Neraca perdagangan Indonesia rupanya masih moncer kendati ketidakpastian sedang membayangi ekonomi global. Malah, sudah 48 bulan atau empat tahun terakhir ini, neraca perdagangan nasional selalu tercatat surplus. Termutakhir, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada April 2024 neraca perdagangan Indonesia surplus US$3,56 miliar yang bersumber dari sektor nonmigas sebesar US$5,17 miliar, sedangkan defisit tercatat di sektor migas senilai US$1,61 miliar. Secara kumulatif, surplus neraca perdagangan sejak Januari—April 2024 mencapai US$10,87 miliar.

Pada Maret 2024, surplus neraca perdagangan tercatat US$4,47 miliar, sedangkan pada April 2023, surplus neraca perdagangan mencapai US$3,94 miliar. Jika mengurai data BPS, maka dapat kita ketahui juga bahwa kinerja ekspor pun kurang solid, utamanya jika dilihat secara bulanan. Nilai ekspor Indonesia April 2024 tercatat US$19,62 miliar, atau turun 12,97% ketimbang Maret 2024. Setali tiga uang, secara kumulatif Januari—April 2024 pun kinerja ekspor belum cukup tangguh. Nilai ekspor Indonesia Januari–April 2024 mencapai US$81,92 miliar atau turun 5,12% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Capaian itu agaknya tak terlalu mengherankan lantaran kinerja sektor industri pengolahan yang mulai kedodoran. Hal itu terlihat dari ekspor sektor industri pengolahan pada April 2024 yang melorot 15,95% dari bulan sebelumnya.

Ancaman inflasi tinggi yang merembet ke era suku bunga tinggi, berkelindan dengan dampak konflik geopolitik berisiko membuat permintaan lesu. Bahkan ketika permintaan naik pun, risiko gangguan rantai pasok masih ada di depan mata. Melihat dinamika tersebut, kebijakan yang bersahabat dengan pelaku usaha, termasuk industri manufaktur amat diperlukan. Baik berupa insentif fiskal maupun kemudahan dalam hal regulasi. Survei Konsumen April 2024 yang digelar Bank Indonesia, diketahui bahwa optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat. Hal tersebut tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2024 yang berada pada zona optimis sebesar 127,7, lebih tinggi ketimbang bulan sebelumnya yang tercatat 123,8. Demikian pula jika melihat kondisi keuangan konsumen pada April 2024 di mana rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi, untuk pembayaran utang, dan proporsi pendapatan konsumen yang disimpan tercatat relatif stabil ketimbang bulan sebelumnya, yaitu masing-masing sebesar 73,6%; 9,7%; dan 16,7%.

Dari sisi ekonomi, usaha tani padi masih menjanjikan. Selain menguntungkan (BPS, 2018), usaha tani padi juga berdaya saing kuat (Agustian, 2014). Masalah terjadi setelah padi atau gabah berubah jadi beras. Berbagai kajian menunjukkan, daya saing beras terus menurun yang menandai beras Indonesia tak punya daya saing di pasar dunia (Azahari dan Hadiutomo, 2013; Syahyuti, 2020). Ini terjadi karena selama puluhan tahun pemerintah lebih fokus swasembada gabah, tapi melupakan beras. Industri padi/gabah dan industri beras sejatinya saling terkait erat dan saling memperkuat. Jika salah satu di antaranya melemah, kurang atau tak diurus, keduanya akan melemah atau tak terurus. Harga beras, kualitas beras dan produktivitas beras tidak hanya ditentukan tingkat produktivitas (gabah kering giling/hektare) dan efisiensi pada tingkat usaha tani, tapi juga ditentukan oleh efisiensi pada tahap proses pengeringan gabah dan penggilingan padi. Dua tahapan pascapanen ini amat menentukan kualitas dan produktivitas beras, serta efisiensi yang dicerminkan pada harga beras.

