Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (6/5), telah melansir pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 mencapai 5,11% (year-on-year/YoY), tertinggi dalam tiga kuartal terakhir. Sekilas, angka itu cukup menggembirakan lantaran produk domestik bruto (PDB) mampu melaju sesuai proyeksi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, beberapa mesin utama pendorong ekonomi berkinerja cukup ciamik sepanjang kuartal I/2024. Konsumsi pemerintah misalnya yang melesat hingga 19,9% (YoY), tertinggi sejak 2006. Pun dengan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga non profi t yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, data ekonomi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor yang tidak berulang secara tahunan, salah satunya belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meski ada kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), juga terdorong dengan optimalisasi investasi pemerintah. Di sisi lain, jumlah pengangguran pada periode tersebut tercatat masih cukup tinggi. Per Februari 2024 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,2 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 6,93 juta orang. Efek dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, membuat pemangku kebijakan masih mempertahankan belanja guna penebalan daya beli meski Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berakhir. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, mengatakan data ketenagakerjaan dan pertumbuhan mesin PDB yang tidak sejalan mencerminkan adanya kendala dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, menambahkan Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsif, adaptif, dan prudent terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menanggapi dinamika ekonomi Indonesia terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang Indonesia belum berhasil lepas dari efek pandemi Covid-19 terutama dalam komponen konsumsi. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024 kemarin, tak menampik bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diberangus. Menurutnya, dampak runtutan akibat pandemi Covid-19 masih terasa sampai sekarang. Hal ini menyebabkan beberapa negara masuk ke tahap resesi. Misalnya, seperti Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam mengelola belanja yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Wanti-wanti Presiden bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa gejolak geopolitik yang melahirkan ketidakpastian cukup terasa ditandai dengan volatilitas harga minyak, kenaikan infl asi, suku bunga tinggi, gangguan perdagangan global, hingga pelemahan mata uang.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Bank Mandiri) berhasil menyalurkan kredit senilai Rp1.435 triliun pada Kuartal I/2024 atau tumbuh 19,1% secara tahunan (year-on-year/YoY). Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit industri, capaian ini berhasil melampaui pertumbuhan industri secara tahunan yang mencapai 12,4% pada akhir Maret 2024. Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pertumbuhan kredit ini mencerminkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang solid dan tangguh. “Melalui pencapaian fungsi intermediasi ini, Bank Mandiri memperkuat peranannya sebagai agen pembangunan yang berupaya berkontribusi maksimal terhadap perekonomian Indonesia,” katanya. 

Pertumbuhan kredit yang mampu tumbuh double digit tersebar merata di semua segmen, kredit segmen wholesale tumbuh 25,2% YoY menjadi Rp751 triliun, dan kredit ritel naik 10,9% YoY menjadi Rp363 triliun. Kualitas aset Bank Mandiri juga unggul dibandingkan lima bank besar lainnya, dengan rasio non performing loan (NPL) Gross yang berhasil dipertahankan pada level 1,02% per Maret 2024, turun 68 basis poin dari tahun sebelumnya. Selain itu, Bank Mandiri juga sangat prudent dalam pencadangan kredit dengan coverage ratio bank only mencapai 368%. Sejalan dengan strategi bisnis yang konsisten dan optimalisasi kanal digital, Bank Mandiri juga berhasil mencatat laba bersih konsolidasi sebesar Rp12,7 triliun di kuartal I 2024, naik 1,13% YoY. 

Aplikasi Super App Livin’ by Mandiri tercatat telah mengelola 846 juta transaksi pada kuartal I/2024, meningkat 41,7% YoY, dengan pengguna mencapai 24,4 juta, naik 40% YoY. Nilai transaksi Livin’ by Mandiri pada kuartal I 2024 mencapai Rp921 triliun, tumbuh 27,4% YoY. Livin’ dan Kopra by Mandiri juga berkontribusi pada pertumbuhan dana pihak ketiga, khususnya dana murah. Selain kinerja keuangan yang positif, Bank Mandiri juga berkomitmen pada prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Portofolio hijau Bank Mandiri telah tumbuh 19,3% YoY menjadi Rp130 triliun, dan total portofolio sosial mencapai Rp134 triliun, meningkat 9% YoY. Bank Mandiri berkomitmen pada keberlanjutan melalui tiga pilar, yakni Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking. Bank ini menargetkan Net Zero Emissions in Operations by 2030 dan memimpin transisi Indonesia ke ekonomi karbon rendah untuk mencapai SDG’s.

