Keseriusan pemerintah membangun konektivitas untuk mendukung terciptanya ekosistem logistik nasional yang efi sien dilakukan dalam 10 tahun terakhir. Penguatan konektivitas terlihat dari perbaikan jalur transportasi darat, pengembangan jalur distribusi laut, dan penguatan transportasi udara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pada sektor transportasi darat, telah dilakukan 85 pengembangan pelabuhan penyeberangan, 65 pembangunan dermaga penyeberangan, 12 pembangunan pelabuhan penyeberangan baru, serta 6 kota metropolitan dengan sistem angkutan massal perkotaan. 

Kemudian, pada sektor perkeretaapian, telah dilakukan pembangunan 10.709 kilometer jalur kereta api, 58 lokasi pembangunan dan modernisasi stasiun kereta api, pembangunan angkutan transportasi massal seperti light rapid transit (LRT), mass rapid transit (MRT), kereta cepat Whoosh, kereta api trans-Sulawesi, dan kereta perintis. Demikian halnya dengan sektor transportasi laut, telah dibangun 39 trayek tol laut, 51 proyek pembangunan dan pengembangan serta rehabilitasi fasilitas pelabuhan. Kemudian, pada sektor udara telah dibangun 41 rute jembatan udara dan pembangunan 26 bandar udara baru. 

Pada angkutan kapal perintis, selama 10 tahun ini total trayek yang dimiliki mencapai 1.070 dengan pertumbuhan 3% per tahun. Pada angkutan udara perintis, total terdapat 2.828 rute penumpang, 278 rute kargo, serta 10 rute udara kargo. Dia berharap pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan secara konsisten. Dia menuturkan pemerintah terus mendukung upaya pengelolaan arus lalu lintas dan distribusi logistik melalui angkutan laut, menjadi lebih efi sien dengan berbasis inovasi teknologi. Ke depan, Menhub berharap seluruh pihak terus mempertahankan pelayanan yang prima kepada masyarakat pengguna jasa transportasi laut, melalui peningkatan kualitas armada kapal dan mutu sumber daya manusia, dengan tetap memprioritaskan keselamatan pelayaran. 

Pertimbangan teknis yang semestinya mengatur kegiatan impor menjadi lebih baik justru memunculkan problem baru di lapangan. Penumpukan kontainer di pelabuhan menjadi puncak persoalan tersebut, sehingga Kementerian Perdagangan tiga kali merevisi kebijakan pengaturan impor. Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap penumpukan kontainer akibat pertimbangan teknis dalam proses impor. Kementerian Perdagangan pun langsung merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 menjadi Permendag No. 3/2024, No. 7/2024, dan No. 8/2024. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso mengatakan, perubahan Permendag tersebut dilakukan untuk merelaksasi pengaturan impor yang sebelumnya menyebabkan penumpukan kontainer. Artinya, untuk komoditas tertentu tidak diperlukan lagi pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian. “Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut [penumpukan kontainer], maka sesuai arahan Presiden dalam rapat tingkat menteri, perlu dilakukan perubahan atau relaksasi dalam pengaturan impor melalui perubahan Permendag No. 8/2024,” katanya, Minggu (19/5). 

Permendag No. 36/2023 sendiri telah direvisi tiga kali, yakni dengan Permendag No. 3/2024 yang mengatur kewajiban mengantongi rekomendasi dari kementerian/lembaga terkait atau laporan surveyor sebagai dokumen pelengkap pabean dalam mengajukan persetujuan impor. Lantaran dinilai menyulitkan pelaku usaha dan sejumlah pihak dalam melakukan impor barang, Kemendag kembali melakukan perubahan terhadap aturan tersebut. Kemudian, revisi kedua dilakukan melalui Permendag No.7/2024 yang engubuah tindak lanjut atas importasi barang kiriman pekerja migran Indonesia. Yang terbaru, revisi dengan Permendag No. 8/2024 yang mulai diterapkan 17 Mei 2024 ini diterbitkan sebagai upaya untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan. 

