;

RI-Vietnam Kerja Sama Pertanian Padi Lahan Rawa

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Investor Daily

Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat kerja sama pengembangan pertanian padi di lahan rawa, khususnya varietas bibit untuk lahan rawa  dengan produktivitas tinggi serta teknologi mekanisme dan pertanian presisi. Hal itu demi memacu produktivitas dan indeks pertanaman (IP) padi di lahan rawa. Kedua negara juga sepakat mengembangkan  sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable agriculture).

Demikian inti pertemuan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman serta menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam Le Minh Hoan bseretaa pejabat tinggi Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa Republik Sosialis Vietnam (MARD) di kantor Pusat MARD di Hanoi, Vietnam, Minggu (19/05/2024). Pertemuan ini menyepakati kerja sama teknologi lahan rawa yang sedang digalakkan RI. Pada akhir pertemuan, Menteri Pertanian RI dan Vietnam meneken MoU on Agriculture Cooperation. Sebagai tindak lanjut, kedua Menteri sepakat Membentuk Kelompok Kerja Pertanian yang beranggotakan perwakilan pejabat teknis kedua negara. (Yetede)

Bulog Serap 535 Ribu Ton Beras dari Dalam Negeri

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Investor Daily
Perum Bulog telah menyerap 1,05 juta ton gabah kering giling (GKG) di tingkat petani atau 535 ribu ton setara beras  untuk pengadaan dalam negeri hingga 19 Mei 2024. Beras tersebut diserap untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP). Dari 535 ribu ton beras yang telah diserap itu merupakan  gabungan antara beras yang ditugaskan oleh pemerintah atau public  service obligation (PSO) dan komersial. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti menyebutkan, musim panen raya musim tanam pertama (MT-1)  akan berakhir dalam dua minggu kedepan. Bulog memprediksi hingga akhir bulan Mei ini, Bulog menargetkan dapat menyerap  beras petani 600 ribu ton. "Total pengadaan Bulog per mei 2024 itu sudah 535  ribu ton setara  beras atau kurang lebih 1,05 juta ton setara gabah. Bulog akan terus melakukan pengadaan dan kami memperkirakan sampai akhir pengadaan MT-1 kita bisa mendapatkan lebih dari 600 ribu ton setara beras. Dan itu angka yang lebih tinggi dibandingkan 2022, mungkin sedikit lebih rendah dari 2023," papar Bayu. (Yetede)

Perlu Sinergitas Kuat Dalam Mewujudkan Ketahanan Air

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Investor Daily

Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria  dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan  dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.

"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)

Plus Minus Hadirnya Starlink

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Tempo
Baru saja hadir di Indonesia, Starlink sudah berancang-ancang memainkan peran penting dalam penyediaan akses Internet. Perusahaan milik Elon Musk ini mengantongi kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk digitalisasi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).  Anak usaha SpaceX tersebut bakal menyediakan akses Internet bagi 745 puskesmas pada tahap awal. Tahap selanjutnya, Starlink bakal menjangkau 1.475 puskesmas yang sebelumnya sudah terhubung dengan Internet VSAT, tapi mengalami banyak kendala. 

Pemerintah memilih Starlink karena mempertimbangkan jangkauannya. Perusahaan itu menawarkan Internet berbasis satelit yang mengorbit tak terlalu jauh dari bumi, sekitar 550 kilometer atau dikenal dengan low earth orbit. Hingga 8 November 2023, Starlink  sudah meluncurkan 5.420 satelit ke angkasa.  Ketua Umum Ikatan Konsultan Teknologi Informasi Indonesia, Teddy Sukardi, mengatakan satelit Starlink, yang membentuk konstelasi, mempunyai nilai plus. Mereka bisa menjangkau wilayah yang belum dilalui kabel serat optik. Sementara itu, posisinya yang dekat dengan bumi memungkinkan layanan Internet dengan latensi atau waktu tempuh data dari perangkat pengguna ke satelit dan sebaliknya yang rendah. 

Layanan itu cocok bagi target Kementerian Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebanyak 2.220 puskesmas membutuhkan Internet. "Diharapkan mereka dapat mengakses Internet yang layak sehingga layanannya tidak akan berbeda dengan puskesmas di perkotaan," ujarnya setelah menyaksikan uji coba layanan Starlink di tiga fasilitas layanan kesehatan menunjukkan hasil memuaskan. (Yetede)

Ironi Pertanian Tanpa Petani

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Tempo
SEBAGIAN hasil Sensus Pertanian 2023 (ST23) yang dirilis Badan Pusat Statistik menginformasikan banyak data dan hal-hal penting ihwal perkembangan pertanian Indonesia pada periode 2013-2023. Salah satunya isu regenerasi petani. Selama ini, isu regenerasi petani dipandang sebelah mata. Akibatnya, upaya mengatasi persoalan tersebut masih setengah hati. Hasil ST23 membuka fakta bahwa pertanian Indonesia mengalami gerontokrasi akut. Tanpa upaya serius membalik kondisi ini, pertanian kita akan makin terpuruk.

Menurut ST23, jumlah petani tua makin besar, sebaliknya jumlah petani muda menurun. Dalam satu dekade terakhir, proporsi petani pengelola unit usaha perorangan berusia 55-64 tahun meningkat dari 20,01 persen menjadi 23,3 persen. Begitu juga petani berusia 65 tahun ke atas, proporsinya meningkat dari 12,75 persen menjadi 16,15 persen. Sebaliknya, pada periode yang sama, proporsi petani berusia 25-34 menurun dari 11,97 persen menjadi 10,24 persen. Begitu pula petani berusia 35-44 tahun yang proporsinya menurun dari 26,34 persen menjadi 22,08 persen.

Kecenderungan menurunnya jumlah generasi muda memasuki sektor pertanian dalam satu dekade terakhir ini berkebalikan dengan kondisi sepuluh tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari hasil Sensus Pertanian 2013 yang menyebutkan ada kenaikan jumlah generasi muda yang menekuni pertanian dibanding hasil sensus 2003. Atas kondisi ini, muncullah sejumlah pertanyaan: mengapa generasi muda saat ini kian menjauh dari sektor pertanian? Apa saja faktor yang membuat mereka tak melirik sektor pertanian? Bukankah Kementerian Pertanian memiliki program khusus untuk menarik petani muda? Apa yang generasi muda butuhkan agar mau masuk ke sektor pertanian? (Yetede)


Cerita DPR Mengejar Tenggat Legislasi

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Tempo
Rapat Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat terbilang cepat. Hanya dalam tiga hari, Baleg DPR rampung menyusun draf revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menyatakan bersyukur karena sembilan fraksi di Baleg menyetujui draf revisi Undang-Undang Kementerian Negara. Semua fraksi di Baleg sepakat menghapus pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34. "Siapa pun presidennya tidak boleh dikunci dengan angka menyangkut jumlah kementerian ataupun nomenklatur kementeriannya," ujarnya pada Kamis, 16 Mei lalu.

Undang-Undang Kementerian Negara bisa disebut sebagai undang-undang strategis karena berhubungan dengan kabinet pemerintahan baru. Sejumlah undang-undang lain yang dinilai strategis di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Poin krusial soal batas usia pensiun polisi dan Kepala Polri diusulkan diperpanjang. Pimpinan DPR juga membenarkan adanya rencana merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bersamaan dengan Undang-Undang Kepolisian. Hal yang menjadi pertanyaan adalah pembahasan dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan para anggota DPR yang tersisa lima bulan. (Yetede)

Tambal-Sulam Peringatan Dini Bencana

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Tempo
MEMBUKA pidatonya, Dwikorita Karnawati bercerita tentang pengalaman mencekam dua dekade lalu, ketika tsunami dalam sekejap menyapu hampir seluruh daratan Aceh. Kala itu, Kepala Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) itu masih bergelut di kampus sebagai Ketua Jurusan Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada. Dwikorita sama sekali tak punya gambaran betapa parah dampak dari bencana megathrust—yang sebelumnya hanya ia ketahui dari buku. “Saya seorang ahli geologi, tapi saat itu saya tidak pernah melihat seperti apa itu tsunami,” kata Dwikorita dalam diskusi Panel Tingkat Tinggi World Water Forum 2024 di Nusa Dua, Bali, Senin, 20 Mei 2024.

