Sejak lama Dewi Suryani (47) mengambil pekerjaan sampingan. Gajinya tidak kecil-kecil amat, tapi, setiap bulan, sepertiga pendapatannya harus digunakan untuk menyokong kebutuhan keluarga karena ayahnya sudah pensiun. Gajinya jadi terasa pas-pasan. Saat masih bekerja di perusahaan produsen vaksin unggas, Dewi mengambil pekerjaan tambahan sebagai penulis lepas berita hiburan di sebuah media daring. Honornya dibayar per tulisan. Dalam sebulan, ia bisa dapat Rp 2 juta. ”Ngerjain-nya habis shalat Subuh sebelum berangkat kerja atau sesudah pulang kerja,” kata Dewi di rumahnya di Pamulang, Tangsel, Kamis (25/4).

Pekerjaan itu ia dapat dari informasi teman yang lebih dulu bekerja di media tersebut. Tugas Dewi menyadur tulisan dari berita-berita hiburan situs asing. ”Selain buat nambah-nambah, ambil side job juga karena takut bosan, pekerjaan utama sudah jadi rutinitas,” ungkap perempuan lajang ini. Pekerjaan tambahan itu ia jalani dari 2012 hingga 2016. Selain itu, ia juga membantu temannya yang memiliki usaha penyelenggara acara (EO). Biasanya sebulan ia dapat satu atau dua proyek acara. Sehari dapat honor Rp 500.000. ”Biasanya acara pameran, gathering, atau pernikahan. Paling sehari-dua hari, kerjanya di Sabtu dan Minggu,” lanjut Dewi.

Analisis data Sakernas 2007-2022 menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah warga yang mempunyai pekerjaan tambahan atau sambilan. Pada 2012, sekitar 13 juta orang atau 11,8 % dari 110,8 juta penduduk bekerja memiliki pekerjaan tambahan. Jumlah ini tumbuh menjadi 19,5 juta orang atau 14,4 % pada 2022. Pekerjaan tambahan memang memberikan tambahan penghasilan, tetapi ada tambahan pengorbanan pula yang harus diberikan, antara lain waktu dan tenaga, seperti diungkapkan Prasti (25), karyawan perusahaan kontraktor bangunan di Surabaya, Jatim. Sebagai quantity surveyor dan cost control proyek, tugas utama Prasti menghitung kebutuhan material sesuai gambar rencana.

Setiap pekan ia juga bernegosiasi dengan para mandor soal upah mingguan dan mengecek perkembangan proyek. Di sela waktunya yang terbatas, ia masih mengambil pekerjaan lepas menghitung struktur bangunan rumah. ”Lumayan, penghasilan per bulan jadi hampir dua kali gaji,” katanya semringah. Namun, konsekuensinya kadang-kadang ia harus rela kehilangan jam tidur demi mengejar tenggat waktu pekerjaan yang berdekatan. Bekerja sambilan di luar pekerjaan utama sudah dipraktikkan banyak orang, seperti guru yang menyambi ngojek, ibu rumah tangga yang memberi les tambahan, atau karyawan yang buka warung. Hal ini dinilai bagus karena dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan mengurangi potensi jatuh ke garis kemiskinan. (Yoga)

Lantaran lapangan kerja sektor formal makin susah, pemerintah mendorong warga mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, biaya makelar membebani langkah pekerja migran. Jika bukan karena impitan kebutuhan hidup, Esti Rahayu (44) tidak akan bekerja di luar negeri seperti sekarang. Selepas SMA, ia mencoba peruntungan di Singapura sebelum ”loncat” ke Hong Kong. Penghasilan orangtuanya yang hanya buruh pabrik pengolahan karet tidak cukup untuk membiayai Esti dan kelima saudaranya. Sampai-sampai sejak SMP, Esti harus tinggal bersama kerabatnya di Bengkulu. Ia bersekolah sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Setelah lulus SMA, karena ia terbiasa hidup jauh dari keluarga, Esti nekat mendaftar sebagai pekerja migran ke Singapura, mengikuti jejak banyak perempuan di kampungnya, Desa Banyubiru, Ngawi, Jatim.