Beleid anyar itu memberikan relaksasi perizinan impor terhadap tujuh kelompok barang di Permendag No.36/2023 jo Permendag No.7/2024, yakni elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan rumah tangga, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas, serta katup. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa Permendag No. 8/2024 jauh lebih efektif dibandingkan dengan beleid sebelumnya. “Terbitnya Permendag No. 8/2024 penting agar relaksasi ini tidak disalahgunakan untuk impor ilegal atau untuk diperdagangkan bebas di pasar dalam negeri secara tidak sehat ketika tergolong sebagai barang komersial,” kata Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, Minggu (19/5). Menurutnya, dunia usaha akan bekerja sama dengan pemerintah untuk melaksanakan sosialisasi regulasi tersebut, khususnya kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan impor. 

Selain itu, pihaknya juga bakal ikut memonitor pelaksanaan peraturan baru, hingga meminimalisir hambatan lain terhadap bahan baku/penolong dan barang modal yang dibutuhkan pelaku usaha. Tumpukan kontainer di pelabuhan menjadi perhatian pemerintah sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, dan Menteri Koordinator Bidang Per ekonomian Airlangga Hartarto meninjau langsung ke lokasi untuk membereskan persoalan itu. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga pun telah memastikan tidak ada lagi kontainer yang menumpuk di pelabuhan, seiring dengan terbitnya Permendag No.8/2024. Sebanyak 13 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, dan 17 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak telah dikeluarkan pada akhir pekan lain, sedangkan sisanya masih terus diproses agar bisa segera dikirimkan dan keluar dari areal pelabuhan.

Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama 2009-2014, serapan tenaga kerja di sektor formal 15,6 juta orang, turun menjadi 8,5 juta orang per 2014-2019 dan merosot pada 2019-2024 menjadi 2 juta orang. Ini menunjukkan, peluang masuk pasar kerja formal di Indonesia kian sulit, termasuk oleh lulusan baru (fresh graduate). Tim Jurnalisme Data Kompas menemukan bahwa generasi Z (lahir 1997-2012) lebih sulit mencari kerja.

Data Sakernas Agustus 2017 dan Agustus 2022 memperlihatkan adanya penurunan serapan kerja dan penambahan durasi waktu mendapatkan kerja oleh lulusan baru di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam Sakernas, waktu kelulusan dan masa tunggu mendapat pekerjaan, dihitung sejak pelaksanaan survei pada Agustus hingga setahun ke belakang. Pada Sakernas 2017, periode lulus dan dapat kerja dihitung sejak September 2016-Agustus 2017. Dalam selang waktu itu, ada 5,8 juta orang yang lulus di semua jenjang pendidikan. Sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal.

Selama September 2021-Agustus 2022 jumlah lulusan naik menjadi 7,1 juta. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % yang diterima bekerja di sektor formal. Dengan demikian, mereka yang lulus pada 2022 atau masuk kategori Generasi Z tidak semudah generasi sebelumnya, yakni generasi Y atau milenial (1981-1996), dalam mendapatkan pekerjaan formal. Sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal dirasakan Taufik Adi (26), lulusan Pendidikan Agama Islam sekolah tinggi di Bekasi, Jabar. Sejak lulus lima tahun lalu, ia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Taufik pernah mengajar di sebuah sekolah dengan honor Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan. Kini, ia berusaha mencari pekerjaan lain sambil berjualan buah-buahan, air mi-neral, dan pakaian. Ia sadar tak bisa terus melamar pekerjaan karena banyak perusahaan memberi batas usia pelamar maksimal 27 tahun. Setelah melewati batas usia itu, Taufik akan beralih merintis usaha.

Mereka yang tidak terserap di sektor formal beralih ke sektor informal, ditandai dengan dominannya proporsi pekerja sektor informal, misalnya pada Februari 2024 sebesar 59,17 %, seperti data BPS 6 Mei 2024. Tren jumlah pekerja informal cenderung meningkat dalam 15 tahun terakhir. Selama 2014-2019, jumlah pekerja formal meningkat 4,9 juta orang. Namun, selama 2019-2024, pekerja informal membesar jadi 8,4 juta orang. Pengajar UGM, Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, perizinan rumit hingga pungutan liar, membuat perusahaan enggan berinvestasi jadi pemicu turunnya serapan tenaga kerja formal, akibatnya sejumlah potensi investasi asing gagal terealisasi di Indonesia. ”Iklim usaha diperbaiki, peraturan yang tidak efisien dikurangi. Pada akhirnya ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja,” ucapnya. (Yoga)

Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah meminta Starlink, salah satu lini bisnis SpaceX, untuk membuka kantor di Indonesia, untuk perlindungan data pribadi, layanan konsumen, serta penerimaan negara. ”Kalau pusat operasional jaringan (network operation center/NOC)-nya tidak ada di sini, Starlink bisa dimanfaatkan untuk main judi daring dan pornografi. Saya tidak mau mereka over the top dan tidak ada tanggung jawabnya ke kita. Ini berbahaya karena ada risiko data kita diambil,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di sela konferensi pers dalam rangkaian Forum Air Sedunia Ke-10 yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5). Budi Arie menegaskan, keberadaan NOC di Indonesia membuat UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku bagi Starlink.

Tak ada keistimewaan bagi Starlink karena pemerintah juga mewajibkan perusahaan itu membayar pajak, seperti PPh dan PPN. NOC di Indonesia juga krusial bagi pelayanan konsumen. Starlink, lanjut Budi Arie, telah mengantongi izin stasiun radio (ISR) dan memenuhi uji laik operasi (ULO). Saat ditanya terkait tenggat bagi Starlink membuka kantor di Indonesia, dia menjawab akan mengevaluasi secara berkala. Dia juga mempertimbangkan layanan Starlink yang tidak berbasis kabel penting untuk memberikan akses internet bagi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah kepulauan. Pada Minggu, pukul 16.45 Wita, CEO SpaceX Elon Musk hadir di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar.

Mengenakan kemeja batik berwarna hijau dan berkalung ronce bunga kamboja, dia didampingi Budi Arie serta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menyaksikan uji coba layanan Starlink di puskesmas tersebut. Saat uji coba berlangsung, sambungan konferensi video dengan puskesmas pembantu di Klungkung, Bali, tersendat setidaknya dua kali. Elon mengatakan, penyediaan jaringan komunikasi dapat menyelamatkan nyawa, khususnya di klinik-klinik yang berada di area terpencil. ”Konektivitas internet dapat menjadi life changer, bahkan life saver,” ujarnya. Berdasarkan laman resmi Starlink, biaya langganan layanan internet untuk area tempat tinggal dipatok Rp 750.000 per bulan dan pemasangan perangkat keras senilai Rp 7,8 juta. Bagi pelaku bisnis, Starlink menawarkan layanan internet dengan tarif langganan Rp 1,1 juta per bulan dan jasa pemasangan Rp 7,8 juta. (Yoga)

Penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar, pada 30 April 2024 menyebabkan ratusan pegawai kehilangan pekerjaan. Tumbangnya Bata menjadi contoh terkini dari industri padat karya yang mengurangi penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Padahal, semakin banyak orang bekerja di sektor formal, semakin banyak pula keluarga yang memiliki kepastian pendapatan sehingga daya beli masyarakat lebih terjamin. Selain itu, pekerja di sektor formal lebih mampu berpartisipasi membayar pajak. Dari perhitungan tim Kompas. rata-rata pertumbuhan PDB di sektor padat modal menunjukkan kenaikan tajam. Sektor informasi dan komunikasi, tumbuh 459 % pada 2007-2022. Juga sektor transportasi dan pergudangan yang kenaikannya 132 %. Total, kenaikan kontribusi sektor padat modal pada 2022 mencapai Rp 3.389 triliun dibandingkan tahun 2017, sedangkan di sektor padat karya hanya Rp 2.092 triliun.

