2023, Realisasi PNBP Telko Rp26,52 Triliun
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Investor Daily
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berhasil mengumpulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi (telko) senilai Rp 26,52 triliun pada 2023 atau turun Rp0,61 triliun (-2,25%) dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya Rp27,13 triliun. Namun pencapaian PNBP telko tahun 2023 juga lebih baik atau melampaui 105,74 dari yang ditargetkan senilai Rp25,08 triliun. PNBP Kemenkominfo berasal dari dua sumber utama, yakni Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telko dengan besaran kontribusi terhadap total PNBP Kemenkominfo tahun lalu masing-masing sebesar 80,31% dan 4,96%.
Selain itu, terdapat PNBP yang dipungut dan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) dan lainnya di Kemenkominfo yang berkontribusi sebesar 15,20%. BPH frekuensi selama ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Dalam catatannya, Kemenkominfo berhasil memungut BPH frekuansi Rp 21,14 triliun, BPH Telko Rp1,24 triliun, PNBP BLU (USO) Rp3,12 triliun, sertifikasi perangkat telekomunikasi Rp 217 miliar, Izin Penyelenggaran Penyiaran (IPP) Rp 37 miliar, serta PNBP lainnya Rp 520 miliar pada 2023. (Yetede)
Kinerja Industri Pendorong Pertumbuhan Ekonomi
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Investor Daily
Indonesia perlu mendongkrak kinerja sektor energi industri untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi kedepan. Adapun pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6-8% lebih pada tiga tahun kedepan untuk menjadi negara maju pada 2045. "Hal yang bisa dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong aktivitas sektor industri dan juga mendorong iklim kompetisi di Indonesia makin membaik," kata Ekonom Utama Departeman Riset Ekonomi dan Kerja Sama Regional Bank Pembangunan Asia (ADB) Arief Rahmayandi. Dia menjelaskan, ADB memprediksi Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% pada 2024 dan 2025. Konsumsi rumah tangga akan terus jadi penopang utama produk domestik bruto (PDB). Namun kontribusi ekspor diperkirakan masih akan lemah pada tahun ini. Melemahnya ekpsor merupakan imbas dari gejolak perekonomian global, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan di Indonesia namun juga oleh berbagai negara lainnya. (Yetede)
Wilayah Agromerasi Diusulkan Punya Pulau Pengelolaan Sampah Tersendiri
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Investor Daily
Wilayah agromerasi Daerah Khusus Kota Jakarta (DKI) diusulkan memiliki pulau pengelolaan sampah dengan masa operasi bisa kita dengan 100 tahun ke depan. Penurut Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pembangunan pulau baru untuk lokasi pengolahan sampah bagi wilayah aglomerasi DKI itu harus meningkat mengingat Jakarta sudah tidak memiliki lahan untuk dijadikan lahan pembuangan sampah dalam 10 tahun ke depan. Dia menegaskan, masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak mungkin mengandalkan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
"Tempat pembuangan sampah yang kita bicarakan hari ini kalau pemikiran saya tidak hanya untuk Jakarta. Tetapi juga untuk Bekasi, Depok, Tangsel. Dan masa depan kota aglomerasi 100 tahun ke depan," kata Heru. Fasilitas tersebut memanfaatkan sedimen atau lumpur yang berada di dasar 13 sungai wilayah Jakarta dan sampah-sampah masyarakat. Tumpukan sedimen dari sungai-sungai Jakarta itu dinilai menjadi persoalan karena setiap dikeruk tidak memiliki tempat pembuangan sehingga perlu memindahkan ke area pesisir laut utara yang kemudian menyerupai pulau. (Yetede)
Untung-Rugi Dua Kementerian Melebur di Kabinet Prabowo
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Tempo
Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR pada Kamis, 16 Mei 2024. Berbagai kalangan mulai menerawang bentuk kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih mendatang. Salah satu materi yang disepakati untuk direvisi adalah Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Undang-Undang Kementerian Negara saat ini mengatur jumlah menteri dalam satu kabinet paling banyak 34 orang. Melalui revisi Undang-Undang Kementerian Negara, bunyi pasal itu diubah menjadi, "Jumlah keseluruhan kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan."