Tergiur upah yang lebih besar dari upah di dalam negeri menjadi pemicu Esti berangkat ke luar negeri. Hanya, biaya makelar mengurangi gaji yang diperoleh. Ketika bekerja di Singapura, Esti hanya mendapat separuh gaji selama enam bulan pertama kerja. Dari total upah 260 dollar Singapura per bulan, ia harus merelakan 130 dollar per bulan atau sekitar Rp 1,43 juta untuk membayar jasa agen yang memberangkatkannya. Pekerja migran Indonesia harus membayar sejumlah uang, termasuk biaya rekrutmen yang meliputi biaya perekrut/penyalur, visa/paspor, transportasi/akomodasi, medis/asuransi, pelatihan/penilaian, izin keamanan, pengarahan, persetujuan kontrak, dana kesejahteraan, peralatan, izin kerja/tinggal, dan bunga utang.

Sebagian besar pekerja (44,7 %) membayar maksimal Rp 5 juta. Lalu, ketika pertama kali bekerja di Hong Kong, gaji per bulan sebesar 3.420 dollar Hong Kong (Rp 3,9 juta) harus dipotong selama tujuh bulan sebesar 3.000 dollar Hong Kong per bulan untuk membayar biaya jasa agen sebesar Rp 24 juta. Besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada agen penyaluran pekerja migran ini memberatkan mereka yang berniat bekerja di luar negeri. Karena biaya yang terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka memilih opsi potong gaji.

Tidak heran jika gaji pertama para pekerja migran pada tahun pertamanya bekerja tergolong rendah. Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan, 80 % pekerja migran pada tahun pertama bekerja rata-rata hanya bergaji Rp 4,8 juta per bulan, tidak beda jauh dengan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta per bulan. Kian menyusutnya serapan lapangan kerja sektor formal di dalam negeri menyebabkan tidak semua orang bisa menjadi buruh atau pegawai. Mereka yang tidak masuk sektor formal akan mencari peluang di sektor informal dengan bekerja serabutan atau berwirausaha kecil-kecilan. Tidak sedikit pula yang mengadu nasib di luar negeri demi mengejar gaji yang lebih tinggi. (Yoga)

Untuk memenuhi permintaan bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo, pejabat di Badan Karantina Pertanian (BKP)  Kementan mengungkapkan bahwa selama 2021 sampai 2022 mereka beberapa kali menyuplai durian musang king ke rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul di Jakarta. Setiap kali mengirim durian kelas premium itu bisa Rp 21 juta hingga Rp 46 juta. BKP juga memenuhi berbagai permintaan Syahrul yang nilainya mencapai Rp 6,5 miliar. Salah satunya, 1.000 paket sembako untuk Partai Nasdem. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan korupsi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (20/5/2024).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh itu digelar dengan agenda pemeriksaan enam saksi yang  dihadirkan jaksa KPK. Salah satu saksi, Sekretaris BKP Ditken Perkebunan Kementan Wisnu Haryana, mengungkap berbagai  permintaan Syahrul itu. Kesaksian Wisnu tersebut berangkat dari pertanyaan jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak terkait berita acara pemeriksaan soal beberapa kali pembelian durian musang king. Meyer menyebutkan, sepanjang 2021, ada pembelian durian musang king senilai Rp 21 juta, Rp 22 juta, Rp 46 juta, Rp 30 juta, Rp 27 juta, dan Rp 18 juta. Pada 2022, pembelian durian senilai Rp 25 juta. Terkait permintaan durian itu, Wisnu membenarkannya. ”Sekali mengirim paling sedikit enam kotak durian musang king. Satu kotak isinya 5-7 butir,” ucap Wisnu. (Yoga)

Pengangguran kelompok muda harus disikapi serius. Investigasi Kompas memotret kian terimpitnya gen Z akibat lapangan kerja yang semakin sempit. BPS merilis data, hampir 10 juta penduduk usia muda (15-24 tahun, gen Z) berstatus menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training / NEET). Jumlah gen Z (lahir 1997 hingga 2012) yang menganggur ini 22,25 % total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional. Data Litbang Kompas sebelumnya juga mengungkap, separuh lebih penduduk Indonesia yang menganggur adalah gen Z.