Kemarin, ajang WWF ke-10 resmi dibuka. Forum internasional multipihak yang digelar tiga tahunan ini menjadi wadah untuk merumuskan upaya penyelesaian krisis air dan perbaikan tata kelola air, terutama di negara-negara berkembang. Pembahasannya beragam, menyentuh hingga masalah pembiayaan, transfer pengetahuan dan teknologi, hingga mitigasi bencana. Pada urusan terakhir ini, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengurangan Risiko Bencana (UNDRR) telah mewajibkan setiap negara agar membangun sistem Early Warnings System for All (EW4All) dalam mitigasi bencana.

Dwikorita mafhum, sebagai negara berkembang, Indonesia belum memiliki sistem peringatan dini bencana yang mumpuni ketika gempa 9,3 skala richter mengguncang lepas pantai barat Sumatera dari kedalaman 30 kilometer di bawah permukaan laut pada Ahad, 26 Desember 2004. Satu-satunya alat pendeteksi kala itu adalah seismograf yang dioperasikan secara manual dan tak akurat. Walhasil, sedikitnya 130 ribu orang tewas akibat tsunami di Aceh yang terparah di Meulaboh. Gelombang air laut besar yang dipicu megathrust tersebut juga menerjang pesisir Srilanka, India, Thailand, dan Maladewa dengan korban hampir 100 ribu jiwa. (Yetede)

Asal Perpanjang Usia Pensiun Polisi

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Tempo
Sulit mencari dalil pembenar atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat memperpanjang masa usia pensiun polisi dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain hanya akan memperbesar organisasi Polri, yang sebagian diisi orang-orang sepuh, perpanjangan tersebut bakal makin memberatkan anggaran negara yang terus cekak.  DPR secara tiba-tiba membahas revisi sejumlah undang-undang strategis di ujung masa jabatannya. Perpanjangan masa jabatan polisi itu akan menimbulkan mudarat ketimbang memberi manfaat. Perubahan masa dinas polisi itu justru berpotensi memunculkan masalah baru di masa depan.

Pembahasan revisi UU Polri memang masih berlangsung di Badan Legislasi DPR. Ada beberapa pasal yang akan diubah dan ditambah. Salah satu pasal yang krusial adalah Pasal 30 yang membatasi usia pensiun personel kepolisian hingga 58 tahun, yang bisa diperpanjang sampai 60 tahun jika memiliki keahlian khusus. Dalam draf revisi UU Polri itu, masa dinas diperpanjang menjadi 60 tahun. Usia pensiun bertambah menjadi 65 tahun bila polisi itu menduduki jabatan fungsional dan berubah menjadi 62 tahun bila berkemampuan khusus.

Saat ini, masa dinas personel Polri bukan termasuk kepentingan yang mendesak. Apalagi perubahan itu membutuhkan penelitian fisik, psikis, dan kapasitas yang komprehensif untuk menentukan bahwa polisi masih produktif di usia 60 tahun. Penambahan masa dinas polisi ini justru akan berpengaruh terhadap regenerasi internal Polri. Sementara itu, masih banyak perwira menengah, bahkan jenderal, yang belum mendapat kesempatan rotasi jabatan sesuai dengan pangkatnya. (Yetede)


Mengapa Akses Internet Tak Merata

Yuniati Turjandini 21 May 2024 Tempo
ANAK usaha SpaceX milik Elon Musk, Starlink, resmi diluncurkan pada Ahad, 19 Mei 2024. Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan, Starlink bakal memfasilitasi layanan Internet di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selama ini, daerah 3T relatif minim terjangkau Internet. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang dirilis pada Januari 2024, jumlah pengguna Internet Indonesia terus meningkat, tapi masih terpusat di perkotaan.

