Tempat tinggal, apapun bentuk dan ragamnya— landed atau non landed house, merupakan kebutuhan primer manusia. Kekhasan harga yang kian tak terjangkau untuk sebagian orang merupakan pengeluaran terbesar sepanjang hidup. Untuk menyiasati, industri perbankan saat ini banyak menawarkan fasilitas KPR dengan tenor panjang sampai 30 tahun, bahkan 35 tahun. Strategi ini sekiranya cocok didesain bagi kaum muda yang masih mengalami keterbatasan pendapatan. Memang banyak perdebatan dengan panjangnya tenor ini, di mana akumulasi beban bunga pasti semakin besar. Namun, ini merupakan jalan terbaik saat banyak generasi muda susah memiliki properti. Secara makro industri KPR nasional—yang nyata berkorelasi atau trickle down effect ke industri pendukung lain—masih terbatas sumbangannya pada PDB. Data dari CEIC mengatakan bahwa rasio sumbangan KPR terhadap PDB Indonesia hanya 3%, masih kalah dibanding peers seperti Thailand sebanyak 22,3%, atau bahkan Malaysia sebesar 38,4%. Pemangku kebijakan, misalnya BI, terus mencermati hal ini. Terlebih sektor kredit atau pembiayaan perumahan memiliki daya ungkit tinggi dalam perekonomian. Selain daya ungkitnya yang sarat akan padat karya padat modal, pemilihan sektor perumahan ini beralasan, mengingat risiko kredit reratanya yang relatif terjaga sebesar 3% s/d 4% dalam 4 tahun belakangan. 

Hal tersebut disertai pertumbuhan penjualan sektor perumahan yang relatif terakselerasi secara baik, terlebih pasca-pandemi. Khusus untuk tahun lalu, data menunjukkan pertumbuhan KPR cukup menggembirakan dengan rerata pertumbuhan 12% yoy, yang merupakan raihan angka tertinggi sejak 2019. Dilihat dalam rentang 5 tahun serta dari segi ukurannya, KPR rumah tapak menengah (> 21 - 70) mendominasi pertumbuhan penjualan dibandingkan tapak kecil ( 21) maupun besar (> 70) yang keduanya sempat terkoreksi dalam saat pandemi. Saat ini ketiganya berangsur membaik dengan perkembangan berturut-turut 8,42% yoy, 47,43% yoy, dan 18% yoy. Membaca data Survei Harga Properti Residensial (SHPR) BI terkini, di mana penjualan properti residensial pada triwulan IV 2023 meningkat 3,27% yoy dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 6,59% yoy, menjadi premis bahwa angka penjualan rumah masih akan tetap kuat. Pun, KPR diproyeksikan akan tetap tumbuh pada 2024, mengingat dari total seluruh pembelian rumah, 75,89% didanai dengan skema KPR. Data paling baru, yakni Survei Konsumen 2024, menguatkan premis tersebut. 

Salah satu komponen pembentuk survei yaitu indeks pembelian barang tahan lama, termasuk di dalamnya properti, pada Maret 2024 sebesar 111,4 yang meningkat dibanding bulan sebelumnya 110,6. Dari sisi moneter, industri perbankan yang dinilai berperan aktif menyalurkan pembiayaan atau kredit kepada sektor bermultiplier effect seperti properti, memperoleh insentif melalui skema kebijakan KLM. Insentif likuiditas berbentuk pelonggaran kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) yang ada di BI diharapkan menjadi tambahan likuiditas perbankan yang nantinya akan kembali disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Data per April 2024 menyebut, realisasi KLM memberikan tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp81 triliun sehingga total insentif menjadi Rp246 triliun. Diproyeksikan, sampai akhir 2024 tambahan likuiditas dari KLM dapat mencapai Rp115 triliun, sehingga secara total insentif yang diberikan menjadi Rp280 triliun.

Kementerian Keuangan meminta Pusat Investasi Pemerintah mulai mengubah model bisnis dengan mengakomodasi pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan permintaan itu disampaikan kepada Badan Layanan Usaha (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP) guna menjangkau jutaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan akses pembiayaan. “Kita selalu mengatakan jumlah UMKM ada 64 juta, yang bisa akses kredit berapa persen, yang belum mendapatkan akses sekian persen, itu jumlahnya jutaan,” tuturnya dalam sambutan Peresmian Kantor Baru PIP di Kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (17/5).