Ditambah kelompok usia 25-29 tahun, porsinya menjadi 66 %, yang artinya dua dari tiga anak muda di bawah 30 tahun yang tengah berada di usia produktif menganggur. Kondisi ini tak bisa kita abaikan karena gen Zadalah masa depan Indonesia dan menyumbang porsi terbesar demografi kita saat ini, 27 % dari total penduduk. Tanpa upaya mengatasi secara serius, hal ini sangat berbahaya. Selain bisa memicu gejolak sosial politik, kondisi ini juga bisa mengancam bonus demografi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, membuat kita sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan keluar dari status negara berpendapatan menengah atau menjadi negara maju.

Sebagian menuding tingginya angka pengangguran kelompok muda akibat kegagalan pemerintah di bidang pendidikan dan mismatch antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri. Sejumlah survei menunjukkan, fenomena pengangguran gen Z tak sesederhana itu. Karakteristik gen Z yang beda dari generasi sebelumnya juga berpengaruh. Sayangnya, paradigma kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan kita belum mampu merespons sepenuhnya perubahan ini. Struktur ekonomi dan sektor-sektor yang jadi prioritas masih sama. Tidak hanya tak cukup menyerap tenaga kerja, tetapi juga kurang mengakomodasi kebutuhan gen Z. Tantangan gen Z tak mudah. Pendidikan kian mahal, persaingan kian ketat, tuntutan kian tinggi. Tren otomatisasi/robotisasi/kecerdasan buatan juga menggusur peran manusia.

Mengenali kebutuhan gen Z dan menciptakan peluang seluas-luasnya melalui kebijakan dan ekosistem yang mendukung sesuai kriteria dan nilai-nilai baru yang diusung gen Z dan tuntutan dunia modern menjadi penting ke depan. Survei BPS menunjukkan, banyak genZmenganggur bukan karena takmau bekerja,melainkan ada kendala sosial ekonomi yang membuat mereka tak bisa bekerja kendati ada sebagian yang terlalu pemilih dalam pekerjaan dan karier. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya tetap dibutuhkan, tetapi tak kalah penting menyiapkan SDM muda dan membangun sektor-sektor ekonomi kreatif baru agar kita bisa mengapitalisasi potensi gen Z berlimpah yang kita miliki. (Yoga)

Setelah lebih dari 70 tahun merajai pasar AS, Ford dan pabrikan mobil AS lainnya harus memasang kuda-kuda menghadapi serbuan otomotif China. Salah satu produsen kendaraan China, BYD, telah meluncurkan Shark, truk double cabin hibrida untuk pasar Amerika Utara di Meksiko. BYD sempat menyatakan takkan menjual Shark di AS. Namun, dengan pabrik baru di Meksiko, BYD ibaratnya memproduksi Shark di halaman belakang AS. Jika manajemen BYD berubah pikiran, AS akan dibanjiri Shark. Shark bahkan diprediksi mampu menaklukkan dunia. BYD juga telah meluncurkan Seagull. Mobil listrik murah, seharga Rp 156,2 juta, tetapi tidak murahan. Aliansi Perusahaan Manufaktur AS bahkan mengingatkan ancaman dari pabrikan China, termasuk BYD. ”Masuknya kendaraan China bisa menjadi membawa kepunahan otomotif AS,” tulis aliansi tersebut dalam sebuah laporan.