Sialnya, di dua tahapan pascapanen itu kita amat lemah. Ini terkait dominasi penggilingan padi kecil dan sederhana. Merujuk data BPS (2020), jumlah penggilingan padi mencapai 169.789 unit, turun 12.000 unit dari 2012 (182.199 unit). Dari 169.000 unit, 95% tergolong penggilingan kecil, disusul penggilingan menengah 44,32% dan besar 0,62%. Dominasi penggilingan padi kecil adalah hasil kebijakan era 1970-an, ketika konsumen masih memperlakukan beras sebagai komoditas homogen. Berbagai atribut kualitas pada beras, seperti butir patah, rasa, dan kepulenan, belum jadi isu penting. Masalahnya, lebih dua dekade terakhir telah terjadi perubahan drastis pada preferensi konsumen beras. Dominasi penggilingan padi kecil menghambat upaya menekan kehilangan hasil pada tahap pengeringan dan penggilingan, rendemen giling rendah, dan mempersulit peningkatan kualitas beras.

Betapa tidak efisiennya pascapanen padi di Indonesia tampak dari kehilangan saat panen dan pascapanen sebesar 10,82%. Rendemen giling hanya 62,74%, jauh lebih rendah dari Thailand (69,1%) dan Vietnam (66,6%) (Patiwiri, 2016). Potensi kehilangan hasil padi mulai dari proses pengeringan, penggilingan, dan rendemen giling pada 2018—2019 sebesar 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun atau setara Rp15,4 triliun (Sawit dan Burhanuddin, 2020). Kehilangan tertinggi terjadi pada tahap pengeringan: Rp5,3 triliun. Ini karena penggilingan padi kecil rerata tak punya dryer. Dari total kehilangan itu, 80% atau Rp12,32 triliun disumbang oleh penggilingan padi kecil. Bila input usaha tani, seperti pupuk, pestisida, BBM, benih, dan pekerja juga dihitung maka kehilangan 2,75 juta ton GKG pemborosan yang luar biasa. Kalau potensi kehilangan hasil padi ini bisa ditekan, katakanlah 50%, ada peluang tambahan 0,86 juta ton beras. Apalagi bila bisa ditekan 100% akan ada tambahan 1,72 juta ton beras.

Polemik izin operasi PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) mereda setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan khusus atau IUPK perusahaan hingga 28 Desember 2035. Sederet proyek jumbo yang digarap perusahaan pun mendapat kepastian untuk dilanjutkan. IUPK yang diterima INCO menjadi angina segar di tengah sederet rencana kerja perusahaan, termasuk rencana investasi senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan pertambangan dan smelter di Sulawesi. Febriany Eddy, CEO dan Presiden Direktur INCO, menyampaikan IUPK yang diterima Vale Indonesia pada 13 Mei 2024 memberikan kepastian hukum bagi perseroan untuk beroperasi di wilayah konsesinya, dan menjalankan strategi pertumbuhan bisnisnya. Berdasarkan IUPK, INCO wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengembangan tersebut akan dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik perseroan. Sebagai pemegang IUPK, INCO kini diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari laba bersih kepada Pemerintah Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal itu membuat kontribusi perseroan kepada negara dan daerah meningkat.

Mengutip prospektus rights issue perusahaan, INCO akan melepas 603.445.814 saham dan nilai nominal Rp25 per saham. Aksi tersebut dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban divestasi saham INCO kepada MIND ID sebesar 14%. MIND ID akan membeli dan menerima pengalihan dari Vale Canada Limited (VCL), Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (SMM), dan Vale Japan Limited (VJL) atas seluruh HMETD yang akan menjadi porsi mereka dalam private placement. Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam kesempatan terpisah memberikan tenggat agar INCO merealisasikan komitmen investasinya yang senilai US$11,2 miliar untuk pengembangan tambang dan smelter di Sulawesi pada 2029.