Setelah melampaui ekspektasi dengan me nyabet pertumbuhan ekonomi 5,11% pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia terindikasi akan berjalan gontai dan berada di persimpangan. Penurunan konsumsi seusai gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diproyeksi menjadi tan tangan yang harus segera diantisipasi. Jika penurunan konsumsi menjadi nyata, hal tersebut bisa menjadi realitas pahit yang bakal dihadapi bangsa ini. Soliditas laju produk domestik bruto (PDB) yang selama ini terjaga bisa terjerembap ke titik nadir jika tak ada resep mujarab untuk mengatasinya pada sisa tahun 2024. 

Kita bisa melihat bahwa peran konsumsi selama Pilpres 2024 tak dapat disepelekan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari unsur politis, faktor pemilu secara nyata menjadi arena terbuka dalam penggelontoran bantuan sosial (bansos) besar-besaran. Total anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai sekitar Rp496 triliun. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya Rp439,1 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan Rp400.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan target menjaga inflasi di bawah 5% . Kita dapat melihat efek dari gelontoran masif bantalan sosial ini dengan kado realisasi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pemerintah pada kuartal I/2024. Dari sisi domestik, negeri ini terlilit oleh tingginya suku bunga acuan, stagnasi perdagangan, dan pelemahan rupiah, yang bisa membuyarkan peningkatan investasi serta menghambat ekspansi usaha. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Sudah pasti bahwa konsumsi, investasi, dan ekspor akan menghadapi ujian berat akibat inflasi barang impor lantaran depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, bahkan risiko penurunan harga komoditas. 

Jika sektor usaha melemah, naiknya pengangguran menjadi faktor pemberat ekonomi yang tak terhindarkan. Dalam situasi penting ini, kebijakan moneter harus ditata ulang, seperti mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan untuk memudahkan pembiayaan dan memacu investasi. Pada saat yang sama, otoritas harus kreatif mencari cara agar hal tersebut tetap tak membahayakan inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, bantalan sosial seperti bansos perlu kembali dikucurkan agar konsumsi yang mendorong pergerakan sektor riil tetap terlihat nyata. Dari sisi fiskal, stimulus yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor kritikal serta memperkuat infrastruktur dan kemampuan produksi domestik menjadi kunci.

Ki Hajar Dewantoro lahir pada 2 Mei 1889 de ngan nama R.M. Suwardi Suryaningrat dari keluarga bangsawan Jawa dan bahkan adalah cucu dari Sultan Pakualam III. Tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebagai pengakuan atas jasa beliau Menjelang pelantikan Presiden RI 2024—2029 adalah momentum memperbaiki pendidikan Indonesia. Bonus demografi harus bisa mentransformasikan generasi muda menjadi kekuatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita gagal menelurkan program prioritas pendidikan di masa kepemimpinan yang baru ini, Indonesia terjebak pada pendapatan menengah dan akan sulit mencapai Target Indonesia Emas 2045. 

Setelah era bonus demografi maka Indonesia akan berhadapan dengan beban demografi (demographic burden) di saat populasi menua dan proporsi penduduk lanjut usia menjadi makin besar dengan berbagai tantangannya. Satu dari beberapa prioritas program yang dikampanyekan oleh Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih 2024—2029 adalah “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil Kajian World Food Program (WFP) yang diterbitkan dalam laporan The State of School Feeding Worldwide 2023 menemukan bahwa program makan di sekolah pada tahun 2022 di selenggarakan di 76 negara untuk 418 juta siswa. 

Program ini mampu menciptakan 4 juta pekerjaan dengan rasio 1.377 lapangan kerja untuk setiap 100 ribu siswa yang menerima makanan. Kajian tersebut juga menemukan bahwa 41% siswa sekolah dasar hari ini mendapatkan makanan gratis atau bersubsidi di sekolah. Pendekatan pilot project, salah satunya yang sudah dilakukan oleh Indonesia Food Security Review di Sukabumi atau UNICEF Indonesia di Papua perlu di kaji oleh tim inti pemerintah berikut karena mensinkronkan kemampuan fiskal negara, rantai distribusi dan penyelenggaraannya serta kaitannya dengan peningkatan hasil belajar siswa. Kajian Indef (2023) menunjukkan hanya butuh Rp9 triliun untuk memastikan setiap sekolah memiliki toilet yang layak dan Rp4 triliun untuk pembiayaan PAUD yang dikelola negara dan sebenarnya tidak perlu ada anggaran tambahan untuk memastikan setiap remaja putri lulus SMA. 