Sri Mulyani menegaskan bahwa sebelumnya PIP telah menyampaikan bisnis model baru, tetapi belum konklusif seperti harapannya. Di sisi lain, dirinya menekankan dalam menentukan bisnis model, perlu melihat kapasitas PIP, hubungan dengan lembaga intermediari atau langsung ke UMKM, dan kemampuan dari manajemen risiko PIP. Sri Mulyani telah mengungkapkan UMKM belum memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi karena banyak yang belum mampu melakukan ekspor akibat terbentur masalah pembiayaan. Menkeu mencatat setidaknya terdapat 29,2 juta UMKM yang tidak mampu mengakses pembiayaan. Per Kamis (16/5) pukul 14.00 WIB, PIP telah penyaluran kredit ultra mikro (UMi) mencapai Rp37,63 triliun. Jumlah tersebut naik Rp620 juta dari periode 28 April 2024 yang kala itu mencapai Rp37,31 triliun.

Sejumlah pemain bank digital di Indonesia mulai melebarkan sayap bisnisnya dengan menyasar pemberian kredit kepada segmen korporasi. PT Bank Amar Indonesia Tbk. (AMAR), misalnya, siap untuk melakukan diversifikasi portofolio kredit dengan memasuki segmen korporasi dan komersial sebagai target pasar baru. Senior Vice President of Finance Amar Bank David Wirawan mengatakan langkah itu dilakukan untuk menyeimbangkan portofolio kredit. Dengan diversifi kasi, perseroan dapat menyusun portofolio yang seimbang dan mengurangi risiko konsentrasi dalam satu segmen. Dia melanjutkan risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) yang ditanggung perbankan cenderung lebih rendah kendati bunga di segmen itu lebih kecil daripada segmen konsumer. Terkait fokus segmen industri yang disasar, David mengatakan perseroan membuka peluang pada seluruh segmen industri, dengan terus selektif memilih perusahaan yang punya kualitas kredit baik. Sejauh ini, Bank Amar melakukan pendekatan yang berfokus pada inovasi yang disebut Collaborative Embedded Banking and Finance. Dengan Inovasi itu, imbuhnya, berbagai pemain non-perbankan dapat menyematkan layanan perbankan digital ke dalam platform ekosistem digital mereka. Tak hanya AMAR, geliat membukukan profi t juga dilakukan oleh PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB). Direktur Bisnis BNC Aditya Windarwo mengakui ada sejumlah keuntungan kala membidik segmen korporasi.

Dia memberikan pandangan bahwa dengan menyasar segmen korporasi dengan ukuran pinjaman yang lebih besar dan tenor yang lebih panjang, bank dapat mengoptimalkan pendapatannya. “Satu loan size corporate itu langsung di atas Rp50 miliar, Rp100 miliar. Lalu, kalau nature consumer loan itu tenornya pendek, misal satu, tiga lalu enam bulan. Sementara korporat [tenor] minimal 12 bulan,” ucapnya. Ke depan, menurut Aditya, dengan diversifikasi portofolio ini akan terjadi penyesuaian margin bunga bersih (net interest margin/NIM) dan perbaikan laba sebelum pajak alias profi t before tax (PBT). Direktur Utama Allo Bank Indra Utoyo mengatakan, dalam mengembangkan bisnis ini, bank membangun sinergi dengan Group CT Corpora dan mitra bisnis strategis lainnnya dalam mengembangkan ekosistem digital. Adapun, BBHI merupakan lini bisnis perbankan yang dikuasai Chairul Tanjung melalui Mega Corpora. Selain Allo Bank, konglomerat ini juga memiliki bank lain secara langsung maupun tidak langsung, yaitu PT Bank Mega Tbk. (MEGA), PT Bank Mega Syariah, Bank Sulteng, dan Bank Sulutgo.

Sementara itu, Senior Faculty Lembaga Pengembangan PerbanKan Indonesia (LPPI) Moch. Amin Nurdin tak menampik fakta bahwa segmen ini menjadi sangat menggiurkan, utamanya di era suku bunga yang tinggi. Selama ini, mayoritas bank digital Indonesia masih berfokus pada segmen ritel atau konsumer, baik langsung maupun dengan skema channeling. Amin mencatat bank besar sudah menjadi pemain awal yang menjajaki segmen korporasi dengan layanan digitalnya, seperti Kopra Mandiri. Besarnya potensi segmen korporasi tercermin dari survei Bank Indonesia (BI) yang mencatat permintaan kredit dari segmen korporasi terus melaju pada Maret 2024. Bahkan, permintaan kredit korporasi masih menjanjikan dalam tiga bulan mendatang. Berdasarkan Survei Penawaran dan Permintaan Pembiayaan Perbankan yang dirilis oleh BI, kebutuhan pembiayaan korporasi pada Maret 2024 terindikasi meningkat tecermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) pembiayaan korporasi sebesar 25,3%, meningkat pesat dibandingkan SBT 11,1% pada Februari 2024.

