Warga lokal di berbagai destinasi wisata dunia sudah lelah dengan ledakan turisme (overtourism). Gelombang penolakan melanda sejumlah negara karena pariwisata berlebihan. Penolakan terbaru muncul di Yunani. Dari The Greek City Times, Kamis (16/5) muncul grafiti di dinding-dinding kota Athena, berisi tuntutan untuk mengakhiri ledakan turisme. ”Turis, pulanglah” atau ”Turis, nikmatilah liburanmu di kuburan Eropa”. Pada satu sisi, Yunani sangat mengandalkan pariwisata untuk pendapatan negara. Asosiasi Perusahaan Pariwisata Yunani menyebut, tahun lalu ada 33,4 juta wisatawan berkunjung ke Yunani, yang menyumbang seperlima PDB Yunani. Umumnya turis datang ke Acropolis, tempat berdirinya Parthenon, Erechtheion, dan Propylaea.

Setidaknya 17.000 orang per hari mengunjungi tempat itu. Di sisi lain, warga mengeluhkan banjir wisatawan membuat tempat tinggal berubah menjadi penginapan musiman. Mereka menyadari efek merugikan ledakan turisme itu pada kelestarian warisan budaya Yunani. Athena menjadi salah satu situs yang mulai terkikis lantaran pariwisata yang tak terkendali. April lalu, warga setempat turun ke jalan untuk memprotes. Gaung protes di Yunani membahana ke berbagai destinasi pariwisata dunia. Pada pertengahan April 2024, penduduk Pulau Canary, Spanyol, mogok makan menuntut dihentikannya pembangunan dua hotel. Pada Maret lalu, warga Kyoto, Jepang, memprotes banyaknya turis yang kerap berperilaku kurang pantas.

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) menyebutkan, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Saat ini volume bisnis pariwisata setara atau bahkan melampaui volume ekspor minyak, produk makanan, atau mobil. Justin Francis, CEO Responsible Travel, operator tur yang fokus pada perjalanan berkelanjutan, mengatakan, untuk menangani ledakan turisme, masyarakat setempat mesti diajak berdiskusi, apa yang diinginkan atau dibutuhkan suatu tempat dari pariwisata. Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Kyoto bisa menjadi rujukan. Mereka menyebar kepadatan pengunjung berdasarkan waktu, wilayah, dan musim, misalnya membuka  tempat wisata lebih pagi, mempromosikan agenda wisata di wilayah yang sepi pengunjung, hingga mempromosikan Kyoto bukan hanya sakura. (Yoga)

Ukraina memerlakukan aturan baru wajib militer pada Sabtu (18/5). Tunjangan rumah dan mobil diberikan kepada mereka yang terkena wamil. Aturan itu tidak hanya memperluas cakupan wamil. Regulasi itu juga mengatur aneka manfaat kepada warga yang menjalani wamil. Kyiv akan memberikan tunjangan rumah, kendaraan, dan uang tunai bagi yang menjalani wamil. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meneken Perpres soal kriteria baru wamil. Kini, para narapidana bisa jadi tentara. Perpres itu juga menaikkan sanksi bagi penghindar wamil. Selain itu, usia minimal wamil diturunkan dari 27 tahun ke 25 tahun. Sementara usia maksimum tetap 60 tahun. Aturan itu diberlakukan di tengah kesulitan Ukraina menambah prajurit.

Di Uni Eropa saja, ada 768.000 pria Ukraina yang masuk kriteria wamil. Banyak warga Ukraina lari ke luar negeri menghindari wamil. Sebagian tewas dalam pelarian. Media Ukraina, The Kyiv Independent, menyebut setiap prajurit di garis depan dan di medan perang mendapat 2.700 USD per bulan. Sementara prajurit di lapis kedua dari garis depan mendapat tunjangan 812 USD per bulan, tapi tidak ada tunjangan apa pun bagi prajurit yang tidak berdinas di zona tempur. Mereka hanya mendapatkan gaji bulanan. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut, gaji tentara bisa 541 USD per bulan. Sebagai pembanding, gaji rata-rata pekerja Ukraina hanya 400 USD per bulan. Ukraina adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Diperkirakan butuh 4 miliar USD untuk membayar bonus tersebut. (Yoga)