Dengan begitu, pemerintahan Prabowo-Gibran bisa leluasa membentuk kabinet dengan menambah atau mengurangi jumlah kementerian dari jumlah yang ada saat ini, yakni 34. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan adanya persetujuan DPR itu tentu menjadi karpet merah bagi Prabowo-Gibran yang memiliki keinginan membentuk kabinet pemerintahan besar. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan sejumlah menteri mengikuti rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta, 2019. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay.
Apalagi sejak awal Prabowo menyatakan ingin merangkul semua lawan politiknya guna bersama-sama membangun bangsa dan negara. "Dengan kondisi dan dinamika politik saat ini, kabinet Prabowo-Gibran akan menjadi kabinet besar," ujar Trubus saat dihubungi Tempo, kemarin. Jika rencana komposisi tersebut terlaksana, ada ganjaran yang mesti diterima kabinet Prabowo-Gibran. Makin banyak jumlah kementerian, otomatis anggaran negara juga bertambah. Trubus berharap Prabowo membentuk kabinet zaken, yaitu kabinet ramping dengan komposisi para ahli di dalamnya. (Yetede)
Keuntungan Naik Pesawat Super Air Jet untuk Para Pebisnis Muda
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Tempo
Super Air Jet merupakan salah satu pilihan masyarakat di Indonesia yang hadir sejak 2021. Menariknya, maskapai satu ini merupakan maskapai yang memiliki konsep kekinian dan memiliki target pasar untuk anak muda, milenial dan juga para pebisnis muda. Pesawat ini melayani perjalanan domestik dengan rute pendek dan menengah pada awal peluncuran dengan jadwal terbang yang cukup terbatas. Sebagai maskapai terbaru, tentu saja Super Air Jet juga memiliki beberapa kelebihan untuk kenyamanan Anda sebagai pengguna. Berikut keuntungan naik Pesawat Super Air Jet.
-Tepat Waktu
Salah satu keunggulan naik Super Air Jet adalah jauh lebih tepat waktu. Jika naik Super Air Jet, Anda tidak perlu was-was karena pesawat ini selalu tepat waktu dan sesuai jadwal landing persis yang tertulis di boarding pass. Bahkan terdapat dua petugas melayani boarding pass untuk proses jauh lebih lancar tanpa menimbulkan antrian yang panjang. Anda juga bisa melakukan check in via web.
-Fasilitas Hiburan Lengkap
Anda bisa mengakses berbagai konten mulai dari film, game, majalah digital Sampai nonton video blog atau vlog juga bisa lewat aplikasi Tripper. Semua fasilitas hiburan ini bisa diakses lewat perangkat pribadi mulai dari smartphone, tablet dan juga iPad. Jadi, Anda tidak akan merasa bosan di perjalanan karena dapat menikmati berbagai film dari banyak genre, musik atau bermain game dari perangkat langsung. (Yetede)
Opini Wajar dengan Pelicin
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Tempo
Daftar panjang kasus suap untuk mendapatkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan tak bisa dipercaya sepenuhnya. Laporan keuangan direkayasa sedemikian rupa agar amburadulnya tata kelola bujet hingga korupsi tak mencoreng kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah pemilik anggaran beserta para pejabatnya.
Perkara terbaru terkuak dalam sidang bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Bawahannya yang menjadi saksi mengungkapkan adanya permintaan Rp 12 miliar dari dua auditor BPK untuk menutupi kekurangan dokumen administrasi program lumbung pangan alias food estate yang bisa menyebabkan laporan keuangan Kementerian Pertanian 2022 tak mendapatkan status WTP. Hanya menyanggupi Rp 5 miliar, Kementan meraih WTP juga. Dalam perkara inilah nama anggota IV BPK, Haerul Saleh, terseret.