Meski demikian, kemampuan sektor padat karya dalam menyerap pekerja formal lebih tinggi. Selama 2007 hingga 2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja, dibandingkan dengan sektor padat modal yang hanya 13,7 juta pekerja. Fenomena pergeseran dari padat karya ke padat modal terlihat pada sektor transportasi dan pergudangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui, Indonesia menerima investasi besar,tetapi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. ”Atas dasar itu, kami meminta kepada para pengusaha, kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang, tolong itu diprioritaskan. Sekalipun tidak efisien karena sudah pakai teknologi yang tinggi,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/4).

”Negara lain yang juga butuh padat karya menawarkan insentif yang kompetitif, seperti harga tanah murah, tanpa demo, biaya listrik dan bahan baku terjangkau, harga pokok produksinya kompetitif dibandingk kita,” kata Bahlil. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Viktor Pirmana, mengatakan, ”Beberapa sektor terbesar kita, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, lebih rendah pertumbuhannya ketimbang sektor lain yang lebih padat modal seperti tambang dan jasa. Ketika pertumbuhannya rendah, otomatis penciptaan lapangan kerjanya lebih lambat. Terlebih, di sektor padat modal, kebutuhan tenaga kerjanya relatif spesifik,” kata Viktor. Menurut dia, investasi yang masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir lebih banyak berbentuk investasi padat modal yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Jaman berubah, artinya harus kita ucapkan selamat tinggal pada era padat karya yang telah berakhir. (Yoga)

Hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2022 oleh Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, peluang lulusan perguruan tinggi berhasil mendapat pekerjaan di sektor formal sebesar 47,2 persen dari total lulusan perguruan tinggi, turun dibanding tahun 2017 yang mencapai 55,5 %. Penurunan ini tak hanya berlaku di jenjang pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, pada 2022, jumlah lulusan dari semua jenjang pendidikan selama periode September 2021 hingga Agustus 2022 mencapai 7,1 juta orang. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % di antaranya yang diterima bekerja di sektor formal, yang terdiri dari lulusan perguruan tinggi 525.481 orang (54,3 %), SMA/sederajat 413.142 orang (42,7 %), dan SD/SMP 29.183 orang (3 %).

Pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017 dari semua jenjang pendidikan, sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai/buruh di sektor formal, yang berasal dari kelompok lulusan perguruan tinggi (54,4 %), SMA/sederajat (41,9 %), dan SD/SMP (3,7 %). Di kelompok perguruan tinggi, jurusan kependidikan dan keguruan adalah jurusan yang paling banyak mengantarkan lulusannya menjadi pegawai, yakni 65 % (tahun 2022) dan 72,5 % (2017). Jurusan ini juga menghasilkan lulusan terbanyak, yakni 441.660 orang (2022). Meski begitu, gaji awal para pencari kerja fresh graduate untuk jurusan pendidikan dan keguruan di bawah rata-rata lulusan jurusan lain, yakni Rp 1,4 juta per bulan pada tahun 2022. Adapun rata-rata semua jurusan Rp 3,3 juta per bulan.

Lima bulan sebelum lulus sarjana, Resy Aprianty (24) sudah ditawari mengajar di SMA Negeri 1 Sukabumi untuk mengisi kekosongan posisi guru Matematika. Teman-teman seangkatan dan sejurusan Resy juga sudah bekerja. Paling lama, setahun setelah lulus mereka sudah mendapat pekerjaan. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi dengan bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, danTeknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, lulusan dari jurusan yang spesifik relatif lebih cepat terserap, namun latar belakang jurusan sebenarnya bukanlah faktor utama seseorang diterima bekerja, melainkan lebih pada kecakapan kerja. Faktor lain yang berpengaruh adalah dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Haris mengakui, fakta bahwa 80 % mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai jurusan kuliahnya. (Yoga)

