Pemerintah akan mengevaluasi Ditjen Bea dan Cukai untuk merespons berbagai kasus viral dan keluhan yang menyeret institusi tersebut. Perbaikan yang dilakukan mulai dari merevisi berbagai regulasi lintas kementerian/lembaga, membuat sistem dan prosedur operasi standar baru, sampai mengevaluasi kinerja petugas di lapangan. Reformasi itu akan dilakukan secepatnya, sebelum masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Kebutuhan mengevaluasi Bea dan Cukai, khususnya urusan kepabeanan, itu sudah dibahas dalam rapat di Istana Kepresidenan, Rabu (15/5). ”Saat ini sudah mulai berproses secara paralel untuk penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem. Harapan kami bisa selesai di periode ini. Yang jelas evaluasi ini akan berdampak lebih baik pada pelayanan di masyarakat,” kata Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menkeu, Jumat (17/5).

Sebulan terakhir, Bea dan Cukai menjadi sorotan public hingga viral di media sosial. Prosedur pemeriksaan dan pengenaan tarif bea masuk dan denda dianggap menyulitkan masyarakat yang bepergian ke luar negeri. Di tengah banjir keluhan dari publik, muncul pula kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat Bea dan Cukai, seperti dalam kasus importasi gula. Berkaca dari kasus-kasus itu, evaluasi di tubuh Bea dan Cukai akan dilakukan secara komprehensif. Prastowo mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan adalah menyisir sejumlah regulasi dan kebijakan terkait kepabeanan yang sudah ada saat ini, seperti aturan barang bawaan, barang kiriman, hibah, dan importasi. Regulasi yang akan dievaluasi bukan hanya Peraturan Menkeu (PMK), juga peraturan yang menjadi ranah kementerian lain.

Sebab, isu kepabeanan tidak berdiri sendiri di bawah Bea dan Cukai. Ada keterlibatan institusi lain, seperti Kemendag dan Kemenperin, yang semuanya memiliki peraturan teknis masing-masing yang wajib dijalankan petugas Bea dan Cukai. Hal kedua yang akan dievaluasi adalah membuat prosedur standar operasi (SOP) yang baru dan lebih relevan dengan kondisi terkini. Sebagai gambaran, akan dilakukan pemetaan terhadap orang-orang tertentu yang sering berlalu lalang lintas negara. Warga biasa yang hanya sesekali ke luar negeri tidak akan diperlakukan sama. Pemetaan juga akan dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang memang bernilai tinggi (high value goods) sehingga orang-orang yang membawa barang sederhana tak akan dipersulit. (Yoga)

Bagi sebagian orang, buku belum jadi prioritas karena terhitung mahal dan kalah bersaing dengan kebutuhan lainnya. Pemerintah melalui kebijakan perpajakan sebenarnya sudah berusaha menekan harga buku. Agnes Theodora Maria Miracellia (33) terkejut saat melihat harga novel terjemahan terbaru seri Cormoran Strike bersampul lunak (soft-cover) yang sudah menyentuh kisaran Rp 400.000. Lima tahun lalu, saat ia mulai mengikuti buku seri detektif karya Robert Galbraith (nama pena penulis tersohor JK Rowling) itu, harganya masih Rp 120.000 dengan tebal buku dan jenis sampul yang sama. Maria pun membatalkan niatnya. ”Sudah terlalu mahal, sih, parah. Akhirnya, saya stop ngikutin lagi meski dia (Galbraith) baru-baru ini ada keluarin seri terbaru,” kata penerjemah yang berdomisili di Bali itu, Kamis (16/5).

Ia sering bertanya-tanya kenapa harga buku belakangan ini menjadi mahal. Bukan hanya karya penulis asing seperti Galbraith, melainkan juga buku karya penulis lokal. Maria membandingkan novel Perahu Kertas versi sampul adaptasi film oleh Dewi ”Dee” Lestari yang pada 2015 masih seharga Rp 60.000. Kini, karya terbaru Dee, seri Rapijali, sudah dipatok di atas Rp 100.000. Menurut Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Arys Hilman Nugraha, minat baca masyarakat Indonesia sebenarnya ada. Namun, terkendala akses terhadap bahan bacaan yang terbatas karena harga buku yang semakin mahal, rendahnya daya beli masyarakat, dan belum tingginya kesadaran bahwa buku termasuk kebutuhan prioritas. ”Kalau sekarang buku-buku harganya mahal sehingga tidak terbeli, itu adalah konsekuensi dari akses terhadap bahan bacaan yang selama ini tidak terbangun,” ujarnya.