Emiten yang bergerak di sektor energi, PT Xolare RCR Energy Tbk., siap membidik proyek pembangkit listrik milik PT PLN setelah sukses menyelesaikan pembAngunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Raja Ampat sebesar Rp25,53 miliar. Direktur Utama PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) Mochamad Bhadaiwi mengatakan SOLA telah merampungkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) melalui anak usaha PT Bumiraya Energi Hijau (BEH) senilai Rp25,53 miliar. Menurutnya, PLTS berkapasitas 495 KWp dan 2.000 kWh baterai yang dikerjakan oleh anak usaha SOLA tersebut dimiliki oleh perusahaan pertambangan nikel di Pulau Gag, yakni PT Gag Nikel. Nantinya, keberadaaan PLTS tersebut menjadi sumber listrik bagi kebutuhan town site pertambangan nikel perusahaan yang dikendalikan oleh PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) tersebut. Optimalisasi pemanfaatan sumber listrik dari tenaga surya itu diyakini bisa mengurangi konsumsi bahan bakar pada generator diesel berkapasitas 3x250 kWh. Bahkan, Bhadaiwi menyatakan bahwa penggunaan PLTS sebagai sumber energi terbarukan tersebut bisa menghasilkan listrik sebesar 876.76 MWh per tahun, sehingga bisa mengurangi emisi CO2 mencapai 527,83 tCO2 per tahun.

Saat ini, dia mengungkapkan SOLA menargetkan pengerjaan sejumlah proyek Independent Power Producer (IPP) PLTS di PT PLN (Persero) dan PLTS Atap untuk konsumen komersial/industrial dan residensial dengan skema zero capex. Selain itu, Perseroan juga tengah membidik proyek-proyek konstruksi pembangunan PLTS di Indonesia, sejalan dengan komitmen SOLA untuk menjadi salah satu pemain utama di bisnis EBT. erlebih lagi, tegas dia, kegiatan operasional perseroan sejauh ini juga tidak terlepas dari upaya mendukung program pemerintah yang terkait dengan pembangunan infrastruktur energi, terutama pengembangan solar PV. Seperti diketahui, energi surya menjadi salah satu sumber energi alternatif. Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat potensi energi matahari di Indonesia mencapai 4,8 KWh/m2 atau setara 112.000 GWp. Akan tetapi, Kementerian ESDM mencatat pemanfaatannya hanya sebesar 10 MWp.

Pemerintah akhirnya merevisi lagi aturan pengetatan izin impor barang di Indonesia guna menyelesaikan tertahannya 26.000 boks peti kemas di pelabuhan utama Tanah Air. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memfokuskan penyelesaian permasalahan izin impor dan kongesti di pelabuhan akibat tertahannya 26.000 boks kontainer. Menurutnya, jumlah kontainer yang tertahan belum bisa mengajukan dokumen impor karena belum terbitnya perizinan impor (PI) dan peraturan teknis (pertek). Jumlah kontainer terbanyak berada di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 17.304 boks kontainer dan Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 9.111 boks kontainer. Menurutnya, komoditas yang tertahan terdiri atas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditi lainnya yang untuk importasinya memerlukan perizinan impor (PI dan pertek). Untuk menyelesaikan kedua permasalahan tersebut, 

Airlangga yang menggantikan sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang sedang bertugas ke Peru, mengatur kembali Revisi Permendag No. 36/2023. Airlangga melaporkan telah mengundangkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 yang merupakan revisi dari Permendag No. 36/2023, yang sebelumnya juga telah direvisi melalui Permendag No. 3/2024 dan No.7/2024. Airlangga yang bertindak sebagai Mendag Ad Interim menegaskan ketetapan tersebut merupakan hasil rapat dirinya bersama Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jumat (17/5). Sejak pemberlakuan Permendag No. 36/2023 jo. 3/2024 jo. 7/2024 per tanggal 10 Maret 2024, terdapat kendala dalam proses perizinan impor, sehingga mengakibatkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama. Menurutnya, Jokowi memberi arahan segera dilakukan revisi terhadap Permendag No.36/2023 yang telah direvisi menjadi No.3/2024 dan No.7/2024. 

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan transparansi pembagian kuota yang minim menjadi musabab. Selama ini, rekomendasi impor diberikan oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dari hasil pertimbangan teknis yang memverifikasi kemampuan produksi industri dan kebutuhan nasional. Pertek menjadi langkah awal untuk mendapatkan persetujuan impor (PI) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang mengatur larangan terbatas (lartas) impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 yang direvisi menjadi Permendag No. 3/2024.

