Salah seorang pegawai usaha pembuatan roti skala rumah tangga, terlihat sedang menyiapkan adonan roti sebelum dimasukkan ke dalam oven di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Tingginya harga bahan baku dikeluhkan oleh pengusaha UMKM tersebut. Keuntungan mereka tergerus karena lonjakan harga gula pasir dan tepung terigu yang menjadi bahan baku utama pembuatan roti. (Yoga)

Kurangnya komitmen pemda dalam menyediakan angkutan umum berbasis listrik dan mahalnya biaya pembelian armada menjadi kendala utama dalam penyediaan bus listrik di kota-kota besar. Sejumlah intervensi sekaligus penegakan hukum sangat diperlukan untuk mempercepat terbentuknya ekosistem angkutan berbasis listrik di Indonesia. Hal ini tertuang dalam hasil Studi Peta Jalan Program Insentif Nasional Elektrifikasi Transportasi Publik Perkotaan Berbasis Jalan yang diterbitkan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, Selasa (21/5) di Jakarta. Studi ini mencakup penilaian tentang kesiapan elektrifikasi transportasi publik serta faktor mendesak lain, seperti polusi udara dan kemacetan, di 98 wilayah perkotaan di Indonesia.

Studi ITDP merekomendasikan 11 kota prioritas untuk percepatan elektrifikasi transportasi publik, yaitu Jakarta, Semarang, Pekanbaru, Batam, Medan, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Padang. Untuk mendorong program elektrifikasi yang tepat sasaran dan menjamin ketersediaan anggaran, elektrifikasi transportasi publik di 11 kota prioritas tersebut perlu dicantumkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Menhub Budi Karya Sumadi mengakui bahwa komitmen pemda dalam penyediaan angkutan berbasis listrik masih sangat kurang. ”Jangankan angkutan berbasis listrik, untuk penyediaan angkutan massal saja masih kurang,” kata Budi.

Persoalan ini muncul karena masalah disparitas harga. Harga angkutan yang berbasis listrik dua kali lipat lebih tinggi dibanding angkutan biasa. Tak heran hanya provinsi yang memiliki kemampuan fisikal yang baik yang mampu mewujudkan hal ini, salah satunya Jakarta. Sejumlah langkah sudah dilakukan untuk menstimulasi pemda menggunakan bus listrik. Surabaya, Jatim dan Bandung, Jabar, masing-masing sudah memiliki delapan bus listrik. Untuk keberlanjutan, komitmen dari pemda daerah diperlukan untuk mengeluarkan sejumlah kebijakan agar keberadaan angkutan ini tidak hilang. (Yoga)

Tanaman jagung Laurensius Gole (74) mengering di kebun tadah hujan miliknya di Desa Bhera, Kabupaten Sikka, NTT, lantaran curah hujan sangat minim dan panas berkepanjangan. Hanya tanaman singkong yang disebut ubi kayu oleh warga lokal tumbuh subur. ”Hanya ini tanaman yang tersisa untuk makan,” ujarnya, Selasa (14/5 ) pagi. Singkong ditanam pada Desember 2023, bersamaan dengan jagung. Seiring waktu, jagung tidak berdaya menahan kekeringan, sementara singkong masih tegak berdiri. Bulan Juni 2024, singkong sudah bisa dipanen dengan hasil memuaskan. Menanam singkong, jagung, pisang, kacang, dan berbagai tanaman pangan di dalam satu lahan adalah cara bertani yang dipraktikkan petani setempat secara turun-temurun. Mereka punya banyak jenis tanaman dengan waktu panen berbeda-beda. Setelah padi dan jagung dipanen, akan menyusul tanaman lain.

”Sepanjang tahun, kebun terus menghasilkan makanan,” ucap Gole. Perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global mengacaukan ritme musim tanam. Petani lahan tadah hujan terkecoh. Banyak tanaman pangan tak hanya berakhir gagal panen,tetapi juga gagal tanam sejak awal. ”Ke depan, kami akan perbanyak tanaman selain padi dan jagung,” kata Gole. Lahan tadah hujan itu dulunya dialiri air sepanjang tahun sehingga Gole dan lebih dari 30 keluarga petani menanam padi dan jagung diselingi tanaman lokal lain. Mereka swadaya membendung Sungai Lowo Lo’o menggunakan atu dan kayu dan mengalirkan airnya ke lahan petani. Sayangnya, badai Seroja pada April 2021 merusak dam itu. Empat tahun terakhir, sawah mereka kering kerontang.”

Gerakan mendorong pangan lokal selain padi terus menguat. Namun, tak mudah mengubah kebiasaan bertani dan mengonsumsi makanan. Maria Loretha, perempuan asal Flores Timur, NTT, yang gencar mengampanyekan budidaya sorgum, mengatakan, masyarakat NTT sulit meninggalkan beras. Harga beras sempat menembus Rp 17.000 per kg. Ada yang terpaksa berutang membeli beras. Padahal, di sekitar mereka banyak makanan lokal yang bisa dibudidayakan sendiri. Kampanye konsumsi pangan lokal pun makin gencar menyasar generasi muda. Pangan lokal diolah sesuai selera anak muda, seperti sereal dari sorgum, keripik pisang atau ubi beraneka rasa. ”Kita dorong anak muda di setiap kampung punya produk makanan berbahan lokal,” ucap Loretha. Tak hanya konsumsi. Anak muda juga diajak bertani seperti yang dilakukan Yance Maring (35), pelopor pertanian irigasi tetes.

Puluhan anak muda belajar tanaman hortikultura di kebun Yance di Maumere. Mereka diajari bertani, mulai penyiapan lahan hingga pemasaran. Lahan tani juga dikemas menjadi destinasi wisata agro. Setiap petang, banyak anak muda datang melihat operasional irigasi tetes yang dikendalikan digital itu. Ada juga kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman dan gazebo untuk tempat duduk santai. ”Ini metode mengajak anak muda bertani. Pendekatan harus teknologi dan menghadirkan sisi visual yang menarik. Banyak yang sudah tergoda menjadi petani. Pesan kami adalah petani itu keren,” kata Yance. Tak hanya sekadar pemanis, irigasi tetes Yance juga sangat prospektif karena pengairan dan pemupukan lebih efisien 40 % dari cara konvensional. Pekerja juga lebih sedikit dan produktivitas lahan naik 150 % dari cara tradisional. (Yoga)

Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera membangun sabo dam di aliran sungai yang berhulu dari Gunung Marapi, Sumbar. Bangunan tersebut diperlukanuntuk mengendalikan pasir dan material vulkanik dalam upaya mitigasi bencana lahar hujan dan banjir bandang. Presiden Jokowi menyampaikan perintah itu di sela-sela kunjungannya ke lokasi bencana banjir bandang atau galodo di Kabupaten Agam, Sumbar, Selasa (21/5). ”Saya perintahkan tahun ini harus dimulai, terutama di tempat-tempat yang sangat penting. Ada enam (unit) segera harus dimulai (pembangunannya). Tadi saya sudah perintahkanPak Dirjen, nanti akan saya perintah ke Menteri PUPR,” kata Presiden Jokowi. 

Sabo dam adalah bangunan pengendali pasir dan material vulkanik yang terbawa banjir lahar hujan dari gunung yang erupsi. Sabo berasal dari Bahasa Jepang, yakni sa yang bermakna pasir dan bo yang berarti pengendalian. Bangunan sabo dam memiliki banyak lubang yang berfungsi menahan pasir dan tetap mengalirkan air. Berdasarkan hitungan Kementerian PUPR, ada 56 sabo dam yang dibutuhkan di aliran sungai-sungai yang berhulu dari Gunung Marapi. Namun, saat ini baru ada 2 sabo dam. ”Sehingga diperlukan tambahan lagi yang banyak,” katanya. 

Dalam kunjungan ke Agam, Presiden Jokowi meninjau lokasi yang terdampak banjir bandang atau galodo paling parah, yakni di Nagari Bukik Batabuah, Kecamatan Candung. Sejumlah alat berat masih membersihkan material banjir bandang dan rumah rusak. Dari lokasi galodo, Presiden Jokowi beranjak ke lokasi pengungsian di Lapangan Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, “Tadi saya sampaikan, yang (ada keluarganya yang) meninggal segera akan diberikan santunan, yang rumahnya rusak, akan segera diberikan bantuan dan juga dimulai pembangunan, tetapi dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan bupati,” ujarnya. (Yoga)

Kreator konten seperti Youtuber dan Tiktoker, bersiaplah! Pemerintah akan menyigi pajak para konten kreator, atau mereka yang selama ini mencari pendapatan dari ranah digital. Draf Undang-Undang tentang Penyiaran yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mencantumkan pungutan pajak para konten kreator ini. Dalam Pasal 34 F ayat (2) huruf g RUU tersebut, pemerintah mempertegas bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran wajib membayar pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk platform digital penyiaran, dalam beleid itu adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi atau penyedia dan pengguna jasa penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi. 

Sementara, penyelenggara platform digital penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan maupun lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran. Nah, dibalik populernya platform ini, ada orang yang membuat konten menarik atau dikenal sebagai kreator konten. Dalam hal ini, kreator konten sebagai penyelenggara platform digital penyiaran. Beberapa nama tenar antara lain: Raditya Dika, Deddy Corbuzier hingga Atta Halilintar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti menyebut, tak ada strategi khusus otoritas atas kelompok wajib pajak kreator konten maupun influencer. 

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyebut potensi penerimaan pajak dari mereka cukup besar, tapi belum sepenuhnya bisa dipajaki. Umumnya, kreator konten memperoleh dua sumber penghasilan, yaitu adsense dan endorsement, penjualan merchandise hingga menjadi brand ambassador. Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga bilang, selama ini kreator konten sudah dibidik agar taat bayar pajak, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat menyebut, pada 2025 potensi ekonomi digital di Indonesia akan menyentuh US$ 146 miliar, meningkat 23% dari 2020 sebesar US$ 44 miliar. Kemkeu pernah memproyeksikan pada 2025 potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 1.800 triliun dengan pertumbuhan digital 40% per tahun. "Ini potensi pajak luar biasa," kata dia, kemarin.