Harga buku semakin menjadi-jadi karena kenaikan ongkos produksi dan distribusi yang turut dibebani berbagai pungutan. Ada PPN 11 % yang dipungut dari pembelian buku. Ini dibebankan ke konsumen. Ada pula pajak-pajak lainnya yang tersebar di setiap tahapan produksi buku. Arys mencontohkan, dalam komponen ongkos percetakan yang memakan 20-25 % total biaya produksi, ada hitung-hitungan pungutan pajak atas bahan baku. Peneliti Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, mengatakan, instrumen fiskal memang perlu didorong semaksimal mungkin untuk menarik minat baca masyarakat dan menyediakan buku dengan harga terjangkau. Untuk itu, aturan teknis berbagai insentif perpajakan yang ada perlu lebih diperjelas agar implementasinya lancar sehingga harga buku murah dan mensejahterakan penulisnya. (Yoga)

Saham-saham perusahaan properti di China melonjak. Perubahan kebijakan soal pembelian rumah menjadi pemicunya. Pemerintah daerah di sana diminta membeli rumah-rumah kosong, lalu disewakan kepada warganya. Dalam rapat, Jumat (17/5) Wakil PM China He Lifeng mendorong pemda membeli rumah kosong di daerah masing-masing dengan harga yang tak merugikan pemerintah ataupun pengembang. Langkah itu adalah kebijakan baru pemerintah mengatasi krisis sektor properti China. Dampaknya, Hang Seng Mainland Properties Index mencatat kenaikan 14,3 % dibandingkan dengan hari sebelumnya. Saham salah satu pengembang itu, Sino-Ocean, melonjak 88,2 %. Sementara saham CIFI, pengembang lain, naik 47,59 %. Dilaporkan media China, Global Times, ada tiga kebijakan penting soal pembelian rumah di China.

Pertama, Bank Sentral China memangkas acuan bunga kredit pemilikan rumah (KPR). Pada akhir Februari 2024, bunga acuan KPR ditetapkan 3,95 % atau turun 25 basis poin. Kebijakan kedua, pemda diizinkan membeli rumah-rumah yang belum laku di sejumlah kota. Selanjutnya, rumah-rumah itu bisa disewakan kepada warga yang belum mampu membeli rumah. Pemerintah Kota Hangzhou di Zhejiang, China, misalnya, menganggarkan hingga 1 triliun USD untuk membeli rumah-rumah kosong. Mayoritas rumah yang dibeli berada di Distrik Lin’an. Sebelumnya, Hangzhou juga mengumumkan pembelian rumah kosong di distrik lain. Hangzhou merupakan pusat Alibaba dan raksasa otomotif Geely. ”Pembelian rumah, lalu disewakan kepada warga, akan menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus. Kebijakan itu akan mengatasi masalah pendanaan di sejumlah pengembang. Kebijakan tersebut juga menyelesaikan masalah keterbatasan rumah bagi banyak warga,” tutur Song Ding, peneliti di China Development Institute. (Yoga)

Kementerian BUMN ramai diperbincangkan publik karena menjadi instansi pertama di Indonesia yang mencetuskan sistem kerja empat hari dalam sepekan. Dalam skema sistem kerja tersebut, pegawai Kementerian BUMN yang selama empat hari telah bekerja lebih dari 40 jam dapat mengambil jatah libur pada hari Jumat sehingga total libur menjadi tiga hari selain Sabtu dan Minggu. Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, saat ini lembaganya tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menerapkan skema empat hari kerja. Dua hal yang perlu dimatangkan adalah regulasi dan kesiapan platform digital terkait sistem kerja.

”Dari segi regulasi sedang kita matangkan. Selain itu, secara sistem juga perlu dipersiapkan untuk kemudian dapat diselaraskan,” ujarnya. Gagasan penerapan sistem kerja empat hari seminggu muncul sebagai jalan tengah upaya meningkatkan produktivitas pegawai. Namun, di saat bersamaan, pegawai juga memiliki keseimbangan dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaan (work-life balance). Apa yang dicanangkan Kementerian BUMN dalam dunia bisnis global lazim disebut pemampatan jam kerja (compressed work schedule). Skema kerja ini sudah lumrah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di AS, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, hingga Jepang. Mengutip situs resmi Department of Commerce (DOC) AS, compressed work schedule merupakan jadwal kerja ketika seorang pegawai dapat menyelesaikan target kerja dua minggu dalam waktu kurang dari sepuluh hari.

