Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah merampungkan 25 proyek strategis nasional (PSN) di sektor transportasi dari total 35 PSN yang ditetapkan pemerintah Presiden Jokowi. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan dengan adanya pembangunan proyek infrastruktur PSN, diharapkan bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas dan layanan logistik, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru diberbagai daerah. "Hingga saat ini Kemenhub telah menyelesaikan sebanyak 25 PSN sektor transportasi," kata Budi Karya. Untk diketahui, dari total 35 PSN di sektor transportasi yang ditetapkan pemerintah Presiden Jokowi, 25 proyek telah selesai pembangunannya. Proyek tersebut meliput pembangunan bandara tujuh proyek, kereta api tujuh proyek, dan pelabuhan 11 proyek. "Sisanya 10 proyek PSN sektor transportasi saat ini dalam masa penyelesaian dengan proyek yang akan selesai di tahun 2024," jelas Budi. (Yetede)

Peningkatan daya saing digital yang konsisten diyakini menjadi kunci  guna mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air. Upaya peningkatannya dilakukan  dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan masuknya aktivitas  ekonomi ke ruang digital yang merata diseluruh wilayah  Indonesia. Sementara itu, Google memprediksi ekonomi digital nasional mencapai US$ 109 miliar tahun 2025 dan US$ 360 miliar pada 2030 dari pencapaian US$ 82 miliar tahun 2023. Sektor dan daya saing digital di Indonesia  terus mencatat peningkatan yang pesat. Terlepas dari pembangunan infrastruktur yang secara giat terus dicanangkan oleh pemerintah, para pemangku kepentingan juga turut berperan dalam menghadirkan program terkait literasi dalam ekonomi digital. Upaya-upaya tersebut dipercaya menjadi pondasi untuk mendorong peningkatan sektor digital di Indonesia. Dalam empat tahu  terakhir (2020-2023), East Ventures, perusahaan modal ventura (venture capital/VC) yang terbuka pada seluruh sektor  dan pelopor investasi startup di Indonesia, pun secara rutin memetakan daya saing digital di Indonesia yang dituangkan dalam laporan bertajuk East Ventures-Digital Competitivenes Index (EV-DCI). (Yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama IBM kembali membuka program pendaftaran inkubasi Startup Studia Indonesia (SSI). Kegiatan ini digelar bagi startup tahap awal yang tertarik untuk meningkatkan skala bisnis (Scale up) dan mengikuti pembinaan agar produk siap masuk ke pasar (product-product fit/PMF). Setelah sukses meluluskan 132 dari delapan batch sebelumnya, pada 2024 ini, proram SSI hadir dengan bendera  dan nama baru, yakni SSI X IBM, hasil kolaborasi dengan raksasa teknologi global IBM asal Amerika Serikat. Melalui program tersebut, tidak hanya bertujuan untuk membantu para founder strartup menjadi PMF, tetapi juga membuka peluang bagi startup untuk menjadi official build partner IBM dan mendapatkan eksposur  ke jajaran klien serta ekosistem IBM. Direktur Ekonomi Digital Kemenkominfo Boni Pujianto mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk selalu menghadirkan kurikulum pelatihan yang praktis, tepat guna dan sesuai kebutuhan para peserta startup. "Kolaborasi terbaru SSI dengan IBM diharapkan dapat membantu startup untuk mencapai PMF, menciptakan model finansial yang berkelanjutan, serta memiliki rencana yang solid dalam pencapaian profitabilitas," ungkap Boni. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) menegaskan struktur utang luar negeri (ULN)  Indonesia tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip  kehati-hatian. Adapun utang luar negeri pada kuartal I-2024 mencapai US$ 403,9 miliar atau menurun dari posisi kuartal IV-2023 yang mencapai US$ 408,5 miliar. Dengan perkembangan tersebut, utang luar negeri Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,02% secara year on year (yoy) pada kuartal sebelumnya. "ULN Indonesia pada kuartal I-2024 menurun. Penurunan posisi utang luar negeri sektor publik maupun swasta," tutur Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. Erwin mengungkapkan, struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermnin dari rasio ULN Indonesia terhadap PDB yang turun menjadi 29,3% dari 29,8% pada kuartal sebelumnya, serta didominasi oleh ULN  jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,8% dari total ULN. "Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, dengan meminimalisasi resiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian," ungkap Erwin. (Yetede)