PT Bina Karya (Persero) siap mengembangkan kawasan industri di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur bekerja sama dengan Badan Bank Tanah. Direktur Utama PT Bina Karya Boyke Prasetyanto mengatakan wilayah hak pengelolan laha (HPL) Badan Bank Tanah merupakan area penyangga yang cukup dekat dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) IKN sehingga potensial guna mendorong pengembangan dan pertumbuhan di Ibu Kota Negara. “Kenapa kami ingin sekali bekerja sama dengan Badan bank Tanah, karena ada beberapa fungsi yang diminati investor akan lebih tepat dilakukan di HPL Badan Bank Tanah. Salah satunya industrial estate,” ucapnya dalam keterangan, Jumat (15/5). 

Selain itu, Boyke menyampaikan bahwa ada minat dari beberapa developer yang akan membangun rusun atau rumah tapak untuk kepentingan non-ASN yang bukan kategori high end, tetapi medium to low. Terakhir, Boyke menuturkan bahwa kehadiran Bandara VVIP IKN di HPL Badan Bank Tanah diharapkan ke depannya dapat dikembangkan tidak hanya untuk melayani penumpang tetapi juga logistik. Selain itu, Aerowisata di Bandara VVIP IKN juga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai upaya meningkatkan pariwisata di PPU. Badan Bank Tanah menyampaikan bakal memperluas area pembangunan Bandara VVIP di IKN di Kalimantan Timur untuk menggairahkan daerah penyangga Nusantara.Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyatakan perluasan pembangunan Bandara VVIP menjadi 621 hektare bakal dilakukan di area HPL Bank Tanah.Dalam rangka percepatan pengembangan IKN tersebut, Badan Bank Tanah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan SYL terkait dugaan pelanggaran kode etik auditornya dalam pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan Kementerian Pertanian. Sekadar informasi, dugaan praktik suap opini WTP di Kementan terungkap dalam sidang perkara pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya turut memfasilitasi pemeriksaan SYL oleh Tim Inspektorat Utama BPK dalam perkara dugaan pelanggaran etik dimaksud. Mereka antara lain mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Dalam catatan Bisnis, dugaan permintaan uang oleh auditor BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV itu awalnya diungkap oleh saksi Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Hermanto. Dia dihadirkan pada sidang kasus SYL, Kasdi dan Hatta, Rabu (8/5).

Platform teknologi finansial, PT Investree Radhika Jaya mendapat sinyal akan meraih suntikan dana dari JTA Holding. Co-Founder dan Director of Investree Singapore Pte. Ltd. Kok Chuan Lim sebagai perwakilan Investree mengatakan, proses investasi telah mulai dijalankan. “Pencairan dana dari JTA Holding diproyeksikan segera rampung, dan saat ini kami berada dalam proses pengecekan prosedur kelayakan skema JV,” kata Lim Jumat (17/5), dikutip dari bisnisindonesia.id. Persiapan untuk penggalangan dana dari JTA Holding itu sudah lama dipersiapkan. Pada 2023, kedua pihak sepakat membuat JV bernama JTA Investree Consultancy berbasis di Doha, Qatar.

Total investasi China di sektor manufaktur Indonesia mencapai US$15,4 miliar atau setara dengan Rp245 triliun dalam 4 tahun terakhir atau pada periode 2019-2023. Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko S. Cahyanto mengatakan bahwa besaran tersebut setara dengan 54% dari realisasi investasi China senilai US$28,4 miliar atau Rp451,7 triliun. Pihaknya berupaya mempertemukan pengusaha RI dan China dalam Trade and Industrial Cooperation Seminar and Business Matching.

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) senilai Rp19 miliar di Bogor. Kasubditgakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles menyampaikan pihaknya telah mengamankan 91.246 BBL di lokasi penggerebekan. Jumlah itu terbagi menjadi dua jenis BBL yaitu lobster jenis pasir dan mutiara dengan harga yang berbeda di pasaran. “Kalau dikonversikan jumlah ini dengan harganya, maka kami tim gabungan dari Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri beserta PSDKP mengamankan kerugian negara sebesar Rp19 miliar lebih,” ujarnya, Jumat (17/5), dikutip dari bisnis.com. Setelah dilakukan pemeriksaan, benih Lobster itu diambil dari Pelabuhan Ratu dan tempat lainnya yang masih dilakukan pendalaman. Kepolisian masih belum mengetahui soal tujuan distribusi benih lobster ini. Kendati demikian, Donny menekankan bahwa pihaknya akan terus mendalami dan mengembangkan kasus yang terkait penyelundupan BBL ini. Atas perbuatannya, ketiga tersangka itu terancam dijerat dengan UU perikanan No.45/2009 Pasal 92 jo Pasal 20 Pasal 16 dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar.