RI-Vietnam Kerja Sama Pertanian Padi Lahan Rawa
Indonesia dan Vietnam sepakat memperkuat kerja sama pengembangan pertanian padi di lahan rawa, khususnya varietas bibit untuk lahan rawa dengan produktivitas tinggi serta teknologi mekanisme dan pertanian presisi. Hal itu demi memacu produktivitas dan indeks pertanaman (IP) padi di lahan rawa. Kedua negara juga sepakat mengembangkan sistem pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan (sustainable agriculture).
Demikian inti pertemuan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman serta menteri Pertanian dan Pembangunan Desa Vietnam Le Minh Hoan bseretaa pejabat tinggi Kementerian Pertanian dan Pembangunan Desa Republik Sosialis Vietnam (MARD) di kantor Pusat MARD di Hanoi, Vietnam, Minggu (19/05/2024). Pertemuan ini menyepakati kerja sama teknologi lahan rawa yang sedang digalakkan RI. Pada akhir pertemuan, Menteri Pertanian RI dan Vietnam meneken MoU on Agriculture Cooperation. Sebagai tindak lanjut, kedua Menteri sepakat Membentuk Kelompok Kerja Pertanian yang beranggotakan perwakilan pejabat teknis kedua negara. (Yetede)
Bulog Serap 535 Ribu Ton Beras dari Dalam Negeri
Perlu Sinergitas Kuat Dalam Mewujudkan Ketahanan Air
Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.
"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)
Plus Minus Hadirnya Starlink
Ironi Pertanian Tanpa Petani
Cerita DPR Mengejar Tenggat Legislasi
Tambal-Sulam Peringatan Dini Bencana
Asal Perpanjang Usia Pensiun Polisi
Mengapa Akses Internet Tak Merata
Menguji Kredibilitas Anggaran Prabowo-Gibran
Potret ekonomi pemerintah baru mulai nampak. Pemerintah kemarin menyerahkan proyeksi dan asumsi makro ekonomi Indonesia 2025 ke parlemen. Ini akan jadi modal awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia lima tahun ke depan, atau mulai Oktober 2024-Oktober 2029. Lewat Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, ini akan menjadi acuan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyusun Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Merujuk dokumen yang sama, target pertumbuhan ekonomi 2025 dipatok 5,1%-5,5%. Angka jauh dari target Prabowo-Gibran yang menginginkan ekonomi tumbuh hingga 8% selama tiga tahun ke depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pertumbuhan ekonomi tahun depan akan ditopang stabilitas inflasi, kelanjutan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri kendaraan listrik, hingga digitalisasi yang didukung perbaikan iklim investasi dan kualitas SDM. Untuk mencapai target ekonomi tumbuh di sasaran 5,1%-5,5%, pemerintah memproyeksikan belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari produk domestik bruto (PDB). Yang menarik, untuk membiayai belanja itu, target pendapatan negara lebih rendah dari belanja atau berkisar 12,14%-12,36% PDB.
Alhasil, anggaran 2025 akan defisit 2,45%-2,82% PDB. Target ini lebih besar dari defisit APBN 2024 yang dipatok sebesar 2,29% PDB. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, dengan indikasi rasio pendapatan yang rendah ketimbang belanja negara, itu memperkuat argumen bahwa tahun depan pemerintah akan mengandalkan pendanaan alternatif sebagai tambahan pendanaan utama. Pada 2025, pemerintah memasang target imbal hasil surat berharga negara atau yield SBN tenor 10 tahun berkisar 6,9%-7,3%, lebih tinggi dibanding target 2024 sebesar 6,7%.
Alhasil, beban pokok sekaligus bunga utang pemerintah bakal lebih besar. Chief Economist The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menyoroti target pertumbuhan ekonomi yang berkutat di level 5%. Meski realistis, angka ini belum mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi kita. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita juga melihat, pemerintahan Prabowo-Gibran masih terjebak tren pertumbuhan era Jokowi di kisaran 5%. Jadi "Pekerjaan mencapai 8% tidak mudah," ucap dia.









