Dari ratusan perusahaan yang ada tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada sejumlah emtiten yang tergolong memperhatikan pemegang saham publik. Tujuannya supaya investor tersebut tetap setia mengempit saham di emiten yang bersangkutan. Selain dividen, Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas, Miftahul Khaer ada beberapa tanda yang menunjukkan sebuah perusahaan terbuka tergolong royal. Misalnya rajin menyampaikan keterbukaan  tepat waktu. Agar bisa menggelar aksi korporasi seperti pembagian dividen atau pembelian kembali saham (buyback), emiten memiliki fundamental positif dan kuat. Agar mempermudah seleksi, investor bisa menyortir dari konstituen indeks IDX High Dividend 20.

Miftha mencermati kumpulan saham di indeks yang loyal membagikan dividen sedang mengalami tekanan. "Saham seperti ASII, ICBP, BBRI masih cukup layak dikoleksi karena masih memiliki prospek yang cukup baik dan valuasinya sudah murah," jelasnya. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya menimpali dari beberapa saham yang loyal kepada pemegang sahamnya,  ASII dan ITMG menarik untuk dicermati. Namun secara valuasi, Cheril mencermati indikator price earning ratio (PER) ASII sudah berada di bawah minus 2 standar deviasi dalam periode lima tahun terakhir. Kemudian PER ITMG juga sudah masih menyentuh minus standar deviasi dalam lima tahun terakhirnya. Selain itu, PER INDF juga masih lebih murah dibandingkan perusahaan sejenis. 

Bisnis ritel yang masih positif menyebabkan para peritel semakin mengepakkan sayap bisnis. Salah satunya PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Emiten pengelola gerai Alfamart ini sudah menyiapkan dana sebesar Rp 4,5 triliun untuk belanja modal (capex). Dana tersebut bakal AMRT pakai untuk menambah 1.000 gerai ritel pada 2024. Direktur dan Sekretaris Perusahaan Sumber Alfaria Trijaya, Tomin Widian menjelaskan, anggaran untuk pemenuhan capex akan berasal dari pendanaan internal, tanpa bantuan pihak eksternal. "Untuk penyerapan capex kuartal I-2024 kurang lebih sudah mencapai Rp 1 triliun dari total anggaran capex sebesar 2024 sebesar Rp 4,5 triliun," jelasnya di paparan publik, Kamis (16/5). Presiden Direktur Sumber Alfaria Trijaya, Anggara Hans Prawira menuturkan, AlfaGift akan menjadi mesin pertumbuhan Grup Alfa yang baru ke depan.

Dia optimistis pertumbuhan AlfaGift masih akan tinggi. Anggara menyampaikan, sepanjang 2024, layanan pesan antar AlfaGift masih akan bebas ongkos kirim. Namun selepas tahun ini, dia belum bisa memastikan apakah gratis biaya kirim ini masih ada. Sebelumnya, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) sudah mengembangkan lini bisnis di ranah digital. Hasilnya sendiri sudah makin terlihat di kuartal I-2024. Di periode tersebut, MAPI mencatatkan pendapatan sebesar Rp 8,78 triliun di kuartal I 2024. Ini naik 17,8% secara tahunan alias year on year (yoy) dari sebelumnya Rp 7,5 triliun. Vice President Investor Relation, Corporate Communication and Sustainability MAPI, Ratih D. Gianda dalam keterbukaan menjelaskan selama kuartal I 2024, MAP melanjutkan ekspansi gerai fisiknya di Indonesia dan regional.

Kinerja yang positif di kuartal I-2024 membuat PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mematok pertumbuhan positif sepanjang tahun ini. Salah satu emiten farmasi ini mematok pertumbuhan bisnis antara 6%-7% sepanjang tahun ini. Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Irawati Setiady optimistis target tersebut bisa tecapai. Target kinerja yang dipasang Kalbe di tahun 2024 ini, menurut Irawati, juga didorong oleh realisasi kinerja di kuartal I 2024. Pada kuartal I 2024. Kalbe mencatat kinerja yang positif di periode tersebut. Melansir laporan keuangan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI), KLBF mencatat perolehan laba ke entitas pemilik sebesar Rp 957,56 miliar di kuartal I-2024.

