Otonomi daerah dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai, serta mendorong inovasi dan kerja sama pengembangan sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. "Jika dikelola secara bijak dan optimal, otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan luas untuk mewujudkan  pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan," kata Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Wapres mengatakan, masyarakat akan semakin merasakan manfaat nyata ekonomi dan keuangan syariah di tingkat daerah, melalui Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dan sinergi pusat dan daerah yang efektif. Pada kesempatan itu, Wapres pun memberikan  beberapa arahan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam terkait pengembangan  ekonomi dan keuangan syariah. (Yetede)

PT Pertamina (Persero) berhasil meningkatkan peran startegis dalam penyediaan energi Indonesia melalui pengelolaan dua blok migas raksasa, yaitu Blok Rokan di Riau dan Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Kemampuan Pertamina dalam menjalankan operasi dan bisnis hulu migas di kedua blok ini membawa semangat baru dalam  simbol kebangkitan nasional untuk mewujudkan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi nasional.  Vice Presiden Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa  sejak alih kelola Blok Mahakam dan Blok Rokan, Pertamina mampu meningkatkan produksi migas sehingga berdampak pada kinerja operasional sektor hulu perusahaan yang lebih tinggi. "Blok Mahakam dan Rokan merupakan lapangan-lapangan migas mature. Melalui beragam inovasi dan penerapan teknologi yang tepat, Pertamina berhasil menahan laju penurunan produksi alamiah dan sekaligus meningkatkan produksi migas Pertamina yang sangat penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan energi Indonesia," kata Fadjar.                                                     

Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (PSDMBP) Badan Geologi  Kementerian ESDM dengan PT Antam Tbk, khusus unit Geomin sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama (PKS). Perpanjangan tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama yang baru pada Jumat (17/5/2024). Penandatanganan perjanjian kerja sama Tentang Penyelidikan Potensi Sumber Daya Mineral Logam ini merupakan amandemen  sekaligus perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebelumnya.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PSDMBP Agung pribadi dan General manager Unit Geomin Muhammad Wafid dan Direktur Pengembangan Usaha PT Antam Tbk I Dewa Wirantaya. "Sebagaimana hasil kegiatan kerja sama yang diperoleh periode lalu, kami berharap kerja sama kali ini akan dapat memberikan daerah prospek mineral logam yang baru, sehingga pada gilirannya nanti dapat menambah sumber daya/cadangan mineral logam khususnya emas, nikel, bauksit maupun komoditas logam lainnya," kata Wahid. (Yetede)

Pemerintah mengkaji pembukaan keran ekspor jagung demi menjaga harga komoditas itu agar tidak kian jatuh di tingkat petani. Usulan ekspor telah disampaikan dua perusahaan  pembeli siap siaga (off-taker) jagung lokal, yakni PT Gorontalo Pangan Sejahtera (GPS) 15 ribu ton dan PT Seger Agro Nusantara (SAN) 50  ribu ton. Hasil panen raya yang melimpah  membuat harga jagung anjlok di bawah Rp4.000 per kg, sementara penyerapan oleh pemerintah melalui Perum Bulog, perusahaan pakan ternak, dan pemangku kepentingan lainnya terbentur kapasitas simpanan. Berdasarkan Kerangka Sampel Area Badan Statistik (KSA BPS), produksi  jagung pipilan kering (JPK) kadar air 14% pada Januari-Juni 2024 diperkirakan hanya 6,56 juta ton atau turun 1,75 juta ton (10,61%) dibandingkan 2022 yang mencapai 16,53 juta ton. (Yetede)

Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat kerja sama pengembangan pertanian padi di lahan rawa, khususnya varietas bibit untuk lahan rawa  dengan produktivitas tinggi serta teknologi mekanisme dan pertanian presisi. Hal itu demi memacu produktivitas dan indeks pertanaman (IP) padi di lahan rawa. Kedua negara juga sepakat mengembangkan  sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable agriculture).

Demikian inti pertemuan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman serta menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam Le Minh Hoan bseretaa pejabat tinggi Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa Republik Sosialis Vietnam (MARD) di kantor Pusat MARD di Hanoi, Vietnam, Minggu (19/05/2024). Pertemuan ini menyepakati kerja sama teknologi lahan rawa yang sedang digalakkan RI. Pada akhir pertemuan, Menteri Pertanian RI dan Vietnam meneken MoU on Agriculture Cooperation. Sebagai tindak lanjut, kedua Menteri sepakat Membentuk Kelompok Kerja Pertanian yang beranggotakan perwakilan pejabat teknis kedua negara. (Yetede)

Perum Bulog telah menyerap 1,05 juta ton gabah kering giling (GKG) di tingkat petani atau 535 ribu ton setara beras  untuk pengadaan dalam negeri hingga 19 Mei 2024. Beras tersebut diserap untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP). Dari 535 ribu ton beras yang telah diserap itu merupakan  gabungan antara beras yang ditugaskan oleh pemerintah atau public  service obligation (PSO) dan komersial. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti menyebutkan, musim panen raya musim tanam pertama (MT-1)  akan berakhir dalam dua minggu kedepan. Bulog memprediksi hingga akhir bulan Mei ini, Bulog menargetkan dapat menyerap  beras petani 600 ribu ton. "Total pengadaan Bulog per mei 2024 itu sudah 535  ribu ton setara  beras atau kurang lebih 1,05 juta ton setara gabah. Bulog akan terus melakukan pengadaan dan kami memperkirakan sampai akhir pengadaan MT-1 kita bisa mendapatkan lebih dari 600 ribu ton setara beras. Dan itu angka yang lebih tinggi dibandingkan 2022, mungkin sedikit lebih rendah dari 2023," papar Bayu. (Yetede)

Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria  dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan  dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.

"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)