Hampir 1 tahun, Indonesia mengakhiri situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Kendati berbagai indikator ekonomi menunjukkan capaian positif melalui berbagai program yang telah digulirkan, sejumlah sektor usaha dinilai belum cukup stabil. Fathan Subchi, Wakil Ketua Komisi XI DPR khawatir ketika konflik Iran-Israel meledak pertengahan April lalu. Situasi yang dinilainya bisa mengganggu target pemerintah untuk memutar perekonomian lebih cepat lagi. Apalagi, baru tahun lalu, Indonesia lepas dari situasi Covid-19 seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 4 Agustus 2023. 

Keputusan itu diikuti dengan berakhirnya pengalokasian anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program restrukturisasi kredit di perbankan. Khusus program restrukturisasi kredit perbankan, berakhir secara keseluruhan pada Maret 2024 setelah sempat mengalami perpanjangan secara terbatas pada tahun lalu. Konflik Iran-Israel dinilai membuat situasi ekonomi global berpotensi melemah. Hal yang mesti diantisipasi pemerintah. “Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September [ketegangan tidak berakhir], kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan,” kata Fathan. 

Sebagai anggota pimpinan di Komisi XI yang bermitra dengan kementerian di bidang ekonomi, dia tahu betul postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan berbagai risiko yang memengaruhi ke depan. Saat APBN 2024 disusun, kala itu pemerintah belum mengukur adanya konflik Iran-Israel yang disebut-sebut bakal lebih panas ketimbang konflik antara Rusia-Ukraina. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan program keringanan bagi debitur perbankan melalui restrukturisasi kredit. Sampai dengan Maret 2024, outstandingkredit restrukturisasi mencapai Rp228,03 triliun, sudah turun drastis dibandingkan situasi pada saat Covid-19 yang sempat menyentuh kisaran Rp900 triliun. Wakil Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa risiko eksternal masih jadi tantangan utama perbankan sepanjang tahun berjalan, terutama akibat ketidakpastian kondisi geopolitik dan kebijakan The Fed. 

Sementara itu, di tengah kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang dihiasi fenomena lonjakan infl asi, penurunan Fed Fund Rate diproyeksi tertunda sampai akhir tahun, setelah sebelumnya dipercaya akan mulai turun pada kuartal III/2024. Selain itu, Tiko—panggilan akrab Kartika Wirjoatmodjo— mengingatkan risiko dalam negeri patut jadi perhatian, kendati dirinya optimistis perbankan bisa mengambil peluang atas masih kuatnya proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional. Mengutip data OJK, pada 2 bulan pertama tahun ini terjadi kenaikkan rasio kredit bermasalah dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu. Pada Januari dan Februari 2024, NPL bank sebesar 2,35%, padahal pada akhir 2023 tercatat 2,19%. 

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Bank Pemerintah dan Syariah OJK Defri Andri, kenaikan NPL di perbankan masih dalam situasi yang dapat dikendalikan. Sementara itu, dari perspektif Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin, berakhirnya program restrukturisasi dan relaksasi lainnya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, menjadi bom waktu bagi industri perbankan di Tanah Air karena industri bank dihadapkan dengan masalah serius lain, yaitu konflik geopolitik. Di sisi lain, pemerintah perlu melakukan intervensi serupa program PEN apabila kondisi saat ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, meluas, serta menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan sektor-sektor industri yang dibiayai oleh bank.