Tingginya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) ataupun iuran pengembangan institusi (IPI) dinilai tidak wajar karena ada yang mencapai 3-5 kali lipat tahun lalu. Kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri ini dinilai memberatkan mahasiswa. Sejumlah pihak mendesak kenaikan tersebut dikaji ulang. Desakan kepada pemerintah untuk menurunkan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) ini semakin menguat, antara lain dari Komisi X DPR dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI). Pemerintah didesak untuk mencabut Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN (SSBOPTN) di Lingkungan Kemendikbudristek yang menjadi dasar penetapan UKT dan IPI tahun 2024.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, mengatakan, pemerintah gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. ”Tapi, saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat, seolah ingin lepas tangan,” katanya, Minggu (19/5) di Jakarta. Huda menyayangkan pemerintah yang menegaskan pendidikan tinggi bersifat tersier. Alhasil, tidak semua lulusan SMA/SMK derajat bisa masuk ke perguruan tinggi karena sifatnya pilihan, berbeda dengan wajib belajar pada pendidikan dasar. ”Hal ini seakan menebalkan persepsi bahwa orang miskin dilarang kuliah. Kampus, bahkan yang PTN, terkesan elite dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar UKT,” ungkapnya. (Yoga)

Pembatasan barang impor mestinya simultan dengan upaya menggairahkan industri dalam negeri yang nantinya bisa jadi raja di negeri sendiri. Lebih dari 25.000 kontainer tertahan di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Data per Jumat (17/5/2024) menyebutkan, 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim lantaran pertimbangan teknis atau pertek dalam izin impornya tak bisa dipenuhi. Aturan pengendalian barang impor masuk ke Indonesia tak bisa disamaratakan terhadap seluruh barang. Ada yang tak mendesak tetapi, ada barang yang bisa menghentikan kegiatan produksi jika tak tersedia. Karena itu, penerapan aturannya mesti mengacu pada jenis barang, misalnya berpatokan pada Harmonized System Code atau Kode HS.

Berdasarkan data BPS, total impor Indonesia pada Januari-April 2024 senilai 70,952 miliar USD, yang 73,22 % di antaranya berupa bahan baku/penolong, sisanya berupa barang modal (17,07 %) dan barang konsumsi (9,71 %). Jika yang banyak tertahan adalah bahan baku/penolong dan barang modal, roda produksi barang di Indonesia, yang sebagian masih memerlukan bahan atau barang impor, akan terganggu. Gangguan pada roda produksi akan berentet panjang, di antaranya, memengaruhi pasokan barang di pasar. Gangguan juga berdampak signifikan jika barang produksi tersebut nantinya diekspor. Ekspor akan terganggu, yang berpengaruh pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengatasi masalah kontainer yang menumpuk sejak dua bulan lalu, pemerintah merelaksasi aturan izin impor dengan Permendag No 8 Tahun 2024. Mengutip laman Kemendag, Minggu (19/5), dengan relaksasi tersebut, pertek tidak lagi diperlukan sebagai syarat persetujuan impor komoditas atau barang komersial. Di tengah serbuan barang impor dan upaya meningkatkan peran produksi dalam negeri, barang impor perlu dibatasi. Namun, langkah itu tak bisa parsial. Perlu upaya bersama membatasi impor, khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri. Serta, kebijakan dan langkah bersama untuk menggairahkan industri dalam negeri. (Yoga)

Perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan no 6 tentang air bersih dan sanitasi tidak sesuai target pada tahun 2030. Karena itu, penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terhadap masalah itu. Forum Air Sedunia atau World Water Forum kali ini diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada 18-25 Mei 2024. Menurut Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Forum Air Sedunia ke-10 penting karena isu sanitasi dan air bersih menunjukkan perkembangan yang serius. ”SDGs (Sustainable Development Goals) ke-6 yang terkait jaminan ketersediaan serta pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan tidak on track,” ujarnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Minggu (19/5).

Tersendatnya perkembangan capaian SDGs ke-6 itu mengemuka dalam dokumen berjudul ”The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace”. Dokumen itu menyatakan, target-target SDGs ke-6 tampak tidak sesuai jalur. Per 2022, sebanyak 2,2 miliar warga dunia tidak mendapat akses air minum aman. Sebanyak 4 dari 5 penduduk di daerah terpencil secara global kekurangan layanan dasar air minum. Jumlah penduduk dunia yang kekurangan akses pada layanan sanitasi mencapai 3,5 miliar. Pencapaian target-target SDGs menjadi nadi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi negara-negara anggota PBB sejak 2015.

Laman resmi UN-Water SDG 6 Data Portal menunjukkan, proporsi penduduk dunia pengguna layanan sanitasi aman mencapai 57 %. Tingkat penerapan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di skala global sebesar 54 %. Cakupan limbah air domestic dunia yang diolah secara aman mencapai 58 %. Secara umum pencapaian SDGs negara-negara berkembang dengan tenggat tahun 2030 sekitar 12 % pada 2023. ”Ini tantangan bersama. Namun, Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam pencapaian SDGs.

Pada 2023, Indonesia mencapai lebih dari 66 5,” ujar Tri. Karena itu, Forum Air Sedunia di Indonesia diharapkan dapat membahas isu penting tersebut melalui sejumlah pertemuan strategis. Dalam Forum Air Sedunia ke-10,terdapat empat pokok yang ditargetkan Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional untuk menetapkan Hari Danau Sedunia karena perhatian terhadap pengelolaan danau relatif sedikit. Kedua, kesepakatan membentuk center of excellence isu sumber daya air beserta perubahan iklim. Pokok ketiga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, khususnya di pulau-pulau kecil. Keempat, kesepakatan terhadap lebih dari 100 proyek di bidang air untuk dieksekusi di Indonesia. (Yoga)

Dalam kurun waktu dua bulan, Kemendag merevisi tiga kali aturan tentang impor barang. Ketidakpastian hukum ini mencerminkan kompleksnya aturan sehingga memengaruhi kelancaran distribusi barang di pelabuhan. Data Kemendag menyebutkan, 17.304 kontainer di Tanjung Priok (Jakarta) dan 9.111 kontainer di Tanjung Perak (Surabaya) tertahan selama berbulan-bulan. Ribuan kontainer itu berisi komoditas, besi baja, tekstil, produk kimia, dan barang elektronik. Ada pula penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang dan Pelabuhan Belawan di Medan.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso, pada keterangan pers di kantornya di Jakarta, Minggu (19/5) menjelaskan, ribuan kontainer itu tertahan karena importir belum bisa mengajukan dokumen impor sebagaimana disyaratkan Permendag No 36 Tahun 2023. Karena itu, pemerintah merevisi kembali aturan impor tujuh komoditas tersebut. Hal ini dituangkan dalam Permendag No 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Permendag No 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. ”Untuk selesaikan masalah tersebut, Presiden memberikan arahan agar aturan impor itu direlaksasi sehingga permasalahan kontainer menumpuk bisa diselesaikan,” ujar Budi.

Dalam aturan sebelumnya, Permendag No 36 Tahun 2023 yang mulai diterapkan 10 Maret 2024, impor dari empat komoditas wajib menyertakan laporan surveyor (LS) dan persetujuan impor (PI). Keempat komoditas yang dimaksud ialah obat tradisional dan suplemen kesehatan; kosmetik dan perbekalan rumah tangga; tas; dan katup. Dengan aturan terbaru, impor empat komoditas ini kembali menggunakan aturan Permendag No 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, yakni impor hanya perlu LS tanpa PI. Aturan terbaru juga mempermudah tata kelola impor tiga komoditas lainnya, yakni barang elektronik; alas kaki; serta pakaian jadi dan aksesori. Peraturan impor tiga komoditas ini kembali mengacu pada Permendag No 25 Tahun 2022. Artinya, tak perlu menggunakan pertimbangan teknis dari Kemenperin. (Yoga)

Kebijakan pemerintah untuk membuka keran ekspor benih bening lobster menuai diskursus publik. Pengiriman benih-benih lobster ke luar negeri dipandang kontraproduktif dengan gaung budidaya lobster di dalam negeri. Meskipun dicanangkan sebagai komoditas ”champion” di Tanah Air, laju budidaya lobster hingga kini tertatih-tatih. Pembukaan ekspor benih bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan (KP) No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21 Maret 2024. Tercatat lima perusahaan patungan asal Vietnam dengan Indonesia yang mendapatkan izin ekspor benih.

