PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan sepakat membagikan dividen tunai sebesar 15% dari laba bersih tahun buku 2023. Dengan begitu, dividen yang dibagikan sekitar Rp 855,56 miliar, ekuivalen dengan Rp 18,54 per lembar saham. "Jumlah dividen tersebut naik dua kali lipat dari dividen tunai 2022 senilai Rp9,24 per lembar saham. Hal ini mengindikasikan kinerja yang cukup solid pada tahun buku 2023," ungkap Direktur Utama BSI  Hery Gunardy. Selain 15% yang dialokasikan sebagai dividen tunai 2022 senilai Rp 9,24 per lembar saham. Hal ini mengindikasikan  kinerja yang cukup solid  pada tahun buku 2023," ungkap Direktur Utama BSI Hery Gunardi. Selain 15% yang dialokasikan sebagai dividen tunai, sejumlah 20% atau senilai Rp1,14 triliun dari laba bersih 2023 disisihkan sebagai cadangan wajib, serta 65% atau sejumlah Rp 3,71 triliun digunakan sebagai saldo laba ditahan. Hery menjelaskan, laba bersih BSI 2023 sebesar Rp 5,7 triliun atau meningkat 33,8% secara tahunan (year on year/yoy) dan menghasilkan return on equity (ROE) hampir sebesar 17%. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencetak hattrick dengan kenaikan berturut-turut dalam  tiga hari perdagangan, ke posisi 7.317 pada penutupan Jumat (17/5/2024). Peningkatan IHSG tidak lepas dari aksi beli bersih (net buy) asing yang mencapai Rp 869 miliar, dengan saham yang banyak diburu adalah saham perbankan (banking) dan saham emiten Prajogo pangestu. Indo Prem naik + 70,54 basis poin ke 7.317, dengan nilai transaksi pasar mencapai Rp 13,42 triliun dan volume transaksi 213,6 juta saham. Asing masih terus masuk pasar, diindikasikan dari besarnya  net foreign buy di seluruh pasar yang mencapai Rp 866,61 miliar.  Saham-saham yang paling banyak dibeli asing adalah saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sebesar Rp 337,2 miliar, disusul saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp176,8, saham emiten Prajogo pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) sebesar Rp 176,8 miliar, serta saham PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) sebesar Rp132,8 miliar. Saham-saham banking seperi BBCA,BBRI,BMRI serta saham emiten Prajogo Pangestu lainnya, PT barito Renewables Energy Tbk (BREN) juga menjadi penggerak IHSG, kemarin. (Yetede)

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil menengah (Kemenkop UKM) menyadari bahwa implementasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, harus dilakukan sejumlah pembenahan agar penyaluran KUR bisa memberikan daya dorong terhadap kinerja perekonomian nasional. Pada tahun lalu pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp 297 triliun, tetapi hanya tersalurkan Rp 260,26 triliun kepada 4,64 triliun debitur. "Tahun lalu KUR juga tidak mencapai target. Kami sudah melihat ada gejala, stagnasi dalam penyaluran KUR ini.

Oleh sebab itu, perlu ada terobosan-terobosan," kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Hubungan Antar Lembaga Riza Damanik. Dia menungkapkan, ada tiga hal yang bisa dijalankan untuk mendongkrak realisasi penyaluran KUR. Pertama, mendorong terlaksananya sistem credit scoring. Kedua, melakukan pendekatan KUR klaster dan ketiga adalah dengan terobosan metode hibrida terutama dalam pengembangan khusus terkait dengan korporatisasi petani dan nelayan. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi berada di kisaran 5% oleh lembaga internasional. Akan tetapi, masih banyak tantangan eksternal yang masih menghantui salah satunya tensi geopolitik dan ketidakpastian kebijakan The Fed. Berdasarkan rilis badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia pada kuartal I-2024 tercatat 5,11% secara year on yera (yoy) yang ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN. Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia menunjukkan resilensinya tercermin dari capaian pertumbuhan di triwulan I-2024. Chief Economist Permata Bank dan Head of Permata Institute for Economic Research (PIER) Josua Pardede mengatakan,  fundamental pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif solid. (Yetede)

Pemerintah China pada Jumat (17/05/2024) mengumumkan langkah-langkah bersejarah dengan menstabilkan sektor propertinya yang dilanda krisis.  Diantaranya pendanaan ekstra sebesar 1 triliun yuan (US$ 138 miliar) yang difasilitasi bank sentral, pelonggaran aturan KPR, dan pembelian sejumlah apartemen oleh pemerintah daerah. Para investor berharap tindakan itu sebgaai tanda awal dari intervensi pemerintah yang lebih tegas untuk  mengopensasi penurunan permintaan aparteman baru dan lama, juga memperlambat penurunan harga  serta mengurangi stok rumah yang tidak terjual. Kalangan analis sendiri sudah lama menyerukan agar pemerintah turun tangan dengan melakukan pembelian sendiri guna menopang yang sempat menyumbang seperlima dari PDB dan tetap menjadi hambatan utama bagi negeri Tirai bambu. (Yetede)

PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah jajaki ekspansi bisnis dan potensi usaha di berbagai sistem angkutan umum massal maupun kegiatan usaha lainnya di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan bekasi (Jabodetabek). Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat mengatakan pihaknya tengah mengusulkan perubahan peraturan daerah (perda) untuk menjadi pemandu transportasi masal yang terintegrasi di wilayah jabodetabek. "Kami berencana ingin mengajukan perubahan perda di DKI namun tentunya harus dilakukan harmonisasi," kata Tuhiyat. Dia menjelaskan pengaduan harmonisasi Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas MRT Jakarta (Perseroan Daerah) ini terkait cakupan ruang lingkup PT MRT Jakarta. Sebagai Perseroan terbatas, MRT Jakarta berharap memiliki ruang lingkup yang seluas-luasnya agar dapat melakukan ekspansi maupun memperoleh potensi usaha di berbagai sistem angkutan umum massal maupun kegiatan usaha lainnya didalam maupun di luar Provinsi DKI Jakarta. Termasuk tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan kegiatan usaha di luar wilayah RI," ujarnya. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan keberangkatan angkutan udara haji melalui Bandara Adi Sumarno, Solo, Jawa Tengah, memenuhi aspek keamanan dan keselamatan penerbangan melalui monitoring dan ramp check di lapangan. Kepala kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya Rizal mengatakan pihaknya menurunkan inspektur angkutan udara dan memastikan  protokol keselamatan dan keamanan penerbangan dipatuhi dengan  ketat oleh semua pihak terkait, terutama maskapai dan penyelenggara bandar udara. "Sebelum angkutan haji dimulai, kami telah mengirimkan inspektur angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan telah terpenuhi serta memantau kelancaran  jadwal penerbangan, pelayanan dan kesiapan operasional pesawat selama periode angkutan haji ini," ungkap Rizal. (Yetede)

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kembali mengajak dan mengingatkan semua pihak terkait (stakeholder) di Tanah Air untuk berkolaborasi guna memberangus masih maraknya judi online di ruang digital. Hal ini perlu dilakukan agar upaya dilakukan punya potensi keberhasilan yang lebih baik. Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Judi Online yang melibatkan stakeholders di Tanah Air, termasuk Polri dan OJK, pun telah dibentuk guna menopang  gerakan tersebut lebih efektif. Presiden Jokowi pun mempercayakan Menko Polhukham Hadi Tjahyanto untuk memimpin satgas tersebut. 

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, kerja sama lintas stakeholders untuk meredam bahkan membumihanguskan aktivitas judi online di Indonesia, sangat dibutuhkan. "Memang pengaturan di ruang digital itu berbeda dengan pengaturan di ruang fisik. ini yang jadi tantangan sebenarnya. Kalau di ruang fisik, kita lihat batasannya jelas, pintu masuknya jelas, yuridiksinya jelas," kata Samuel. Menurut dia, di ruang digital, semuanya tersambung tanpa ada batasan pasti (borderles). Kondisi ini pun menyulitkan pemerintah untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap website/platform yang menyediakan aktivitas judi online. (Yetede)

Rencana merjer antar dua perusahaan telekomunikasi (telko), yakni PT XL Axiata Tbk dengan PT Smartfren Telecom Tbk, disambut positif. Sebab, penggabungan kedua perusahaan tersebut akan menjadikan bisnisnya lebih baik dan efisien. Selain itu, pengerucutan hanya tiga operator saja diyakini akan menjadikan industri telko di tanah Air lebih sehat di tengah kekhawatiran pertumbuhan bisnis seluler yang mulai jenuh dan stagnan. Pada akhirnya, rumor rencana merjer antara XL Axiata dengan PT Smartfren pun akan mendekati kenyataan. Hal itu akan terjadi karena pemilik saham mayoritas kedua perseroan tersebut telah menandatangani MoU merjer yang diumumkan pada Rabu (15/5/2024) pekan ini. 

Jika nanti terealisasi, jumlah oprator telko di Indonesia pun berkurang menjadi tiga saja dari saat ini masih empat. Mereka terdiri atas PT Telkom yang merupakan anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk atau dikenal sebagai Indosat Ooredoo Huthinson (IOH), serta gabungan XL Axiata dan Smartfren yang sekarang sedang berproses. Simulasi dan perhitungan data berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit  tahun 2023 pun akan menjadikan  XL Axiata dan Smartfren lebih kuat, bersaing, dan sehat dilihat dari potensi kinerja pendapatan dan laba bersih, jumlah pelanggan, serta jumlah pelanggan, serta jumlah menara penguat sinyal selulernya. (Yetede)

Inkonsistensi kebijakan kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV) pemerintah membuat galau pabrikan otomotif seperti Hyundai. Perubahan kebijakan insentif  yang awalnya hanya diberikan kepada produksi EV lokal lalu jadi diberikan juga untuk EV impor menekan penjualan. Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Fransiscus Soerjopranoto menerangkan, penyebab penurunan  penjualan mobil pada April yang hampir 15% dibandingkan April 2023 tidak hanya soal ekonomi dan geopolitik, tetapi juga konsitensi regulasi yang menjadi kritikal saat ini. "Khususnya pasar mobil listrik, kebetulan mobil listrik kami berada di segmen menegah ke atas. dan saat ini, calon pembeli mobi listrik kami dalam posisi 'Wait and See," ujar dia. Pria yang akrab disapa Suryo ini mengutarakan, di awal tahun terjadi penundaan pembelian dikarenakan belum terbitnya peraturan perpajakan mobil listrik di kala itu. (Yetede)