Terdapat beberapa skema pemampatan waktu kerja. Umumnya terdapat dua skema yang diterapkan perusahaan-perusahaan di dunia, yakni skema 4/10 yang berarti 4 hari kerja dengan 10 jam kerja per hari, atau skema 9/80 yang berarti karyawan dituntut bekerja selama 9 hari dalam dua pekan untuk memenuhi 80 jam kerja. Sedikitnya ada 21 negara yang menjadi lokasi beroperasinya perusahaan yang mengimplementasikan sistem empat hari kerja sepekan. Belgia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang membuat UU atuaanr bekerja empat hari dalam seminggu. Sejak Maret 2022, karyawan di Belgia berhak memutuskan untuk bekerja empat atau lima hari dalam sepekan, dengan konsekuensi jika memilih bekerja empat hari dalam sepekan, jam kerja harian akan bertambah untuk mengejar target mingguan. (Yoga)

Polri bersama KKP menggagalkan penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Bogor, Jabar, sebanyak 91.246 benih dan menangkap tiga tersangka. Penyelundupan masih marak pada saat pemerintah membuka keran ekspor benih bening lobster baru-baru ini. Kasubdit Penegakan Hukum Korps Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Kombes Donny Charles Go, dalam jumpa pers, Jumat (17/5) mengatakan, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara bersama Polres Bogor serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menggerebek sebuah gudang berukuran 5 x 5 meter di Kabupaten Bogor pada 14 Mei lalu. Di sana, aparat menemukan aktivitas perikanan ilegal tanpa izin.

”Gudang ini ternyata merupakan packing house untuk menampung sementara benih bening lobster yang didapatkan dari para nelayan. Mereka mengemas benih bening lobster yang ada dalam bentuk kemasan sehingga bertahan hidup untuk didistribusikan ke daerah lain,” tutur Donny. Dalam penggerebekan itu, aparat menangkap tiga tersangka beserta barang bukti berupa 19 kotak berisi 91.246 benih bening. Dari pemeriksaan, benih tersebut berasal dari Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, dan beberapa lokasi lain.

Jenis benih bening lobster yang diamankan aparat adalah mutiara yang di pasaran harganya mencapai Rp 250.000 per ekor dan jenis pasir yang harganya mencapai Rp 200.000 per ekor. Jika ditotal, harga benih yang diamankan mencapai Rp 19 miliar. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, kebijakan membuka keran ekspor benih bening lobster bukanlah solusi untuk pemanfaatan benih di Indonesia secara berkelanjutan. Sementara itu, tata kelola pemanfaatan dan pengawasan jalur pengiriman benih bening lobster yang lemah membuka lubang penyelundupan (Kompas, 10/5/2024). (Yoga)

Sektor-sektor yang berbasis pada pasar domestik diperkirakan dapat menjadi penopang penyaluran kredit perbankan pada 2024. Meski perbankan kini mulai lebih berhati-hati, penyaluran kredit akan tetap tumbuh dalam sasaran target 9-11 %. Penyalurankredit perbankan pada Maret 2024 tercatat Rp 7.245 triliun atau tumbuh 12,4 % secara tahunan. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 14,83 % secara tahunan, sedangkan nominal terbesar ada pada kredit modal kerja yang mencapai Rp 3.273,27 triliun atau tumbuh 12,3 % secara tahunan. Di sisi lain, likuiditas perbankan yang tecermin dari indikator alat likuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak (AL/DPK) tetap solid, masing-masing sebesar 121,05 % dan 27,18 %. Selain itu, risiko kredit perbankan tetap terjaga rendah tecermin dari rasio nonperforming loan (NPL) sebesar 2,25 %.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan, pertumbuhan kredit tersebut tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang meningkat pada kuartal I-2024 dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 % secara tahunan. Meningkatnya konsumsi masyarakat didorong oleh momentum Ramadhan dan aktivitas belanja terkait kegiatan pemilu. ”Kami melihat sektor-sektor berbasis pasar domestic yang sifatnya non-cyclical dan tidak sensitif terhadap suku bunga, seperti industri makanan dan minuman, sektor perdagangan, dan sektor-sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi, serta transportasi dan akomodasi memiliki prospek untuk penyaluran kredit tahun ini,” katanya, Jumat (17/5). Selain itu, permintaan kredit juga akan didorong oleh aktivitas investasi dan produksi produk dari berbagai industri, seiring ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 yang diperkirakan 5,0-5,1 %. (Yoga)

Seorang pencari kerja, terlihat mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dengan memindai kode QR yang tersedia dalam Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2024). Bursa kerja seperti ini menjadi harapan bagi pencari kerja, walau persaingan diantara para pencari kerja sangat ketat karena banyaknya pencari kerja tak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada. (Yoga)