Pola ini mengulang kasus suap WTP yang menjerat Achsanul Qosasi, anggota III BPK, yang menerima Rp 40 miliar sebagai imbalan memanipulasi laporan keuangan base transceiver station (BTS) 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Belum lama ini, kasus serupa terjadi di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sorong. Ditambah kasus serupa pada tahun-tahun sebelumnya, daftarnya akan makin panjang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini adalah kesimpulan tingkat kewajaran informasi dalam laporan keuangan. Aturan itu menyebutkan hasil pemeriksaan BPK bisa berupa wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat. Dengan mendapatkan status WTP, para pemimpin kementerian, lembaga, atau daerah dianggap berhasil mengelola keuangan. Sebaliknya, kegagalan mendapatkan cap WTP bisa berdampak pada kehilangan kepercayaan publik, penurunan reputasi, dan kesulitan mendapatkan pendanaan. (Yetede)
Banyak Sandungan Menuju 8 Persen
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Tempo
Berbicara dalam Forum Ekonomi Qatar pada Rabu, 15 Mei lalu, Prabowo Subianto sebagai pemenang pemilihan presiden mengklaim bisa dengan mudah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen per tahun. "(Bisa tercapai) dalam dua hingga tiga tahun," ujarnya. Prabowo mengklaim sudah berbicara dengan banyak ahli dan mempelajari adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi tersebut. Kuncinya, menurut dia, berkaitan dengan sektor pertanian serta produksi dan distribusi pangan, tanpa menjelaskan detailnya. Faktor lain adalah efektivitas belanja pemerintah. Dia berencana berfokus pada anggaran untuk mendukung program pendorong ekonomi.
Tapi optimisme yang sama tidak tampak dari sejumlah ekonom setelah mendengar pernyataan Prabowo itu. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai ekonomi Indonesia memang berpotensi tumbuh hingga 8 persen, tapi tidak dalam waktu dekat. "Tidak ada sejarahnya kita bisa melakukan lompatan sebanyak 3 persen dalam waktu satu hingga tiga tahun," katanya kepada Tempo, kemarin. Mengacu pada pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 yang hanya 5,05 persen, menurut Faisal, ekonomi Indonesia harus naik 3 persen per tahun.
Padahal proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini pun tak berbeda jauh dibanding pada tahun lalu. Pemerintah memperkirakan ekonomi tumbuh 5,2 persen selama 2024. Sejumlah institusi memasang angka serupa. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi tumbuh 4,7-5,5 persen dan Bank Dunia memasang angka 4,9 persen. Sementara itu, Bank Pembangunan Asia atau ADB dan Dana Moneter Internasional alias IMF sama-sama memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen. Sedangkan proyeksi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) lebih tinggi, yaitu 5,2 persen. (Yetede)
Ketika Korban Pembegalan Jadi Tersangka
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Tempo
SETELAH mendekam di ruang tahanan selama beberapa hari, Fiki Harman Malawa, 20 tahun, akhirnya menghirup udara segar pada 14 Mei lalu. Statusnya sebagai tersangka juga sudah dicabut setelah Kepolisian Daerah Jambi menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Fiki, korban pembegalan yang ditetapkan menjadi tersangka, akhirnya terbebas dari sangkaan. Keputusan polisi itu didasari fakta-fakta yang diperoleh di lapangan serta keterangan para saksi. “Sudah dilakukan gelar perkara. Proses penyidikan dihentikan,” ujar pelaksana harian Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Jambi Komisaris M. Amin Nasution.
Menurut Amin, penghentian penyidikan itu merujuk pada Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) soal perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri ataupun orang lain. Ketentuan itu dapat diartikan seseorang yang tidak dapat dipidanakan karena dalam keadaan terpaksa melawan pelaku kejahatan. Dalam kasus Fiki, kejadian bermula sekitar pukul 22.30 pada 30 April lalu. Fiki berboncengan dengan sepeda motor bersama adiknya, LH. Ketika melintas di Jalan STUD Desa Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, mereka dicegat Muhammad Edo dan Hardi Al Akbar.