APJII mencatat jumlah pengguna Internet di Indonesia pada 2024 mencapai 221,5 juta jiwa. Dengan total populasi 278,6 juta jiwa pada 2023, tingkat penetrasi Internet di Indonesia menyentuh angka 79,5 persen atau naik 1,4 persen dibanding pada tahun lalu. Namun 69,5 persennya masih terpusat di daerah urban dengan kontribusi terbesar di Pulau Jawa, yaitu 57,82 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2023, pengguna Internet di daerah perdesaan hanya mencapai 55,92 persen. Artinya, 44,08 persen dari populasi perdesaan masih belum menggunakan layanan Internet. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya kesenjangan infrastruktur yang signifikan. Dengan demikian, perlu diatasi untuk mencapai inklusi digital yang universal di Indonesia.

Dibanding negara tetangga, Indonesia juga tertinggal. Akses Internet di Brunei Darussalam, misalnya, tercatat mencapai 99 persen, disusul Malaysia 97,4 persen, Singapura 96 persen, dan Thailand 88 persen. Selain soal akses, kecepatan Internet di Indonesia masih rendah. Indonesia berada di peringkat ke-9 dari 11 negara di ASEAN dalam soal kecepatan Internet. Berdasarkan data per Desember 2023, kecepatan Internet mobile Indonesia hanya 24,96 megabit per detik (Mbps). Sedangkan untuk jaringan fix broadband 27,87 Mbps. Jauh dibanding Filipina yang 55 Mbps ataupun Singapura dengan 208 Mbps. (Yetede)

Menguji Kredibilitas Anggaran Prabowo-Gibran

Hairul Rizal 21 May 2024 Kontan (H)

Potret ekonomi pemerintah baru mulai nampak. Pemerintah kemarin menyerahkan proyeksi dan asumsi makro ekonomi Indonesia 2025 ke parlemen. Ini akan jadi modal awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia lima tahun ke depan, atau mulai Oktober 2024-Oktober 2029. Lewat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, ini akan menjadi acuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  untuk menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Merujuk dokumen yang sama, target pertumbuhan ekonomi 2025  dipatok 5,1%-5,5%. Angka jauh dari target Prabowo-Gibran yang menginginkan ekonomi tumbuh hingga 8% selama tiga tahun ke depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan ditopang stabilitas inflasi, kelanjutan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, hingga digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Untuk mencapai target ekonomi tumbuh di sasaran 5,1%-5,5%, pemerintah memproyeksikan belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari produk domestik bruto (PDB). Yang menarik, untuk membiayai belanja itu, target pendapatan negara lebih rendah dari belanja atau  berkisar 12,14%-12,36% PDB.

Alhasil, anggaran 2025 akan defisit 2,45%-2,82% PDB. Target ini lebih besar dari defisit APBN 2024 yang dipatok sebesar 2,29% PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan indikasi rasio pendapatan yang rendah ketimbang belanja negara, itu memperkuat argumen bahwa tahun depan pemerintah akan mengandalkan pendanaan alternatif sebagai tambahan pendanaan utama. Pada 2025, pemerintah memasang target imbal hasil surat berharga negara atau yield SBN tenor 10 tahun berkisar 6,9%-7,3%, lebih tinggi dibanding target 2024 sebesar 6,7%.

Alhasil, beban pokok sekaligus bunga utang pemerintah bakal lebih besar. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang berkutat di level 5%. Meski realistis, angka ini belum mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi kita. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita juga melihat, pemerintahan Prabowo-Gibran masih terjebak tren pertumbuhan era Jokowi di kisaran 5%. Jadi "Pekerjaan mencapai 8% tidak mudah," ucap dia.

Pilihan Editor