Hasil tersebut naik 11,90% secara tahunan dari periode yang sama pada tahun 2023 yang sebesar Rp 855,7 miliar. Kenaikan laba bersih Kalbe juga terangkat oleh peningkatan penjualan. Penjualan neto KLBF naik 6,22% menjadi Rp 8,36 triliun di kuartal pertama 2024. Pada periode yang sama tahun lalu, penjualan neto Kalbe sebesar Rp 7,87 triliun. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada Kamis (16/5) Kalbe Farma juga akan membagikan dividen Rp 1,4 trilliun atau setara Rp 31 per saham. Pembayaran dividen tersebut sebesar 52% dari laba bersih di tahun 2023. Kalbe Farma meraup laba bersih sebesar Rp 2,77 trilun di periode tahun 2023 kemarin. Sementara pendapatan Rp 30,45 triliun. Kemarin, harga saham KLBF tutup di level Rp 1.445.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mencatat kinerja positif di kuartal pertama 2024. Kinerja emiten rumah sakit ini diperkirakan kian bugar sejalan dengan upaya pembukaan rumah sakit baru dan lebih banyak kamar rawat. Analis BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Ismail Fakhri Suweleh, mencermati pendapatan MIKA pada tiga bulan pertama tahun ini sejalan dengan panduan. Pendorongnya, margin lebih tinggi. MIKA melaporkan pendapatan kuartal I-2024 sebesar Rp 1,2 triliun, bertumbuh 21% year on year (yoy) dan laba bersih sebesar Rp 289 miliar yang bertumbuh 25% yoy. Sementara itu, margin EBITDA meningkat sebesar 210 basis poin (bps) menjadi 37% didukung oleh margin obat-obatan yang lebih baik.

MIKA menetapkan kenaikan harga rata-rata 8%-10%,dari keseluruhan peningkatan harga jual (ASP) sekitar 5%-7% yang efektif berlaku pada Januari 2024. Sementara porsi BPJS Kesehatan terhadap pendapatan menurun pada kuartal I-2024. Ismail mencatat, porsi pendapatan MIKA dari BPJS Kesehatan menjadi 15,7% pada kuartal pertama 2024. Turun dibandingkan 18,4% pada akhir 2023. Analis Indo Premier Sekuritas, Andrianto Saputra, menambahkan, MIKA mencatat pertumbuhan positif pada pendapatan rawat inap per hari pada kuartal I-2024 yang bertumbuh 6,6% yoy. Hal itu karena pertumbuhan pendapatan pasien swasta sebesar 24,7% yoy melampaui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS sebesar 4,4% yoy.

Andrianto bilang, selama April lalu secara keseluruhan volume lalu lintas rumah sakit lebih sepi karena dipengaruhi oleh perayaan Lebaran. Selain itu, kasus DBD sudah melandai sejak Maret 2024. Walau demikian, lalu lintas dinilai sudah terlihat pulih pasca libur Lebaran. Ismail mengharapkan, momentum pendapatan MIKA di awal tahun ini akan dipertahankan untuk sisa tahun fiskal 2024. Ini bisa terjadi jika tren kenaikan terus berlanjut, seiring dengan strategi perusahaan untuk memberikan lebih banyak pembukaan tempat tidur untuk pasien non-BPJS, ungkap Ismail dalam riset 3 Mei 2024. Menurut Ismail, apabila tren positif ini bertahan, maka pertumbuhan pendapatan MIKA semestinya melampaui panduan 12,5%-15%. Dengan margin EBITDA sebesar 35,5% hingga 37% di tahun 2024.

Pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah masih menjadi tantangan perbankan di Tanah Air dalam mendorong pertumbuhan kredit konsumsi. Gejala itu sudah terlihat. Ini tercermin dari data Mandiri Spending Index per Mei 2024. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro mencatat, indeks belanja kelas menengah turun ke level 122, dengan indeks tabungan merosot ke level 94,2 dibandingkan Mei 2023 di kisaran 100. Penurunan ini dipicu lesunya daya beli kelas menengah akibat melonjaknya inflasi bahan pangan sebesar 9,63% secara tahunan per April 2024. Catatan Mandiri Spending Index selaras dengan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di kuartal pertama tahun ini, OJK mencatat, kredit konsumsi tumbuh paling lambat di antara segmen lainnya, yaitu hanya 10,22% secara tahunan. Direktur Konsumer CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengakui, kucuran kredit konsumer di awal tahun ini sedikit melambat.

Di tiga bulan pertama tahun ini, kredit konsumsi CIMB Niaga hanya tumbuh 6,9% secara tahunan menjadi Rp 72,87 triliun. Kredit konsumsi itu melambat dibanding kuartal I-2023 yang tumbuh 9,4% secara tahunan. Tak hanya CIMB Niaga, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mengalami perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi. Per kuartal I-2024, pembiayaan konsumsi BSI tumbuh 14,89% secara tahunan menjadi Rp 135 triliun. Pertumbuhan pembiayaan konsumsi BSI tersebut juga lebih rendah dibandingkan kuartal I-2023 yang masih tumbuh 24% secara tahunan. Direktur Penjualan dan Distribusi BSI Anton Sukarna melihat, melambatnya pertumbuhan pembiayaan konsumsi seiring banyaknya hari libur di sepanjang tahun berjalan ini. Penyaluran kredit konsumsi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) juga tumbuh. Per Maret 2024, kredit konsumsi BCA tumbuh 14,9% secara tahunan jadi Rp 201,6 triliun.

Pemerintahan yang baru memberikan isyarat untuk meningkatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komitmen itu di-sampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, kemarin (16/5). Prabowo mengatakan, ruang fiskal negara cukup leluasa untuk berkontribusi senilai US$1 miliar per tahun selama 30 tahun ke depan. Angka tersebut seta-ra dengan Rp16 triliun (asumsi US$1 = Rp16.000). Angka tersebut terbilang sangat besar mengingat dalam rencana awal kontribusi APBN untuk pembangunan Nusantara hanya 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun. Sisanya, bersumber dari investasi swasta murni atau kerja sama pemerintah dan badan usaha alias KPBU. Komitmen ini merupakan langkah taktis pemerintah dalam menjamin keberlan-jutan pembangunan ibu kota baru serta memastikan dukungan penuh fiskal negara sehingga diharapkan mampu menguatkan keyakinan investor terutama pemodal asing. Pasalnya, sejauh ini, realisasi investasi di IKN terbilang kurang signifikan, yakni Rp49,6 triliun per akhir Maret 2024. Adapun, sumbangsih APBN sepanjang 2022—2024 mencapai Rp72,1 triliun.

Para pebisnis di Tanah Air pun merespons positif rencana pemerintah untuk memberikan dukungan penuh APBN yang memang sangat diharapkan oleh investor. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan injeksi APBN pada proyek IKN perlu diteken agar geliat investasi dapat menunjukkan tren positif. Apalagi, komitmen Rp16 triliun per tahun sebagaimana yang dijanjikan itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi dan rencana kucuran APBN pada pada tahun lalu maupun tahun ini. Namun, Sarman menilai pemerintah perlu upaya besar dalam menggaet minat swasta. Salah satu yang perlu difokuskan adalah memberikan kemudahan perizinan hingga penekanan status kepastian tanah. Selain itu juga kepastian soal Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga investasi yang dirumuskan bisa tereksekusi tanpa risiko. Untuk mengimbangi respons positif dan jaminan dari pemerintahan baru itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) maupun Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung tancap gas untuk mengundang investor. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno, mengatakan ada beberapa sektor yang berpeluang untuk dikembangkan oleh pemodal swasta. Di antaranya pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung, pengembangan kawasan komersial dan residensial, serta berbagai industri pendukung termasuk agroindustri.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, mengatakan target penanaman modal di kawasan tersebut pada tahun ini ditetapkan senilai Rp100 triliun. Jika benar dieksekusi selama 30 tahun maka akan ada risiko fiskal yang patut diantisipasi, yakni kian lebarnya defisit anggaran serta terbatasnya efek APBN ke sektor riil karena adanya pemangkasan belanja pada pos lain. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan janji manis dukungan APBN itu merupakan penekanan dari pemerintah bahwa IKN adalah proyek jangka panjang. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan langkah yang direncanakan pemerintah baru cukup realistis.

Ucapan Presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, yang berulang kali mempertegas komitmen untuk melanjutkan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo tak bisa lagi dianggap sebatas omon-omon. Terlebih, jika hal itu menyangkut kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Media sudah mencatat dengan jernih pesan Prabowo tentang keberlanjutan IKN yang terlontar dari acara Qatar Economic Forum, Rabu (15/5). Gaung pesan keberlanjutan IKN kini makin nyaring di komunitas internasional. Namun, kalau kembali ke dalam negeri, muncul pertanyaan besar, seberapa kuat pemerintahan Prabowo merealisasikan komitmen keberlanjutannya dan dengan cara bagaimana? Ingat. Pembangunan IKN sangatlah lahap modal, sedangkan kebutuhan APBN untuk berbagai program di pemerintahan baru makin banyak. Belum lagi daya pikat IKN untuk para investor lokal dan asing sampai sekarang masih a big question mark. 

Tentu semua itu harus melalui proses dan kajian yang matang serta cermat agar desain serta skema anggaran yang paling paripurna dan implementatif dapat dirumuskan untuk mencegah terjadinya berbagai ekses negatif. Tak salah bila ada yang berpikiran bahwa Prabowo benar-benar memanfaatkan forum internasional itu untuk menyampaikan pesan keberlanjutan pembangunan IKN agar investor dan seluruh pihak merasakan getaran ketenangan, kepastian, dan keyakinan. Data Otorita IKN menunjukkan bahwa realisasi investasi di IKN hingga akhir 2023 baru mencapai Rp41,4 triliun. Angka ini jauh dari kebutuhan investasi swasta yang mencapai Rp374 triliun. Rendahnya minat dari sektor swasta menimbulkan kekhawatiran serius. Pemerintah perlu merumuskan strategi pembiayaan yang lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Guyuran APBN diharapkan dapat menjadi perangsang dalam menambah kepercayaan investor dan badan usaha mengatrol modal di IKN. 

Sejak proyek raksasa ini dikerjakan pada 2022 hingga tahun ini, penggunaan APBN untuk IKN ditargetkan mencapai Rp72,1 triliun, atau 16,1% dari total APBN. Andai kata pemangkasan terjadi di pos-pos strategis, hal itu tentu bisa menurunkan kualitas layanan publik dan program pembangunan di sektor-sektor vital. Lebih jauh lagi, jika belanja IKN dimasukkan ke dalam belanja reguler, hal ini bisa menambah defisit fiskal negara secara signifikan. Apalagi, stimulus proyek ini direncanakan berlangsung selama 25—30 tahun. Pembangunan IKN Nusantara adalah proyek ambisius yang membutuhkan perencanaan matang dan strategi pembiayaan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang tepat, hasrat pemerintah memintal mimpi mewujudkan IKN akan sepadan dengan pengorbanannya.

Adopsi sumber energi ter­­­ba­­rukan ber­­­basis ko­­­mu­­nitas bisa menjadi salah satu strategi efektif untuk mendukung transisi ener­­­gi berkeadilan. Bank Indo­­­nesia dapat mendukung inisiatif tersebut, salah sa­­­tunya melalui indikator pengawasan perbankan se­­­perti Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), sehingga dapat mem­­­berikan insentif khusus bagi bank yang menyalurkan pem­­­biayaan ke kegiatan pen­­­danaan energi terbarukan berbasis komunitas. Indonesia menghadapi tan­­­tangan unik dalam pen­­­capaian transisi energi berkeadilan. Pertama, akses listrik masih belum merata. Meskipun per akhir 2023 rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,83% dan rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,78%, secara absolut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa masih ada sekitar 185.000 rumah tangga di 140 desa di Papua yang belum memperoleh akses listrik. Selain itu, pakar energi menilai bahwa per akhir 2023, masih terdapat isu keandalan listrik, terutama di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian, transisi energi berkeadilan juga membutuhkan akselerasi dan pemerataan adopsi sumber energi terbarukan hingga ke wilayah desa yang paling terpencil sekali pun.

Energi terbarukan berbasis komunitas berpotensi mendorong pencapaian sejumlah tujuan tersebut melalui pendekatan yang berbeda dengan adopsi level rumah tangga maupun skala besar. Berbeda dengan program instalasi sumber energi terbarukan yang bersifat top-down, konsep “berbasis komunitas” menekankan kepemilikan bersama serta inisiatif dari warga, oleh warga, dan untuk warga (bottom-up). Di sisi lain, proyek energi terbarukan berskala besar umumnya terbentur isu penggunaan lahan yang signifikan dan pembangunan jalur transmisi jarak jauh untuk mencapai lokasi konsumen sehingga menimbulkan biaya tinggi. Hal ini justru kontras dengan kebutuhan listrik rumah tangga yang belum terelektrifikasi, yang sebagian besar masih berskala kecil hingga menengah dan berada di area terpencil. Proyek energi berskala besar lebih cocok diterapkan untuk kawasan industri yang memerlukan listrik dalam jumlah besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% hingga 2025, dibutuhkan setidaknya Rp22,08 triliun. Angka tersebut belum memperhitungkan biaya transisi ke energi terbarukan hingga tahun 2060 yang secara nasional diproyeksikan mencapai Rp16.264 triliun.

Di sisi lain, beberapa negara seperti India, Jepang, dan Belanda telah menyelenggarakan program energi terbarukan berbasis komunitas dengan dukungan pendanaan publik, swasta, ataupun kombinasi keduanya—dengan skema insentif yang bervariasi. Di Jepang, lebih dari 19 proyek pembangkit listrik tenaga angin berbasis komunitas telah dibiayai melalui model pendanaan campuran antara crowdfunding dan pinjaman konvensional perbankan. Di Indonesia, telah ada inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas yang dipelopori oleh tokoh setempat. Salah satunya dilakukan oleh Nur Chanif, seorang guru SMK di Blora, dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah desa dan provinsi. Namun sayang, sejauh ini penulis belum menemukan keterlibatan lembaga keuangan dalam kegiatan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas baik di Blora, maupun di daerah lain. Dengan demikian, Bank Indonesia harus segera mengambil peran besar agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembiayaan energi terbarukan berbasis komunitas. Akses energi terbarukan yang merata merupakan salah satu syarat tercapainya transisi energi berkeadilan. Energi terbarukan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu alternatif strategi implementasi kebijakan transisi energi yang hingga saat ini masih terkonsentrasi pada proyek adopsi sumber energi terbarukan skala besar ataupun belum mampu mencapai critical mass adopsi di level rumah tangga.