Starlink Dipastikan Tidak Dapatkan Insentif
CEO SpaceX Elon Musk telah meresmikan operasional Starlink, penyedia jasa internet berbasis satelit yang merupakan bagian dari bisnis SpaceX, untuk Indonesia di Bali, Minggu (19/05/2024) sore. Pemerintah Indonesia pun memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan perlakuan atau insentif khusus untuk pengembangan bisnisnya di Tanah Air. Karena itu, Starlink akan mendapat perlakuan yang sama (level of playing field) seperti penyedia layanan internet (internet service provider/ISP) dan operator telekomunikasi (telko) lain yang beroperasi di Indonesia, yakni harus membayar pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Menteri Informasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, sebagai ISP berbasis satelit dari Amerika Serikat, Starlink tidak akan mendapatkan insentif dari pemerintah serta wajib membayar pajak dan iuran lain kepada negara seperti ISP dan operator telko lainnya. "Pokoknya apa yang dibebankan kepada operator seluler atau operator telekomunikasi di Indonesia harus juga sama dibebankan kepada Starlink, supaya ada level playing of field-nya," kata Budi Arie. (Yetede)
NTT DATA Bangun Pusat Data Jakarta 2
NTT DATA , perusahaan inovator global dalam layanan bisnis dan teknologi yang merupakan bagian dari Grup NTT dan berkantor pusat di Tokyo, Jepang, sedang membangun Pusat Data Jakarta 2 Annex (JKT2A) di Indonesia. Pembangunannya dijadwalkan selesai pada awal 2026. Sebagai bagian dari kompleks Jakarta 2 NTT DATA, JKT2A dirancang untuk memenuhi kebutuhan hyperscalers dan korporasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Pembangunannya merupakan bagian rencana investasi pusat data lebih dari US$ 10 miliar di seluruh dunia tahun 2023-2027. CEO dan Presiden Global Data Center NTT DATA Doug Adams pembangunan JKT2A menegaskan posisi kepemimpinan NTT di Indonesia, terutama dengan pertumbuhan jejak pusat data global kami yang bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar. "Kami siap menyediakan desain faslitas yang fleksibel agar klien dapat mencapai tujuan bisnis mereka. Kami berkomiten menyediakan kecukupan kapasitas data untuk mendukung ekonomi digital Indonesia," ujar Adams. (Yetede)
Rileksasi Harga Masih Berlaku, Jagung Petani Terserap 16 Ribu Ton.
SCBI Bidik Pertumbuhan Ritel Hingga 400%.
Pemerintah Gelontorkan Insentif Eksplorasi dan Produksi Migas
Pemerintah membelikan sejumlah insentif dalam menggenjot kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi nasional. Insentif itu antara lain fleksibilitas kontrak kerja pada production Sharing Contract (PSC), perpanjangan masa eksplorasi serta insentif fiskal. Adapun investasi eksplorasi tahun ini ditargetkan mencapai US$ 1,8 miliar. Target tersebut melonjak hingga 200% bila dibandingkan dengan realisasi pada 2023 sebesar US$ 0,9 miliar. Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan pemerintah beradaptasi untuk mengakomodasi kepentingan investor.
Namun kami mempertimbangkan kepentingan nasioanl. "Kami, pemerintah, selalu berasumsi seandainya kami berada di posisi investor, namun tentu saja kami tetap harus menjaga posisi yang fair antara kepentingan nasional dan keinginan para investor," kata Ariana. Ariana menuturkan kontrak kerja sama yang berlaku di Indonesia yakni PSC Cost Recovery dan Gross Split. Skema Cost Revovery diberikan untuk pengembangan blok migas yang resiko tinggi. (Yetede)