Para peserta operasi katarak gratis terlihat antre menunggu pengambilan obat di Rumah Sakit Tlogorejo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/5/2024). Operasi katarak yang dilakukan secara gratis ini untuk membantu warga lanjut usia dan kurang mampu sebagai  bagian dari layanan kesehatan mata. Katarak dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain usia, diabetes, trauma fisik, dan paparan sinar matahari secara langsung. (Yoga)

Pemkot Yogyakarta menggandeng Pemkab Bantul mengolah sampah yang belum tertangani di ibu kota DI Yogyakarta tersebut. Targetnya, 60 ton sampah dari Kota Yogyakarta dikirim ke fasilitas pengolahan di Bantul setiap hari. Kerja sama itu ditandatangani oleh kedua pihak di kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Jumat (17/5). Hadir dalam penandatanganan itu Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Setelah penutupan TPA Piyungan pada 1 Mei 2024, Kota Yogyakarta mengalami kendala pengolahan sampah. Awalnya, TPA itu menampung sampah dari Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul dan Sleman. Sejak TPA Piyungan ditutup karena penuh, tiga pemerintah kabupaten/kota harus mengelola sampahnya sendiri.

Kota Yogyakarta terbentur ketiadaan lahan dan padatnya penduduk sehingga tak memungkinkan membangun tempat pengolahan sampah berskala besar. Saat ini Kota Yogyakarta baru memiliki dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang telah beroperasi, yakni TPST Nitikan dan TPST Kranon. Satu TPST lagi masih dalam pembangunan, yakni TPST Karangmiri. Singgih mengatakan, dua TPST yang telah beroperasi itu baru bisa mengolah total 100 ton sampah per hari. Padahal, produksi sampah Kota Yogyakarta mencapai 200 ton sampah per hari. Sisa sampah itu kemudian diolah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan Pemkab Bantul. ”Kerja sama dengan Bantul sebetulnya sudah dimulai sejak pertengahan  April lalu. Saat ini kami mengirim 30 ton sampah setiap hari untuk diolah di Bantul. Jadi, modelnya Kota Yogyakarta membeli jasa (pengolahan sampah),” ujar Singgih. (Yoga)

Keputusan PSSI menaikkan harga tiket laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Irak dan Filipina, menuai polemik. Sejumlah kelompok suporter menolak keras kenaikan harga tiket yang mencapai 250 % itu. Namun, kenaikan harga yang sangat signifikan itu tidak sampai mengurangi animo suporter. Rata-rata kenaikan harga tiket untuk laga Indonesia versus Irak (pada 6 Juni) dan melawan Filipina (11 Juni) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebesar 100 %. Kenaikan tiket pada sejumlah kategori bahkan hingga dua setengah kali lipat. Sebagai contoh, pada laga Indonesia melawan Vietnam dalam ajang yang sama pada 21 Maret 2024, harga tiket kategori upper garuda adalah Rp 100.000 per lembar. Untuk laga melawan Irak dan Filipina, harganya melonjak menjadi Rp 250.000. Upper garuda merupakan tiket timnas dengan kategori termurah.

”Alasan prestasi timnas yang membuat PSSI menaikkan harga tiket ini menunjukkan penggunaan semangat suporter yang sedang tinggi untuk mendapatkan cuan (keuntungan). PSSI tahu betul, bagi pencinta sepak bola, khususnya timnas, harga berapa pun kemungkinan akan dibeli,” tutur Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/5). Euforia publik terhadap kiprah timnas Indonesia memang sedang tinggi-tingginya. Kondisi itu tidak lepas dari prestasi Indonesia di Piala Asia U-23 yang mampu menembus semifinal. Kualitas permainan Indonesia di bawah asuhan Pelatih Shin Tae-yong juga dinilai meningkat dan enak ditonton. Tren positif

Menyikapi polemik itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, keuntungan dari kenaikan harga tiket akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan atau kebutuhan timnas Indonesia. ”Kami yakin teman-teman suporter tidak akan mempermasalahkan harganya karena mereka juga paham bahwa timnas butuh dukungan yang kuat. Timnas juga pasti akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk kemajuan sepak bola Indonesia,” kata Yunus. Meskipun harga tiket timnas meroket, euforia publik tak berkurang. PSSI mengklaim sebanyak 50.000 lembar tiket telah terjual. Jumlah tersebut hampir mendekati total kapasitas Stadion Utama GBK yang mencapai 78.000 tempat duduk. (Yoga)