Kajian juga merekomendasikan menignkatkan anggaran pencegahan kekerasan dan perkawinan anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Return of investment dari pengeluaran dapat mencapai 13% per anak per tahun untuk PAUD menurut pemenang Nobel, Profesor James Heckman dari University of Chicago. Sedangkan untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk sanitasi dan air bersih, keuntungan dalam berbagai bentuk dapat mencapai 4 dolar Amerika Serikat. Program makan siang gratis di sekolah, yang diperkirakan memakan ratusan triliun rupiah, perlu dilengkapi dengan belanja lainnya di bidang sanitasi sekolah, pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka kematian ibu dan anak untuk mewujudkan perjuangan Ki Hajar Dewantoro.

Kinerja sejumlah bank digital pada kuartal I/2024 menjadi modal bagi bank penantang itu untuk menyiapkan strategi menghalau aral sepanjang tahun ini. Berdasarkan data yang diolah Bisnis, pertumbuhan laba bersih pada kuartal I/2024 dipimpin oleh PT Bank Digital BCA yang tumbuh signifi kan dari nominal jutaan ke miliaran. Kemudian, terdapat PT Bank Jago Tbk. (ARTO) yang membukukan pertumbuhan 24,01% secara tahunan (year-on-year/YoY). Kemudian, PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) dengan pertumbuhan 23,19% YoY. 

Kontras terlihat pada Superbank, bank digital besutan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. (EMTK) yang membukukan pertumbuhan rugi bersih pada periode yang sama. Pengamat Perbankan dan Praktisi Sistem Pembayaran Arianto Muditomo menuturkan realisasi kinerja pada tiga bulan pertama tahun ini sejalan dengan momen perbaikan kinerja bank digital. Perbaikan kinerja ini berasal dari kesadaran masyarakat terhadap layanan bank digital. 

Sebagai contoh, dia menyebut kolaborasi ARTO dengan GoTo Group dan PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) yang bersinergi dengan BRI Grup. Begitu juga dengan BBHI dengan gurita bisnis milik Chairul Tanjung dan BCA Digital dengan Grup BCA. Dihubungi terpisah, Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan kinerja moncerbank digital terdorong oleh suku bunga tinggi. “Lalu kalau ditanya mengapa masih ada bank digital yang membukukan bank kerugian, ya itu biasanya beban operasional masih tinggi, karena ada peningkatan transformasi digital,” katanya. 

Dari kalangan perbankan, Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung optimistis bahwa strategi kolaborasi dengan berbagai mitra, seperti ekosistem dan platform digital, perusahaan pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya bisa menghalau aral pada sisa tahun. Dia mengakui bisnis perbankan pada tahun ini harus menghadapi tantangan dari ketidakpastian. Tak mau kalah, Direktur Utama Allo Bank Indonesia Indra Utoyo mengtakan perusahaan mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah iklim suku bunga tinggi melalui produk dan jasa berbasis digital, dalam menghasilkan dan menumbuhkan laba. 

Kendati belum menyampaikan laporan kinerja kuartal I/2024, Presiden Direktur SeaBank Indonesia Sasmaya Tuhuleley memupuk pencadangan yang besar untuk mengantisipasi sederet risiko pada tahun ini. Oleh karena itu, perusahaan merilis fitur pinjaman langsung bagi seluruh nasabah pada pengujung tahun ini. Fitur tersebut nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua nasabah Seabank di aplikasi. Terdapat pilihan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi tanpa melalui pihak ketiga. Dalam menyediakan layanan tersebut, Seabank pun menawarkan bunga cicilan rendah. Sebagai gambaran, selama ini, Seabank menyalurkan 90% kredit melalui ekosistem Shopee. Terdapat sejumlah layanan kredit di Shopee yang mana Seabank menjadi lender, seperti SPayLater, SPinjam, atau cashloan untuk merchant.

Pemerintah memastikan bakal terus berupaya menjaga daya saing industri dalam negeri dengan memberikan harga gas khusus, meski pasokan komoditas tersebut kerap tersendat akibat penurunan produksi alamiah di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan bahwa pemerintah bakal melanjutkan program harga gas bumi tertentu atau HGBT pada tahun depan, sembari membangun dan memperkuat infrastruktur gas bumi di Tanah Air. Menurutnya, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap daya saing industri nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pelaku usaha. Hal itu menjadi alasan bagi pemerintah untuk kembali memberikan insentif harga gas khusus untuk beberapa sektor industri seperti tahun ini.