Kuota penangkapan benih lobster diberikan sebanyak 419,21 juta ekor atau 90 % dari estimasi stok benih, dengan target ekspor benih 300 juta ekor per tahun. Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari ekspor benih itu sebesar Rp 3.000 per ekor atau Rp  900 miliar per tahun. Selama ini Indonesia dan Vietnam dikenal bersaing dalam budidaya lobster meski nyatanya budidaya lobster di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Vietnam yang merupakan pengekspor lobster siap konsumsi terbesar dunia, tetapi budidaya lobster di negara itu berkembang pesat berkat suplai benih dari Indonesia. Ketika larangan ekspor benih diberlakukan, masih banyak ekspor benih lobster dilakukan secara ilegal. Begitu juga ketika ekspor benih bening lobster dibuka, pengiriman benih lewat jalur gelap terus berlanjut. Berdasarkan data KKP, hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman benih bening lobster secara resmi ke luar negeri, tapi, sudah enam kali penyelundupan digagalkan aparat.

Yusnaini, pakar lobster Jurusan Perikanan Budidaya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo, Kendari, memberikan catatan, pengembangan budidaya lobster di dalam negeri harus menjadi prioritas. Ketimbang memberikan peluang bagi investor Vietnam mengembangkan budidaya di luar negeri, pemerintah seharusnya mendorong mereka untuk masuk dan mengembangkan usaha budidaya lobster di Indonesia. Masih banyak PR budidaya lobster yang harus diatasi supaya Indonesia bisa berdaulat di bidang lobster. Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, peta jalan budidaya lobster sudah jelas, yakni menjadikan komoditas strategis itu sebagai ”juara” dalam kurun 10 hingga 30 tahun mendatang.

Ekspor benih bening lobster yang dibuka resmi, lanjut Trenggono, mensyaratkan investor-investor Vietnam untuk membudidayakan lobster di Indonesia dengan menggandeng pelaku usaha lokal. Harapannya, terbangun ekosistem peralatan budidaya dan dukungan pakan. Di samping itu, upaya memperkuat pembudidaya di dalam negeri antara lain membuat model atau percontohan kampung budidaya lobster pada tahun ini, yang akan melibatkan masyarakat. Negara siap memberikan bantuan sarana budidaya, seperti keramba. Dananya antara lain bersumber dari PNBP ekspor benih. Di sisi lain, benih-benih bening lobster hasil sitaan praktik penyelundupan sedang dikaji agar tidak dilepasliarkan, tetapi dipasok ke badan layanan umum yang akan membesarkan benih menjadi ukuran jangkrik (5 gram) untuk dipasok kepada pembudidaya sehingga tingkat keberhasilan budidaya menjadi lebih tinggi. (Yoga)

Keterisian gedung perkantoran mulai terdorong oleh penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Di Jakarta, 46 % atau 1,7 juta meter persegi gedung perkantoran grade A telah mengantongi sertifikasi hijau. Konsultan properti JLL Indonesia mencatat, di Asia Tenggara, tren orang kembali bekerja dari kantor (return to office) terus meningkat, rata-rata 85 %, dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Tren kembali bekerja dari kantor itu lebih tinggi dibanding AS di 51 %. Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim, Sabtu (18/5) mengemukakan, tingkat keterisian gedung perkantoran di Jakarta per triwulan I (Januari-Maret) 2024 rata-rata 70 %. Adapun luas gedung perkantoran di Jakarta 10 juta meter persegi, meliputi gedung dengan level grade premium, grade A, grade B, dan grade C. Idealnya, rata-rata keterisian gedung perkantoran 85 %.