Tidak mudah mencegah penetrasi produk otomotif China. Mulai tahun 2025, AS berencana menaikkan tarif bea masuk produk asal China, termasuk kendaraan listrik, dari 25 % menjadi 100 %. Langkah Gedung Putih ini menarik untuk diamati sejauh mana kesuksesannya. Namun, kepusingan dalam menghadapi serangan otomotif China tidak hanya dihadapi AS. Konsumen Eropa juga dibuai dengan harga jual beberapa mobil listrik dari China yang hanya 50 % dari harga mobil produksi Eropa. Impor mobil China di atas kertas dapat dibatasi. Persoalannya, beberapa pabrikan Eropa juga kongsian dengan pabrikan China sehingga memperumit situasi tersebut. Bagi Indonesia, pertarungan di industri otomotif global patut dicermati. Adanya pertarungan memperlihatkan perjuangan sebuah negara untuk tidak sekadar dijadikan pasar. Tanpa upaya serius dari kita semua, takkan mudah membendung penetrasi China. (Yoga)

Bapanas dan BPS baru saja menyelesaikan hasil survei stok beras di masyarakat tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, stok di masyarakat relatif tak berbeda signifikan. Stok di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar 4,134 juta ton, sedikit lebih besar dibanding 31 Desember 2022 yang 4,064 juta ton. Namun, dilihat dari komposisi stok di setiap institusi, ada pergeseran signifikan. Secara umum, stok beras di masyarakat (produsen dan konsumen) dan Bulog pada 2023 lebih besar dari 2022. Sebaliknya, stok di pedagang, penggilingan, serta horeka (hotel, restoran, katering) dan industri menurun drastis. Pergeseran komposisi stok di berbagai institusi ini menggambarkan respons para pihak, terutama masyarakat produsen, atas kondisi pasar beras yang ada.

Pasar beras penuh gejolak setidaknya sejak semester II-2022. Saat itu harga beras tiba-Tiba naik tinggi dan terus naik hingga akhir tahun. Padahal, selama Agustus-Desember 2022, lebih dari sejuta ton beras disuntikkan ke pasar lewat operasi pasar (OP). Awal 2023, harga beras tetap tak terkendali. Puncaknya pada September-Desember 2023. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat meredam kenaikan harga. Selain mengucurkan bantuan pangan beras 10 kg/bulan ke 21,35 juta keluarga selama 7 bulan, juga memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dari impor. Impor 2023 lebih dari 3 juta ton, terbesar setelah 2018. Sepanjang 2023, harga beras naik tinggi. Di penggilingan naik 24,07 % (yoy), sedangkan di pasar grosir dan eceran naik 18,44 % dan 17,07 %.

Sebanyak 11 dari 12 bulan pada 2023, beras jadi penyumbang inflasi, yang, membuat andil inflasi pangan/harga bergejolak (volatile foods) kembali membesar: 61 % dari inflasi 2023 yang 2,61 %. Padahal, sepanjang 2023 selain diguyur bantuan pangan beras 1,5 juta ton, pasar juga disuntik beras OP 1,2 juta ton. Harga terus menanjak di awal 2024. Bagi masyarakat miskin/rentan, kenaikan harga beras adalah kabar buruk karena beras masih ”menguras” belanja terbesar keluarga. Harga gabah dan beras diprediksi stabil tinggi. Ini berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen, kenaikan biaya produksi, penurunan produksi jagung dan kedelai di sawah, dan inflasi. Perlu langkah taktis segera agar ketidakpastian pasar kembali pulih. (Yoga)

Pengembangan sains dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah. Selain itu, perlu dukungan desain pendanaan riset yang berkelanjutan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengemukakan, upaya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan tertinggi di dunia tidak bisa dilakukan melalui ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada produk hasil sains dan pengetahuan. ”Sains tidak bisa jalan sendiri sehingga perlu diarahkan secara spesifik. Apabila tujuannya menuju pembangunan jangka panjang 2045, sains perlu guidance (pedoman), governance (tata kelola), dan budget (pembiayaan),” ujarnya dalam diskusi media terkait peta jalan sains menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Daniel, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem riset sangat penting dalam pengembangan sains ataupun iptek di Indonesia. Komitmen inilah yang menjamin kegiatan riset dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Tanpa penggerak, sulit membangun ekosistem riset dan inovasi yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Membangun ekosistem riset semakin sulit kalau tidak ada desain pendanaan riset yang berkelanjutan,” ujarnya. Saat ini, semua kegiatan riset di Indonesia difasilitasi oleh BRIN. Pada 2023, BRIN memiliki anggaran Rp 6,38 triliun. Dari jumlah tersebut, 64 % atau Rp 4,05 triliun digunakan untuk kegiatan operasional, seperti gaji pegawai dan langganan jurnal. Sisanya, yakni anggaran riset, sebesar 36 % atau Rp 2,3 triliun ditujukan untuk keperluan teknis, seperti pendanaan riset dan inovasi serta penyediaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah disediakan di antaranya Laboratorium Terpadu Riset Oseanografi (Laterio), kapal riset penjelajah samudra, laboratorium genomik, dan laboratorium bioproduk terintegrasi (integrated laboratory of bioproduct/iLab). (Yoga)

