Wakil Ketua KPK itu enggan menghadiri panggilan.Nurul Ghufron diperiksa Dewas KPK karena diduga melakukan pelanggaran etik dengan mengurus proses mutasi kerabatnya yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Pertanian (Kementan). Dia mengurus proses mutasi ASN itu dengan menghubungi eks Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono.

Albertina Ho mengatakan, setelah Nurul Ghufron mangkir dari panggilan pertama sidang etik, Dewas KPK akan memanggilnya kembali untuk hadir dalam sidang kedua yang dijadwalkan pada 14 Mei 2024. “Sidang berikutnya tanggal 14 Mei 2024," kata Albertina kepada Tempo, Ahad, 5 Mei 2024. Albertina memastikan sidang etik Ghufron tak akan ditunda lagi. Dewas akan tetap melakukan sidang meski tanpa kehadiran Ghufron atau secara in absentia. "Ya," ujarnya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, mengatakan Dewas KPK memang tetap bisa melanjutkan sidang etik terhadap Nurul Ghufron apabila dalam panggilan kedua nanti mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu tetap mangkir. “Diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Perdewas KPK Nomor 3 Tahun 2021,” kata Kurnia. Aturan yang sama ditemukan pada Pasal 11 ayat 4 Peraturan Dewas KPK Nomor 4 Tahun 2021. (Yetede)