”Tren kembalinya orang bekerja dari kantor berpotensi mendorong okupansi perkantoran,” ujar Yunus. Head of Office Leasing Advisory JLL Indonesia Angela Wibawa menuturkan, peningkatan okupansi gedung perkantoran bergantung sejauh mana pengelola gedung perkantoran mengadopsi ruang kolaborasi antar karyawan di dalam gedung serta pentingnya menambah atribut keberlanjutan (sustainability) atau sertifikasi gedung hijau. Penyewa (tenant) gedung perkantoran semakin membidik gedung-gedung yang menerapkan prinsip ESG. Tuntutan atas gedung bersertifikasi hijau semakin tinggi, terutama dari perusahaan-perusahaan multinasional. Gedung yang bersertifikasi hijau membantu perusahaan sebagai tenant untuk mencapai well-certified building yang merupakan salah satu standar korporasi dalam mengadopsi prinsip-prinsip ESG, ujar Angela, dalam paparan Jakarta Property Market Q1-2024, pekan lalu. (Yoga)

Penguatan industri Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPR dan BPRS diharapkan dapat semakin memperkuat posisi di tengah persaingan bebas dengan bank-bank umum bermodal jumbo. Ke depan, penguatan BPR dan BPRS diarahkan mendekati fungsi sebagai bank umum. Pengamat perbankan sekaligus dosen Binus University, Doddy Ariefianto, mengatakan, belum adanya aturan main yang jelas membuat BPR/BPRS mau tidak mau berhadapan langsung dengan bank-bank umum bermodal besar. ”Apalagi, sekarang dengan kemajuan zaman, jaringan internet ada dimana-mana sehingga bank bisa memberikan layanan perbankan bagi masyarakat luas lewat digitalisasi. Akibatnya, BPR/BPRS head to head dengan bank-bank besar. Ibaratnya gajah berhadapan dengan kelinci, BPR tidak akan menang,” katanya, Minggu (19/5).

Karena itu, dibutuhkan sebuah aturan main yang menempatkan posisi tiap-tiap bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, yang membuat BPR/BPRS berdaya tahan dan dapat berkembang. Pengaturan lanskap perbankan di Indonesia dapat mencontoh negara-negara maju, seperti AS. Di sana diterapkan sistem multitier yang membagi lisensi bank menjadi beberapa kelompok, seperti bank berlisensi nasional dan bank berlisensi negara bagian. ”(Mereka) yang mempunyai lisensi negara hanya boleh main di level provinsi dengan kriteria tertentu. Mereka yang berlisensi negara, tidak mengambil segmen UMKM dan tidak boleh membuka cabang di kecamatan. Sementara itu, mereka yang mau ke bank berlisensi negara hanyalah perusahaan yang skala bisnisnya melibatkan seluruh negara dan mempunyai cabang di negara bagian,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, Sabtu (18/5) mengatakan, POJK No 7/2024 dibuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. Beberapa aspek penguatan BPR/BPRS antara lain perluasan akses permodalan melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal serta kebijakan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, termasuk kewajiban konsolidasi bagi BPR/BPRS yang berada dalam kepemilikan pemegang saham pengendali yang sama. BPR/BPRS turut diperkuat melalui efisiensi lembaga jasa keuangan yang memperkenankan lembaga keuangan mikro untuk bergabung. Dengan demikian, BPR/BPRS diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang berintegritas, adaptif, berdaya saing, serta mampu berkontribusi menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, terutama pelaku usaha mikro dan kecil. (Yoga)

Wisatawan terlihat menikmati wahana baru museum di Gedung Lawang Sewu yang dibangun pada tahun 1904 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2024). Hanya dengan tiket masuk Rp 20.000 untuk dewasa, Rp 10.000 untuk  anak dan 30.000 untuk turis, para wisatawan dapat menikmati  destinasi wisata dengan museum dan wahana digital tentang sejarah perkembangan kereta api di Indonesia ini. Wahana immersive yang baru diluncurkan ini menjadi daya tarik museum lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi audio visual dan grafis modern. (Yoga)