Setidaknya terdapat empat proyek milik INCO yang sedang berjalan, yaitu proyek Sorowako HPAL, SOA HPAL, Bahodopi RKEF, dan stainless steel, serta Pomalaa HPAL. Lebih terperinci, Sorowako HPAL adalah kerja sama INCO dengan Huayou untuk pembangunan pabrik HPAL dengan kapasitas 60.000 Ni per tahun dalam MHP. Proyek dengan nilai investasi Rp30 triliun disebut akan menggandeng pabrikan otomotif atau non-investor China, seperti POSCO, LG Chem, Ford, dan VW. Kemudian, Proyek Pomalaa HPAL dengan kapasitas hingga 120.000 ton Ni per tahun. INCO menggandeng Huayou dan Ford untuk investasi dengan nilai Rp66 triliun termasuk pabrik dan tambang. Saat ini, konstruksi sedang berjalan dengan penghiliranlebih lanjut hingga prekursor atau bahan dasar baterai. Terakhir adalah Proyek SOA HPAL dengan nilai investasi hingga Rp30 triliun. Proyek ini telah menyelesaikan eksplorasi tahap akhir dengan potensi pabrik HPAL minimal 60.000 ton Ni per tahun dalam MHP.

Kalangan industri asuransi jiwa menilai revisi peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur produk asuransi dan saluran pemasarannya meningkatkan efi siensi industri. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyebut Peraturan OJK (POJK) No 8/2024 –yang mengubah POJK No 24/2025, akan berdampak positif terhadap industri asuransi. Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkap aturan baru tersebut akan mempercepat inovasi produk dan mengurangi biaya serta waktu dalam proses pengaturan produk. Menurutnya, ada beberapa perubahan yang membawa dampak positif bagi industri. Pertama, korespondensi pengajuan persetujuan produk selama ini dilakukan antara OJK dengan perusahaan menggunakan sistem informasi perizinan lembaga jasa keuangan (Sijingga). 

Kedua, perusahaan asuransi perlu melakukan kajian atau pengujian terhadap produk asuransi yang akan dikembangkan untuk menentukan potensi risiko kerugian bagi perusahaan, pemegang polis, tertanggung, atau peserta. Secara keseluruhan, lanjut Togar, kebijakan untuk melakukan kajian dan pengujian terhadap produk asuransi memiliki dampak positif bagi perusahaan asuransi jiwa dalam hal meningkatkan kualitas produk, kepatuhan regulasi, optimalisasi operasional, pengembangan produk yang berkelanjutan, dan peningkatan reputasi. Ketiga, Togar mengatakan dalam ketentuan baru memuat produk yang wajib mendapatkan persetujuan OJK adalah produk baru yang terklasifi kasi sebagai produk dengan kriteria tertentu di antaranya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (Paydi), endowment, dan anuitas. 

Keempat, dokumen polis nantinya diperkenankan dalam bentuk elektronik (e-polis), dengan catatan nasabah berhak untuk meminta salinan polisnya, dengan syarat dan prinsip perlindungan konsumen yang perlu dijaga. Di sisi lain, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Iwan Pasila menyebut aturan baru tersebut dibuat supaya memudahkan pengawasan terhadap produk asuransi dengan fokus pada pengelolaan asumsi yang digunakan dalam menetapkan premi, proses underwriting yang memadai, dan pengelolaan kewajiban dan aset yang timbul dari premi yang diterima. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan regulasi itu juga memuat ketentuan ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik maupun digital dan tata kelola pengembangan produk asuransi. 

Sementara itu, praktisi manajemen risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman berpendapat aturan tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Menurutnya, ada tiga hal utama yang menjadi perhatian. Pertama, penyederhanaan proses persetujuan produk asuransi, terutama jenis dan kriteria produk asuransi, mekanisme persetujuan, dan pelaporan produk asuransi. Kedua, lanjut Wahyudin, aturan baru tersebut mengatur saluran pemasaran tambahan, seperti tenaga pemasaran khusus produk asuransi mikro dan wajib mendapat persetujuan apabila perusahaan asuransi bekerja sama dengan saluran pemasaran badan usaha selain bank (BUSB). Ketiga, aturan tersebut mengatur lebih dalam ketentuan terkait penggunaan polis asuransi secara elektronik atau digital yang belum diatur secara terperinci pada POJK 23/2015.