Dua pencegat itu berniat membegal Fiki dan adiknya. Edo menyerang Fiki dengan senjata tajam. Fiki lalu melawan dengan pisau yang diambil dari bawah jok sepeda motornya. Pisau itu biasa ia gunakan untuk membantu pekerjaannya sehari-hari. Pisau itulah yang digunakan untuk menusuk dada kiri Edo dan membuat lelaki ini kehilangan nyawa. Perlawanan Fiki itu membuat Hardi keder. Hardi kabur untuk meminta bantuan teman-temannya. Fiki dan adiknya buru-buru meninggalkan tempat itu. Mereka masuk ke hutan untuk bersembunyi. Setelah lebih dari sehari, Fiki akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan menjadi tersangka. Ia dijerat dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. (Yetede)
Dana Indonesiana dan Dukungan Filantropi
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Tempo
Seni terbukti bisa berdampak positif bagi masyarakat. Beragam inisiatif seni di Nusantara mendorong kebebasan berekspresi dan inklusi sosial karena menyediakan ruang dialog serta refleksi terhadap lingkungan. Seni membantu menyembuhkan trauma, menjadi bagian penting gerakan melawan ketidakadilan, dan menyuarakan yang terpinggirkan. Semasa pandemi, seni berperan besar memperkuat resiliensi masyarakat menghadapi krisis; merawat kewarasan saat semua di rumah saja.
Sayangnya, belum banyak orang menyumbang untuk seni alias menjadi filantrop seni. Survei rumah tangga di sebelas kota yang dilakukan Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC) pada 2007 menemukan hanya 3 persen responden menyumbang untuk seni. Lebih lanjut, data Indonesia Philantropy Outlook yang dirilis oleh Filantropi Indonesia pada 2022 menunjukkan bahwa seni hanya menempati urutan ke-12 dari 18 sektor yang diminati oleh lembaga filantropi di Indonesia.
Upaya formal menarik para filantrop untuk mendukung kesenian perlu ditingkatkan. Pada 2017, Badan Ekonomi Kreatif bersama Filantropi Indonesia dan Koalisi Seni meluncurkan Klaster Filantropi Kesenian dan Kebudayaan untuk menggalang inisiatif filantropi khusus untuk sektor seni budaya. Berbagai kebijakan insentif pajak juga terus didorong, seperti masuknya seni sebagai salah satu sektor sumbangan yang bisa mendapatkan pengurangan pajak dalam PP Nomor 93 Tahun 2010. Kita perlu mengadvokasi agar PMK Nomor 128/PMK.010/2019 yang mengatur insentif pajak untuk pendidikan vokasi mencakup pendidikan vokasi terkait seni budaya yang lebih luas, termasuk seni pertunjukan, film dan sastra.
Kesempatan merangkul para filantrop untuk ikut memajukan kebudayaan terbuka lebar sejak diluncurkannya program Dana Indonesiana pada 2022. Pengelolaan program Dana Indonesiana dengan sumber utamanya dana abadi kebudayaan, dirancang untuk membuka akses seluas-luasnya pada inisiatif pelaku seni dengan menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Metode pengelolaan hibah tersebut untuk menumbuhkan berbagai contoh praktek baik. Ini memerlukan kesungguhan kolaborasi antara pelaku seni dan pemerintah. Kesuksesan program yang difasilitasi Dana Indonesiana ini akan menginspirasi dan membangun kepercayaan para filantrop bahwa seni, objek pemajuan kebudayaan esensial, adalah sektor yang juga perlu didukung. (Yetede)
HPP Gula Petani Idealnya Ditetapkan Rp.16.400 per kg
Yuniati Turjandini
17 May 2024 Investor Daily
Pemerintah idealnya menetapkan harga dasar atau harga pokok penjualan (HPP) gula petani Rp16.400 per kologram (kg) agar mereka tetap semangat menanam dan tidak mengalihkan lahan tebunya untuk komoditas lain. HPP sebesar itu dengan mempertimbangkan margin petani 10% atau setara Rp 1.500 per kg dan biaya pokok produksi gula tebu yang saat ini telah mencapai Rp 14.900 per kg akibat turunnya produktivitas tanaman. Menyambut musim giling tebu mulai pertengahan bulan ini, pada 3 Mei-31 Oktober 2024, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional Agency (Bapanas/NFA) memberlakukan relaksasi/kenaikan harga acuan pembelian (HAP) gula petani menjadi Rp14.500 per kg dari ketentuan pada Peraturan Bapanas No.17 Tahun 2023 sebesar Rp12.500 per kg. Peraturan Bapanas No 17 Tahun 2023 mengatur perubahan atas Peraturan Bapanas No 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/kerbau, dan Gula konsumsi. (Yetede)