Pemerintahan baru diprediksi akan menanggung beban fiskal, terefleksi dari melebarnya defisit anggaran dan melonjaknya imbal hasil obligasi negara yang dipatok untuk tahun pemerintahan 2025. Program prioritas di rezim pemerintahan baru diharapkan punya efek pengganda agar beban fiskal yang ada bisa berdampak positif bagi perekonomian nasional. Gambaran tersebut terungkap dalam paparan Menkeu Sri Mulyani yang menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) kepada DPR dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/5).

Beberapa asumsi makro yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2025, antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,1-5,5 %, laju inflasi di rentang 1,5-3,5 %, yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun di kisaran 6,9-7,3 % serta nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar Rp 15.300-Rp 16.000. Dalam postur makro fiskal untuk tahun 2025, belanja negara dipatok 14,59-15,18 % dari PDB. Rasio ini meningkat dari rasio APBN terhadap PDB yang tertulis dalam KEM-PPKF 2024 sebesar 13,91-15,01 %. Selain meningkatnya anggaran untuk belanja, kisaran defisit fiskal yang dipatok dalam KEM-PPKF 2025 juga melebar menjadi ke kisaran 2,45-2,82 persen, jauh di atas target sasaran defisit fiskal tahun ini sebesar 2,29 %.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, mengatakan, KEM-PPKF 2025 tersebut menunjukkan kerja ekstra keras yang harus dilakukan tim ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terlihat dari, target pertumbuhan dan pendapatan negara. ”Tapi memang, angka-angka itu sudah dibahas bersama oleh Kemenkeu dan Bappenas dengan tim kecil dari Prabowo-Gibran,” kata Dradjad, Senin. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, di Jakarta, menyebut defisit fiskal yang melebar serta patokan kisaran yield SBN tenor 10 tahun yang melonjak hingga di atas 7 % dalam KEM-PPKF 2025 menjadi sinyal bagi pemerintahan baru untuk mengelola fiskal dengan hati-hati. (Yoga)

Pelaku usaha mengeluhkan terbitnya Permendag No 8 Tahun 2024 tentang revisi ketiga Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor untuk menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis Kemenperin saat impor barang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat barang impor bisa masuk lebih mudah dan lebih tidak terkendali sehingga berpotensi menggerus pasar dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mengatakan, pemberlakuan Permendag No 8/2024 memberatkan industri dalam negeri karena menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) Kemenperin saat impor barang. Permendag No 8/2024 juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas, yakni barang elektronik, alas kaki, pakaian jadi, dan aksesori. Kini peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25/2022 sehingga tidak perlu menggunakan pertek Kemenperin yang sebelumnya diatur dalam Permendag No 36/2023.

”Pertahanan perlindungan pasar dalam negeri dari impor yang dibangun dari pertek itu kini dihilangkan. Impor pakaian jadi, ya, bisa kembali meningkat seperti sebelumnya,” ujar Gita saat dihubungi, Senin (20/5), di Jakarta. Ia berharap, ke depan, pemerintah bisa mempertimbangkan lagi aturan itu sehingga pertek bisa kembali diberlakukan. Dengan demikian, impor bisa kembali ditekan dan industri tekstil dalam negeri bisa meningkat. Sebelumnya, Minggu (19/5) Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, kembalinya aturan impor sepatu tanpa menggunakan pertek sama saja kembali membuka keran impor alas kaki ke dalam negeri. Sejak pengetatan impor dilakukan pada 10 Maret lalu, impor sepatu menurun 30 % dibanding bulan sebelumnya yang tidak menggunakan pengetatan impor. (Yoga)