Kementerian Perhubungan tengah merancang regulasi yang mengatur jual-beli armada bus di Indonesia menyusul maraknya perpindahan kepemilikan armada angkutan umum berbasis jalan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugiatno menjelaskan rancangan peraturan baru itu merupakan salah satu langkah strategis yang akan dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi kecelakaan bus yang berulang. Dalam tragedi kecelakaan bus Trans Putera Fajar di Subang Jawa Barat, kendaraan yang dipakai sudah lima kali berpindah kepemilikan. Selain itu, Kemenhub juga menemukan adanya modifi kasi pada badan bus tersebut. Kecelakaan bus Trans Putera Fajar pada pekan lalu menewaskan 11 orang. 

Selain regulasi kepemilikan bus, imbuhnya, Kemenhub juga meminta Dinas Perhubungan daerah untuk membenahi database kendaraan. pembenahan itu perlu dilakukan agar pengawasan armada dengan status Uji KIR masih aktif atau Uji KIR sudah mati. Saat momen libur panjang, dia meminta pengecekan bus-bus pariwisata dilakukan lebih intensif di lokasi wisata bekerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan perpanjangan tangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di daerah. Hendro mengatakan Ditjen Perhubungan Darat akan mengumumkan PO bus yang berizin dan laik jalan secara berkala. Namun, dia berharap masyarakat atau pengguna jasa ikut berperan serta dalam mengecek kelaikan jalan setiap armada yang akan digunakan melalui aplikasi Mitra Darat atau spionam.dephub.go.id.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta melanjutkan program Kartu Prakerja pada 2025 mengingat besarnya dampak bagi masyarakat Indonesia. Sofyan Djalil, Menko Bidang Perekonomian periode 2014—2019, menyatakan program Kartu Prakerja harus berkelanjutan. Bila program itu tidak berlanjut, dia memprediksi seluruh kurva pembelajaran yang telah dipelajari selama 4—5 tahun bisa hilang dan merugikan bangsa Indonesia. “Membangun kembali akan berat sekali,” katanya dalam rilis Laporan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 2023, Rabu (15/5). Tak sebatas melanjutkan program yang sudah ada, Sofyan juga mengharapkan pemerintah melakukan perbaikan program Kartu Prakerja. Salah satunya perbaikan itu menyasar kekurangan yang ada dalam program Kartu Prakerja. Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan program Kartu Prakerja perlu dilanjutkan pada pemerintahan selanjutnya. 

Susiwijono yang menjabat Sekretaris Komite Cipta Kerja menyebutkan Kartu Prakerja menjadi program yang digadang-gadang dalam berbagai forum internasional, khususnya mengenai layanan pemerintah secara digital. Oleh karena itu, dia mengharapkan program itu dapat dilanjutkan dan lebih baik ke depannya. “Itu yang kita harapkan bersama,” ujarnya. Kartu Prakerja merupakan salah satu program politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun kedua menjabat. Program itu menjadi salah satu inisiatif untuk mengembangkan sumber daya manusia di Tanah Air. Direktur Pemantauan dan Evaluasi Prakerja Manajemen Pelaksana Program (PMO) Cahyo Prihadi menegaskan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah mengenai kelanjutan program Prakerja. Alasannya, PMO hanya sebatas manajemen pelaksana, bukan pembuat kebijakan. “Itu arahan dari Komite Cipta Kerja,” kata Cahyo. Total anggaran Prakerja sebesar Rp4,8 triliun pada tahun ini sebesar 0,93% dimanfaatkan untuk operasional dan 99,08% untuk pendanaan program. Nantinya, setiap peserta program mendapatkan beasiswa sebesar Rp4,2 juta. 