Warga lokal di berbagai destinasi wisata dunia sudah lelah dengan ledakan turisme (overtourism). Gelombang penolakan melanda sejumlah negara karena pariwisata berlebihan. Penolakan terbaru muncul di Yunani. Dari The Greek City Times, Kamis (16/5) muncul grafiti di dinding-dinding kota Athena, berisi tuntutan untuk mengakhiri ledakan turisme. ”Turis, pulanglah” atau ”Turis, nikmatilah liburanmu di kuburan Eropa”. Pada satu sisi, Yunani sangat mengandalkan pariwisata untuk pendapatan negara. Asosiasi Perusahaan Pariwisata Yunani menyebut, tahun lalu ada 33,4 juta wisatawan berkunjung ke Yunani, yang menyumbang seperlima PDB Yunani. Umumnya turis datang ke Acropolis, tempat berdirinya Parthenon, Erechtheion, dan Propylaea.

Setidaknya 17.000 orang per hari mengunjungi tempat itu. Di sisi lain, warga mengeluhkan banjir wisatawan membuat tempat tinggal berubah menjadi penginapan musiman. Mereka menyadari efek merugikan ledakan turisme itu pada kelestarian warisan budaya Yunani. Athena menjadi salah satu situs yang mulai terkikis lantaran pariwisata yang tak terkendali. April lalu, warga setempat turun ke jalan untuk memprotes. Gaung protes di Yunani membahana ke berbagai destinasi pariwisata dunia. Pada pertengahan April 2024, penduduk Pulau Canary, Spanyol, mogok makan menuntut dihentikannya pembangunan dua hotel. Pada Maret lalu, warga Kyoto, Jepang, memprotes banyaknya turis yang kerap berperilaku kurang pantas.

Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO) menyebutkan, pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Saat ini volume bisnis pariwisata setara atau bahkan melampaui volume ekspor minyak, produk makanan, atau mobil. Justin Francis, CEO Responsible Travel, operator tur yang fokus pada perjalanan berkelanjutan, mengatakan, untuk menangani ledakan turisme, masyarakat setempat mesti diajak berdiskusi, apa yang diinginkan atau dibutuhkan suatu tempat dari pariwisata. Cara yang dilakukan Pemerintah Kota Kyoto bisa menjadi rujukan. Mereka menyebar kepadatan pengunjung berdasarkan waktu, wilayah, dan musim, misalnya membuka  tempat wisata lebih pagi, mempromosikan agenda wisata di wilayah yang sepi pengunjung, hingga mempromosikan Kyoto bukan hanya sakura. (Yoga)

Ukraina memerlakukan aturan baru wajib militer pada Sabtu (18/5). Tunjangan rumah dan mobil diberikan kepada mereka yang terkena wamil. Aturan itu tidak hanya memperluas cakupan wamil. Regulasi itu juga mengatur aneka manfaat kepada warga yang menjalani wamil. Kyiv akan memberikan tunjangan rumah, kendaraan, dan uang tunai bagi yang menjalani wamil. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meneken Perpres soal kriteria baru wamil. Kini, para narapidana bisa jadi tentara. Perpres itu juga menaikkan sanksi bagi penghindar wamil. Selain itu, usia minimal wamil diturunkan dari 27 tahun ke 25 tahun. Sementara usia maksimum tetap 60 tahun. Aturan itu diberlakukan di tengah kesulitan Ukraina menambah prajurit.