Selama empat tahun terakhir, Mei 2020-April 2024, neraca perdagangan migas dan nonmigas Indonesia mencatat surplus beruntun yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, surplus dagang itu belum optimal membantu meredam ”goyang” rupiah. Pada 15 Mei 2024, BPS merilis, surplus neraca perdagangan Indonesia selama empat tahun terakhir senilai 157,15 miliar USD, dalam 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, serta besi dan baja, menjadi penopang utama. Surplus perdagangan barang secara beruntun empat tahun terakhir itu mampu menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina. Hal itu terutama terlihat pada 2021 dan 2022. Di saat Covid-19 masih merebak pada 2022, ekonomi Indonesia tumbuh 3,7 % secara tahunan.

Pada 2022, di tengah mencuatnya perang Rusia-Ukraina, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31 % kontribusi kinerja ekspor memang terus turun seiring tren penurunan harga komoditas, terutama pada 2023 dan triwulan I-2024. Di tengah surplus dagang beruntun dalam empat tahun terakhir itu, nilai tukar rupiah terhadap USD beberapa kali terdepresiasi. Pada April 2024, nilai tukar rupiah tembus di atas Rp 16.000 per USD. ”Goyang” rupiah bisa teredam jika Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat. Salah satu sumber devisa itu berupa devisa hasil ekspor (DHE). Sayangnya, kebijakan menangkap DHE itu berjalan kurang optimal dan Indonesia terlambat menerapkannya. Pada Maret 2023, BI berupaya menangkap potensi itu dengan menerbitkan instrumen term deposit valuta asing (TD valas) DHE. Instrumen itu disertai dengan imbalan bunga kompetitif di kisaran 4,68-5,14 % bergantung jumlah dan tenor simpanan.

Mulai 1 Agustus 2023, Indonesia yang menganut rezim devisa bebas menerapkan kebijakan wajib memarkir DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, seiring terbitnya PP No 36 Tahun 2023 tentang DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan SDA. Regulasi itu mewajibkan eksportir SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan 30 % DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia (SKI) melalui rekening khusus DHE SDA. Devisa itu bisa ditempatkan dalam instrumen TD valas DHE yang dikelola BI, rekening khusus bank, dan deposit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia minimal tiga bulan. Kewajiban itu dikenakan pada eksportir non-usaha kecil menengah dengan nilai ekspor minimal 250.000 USD. Kemenkeu bahkan memberikan diskon Pajak Penghasilan bunga deposito kepada eksportir yang menempatkan devisa di dalam negeri. Dari ekspor SDA itu, pemerintah memperkirakan bisa mendapatkan DHE SDA sebesar 60 miliar USD. Perkiraan itu mengasumsikan nilai ekspor pada 2023 kurang lebih sama dengan tahun 2022. Namun, realisasi DHE SDA itu masih jauh dari nilai tersebut.

Di TD Valas DHE, misalnya, BI mencatat, per Desember 2023, DHE tersebut terkumpul 2,2 miliar USD. Meski demikian, jumlah eksportir yang menempatkan devisa dalam instrumen itu bertambah dari 56 eksportir menjadi 156 eksportir. Kemudian, per 23 April 2024, devisa yang ditempatkan dalam TD Valas DHE sebesar 1,9 miliar USD. Walau nilainya turun, jumlah eksportir yang menempatkan bertambah menjadi 163 eksportir. Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia menyebutkan banyak faktor yang memengaruhi penempatan devisa di dalam negeri. Hal itu mulai dari suku bunga valas bank negara lain yang lebih tinggi, keterbatasan modal usaha, hingga banyak perusahaan di dalam negeri yang menginduk ke perusahaan luar negeri. Hal lain adalah disebabkan oleh sumber modal usaha eksportir. Cukup bany eksportir yang mendapatkan pembiayaan dari bank di luar negeri sehingga uang hasil ekspor akan balik ke bank tersebut. (Yoga)