Jumlah bantuan beasiswa itu terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp600.000 yang diberikan sebanyak satu kali, serta insentif survei sebesar Rp100.000 untuk dua kali pengisian survei. Pada tahun ini, setidaknya sudah ada 850.000 peserta yang mengikuti program Prakerja atau mencapai 74,5% dari target yang dipatok pemerintah. Direktur Eksekutif PMO Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari menambahkan usulan anggaran program Kartu Prakerja 2025 merupakan permintaan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu. “Kami sudah berkonsulatasi dengan Bapak Menko Perekonomian [Airlangga Hartarto] tentang berapa jumlah target yang akan dilayani tahun depan dan kemudian sudah kami submit kepada Kementerian Keuangan,” kata Denni. Merujuk survei yang didanai Asian Development Bank (ADB), Denni menyebut Prakerja dengan skema normal berada di jalur yang tepat dengan dari peserta yang menganggur mendapat pekerjaan dalam waktu 1 bulan pascapelatihan berakhir. 

Dengan adanya perubahan skema dari sebelumnya semi bantuan sosial, Denni menyebut lebih banyak peserta yang menjadi karyawan dibanding wirausaha. Pada 2023, pemerintah memangkas insentif pascapelatihan dari semua Rp2,4 juta per individu menjadi Rp600.000 per individu. Namun, pemerintah mengerek biaya pelatihan dari semula Rp1 juta menjadi Rp3,5 juta per individu. Perubahan anggaran terjadi lantaran program Kartu Prakerja tak lagi bersifat semi bansos sehingga bantuan pelatihan yang diberikan lebih besar daripada insentif pascapelatihan. Head of Mitra Financial Services Bukalapak Nungky Aprilia menyampaikan sudah ada lebih dari 450 ragam pelatihan yang bisa dibeli di platform marketplace Bukalapak dan terus bertambah. Program pelatihan prakerja yang disediakan oleh BUKA terdiri atas 3 pilihan format yaitu daring, luring (tatap muka), serta pembelajaran mandiri.

Performa industri alas kaki di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, kian kokoh setelah melanjutkan pertumbuhan ekspor sepanjang kuartal I/2024. Pemerintah Kabupaten Cirebon mencatat bahwa ekspor alas kaki wilayah ini menembus US$11,37 juta pada 3 bulan pertama tahun ini. Negara tujuannya adalah Korea Selatan, Australia, Jepang, Inggris, Singapura, Chile, dan Jibouti. Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengungkapkan, memang dalam beberapa tahun terakhir industri alas kaki di wilayahnya terus bertumbuh. Selain mampu meningkatkan ekspor daerah, industri ini juga menyerap tenaga kerja banyak, sehingga minat untuk bekerja ke luar daerah atau menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) mampu ditekan. Sementara itu, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengatakan potensi besar pasar Eropa sebagai tujuan ekspor perlu dioptimalkan guna merebut pangsa pasar China di kawasan tersebut. Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakrie mengatakan, produk-produk China dikenakan tarif bea masuk yang sangat tinggi di Uni Eropa.

Sejumlah pemain pusat data berbondong-bondong meningkatkan kapasitas pusat data mereka di Indonesia. Langkah ini tak terlepas dari prospek ekonomi digital Indonesia yang terus bertumbuh. Upaya ini sekaligus dapat menjadi fondasi kokoh transformasi digital pada masa depan. Terbaru, pemain utama pusat data di Indonesia, NTT DATA mengumumkan bahwa divisi Global Data Centers saat ini tengah membangun pusat data Jakarta 2 Annex (JKT2A) yang dijadwalkan selesai pada awal 2026. Sebagai bagian dari kompleks Jakarta 2 NTT DATA, JKT2A dirancang untuk memenuhi kebutuhan hyperscalers dan korporasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pembangunan JKT2A merupakan bagian dari rencana investasi NTT DATA senilai lebih dari US$ 10 miliar untuk mengembangkan pusat data mulai 2023 hingga 2027 di pasar-pasar utama di seluruh dunia. Rencananya, pusat data Jakarta 2A akan memiliki kapasitas sebesar 12 megawatt (MW). Sementara, Untuk JKT2 yang berlokasi di Kuningan, Jakarta memiliki kapasitas 9,6 MW, sedangkan data center JKT3 memiliki kapasitas 45,6 MW. CEO dan Presiden Global Data Centers di NTT DATA Doug Adams menjelaskan bahwa peluncuran JKT2A yang baru ini menegaskan posisi kepemimpinan NTT di Indonesia, terutama dengan pertumbuhan jejak pusat data global perusahaan yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar. 