Korea National Oil Corporation (KNOC) tertarik menyimpan carbon CO2 di Indonesia. Tepatnya di Cekungan Sunda dan Cekungan Asri yang terletak di bagian barat laut Jawa. Cekungan ini masuk dalam wilayah  Blok Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (ONWJ) yang memiliki potensi penyimpanan hingga 2 giga ton CO2. Cekungan Sunda-Asri merupakan bagian dari 15 proyek Carbon Capture Storage (CCS) yang tersebar dari Aceh hingga Papua. Tiga proyek CCS diantaranya sudah masuk tahap Plan of Development (PoD) yakni di Blok Masela, Tangguh, dan Sakakemang. Sebagian besar proyek tersebut ditargetkan onstream pada 2030. Penyimpanan karbon lintas negara dimungkinkan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Beleid yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 30 Januari 2024 itu membuka peluang cross border dengan target Indonesia menjadi regional hub CCS. Adapun potensi kapasitas penyimpanan CO2 Indonesia mencapai 577,62 gigaton. Dari kapasitas tersebut dialokasikan penyimpanan karbon impor sebesar 30%. (Yetede)

Konsumsi avtur diproyeksikan meningkat 21% seiring dengan perhelatan World Water Forum (WWF) pada 18-25 Mei 2024 di Bali. Konsumsi avtur harian normal Bandara Ngurah Rai sekitar 2.060 kilo liter  (KL) per hari dengan adanya WWF ke-10 itu maka konsumsi avtur bertambah 400 KL. Pertamina memastikan ketersediaan pasokan avtur. Area Manager Comunications, Relations & CSR Pertamina Rahedi  memastikan seluruh sarana fasiitas Pertamina Patra Niaga dalam kondisi optimal. "Seluruh sarana fasilitas supply point energi milik Pertamina utamanya BBM LPG kami pastikan dalam kondisi optimal  siap mendukung perhelatan tersebut," kata Ahad. Ahad menuturkan, puncak konsumsi avtur  diprediksi terjadi pada 17-18 Mei 2024. Adapun proyeksi peningkatan  konsumsi bandara di Ngurah Rai Bali sekitar 21% atau sebesar 400 KL per hari dibandingkan dengan konsumsi normal harian sebesar 2.050 KL per hari. Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Ngurai Rai sebagai back bone supply avtur  di Bali memiliki kapasitas total storage tangki sebesar 24.300 KL serta terdapat 14 unit mobil refuller kapasitas 25 KL serta terdapat 14 unit mobil hydrant dispenser. (Yetede)

Pemerintah berupaya memacu produktivitas tanaman karet guna mengubah nasib petani komoditas tersebut yang kini cukup memprihatinkan. Hal itu tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (DHK) dari industri karet, barang dari karet, dan plastik turun 7,18%, yakni dari Rp 16,6 triliun pada kuartal II-2022 menjadi Rp 15,85 triliun di kuartal II-2023. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, taraf hidup dan ekonomi  petani karet di Indonesia  penting untuk dinaikkan. Presiden Jokowi prihatin atas kondisi petani karet di Tanah Air, ada dua isu yang dihadapi mereka, yaitu penurunan harga dan produktivitas yang merosot. "Bahkan, sempat ada kebijakan pemerintah untuk membeli hasil para petani karet, ini prihatin sekali. Karenanya, pemerintah mencoba memastikan nasib mereka segera berubah," ujar Moeldoko. Karenanya, Moeldoko, mewakili KSP, yang juga selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, bekerja sama dengan PT Mercu BioTech Nusantara untuk menggunakan teknologi mercu system. Teknoloi itu bisa  menambah produktivitas karet hingga 300%. Pemanfaatan teknologi MTS dapat digunakan dalam segala cuaca, termasuk saat curah hujan cukup tinggi. (Yetede)

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meluruskan kesalahpahaman terkait larangan konten jurnalistik investigasi dalam Rancangan Revisi Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang penyiaran (RUU Revisi Penyiaran). Sebab tidak akan ada larangan investigasi terkait masalah publik yang dilakukan media penyiaran. Menurut dia, RUU Revisi Penyiaran yang kini masih dibahas di Komisi I DPR tidak akan melarang jurnalisme investigasi penyiaran terkait pendalaman terhadap suatu kriminal dan untuk kepentingan publik tertentu, misalnya membongkar bisnis makanan yang tidak sehat, judi online, sindikat narkotik, dan lainnya. "Tapi yang dimaksud (pelarangan konten siaran) itu menggunakan frekuensi publik untuk penyiaran gosip dengan hak eksklusif. Misalnya, ada artis nikah terus disiarkan berhari-hari secara eksklusif menggunakan frekuensi publik. Itu yang diatur," ungkap Sukamta. Dia juga menjelaskan, terkait masalah perselisihan terhadap suatu pemberitaan yang ditayangkan secara sepihak. Selama ini, jika ada perselisihan antara media penyiaran dengan seseorang/satu pihak, mekanisme penyelesaiannya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, melalui pemberian hak jawab. Kedua, jika masih berperkara, penyelesaiannya dapat dilanjutkan ke pangadilan. (Yetede)

Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemedikbudristek) bakal memanggil rektor sejumlah perguruan tinggi negeri, terkait polemik mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) yang di protes mahasiswa. Kami akan minta laporan kepada seluruh perguruan tingggi, bahkan kami minta perguruan tinggi untuk membuka kanal pelaporan," kata Plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek, Tjitjik Sri Tjahandarie. Ia mengaku pihaknya menyadari adanya gelombang protes karena mahalnya UKT mahasiswa baru di sejumlah PTN. Namun, menurutnya penyesuaian  tersebut karena adanya PTN yang menambah kelompok UKT untuk menggaet mahasiswa dari kalangan mampu. Pihaknya, lanjut Tjitjik, selalu memberikan sosialisasi  kepada perguruan tinggi agar dalam penetapan UKT memerhatikan kondisi finansial mahasiswa, selain situasi di perguruan tinggi. Selain itu, dia juga menekankan pemerintah tidak menutup mata terkait aksi demo mahasiswa di sejumlah kampus buntut UKT mahal. (Yetede)

Rencana pemerintah memberlakukan kelas tunggal atau kelas rawat inap standar (KRIS) untuk peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan menyisakan banyak persoalan. Alih-alih menjadi solusi atas defisit keuangan, penyeragaman standar kelas dan nilai iuran justru berpotensi menciptakan masalah baru, dari ketidakadilan hingga macetnya pembayaran iuran peserta.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan mengatur pemberlakuan KRIS mulai 30 Juni 2025, menggantikan sistem pengelompokan ruang rawat inap berdasarkan kelas layanan I, II, dan III. Aturan ini juga menetapkan 12 standar layanan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit, termasuk tempat tidur, ruang kamar, dan peralatan pendukung rawat inap. Kapasitas ruang rawat ditetapkan maksimal empat tempat tidur per ruang.

Dalam Pasal 103B ayat (8) Perpres Nomor 59 Tahun 2024 juga disebutkan bahwa penetapan nilai iuran tunggal akan berlaku paling lambat pada 1 Juli 2025. Dengan demikian, nilai iuran yang awalnya Rp 150 ribu per bulan untuk peserta kelas I, Rp 100 ribu untuk peserta kelas II, dan Rp 35 ribu untuk peserta kelas III tidak lagi berlaku. Kementerian Kesehatan mengklaim tingkat kepuasan peserta BPJS Kesehatan meningkat selama masa uji coba KRIS di sejumlah rumah sakit. Namun klaim ini mudah terbantahkan jika pemerintah tetap memaksakan pemberlakuan KRIS ketika banyak rumah sakit belum memenuhi standar layanan yang ditetapkan. Faktanya, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia beberapa kali meminta perpanjangan waktu untuk memenuhi standar layanan dalam skema KRIS.

Pemerintah juga berdalih bahwa skema kelas tunggal ini lebih adil karena semua peserta mendapatkan standar layanan yang sama. Namun benarkah demikian? Sejak awal, Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia telah meminta tarif tunggal yang setara dengan iuran peserta kelas I. Jika permintaan ini dikabulkan, peserta BPJS Kesehatan di semua kelas akan merasa diperlakukan tidak adil. Peserta kelas I akan merasakan penurunan layanan KRIS dibanding standar sebelumnya, padahal iuran yang mereka bayar tetap sama. Sedangkan peserta kelas II dan III akan terbebani karena harus membayar iuran lebih tinggi dari sebelumnya. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan peserta enggan membayar iuran karena merasa tidak ada keadilan. Jika hal itu terjadi, defisit keuangan BPJS Kesehatan malah bisa terus membengkak. Hal itu jelas bertolak belakang dengan harapan pemerintah bahwa penerapan KRIS dan nilai iuran tunggal bisa menyelesaikan persoalan defisit keuangan BPJS Kesehatan. (Yetede)