Di Uni Eropa saja, ada 768.000 pria Ukraina yang masuk kriteria wamil. Banyak warga Ukraina lari ke luar negeri menghindari wamil. Sebagian tewas dalam pelarian. Media Ukraina, The Kyiv Independent, menyebut setiap prajurit di garis depan dan di medan perang mendapat 2.700 USD per bulan. Sementara prajurit di lapis kedua dari garis depan mendapat tunjangan 812 USD per bulan, tapi tidak ada tunjangan apa pun bagi prajurit yang tidak berdinas di zona tempur. Mereka hanya mendapatkan gaji bulanan. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut, gaji tentara bisa 541 USD per bulan. Sebagai pembanding, gaji rata-rata pekerja Ukraina hanya 400 USD per bulan. Ukraina adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Diperkirakan butuh 4 miliar USD untuk membayar bonus tersebut. (Yoga)

Tingginya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) ataupun iuran pengembangan institusi (IPI) dinilai tidak wajar karena ada yang mencapai 3-5 kali lipat tahun lalu. Kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri ini dinilai memberatkan mahasiswa. Sejumlah pihak mendesak kenaikan tersebut dikaji ulang. Desakan kepada pemerintah untuk menurunkan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) ini semakin menguat, antara lain dari Komisi X DPR dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI). Pemerintah didesak untuk mencabut Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN (SSBOPTN) di Lingkungan Kemendikbudristek yang menjadi dasar penetapan UKT dan IPI tahun 2024.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, mengatakan, pemerintah gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. ”Tapi, saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat, seolah ingin lepas tangan,” katanya, Minggu (19/5) di Jakarta. Huda menyayangkan pemerintah yang menegaskan pendidikan tinggi bersifat tersier. Alhasil, tidak semua lulusan SMA/SMK derajat bisa masuk ke perguruan tinggi karena sifatnya pilihan, berbeda dengan wajib belajar pada pendidikan dasar. ”Hal ini seakan menebalkan persepsi bahwa orang miskin dilarang kuliah. Kampus, bahkan yang PTN, terkesan elite dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar UKT,” ungkapnya. (Yoga)

Pembatasan barang impor mestinya simultan dengan upaya menggairahkan industri dalam negeri yang nantinya bisa jadi raja di negeri sendiri. Lebih dari 25.000 kontainer tertahan di pelabuhan sejak 10 Maret 2024. Data per Jumat (17/5/2024) menyebutkan, 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim lantaran pertimbangan teknis atau pertek dalam izin impornya tak bisa dipenuhi. Aturan pengendalian barang impor masuk ke Indonesia tak bisa disamaratakan terhadap seluruh barang. Ada yang tak mendesak tetapi, ada barang yang bisa menghentikan kegiatan produksi jika tak tersedia. Karena itu, penerapan aturannya mesti mengacu pada jenis barang, misalnya berpatokan pada Harmonized System Code atau Kode HS.

Berdasarkan data BPS, total impor Indonesia pada Januari-April 2024 senilai 70,952 miliar USD, yang 73,22 % di antaranya berupa bahan baku/penolong, sisanya berupa barang modal (17,07 %) dan barang konsumsi (9,71 %). Jika yang banyak tertahan adalah bahan baku/penolong dan barang modal, roda produksi barang di Indonesia, yang sebagian masih memerlukan bahan atau barang impor, akan terganggu. Gangguan pada roda produksi akan berentet panjang, di antaranya, memengaruhi pasokan barang di pasar. Gangguan juga berdampak signifikan jika barang produksi tersebut nantinya diekspor. Ekspor akan terganggu, yang berpengaruh pada neraca perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengatasi masalah kontainer yang menumpuk sejak dua bulan lalu, pemerintah merelaksasi aturan izin impor dengan Permendag No 8 Tahun 2024. Mengutip laman Kemendag, Minggu (19/5), dengan relaksasi tersebut, pertek tidak lagi diperlukan sebagai syarat persetujuan impor komoditas atau barang komersial. Di tengah serbuan barang impor dan upaya meningkatkan peran produksi dalam negeri, barang impor perlu dibatasi. Namun, langkah itu tak bisa parsial. Perlu upaya bersama membatasi impor, khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri. Serta, kebijakan dan langkah bersama untuk menggairahkan industri dalam negeri. (Yoga)