Dia mengatakan bahwa pembangunan JKT2A ini bakal memperluas kehadiran NTT DATA di Jakarta, serta melengkapi kompleks JKT2 dan JKT3 yang sudah ada. Presiden Direktur Global Data Centers Indonesia, NTT DATA, dan PT NTT Indonesia Yasuhiro Kajiki menjelaskan bahwa peluncuran pusat data Jakarta 2 Annex merupakan langkah signifikan untuk memenuhi permintaan klien yang terus berkembang, di saat pelanggan menerapkan solusi kecerdasan buatan (artifi cial intelligent/AI) generasi berikutnya, dan memperluas interkoneksi di seluruh wilayah, Menurutnya, dari segi konektivitas jaringan, JKT2A akan mencakup berbagai jaringan seperti Global IP Network (GIN) NTT, JKT-IX yang menyediakan pertukaran internet terbesar di Indonesia, APRICOT Submarine Cable, dan koneksi langsung dengan layanan cloud publik utama. Dengan kebijakan carrier-neutral, imbuhnya, klien dapat memperoleh keuntungan dari berbagai layanan jaringan. 

Selain itu, ekosistem jaringan seperti ini memungkinkan klien untuk memiliki rangkaian layanan ICT yang lengkap, termasuk cloud hybrid, manajemen jaringan, dan kolaborasi. Sebelumnya, pemain bisnis pusat data di Indonesia juga tengah bersiap menambah kapasitas data center, menyusul kehadiran satelit orbit rendah milik Elon Musk, Starlink, di pasar ritel Tanah Air. Chief Executive Offi cer (CEO) PT Mora Telematika Indonesia Tbk. (MORA) Jimmy Kadir mengatakan bahwa masuknya Starlink bagi bisnis pusat data sangat bagus. Hal yang sama disampaikan oleh manajemen PT Indointernet Tbk. (EDGE) atau Indonet. Direktur Utama Indonet Andy Rigoly menilai apabila satelit rendah milik Elon Musk beroperasi di Indonesia, maka akan mempermudah lalu lintas data. Hal itu merupakan sinyal positif, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hugua meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melegalkan praktik politik uang dalam ajang pemilihan umum (pemilu). Permintaan itu disampaikan Hugua dalam forum rapat kerja antara Komisi II DPR dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (15/5). Usulan Hugua untuk melegalkan praktik politik uang diminta untuk diatur dalam Peraturan KPU dalam batasan tertentu. 

Dia merasa bahwa dengan kondisi politik saat ini, tidak akan ada masyarakat yang memilih calon apabila tidak memberikan uang ketika kampanye pemilu karena praktik politik seperti itu sudah menjadi ekosistem di Indonesia. Meski demikian, Hugua menjelaskan harus ada batasan politik uang yang boleh digunakan oleh peserta pemilu. Hugua menjelaskan, jika politik uang dilegalkan dengan batasan tertentu maka Bawaslu akan tahu kapan bergerak dan menindak peserta pemilu yang gunakan politik uang dengan nilai tak wajar.

Pesohor Sandra Dewi kembali diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dengan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah Tbk. (TINS) periode 2015–2022. Kapuspenkum Kejagung RI Ketut Sumedana mengatakan pemeriksaan kali ini bertujuan untuk mendalami soal kepemilikan harta Sandra Dewi yang merupakan istri dari Harvey Moeis yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan pantauan Bisnis, Sandra Dewi tiba di Kejagung, Rabu (15/5), tidak melalui Gedung Kartika Kejagung. Diduga, dia masuk ke ruang pemeriksaan via akses rubanah atau basement. Awak media sudah berada di lokasi itu sejak pukul 07.00 WIB. Kuasa hukum Harvey Moeis, Harris Arthur mengatakan Sandra Dewi tiba di Kejagung sekitar 8.40 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan.