Pemerintahan yang baru memberikan isyarat untuk meningkatkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Komitmen itu di-sampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, kemarin (16/5). Prabowo mengatakan, ruang fiskal negara cukup leluasa untuk berkontribusi senilai US$1 miliar per tahun selama 30 tahun ke depan. Angka tersebut seta-ra dengan Rp16 triliun (asumsi US$1 = Rp16.000). Angka tersebut terbilang sangat besar mengingat dalam rencana awal kontribusi APBN untuk pembangunan Nusantara hanya 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun. Sisanya, bersumber dari investasi swasta murni atau kerja sama pemerintah dan badan usaha alias KPBU. Komitmen ini merupakan langkah taktis pemerintah dalam menjamin keberlan-jutan pembangunan ibu kota baru serta memastikan dukungan penuh fiskal negara sehingga diharapkan mampu menguatkan keyakinan investor terutama pemodal asing. Pasalnya, sejauh ini, realisasi investasi di IKN terbilang kurang signifikan, yakni Rp49,6 triliun per akhir Maret 2024. Adapun, sumbangsih APBN sepanjang 2022—2024 mencapai Rp72,1 triliun.

Para pebisnis di Tanah Air pun merespons positif rencana pemerintah untuk memberikan dukungan penuh APBN yang memang sangat diharapkan oleh investor. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang mengatakan injeksi APBN pada proyek IKN perlu diteken agar geliat investasi dapat menunjukkan tren positif. Apalagi, komitmen Rp16 triliun per tahun sebagaimana yang dijanjikan itu jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan realisasi dan rencana kucuran APBN pada pada tahun lalu maupun tahun ini. Namun, Sarman menilai pemerintah perlu upaya besar dalam menggaet minat swasta. Salah satu yang perlu difokuskan adalah memberikan kemudahan perizinan hingga penekanan status kepastian tanah. Selain itu juga kepastian soal Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), sehingga investasi yang dirumuskan bisa tereksekusi tanpa risiko. Untuk mengimbangi respons positif dan jaminan dari pemerintahan baru itu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) maupun Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung tancap gas untuk mengundang investor. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno, mengatakan ada beberapa sektor yang berpeluang untuk dikembangkan oleh pemodal swasta. Di antaranya pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung, pengembangan kawasan komersial dan residensial, serta berbagai industri pendukung termasuk agroindustri.

Senada, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono, mengatakan target penanaman modal di kawasan tersebut pada tahun ini ditetapkan senilai Rp100 triliun. Jika benar dieksekusi selama 30 tahun maka akan ada risiko fiskal yang patut diantisipasi, yakni kian lebarnya defisit anggaran serta terbatasnya efek APBN ke sektor riil karena adanya pemangkasan belanja pada pos lain. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan janji manis dukungan APBN itu merupakan penekanan dari pemerintah bahwa IKN adalah proyek jangka panjang. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menambahkan langkah yang direncanakan pemerintah baru cukup realistis.

Ucapan Presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, yang berulang kali mempertegas komitmen untuk melanjutkan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo tak bisa lagi dianggap sebatas omon-omon. Terlebih, jika hal itu menyangkut kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Media sudah mencatat dengan jernih pesan Prabowo tentang keberlanjutan IKN yang terlontar dari acara Qatar Economic Forum, Rabu (15/5). Gaung pesan keberlanjutan IKN kini makin nyaring di komunitas internasional. Namun, kalau kembali ke dalam negeri, muncul pertanyaan besar, seberapa kuat pemerintahan Prabowo merealisasikan komitmen keberlanjutannya dan dengan cara bagaimana? Ingat. Pembangunan IKN sangatlah lahap modal, sedangkan kebutuhan APBN untuk berbagai program di pemerintahan baru makin banyak. Belum lagi daya pikat IKN untuk para investor lokal dan asing sampai sekarang masih a big question mark. 

Tentu semua itu harus melalui proses dan kajian yang matang serta cermat agar desain serta skema anggaran yang paling paripurna dan implementatif dapat dirumuskan untuk mencegah terjadinya berbagai ekses negatif. Tak salah bila ada yang berpikiran bahwa Prabowo benar-benar memanfaatkan forum internasional itu untuk menyampaikan pesan keberlanjutan pembangunan IKN agar investor dan seluruh pihak merasakan getaran ketenangan, kepastian, dan keyakinan. Data Otorita IKN menunjukkan bahwa realisasi investasi di IKN hingga akhir 2023 baru mencapai Rp41,4 triliun. Angka ini jauh dari kebutuhan investasi swasta yang mencapai Rp374 triliun. Rendahnya minat dari sektor swasta menimbulkan kekhawatiran serius. Pemerintah perlu merumuskan strategi pembiayaan yang lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Guyuran APBN diharapkan dapat menjadi perangsang dalam menambah kepercayaan investor dan badan usaha mengatrol modal di IKN. 

Sejak proyek raksasa ini dikerjakan pada 2022 hingga tahun ini, penggunaan APBN untuk IKN ditargetkan mencapai Rp72,1 triliun, atau 16,1% dari total APBN. Andai kata pemangkasan terjadi di pos-pos strategis, hal itu tentu bisa menurunkan kualitas layanan publik dan program pembangunan di sektor-sektor vital. Lebih jauh lagi, jika belanja IKN dimasukkan ke dalam belanja reguler, hal ini bisa menambah defisit fiskal negara secara signifikan. Apalagi, stimulus proyek ini direncanakan berlangsung selama 25—30 tahun. Pembangunan IKN Nusantara adalah proyek ambisius yang membutuhkan perencanaan matang dan strategi pembiayaan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang tepat, hasrat pemerintah memintal mimpi mewujudkan IKN akan sepadan dengan pengorbanannya.

Adopsi sumber energi ter­­­ba­­rukan ber­­­basis ko­­­mu­­nitas bisa menjadi salah satu strategi efektif untuk mendukung transisi ener­­­gi berkeadilan. Bank Indo­­­nesia dapat mendukung inisiatif tersebut, salah sa­­­tunya melalui indikator pengawasan perbankan se­­­perti Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), sehingga dapat mem­­­berikan insentif khusus bagi bank yang menyalurkan pem­­­biayaan ke kegiatan pen­­­danaan energi terbarukan berbasis komunitas. Indonesia menghadapi tan­­­tangan unik dalam pen­­­capaian transisi energi berkeadilan. Pertama, akses listrik masih belum merata. Meskipun per akhir 2023 rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,83% dan rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,78%, secara absolut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa masih ada sekitar 185.000 rumah tangga di 140 desa di Papua yang belum memperoleh akses listrik. Selain itu, pakar energi menilai bahwa per akhir 2023, masih terdapat isu keandalan listrik, terutama di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian, transisi energi berkeadilan juga membutuhkan akselerasi dan pemerataan adopsi sumber energi terbarukan hingga ke wilayah desa yang paling terpencil sekali pun.

Energi terbarukan berbasis komunitas berpotensi mendorong pencapaian sejumlah tujuan tersebut melalui pendekatan yang berbeda dengan adopsi level rumah tangga maupun skala besar. Berbeda dengan program instalasi sumber energi terbarukan yang bersifat top-down, konsep “berbasis komunitas” menekankan kepemilikan bersama serta inisiatif dari warga, oleh warga, dan untuk warga (bottom-up). Di sisi lain, proyek energi terbarukan berskala besar umumnya terbentur isu penggunaan lahan yang signifikan dan pembangunan jalur transmisi jarak jauh untuk mencapai lokasi konsumen sehingga menimbulkan biaya tinggi. Hal ini justru kontras dengan kebutuhan listrik rumah tangga yang belum terelektrifikasi, yang sebagian besar masih berskala kecil hingga menengah dan berada di area terpencil. Proyek energi berskala besar lebih cocok diterapkan untuk kawasan industri yang memerlukan listrik dalam jumlah besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% hingga 2025, dibutuhkan setidaknya Rp22,08 triliun. Angka tersebut belum memperhitungkan biaya transisi ke energi terbarukan hingga tahun 2060 yang secara nasional diproyeksikan mencapai Rp16.264 triliun.

Di sisi lain, beberapa negara seperti India, Jepang, dan Belanda telah menyelenggarakan program energi terbarukan berbasis komunitas dengan dukungan pendanaan publik, swasta, ataupun kombinasi keduanya—dengan skema insentif yang bervariasi. Di Jepang, lebih dari 19 proyek pembangkit listrik tenaga angin berbasis komunitas telah dibiayai melalui model pendanaan campuran antara crowdfunding dan pinjaman konvensional perbankan. Di Indonesia, telah ada inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas yang dipelopori oleh tokoh setempat. Salah satunya dilakukan oleh Nur Chanif, seorang guru SMK di Blora, dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah desa dan provinsi. Namun sayang, sejauh ini penulis belum menemukan keterlibatan lembaga keuangan dalam kegiatan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas baik di Blora, maupun di daerah lain. Dengan demikian, Bank Indonesia harus segera mengambil peran besar agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembiayaan energi terbarukan berbasis komunitas. Akses energi terbarukan yang merata merupakan salah satu syarat tercapainya transisi energi berkeadilan. Energi terbarukan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu alternatif strategi implementasi kebijakan transisi energi yang hingga saat ini masih terkonsentrasi pada proyek adopsi sumber energi terbarukan skala besar ataupun belum mampu mencapai critical mass adopsi di level rumah tangga.

Kalangan ekonom memproyeksi realisasi penyaluran kredit sepanjang tahun ini tak akan menyempit kendati Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan pada bulan lalu. Seperti diketahui, bank sentral mengeluarkan amunisi terakhirnya dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) pada Oktober 2023. Kebijakan yang sama pun ditempuh pada bulan lalu untuk melindungi kinerja rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sehingga suku bunga acuan menyentuh 6,25%. Setelah kebijakan yang mengejutkan itu, Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra mengatakan meski suku bunga masih tinggi, kinerja kredit akan moncer. 

Alasan pertama, suku bunga kredit perbankan tidak serta merta naik di tengah kenaikan BI Rate. Kedua, di tengah kenaikan BI Rate, likuiditas masih memadai. Ketiga, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang agresif sehingga memberikan ruang penyaluran kredit perbankan. Senada, Kepala Ekonom BCA Group David Sumual mengatakan kinerja penyaluran kredit tahun ini masih moncer. Menurutnya, ada sejumlah alasan yang memengaruhi pertumbuhan target kredit. Dari sisi likuiditas, menurutnya, masih aman sehingga industri perbankan masih mampu melakukan ekspansi kredit meski pada Oktober 2023 BI menaikkan suku bunga acuan. 

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyaluran kredit perbankan pada Maret 2024 tumbuh 12,4% secara tahunan (year-on-year/YoY), lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya atau Februari 2024, 11,28%. Pertumbuhan kredit bank pada Maret 2024 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu atau Maret 2023 di level 9,93%. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. Kemudian, dia menuturkan pertumbuhan kredit ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, di mana The Fed diperkirakan masih menahan suku bunga hingga akhir tahun. 

David pun optimistis terhadap peluang bisnis perbankan tahun ini yang didukung oleh ruang realisasi pertumbuhan kredit sebesar 10%—12% dan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 5%. Senada, Head of Macroeconomic & Financial Market Research Bank Mandiri Dian Ayu Yustina mengatakan apabila dieksplorasi lebih dalam, pertumbuhan kredit perbankan itu didorong oleh segmen korporasi. “Dari sisi kualitas aset juga terkendali. Jumlah kredit restrukturisasi terus menunjukan penurunan,” kata Mandiri Macro and Market Brief-Thriving Through Transition.

Potensi minyak dan gas bumi di Indonesia bagian barat masih mendapatkan perhatian khusus, setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan mayoritas wilayah kerja yang bakal ditawarkan kepada investor berlokasi di bagian barat. Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, pihaknya telah memiliki 54 blok migas potensial untuk dilelang kepada kontraktor hingga 2028. Dari jumlah tersebut 57% di antaranya berlokasi di Indonesia bagian barat. Ariana menjelaskan bahwa dari 54 wilayah kerja tersebut, 27 di antaranya merupakan hasil studi bersama perusahaan migas, sedangkan separuh lainnya bakal dilelang secara reguler. 

Bahkan, dia memastikan bahwa pemerintah tidak lagi mewajibkan skema gross split dalam production sharing contract (PSC). Selain itu, KKKS juga dimungkinkan untuk menerima bagian lebih dari 50%. Untuk diketahui, Kementerian ESDM saat ini turut menawarkan first tranche petroleum (FTP) 10% shareable dan signature bonus bersifat open bid. Selanjutnya, DMO price ditetapkan 100% ICP, tidak ada kewajiban pengembalian sebagian WK selama 3 tahun pertama, serta tidak ada cost ceiling untuk cost recovery President IPA Yuzaini Md Yusof mengatakan, sejumlah negara telah melakukan pembenahan fiskal dan kemudahan investasi yang lebih menarik dibandingkan dengan Indonesia selama 5 tahun terakhir.

Masifnya penemuan cadangan gas di Tanah Air tidak serta merta membuat pasokannya untuk industri nasional aman. Pemerintah masih harus melakukan kalkulasi dengan cermat agar gas bumi dengan harga khusus bisa dinikmati oleh lebih banyak pelaku industri di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum bisa memberikan jawaban pasti terkait dengan perluasan sektor industri yang bakal menerima harga gas bumi tertentu. Ketersediaan pasokan komoditas itu menjadi alasan utama bagi pemerintah dalam menyeleksi kuota gas yang bakal disalurkan dengan harga lebih murah itu. Hingga kini, harga gas bumi tertentu atau HGBT dinikmati oleh tujuh sektor industri, yakni baja, keramik, kaca, petrokimia, pupuk, oleokimia, dan sarung tangan karet. Alokasinya volume dan harga gas buminya pun ditetapkan oleh Kementerian ESDM. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan bahwa pihaknya bakal fokus kepada realisasi alokasi HGBT yang sudah disetujui tahun ini, sembari memperbaiki pelaksanaannya di lapangan dengan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait. Program HGBT memang menjadi salah satu andalan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional agar bisa lebih kompetitif di pasar global. Hal itu juga menjadi salah satu perhatian utama Presiden Joko Widodo dalam mendorong industri nasional bersaing di kancah global.Pemberian harga gas khusus menjadi salah satu solusi yang diberikan pemerintah, karena selama ini sumber energi menjadi salah satu komponen yang memiliki porsi cukup besar dalam ongkos produksi.

Kementerian ESDM menilai dalam realisasi pelaksanaan HGBT penyerapan alokasi gas yang telah ditetapkan masih belum optimal. Misalnya saja industri pupuk yang dalam 5 tahun terakhir ada kecenderungan penurunan volume realisasi HGBT, meski tidak terlalu besar. Meski begitu, industri pupuk masih tercatat sebagai sektor yang paling banyak menggunakan gas bumi dalam kegiatan produksinya. HGBT pun diakui memberikan dampak positif dalam peningkatan produksi, penjualan, pajak, dan penyerapan gas. Industri kemudian harus menerima pembatasan pasokan yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) sebagai badan usaha penyalur gas bumi. Apabila pelaku industri mengonsumsi gas bumi lebih tinggi dari kuota yang ditetapkan, maka diharuskan membayar selisihnya dengan harga komersial. Persoalan mengenai pasokan gas bumi tersebut kemudian mendapatkan keluhan dari sejumlah pelaku industri, termasuk Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) yang mengaku produksi anggotanya mulai terancam akibat gangguan tersebut. Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengkhawatirkan gangguan pasokan gas bumi bakal berdampak kepada gangguan iklim investasi di Indonesia. Musababnya, Asaki telah menerima keluhan dari salah satu produsen sanitary ware terbesar di dunia yang telah membangun fasilitas produksinya di Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama menerangkan, keputusan itu diambil untuk menjaga reliabilitas dan keselamatan jaringan gas yang berisiko tinggi. “PGAS berupaya untuk melayani kebutuhan pelanggan seoptimal mungkin, tetapi dengan kondisi pasokan gas yang makin menurun, maka kami sebagai penyalur gas di sisi hilir mengupayakan agar penyaluran gas bisa berkeadilan ke seluruh pelanggan,” katanya beberapa waktu lalu. Berdasarkan publikasi International Gas Union (IGU) 2023, harga gas domestik Malaysia sebesar US$11 per MMbtu, Thailand berkisar US$10—US$11 per MMbtu, dan Vietnam US$6—US$7 per MMbtu. Sementara itu, harga gas domestik rata-rata di Asia sebesar US$9,16 per MMBtu. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa porsi beban energi bisa mencapai 70% bagi industri padat energi, seperti bahan baku petrokimia dan pupuk. Jika dilihat dari segi utilisasi produksi pada ketujuh industri tersebut, tak sedikit yang mengalami penurunan utilitas, seperti industri keramik di level 69%, industri petrokimia dan industri kaca 90%, serta industri sarung tangan karet 30%. Bahkan, pertumbuhan industri pengolahan nonmigas secara keseluruhan mengalami perlambatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) industri tersebut tumbuh 4,49% year-on-year (YoY) pada kuartal IV/2023, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama 2022 sebesar 5,01% YoY. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan bahwa pemerintah perlu mengkaji kembali sektor-sektor industri prioritas yang memerlukan HGBT, sehingga bisa memberikan nilai tambah lebih secara keekonomian.

PT MRT Jakarta menargetkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking untuk proyek moda raya terpadu lintas barat-timur fase pertama tahap kesatu digelar pada Agustus tahun ini. Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat menjelaskan bahwa ground-breaking proyek moda raya terpadu (MRT) east-west line fase pertama tahap kesatu rencananya dilakukan di sekitar kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Sejauh ini, dia mengungkap Jepang telah mengucurkan pinjaman senilai ¥140,69 miliar atau Rp14,51 triliun (kurs ¥1=Rp103,29) ke Indonesia untuk membangun MRT timur-barat fase pertama tahap kesatu dengan rute Tomang—Medan Satria Jakarta. Menurutnya, skema pengembalian pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan MRT Jakarta lintas barat-timur akan ditanggung oleh pemerintah pusat serta Pemprov DKI Jakarta. 

Secara terperinci, dia memaparkan Pemprov DKI Jakarta akan menanggung sebesar 51% dari pinjaman melalui APBD atau sekitar Rp7,4 triliun, sementara pemerintah pusat menanggung 49% dari total pinjaman atau sekitar Rp7,1 triliun melalui APBN. Dengan model itu, pemerintah pusat akan memberikan hibah kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membayar sebagian pinjaman dari JICA. Counsellor Bagian Ekonomi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, Hironori Yahata menjelaskan Jepang memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membangun MRT Jakarta east-west line fase pertama tahap (stage) kesatu dengan rute Tomang—Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Pemerintah berencana memberikan relaksasi operasional kapal pesiar asing di pelabuhan dan dispensasi cabotage guna mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar di Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan bahwa wisata minat khusus kapal pesiar memiliki potensi yang luar biasa sehingga perlu kebijakan yang mendukung pengembangan wisata tersebut. “Nanti juga akan ada relaksasi peraturan di pelabuhan dan dispensasi cabotage yang lebih banyak dalam konsep pilot project, sehingga akan ada kemudahan sistem perizinan yang terintegrasi,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (16/5). Sandiaga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Optimalisasi Aktivitas Bisnis Kapal Asing di NIPA Transshipment Anchorage Area (NTAA) dan Benoa Cruise Terminal Bali yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Menurutnya, peminat wisata jenis itu cukup tinggi dengan pangsa pasar yang teridentifi kasi adalah silver market atau pasar usia lansia. Beragam paket itu ditawarkan kepada wisatawan mancanegara karena Indonesia memiliki destinasi wisata bahari yang beragam. Adapun, beberapa destinasi yang menjadi favorit seperti Bintan, Batam, Labuan Bajo, Sorong, dan Maluku dengan hub yang ada di Tanjung Benoa. Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait berkolaborasi untuk menghadirkan regulasi yang mampu mendukung pengembangan wisata minat khusus kapal pesiar. 

Menurutnya, wisatawan mancanegara menggunakan kapal pesiar dapat mengeluarkan sekitar Rp31 juta per penumpang di Indonesia. Sandiaga menyampaikan pemerintah siap memperkuat pengembangan wisata kapal pesiar melalui sejumlah relaksasi kebijakan serta pengayaan paket wisata yang dapat menarik lebih banyak minat wisatawan. Dia mengharapkan spendingdari wisatawan kapal pesiar dapat mencapai angka di atas US$1.000 per penumpang hingga US$2.000 per penumpang atau setara Rp15 juta hingga Rp31 juta per penumpang. Dalam kesempatan lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub berkomitmen memastikan kesesuaian regulasi dengan kebutuhan terkini di sektor kapal pesiar. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Hendri Ginting menyatakan komitmen itu tecermin melalui revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4/2022 tentang Pelayanan Kapal Wisata (Yacht) Asing dan Kapal Pesiar (Cruiseship) Asing di Perairan Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14/2023. 

Kepala Sub Direktorat Angkutan Laut Luar Negeri Ditjen Perhubungan Laut Rifanie Komara menjelaskan dalam pelaksanaan perubahan kedua Permenhub Nomor PM 4/2022 itu, kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sangatlah krusial. Dia tetap berkomitmen agar perubahan regulasi ini menjadi landasan yang kuat bagi perkembangan sektor pariwisata dan transportasi laut ke depannya. Terdapat beberapa poin yang diusulkan di antaranya adalah penambahan penjelasan terkait dengan pengoperasian kapal pesiar asing yang mengangkut wisatawan di pelabuhan dalam negeri untuk berwisata serta klasifikasi kapal pesiar asing yang dapat melakukan pengangkutan wisatawan dari pelabuhan asal keberangakatan di dalam negeri. ia menegaslan perlunya mendalami karakteristik kapal, kebutuhan layanan, pengembangan infrastruktur, serta dampak ekonomi dan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat setempat. Pemahaman itu tidak hanya terbatas pada tingkat pelayanan di pelabuhan, tetapi juga mencakup dampak positif bagi ekonomi lokal, peluang pekerjaan, dan promosi pariwisata Indonesia secara global.

PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) berjanji memberikan pelayanan paling efektif dan efi sien menyusul rencana merger dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL). Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan bahwa layanan Smartfen kepada 36 juta pelanggan termasuk tarif termurah yang berada di peringkat empat di dunia. “Semuanya demi Indonesia yang lebih baik. Memang kita kurang murah? Kita itu nomor 4 paling murah di dunia,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5). Merza menjelaskan bahwa perusahaan siap memberikan layanan yang efi sien dengan adanya aksi korporasi tersebut. Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru MergeCo. 

Rencana merger itu masih dalam tahap evaluasi awal, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo. Manajemen Axiata menjelaskan bahwa validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU. “Setiap perkembangan penting yang berhubungan dengan MoU ini akan diumumkan sebagaimana diperlukan,” ungkapnya. Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward berpendapat rencana merger antara FREN dan EXCL akan membuat tarif layanan menjadi lebih murah.