Program HGBT belakangan memanas karena PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) harus mengatur pasokan gas untuk industri, karena penurunan produksi di sejumlah lapangan minyak dan gas bumi atau migas. Perusahaan kemudian meminta tambahan alokasi gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) untuk menambal kekurangan pasokan tersebut. Hanya saja, gas yang berasal dari LNG memiliki nilai jual yang lebih mahal, karena harganya mengikuti harga di pasar global dan membutuhkan proses regasifikasi untuk bisa dialirkan melalui pipa.

Persoalan mengenai pasokan gas bumi tersebut kemudian mendapatkan keluhan dari sejumlah pelaku industri, termasuk Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mengaku produksi anggotanya mulai terancam akibat gangguan tersebut. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengkhawatirkan gangguan pasokan gas bumi bakal berdampak kepada gangguan iklim investasi di Indonesia. Musababnya, Asaki telah menerima keluhan dari salah satu produsen sanitary ware terbesar di dunia yang telah membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama menerangkan, keputusan itu diambil untuk menjaga reliabilitas dan keselamatan jaringan gas yang berisiko tinggi. Di sisi lain, SKK Migas telah menyepakati penambahan dua kargo LNG untuk PGAS untuk tahun ini. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro mengatakan, tambahan dua kargo LNG tersebut rencananya berasal dari Tangguh Train 3.

Pemerintah terus memberikan kabar menggembirakan terkait dengan operasional PT Freeport Indonesia di Tanah Air. Setelah memberikan sinyal bakal mendorong perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga, kini pemerintah kembali memastikan akan mengabulkan perpanjangan izin perusahaan hingga 2061. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia hingga 2061, meski revisi Peraturan Pemerintah No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara belum rampung. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengamini bahwa pemerintah kemungkinan besar bakal mengakomodasi percepatan permohonan perpanjangan kontrak Freeport Indonesia. Dalam kesempatan itu, Arifin juga membeberkan bahwa revisi Peraturan Pemerintah No. 96/2021 sudah sampai pembahasan di Sekretariat Negara. 

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mendorong dikeluarkannya perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga yang saat ini hanya berlaku hingga 31 Mei 2024. “Yang penting kami akan commit dengan target commercial operation date [COD] dulu, setelah COD nanti kami akan minta assesment dari Kementerian ESDM untuk berikan license kapan boleh mulai ekspor,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo beberapa waktu lalu. 

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sempat mengatakan bahwa perpanjangan izin Freeport Indonesia bakal disertai dengan penambahan porsi kepemilikan pemerintah di perusahaan tersebut menjadi 61%. Sejak menjadi bagian dari MIND ID, kata Bahlil, Freeport Indonesia telah memberikan kontribusi signifi kan. Misalnya saja kontribusinya terhadap laba konsolidasi tahun berjalan MIND ID sepanjang 2023 yang mencapai Rp27,52 triliun. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian MIND ID 2023, laba tersebut naik 22,36% dibandingkan dengan capaian 2022 yang hanya mencapai Rp22,49 triliun.

Naiknya laba MIND ID tersebut ditopang oleh kontribusi bagian laba neto dari Freeport Indonesia yang mencapai Rp24,69 triliun. Bagian laba dari Freeport Indonesia pada 2023 itu melesat 172,52% dibandingkan dengan realisasi pada 2022 yang sebesar Rp9,06 triliun. Pendapatan terbesar perseroan dikontribusikan dari komoditas batu bara yang mencapai Rp41,52 triliun atau turun 14,13% dibandingkan dengan realisasi pada 2022 yang mencapai Rp48,35 triliun. Kontribusi pendapatan terbesar kedua berasal dari komoditas emas yang mencapai Rp26,12 triliun atau turun 17,39% dibandingkan dengan Rp31,62 triliun pada 2022. Selanjutnya, kontribusi terbesar berasal ketiga berasal dari aluminium yang senilai Rp9,29 triliun, turun dari sebelumnya Rp13,15 triliun pada 2022.

Presiden Joko Widodo tidak mengendurkan target pembangunan infrastrukturnya pada tahun ini, meski bakal digantikan oleh Prabowo Subianto pada akhir Oktober tahun ini. Penyelesaian 60 proyek bendungan di seluruh Tanah Air pada tahun ini tetap menjadi ‘bidikan’ Kepala Negara. Sebanyak 42 bendungan di berbagai daerah yang telah diselesaikan dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang tidak membuat presiden puas. 

Tahun ini, capaian tersebut diupayakan bakal digenapi dengan rampungnya puluhan proyek bendungan yang terus dipercepat pengerjaannya. Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga memapar capaian pemerintahan yang dipimpinnya di sektor pengembangan infrastruktur, yakni pembangunan 2.049 kilometer tol, 5.833 kilometer jalan nasional, 25 pelabuhan, dan 25 bandara di seluruh Tanah Air. 

“Bappeda mestinya melihat akan disambung ke mana. Ini poros utamanya, sambungkan ke wilayah pariwisata, perkebunan, pertanian yang produktif, atau sentra kerajinan. Itu yang seharusnya dikerjakan daerah. Kalau tidak sanggup, sampaikan ke pusat,” ujarnya. Dalam kesempatan terpisah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui sedang mempercepat penyelesaian pembangunan 28 proyek bendungan di seluruh Tanah Air pada tahun ini untuk mewujudkan ketahanan air Indonesia.

Pemerintah diminta mempertimbangkan ulang rencana penyesuaian tarif kereta rel listrik Jabodetabek sebelum PT Kereta Commuter Indonesia memenuhi standar pelayanan minimum angkutan orang dengan kereta api. Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Suryadi Jaya Purnama mengatakan bahwa ada beberapa catatan terhadap rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Salah satu catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) sebagai operator KRL Jabodetabek adalah peningkatan kualitas pelayanan dengan ketentuan dalam Permenhub No 63/ 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api.

Suryadi juga menyoroti pembangunan berbagai sarana prasarana KRL yang masih belum optimal. Beberapa contohnya seperti revitalisasi stasiun Pondok Rajeg dan pembangunan stasiun baru di Sukaresmi Kota Bogor yang terkatung-katung. Padahal, hal itu sudah diamanatkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 55/2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Tahun 2018-2029. Selain itu, penyesuaian tarif tersebut juga jangan sampai membebani mayoritas dari penumpang KRL. Mengutip survei dari Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2021 menunjukkan bahwa sebanyak 56,06% penumpang KRL berpenghasilan kurang dari Rp4 juta per bulan, dan 43,94% berpenghasilan lebih dari Rp4 juta per bulan.

Suryadi menyebutkan tarif KRL tidak dapat langsung dinaikkan meski skema subsidi atau public service obligation (PSO) KRL Jabodetabek sebanyak Rp1,6 triliun pada 2023 dianggap tidak tepat sasaran. Sebelumnya, Direktur Operasi dan Pemasaran KAI Commuter Broer Rizal mengatakan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek memang telah direncanakan. KAI Commuter dan pihak terkait lain masih terus membahas rencana tersebut.

Sektor kawasan industri nasional berpotensi terus berkembang menyusul masuknya raksasa otomotif asal China yakni BYD dan produsen mobil listrik asal Vietnam VinFast mendirikan pabrik di Indonesia. Head of Industrial & Logistics Services Colliers Indonesia Rivan Munansa menuturkan bahwa kesempatan itu diproyeksi dapat berdampak positif pada sektor kawasan industri nasional ke depan. Data Bisnis mencatat BYD bakal membangun pabriknya di Kawasan Industri Subang Smartpolitan Jawa Barat dengan nilai investasi mencapai lebih dari US$1 miliar atau sekitar Rp16 triliun. Lebih besar lagi, VinFast juga sempat menyampaikan komitmennya untuk menyuntik investasi senilai US$1,2 miliar atau setara Rp19,20 triliun. 

Oleh karena itu, Rivan menekankan pemerintah tidak menyianyiakan kesempatan tersebut, salah satu caranya yakni lewat pemberian kemudahan pengurusan proses investasi. Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Sanny Iskandar juga menekankan bahwa komitmen BYD hingga VinFast masuk ke Indonesia bakal menyuburkan bisnis kawasan industri lokal ke depan. Secara umum, industri assembling atau perakitan kendaraan bermotor banyak memiliki rantai pasok yang luas. 

Dia memprediksi terdapat banyak industri pendukung lain yang bakal masuk ke Indonesia seiring dengan rencana pembangunan pabrik BYD dan VinFast di Indonesia. “Kalau BYD dan VinFast masuk, pasti vendor rantai pasoknya yang tier 1 dan tier 2 juga akan berdatangan, khususnya yang ada afi liasi langsung perusahaan China dan Vietnamnya itu.” Untuk menentukan letak atau lokasi dari industri di sebuah negara, dia menekankan perlunya insentif dan fasilitas yang mendukung termasuk kepastian hukum itu sangat dibutuhkan.