Penurunan target lifting minyak bumi dalam asumsi ekonomi makro 2025 menjadi 580.000—601.000 barel per hari diyakini tidak akan memengaruhi target 1 juta barel, karena masih dalam rentang proyeksi yang telah ditetapkan untuk tahun depan. Pemerintah kembali menurunkan target liftingminyak bumi pada tahun depan menjadi 580.000—601.000 barel per hari dalam dokumen asumsi makro ekonomi 2024. Angka tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang dipatok 635.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas dipatok ada di rentang 1.003 juta barel setara minyak per hari (bsmph) sampai dengan 1.047 juta bsmph. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau ICP juga dicatat berada di kisaran US$75 per barel hingga US$85 per barel pada tahun depan. Asumsi itu relatif tertahan tinggi akibat tensi geopolitik dunia yang diperkirakan masih berlanjut tahun depan. “Dengan mencermati tensi geopolitik dan berlanjutnya ketegangan global, harga ICP diperkirakan berada di kisaran US$75 per barel hingga US$85 per barel,” katanya, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 di DPR, Senin (20/5). 

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan, midcase produksi minyak bumi pada tahun depan akan berada di level 597.000 bph. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa prognosa midcase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan produksi tahun ini dipatok 596.000 bph secara moderat. “Maka pada 2025 sudah terjadi kenaikan produksi minyak sebesar 1.000 BOPD. Hal ini sesuai dengan target di LTP [long term plan] updated 2024, yaitu target produksi pada 2024 dan 2025 akan mengalami kenaikan,” ujarnya. Adapun, realisasi produksi minyak bumi pada April 2024 tercatat berada di level 581.890 bph. Angka itu terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Noto-negoro menilai langkah penurunan target lifting dalam KEM-PPKF Tahun Anggaran 2025 sebagai hal yang wajar. 

 Alasannya, produksi minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri hingga saat ini sebagian besar masih bertumpu pada lapangan-lapangan tua, dengan tingkat penurunan produksi alamiah yang relatif tinggi. Secara terpisah, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatat produksi minyak bumi sepanjang tahun lalu mencapai 161.623 bph dari Blok Rokan yang dikelolanya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa pengeboran sumur terus ditingkatkan untuk menambah volume cadangan migas blok tersebut. PHR sendiri telah berhasil melakukan tajak lebih dari 1.000 sumur, eksekusi 15.000 kegiatan Work Over (WO) dan Well Intervention Well Services (WIWS) yang menyerap 60% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada tahun ini, PHR terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran yang terintegrasi untuk menghadirkan sumur minyak yang berkualitas, efi sien, andal dan selamat. Sebanyak 570-an sumur bakal ditajak tahun ini untuk menambah cadangan minyak nasional di Blok Rokan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi potensi ekonomi dari belanja para delegasi World Water Forum ke-10 di Bali menembus Rp1,7 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno membeberkan potensi ekonomi itu dihitung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 selama 18–25 Mei 2024.Merujuk data perhelatan tingkat internasional sebelumnya, rata-rata pengeluaran dari kunjungan para delegasi di Indonesia sekitar Rp34 juta. Dia memperkirakan ada sekitar 50.000 peserta yang berpartisipasi dalam forum air sedunia itu. 

Dalam gelaran WWF ke-10 di Bali, Kemenparekraf memfasilitasi kegiatan Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo untuk mewadahi para UMKM mendulang potensi ekonomi dari event tersebut. Sandiaga menekankan WWF ke-10 diarahkan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurut Sandiaga, para UMKM tersebut telah melalui tahap kurasi dan mengutamakan produk yang mengusung konsep keberlanjutan di sektor air maupun limbah. Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan pemerintah memfasilitasi pavilion dalam Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo dari 21 negara, yang terdiri atas 250 gerai yang tersebar di tiga lokasi pelaksanaan WWF diikuti oleh 500 UMKM.

KB Bank berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan kredit kepada para petani tebu. Langkah strategis yang dijalankan KB Bank diantaranya dengan perjanjian kerja sama strategis untuk membangun ekosistem keuangan terkait pertanian tebu di Indonesia, dengan perusahaan produsen gula PT. Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan perusahaan data analitik terkait pertanian dengan menggunakan teknologi satelit PT. Mata Langit Solusindo (MATA). Pemerintah Korea Selatan mendukung kolaborasi strategis ini, dengan memfasilitasi lokasi penandatanganan kerjasama di Kedutaan Besar Korea Selatan, dan dihadiri langsung oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sangdeok. Selain itu dihadiri pula oleh Direktur Badan Pangan Nasional Indonesia, Arief Prasetyo Adi, CEO KB Bank, Tom (Woo Yeol) Lee, CEO ID Food Frans Marganda Tambunan, CEO Rajawali II Ardian Wijanarko, dan CEO MATA Hadi Kurnia.

Melalui perjanjian kerja sama strategis yang ditandatangani antara Rajawali II dan MATA, KB Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan produktif kepada lebih dari 5.000 kebun tebu yang merupakan bagian dari Rajawali II dengan menggunakan teknologi keuangan canggih KB. CEO KB Bank Tom (Woo Yeol) Lee mengatakan, “Melalui kesepakatan ini, kami akan bekerja sama secara aktif dengan teknologi keuangan terdepan KB dan teknologi pertanian terdepan MATA untuk membangun ekosistem keuangan yang dioptimalkan untuk kebun tebu dan perusahaan produksi gula di Indonesia. 

Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan utama mereka untuk meningkatkan produksi gula dan stabilisasi harga. Pemerintah Indonesia memiliki harapan besar untuk meningkatkan produksi tebu melalui peningkatan infrastruktur pertanian. Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signiikan dalam mencapai tujuan swasembada gula nasional. Pemerintah Indonesia saat ini masih bergantung pada impor gula dari negara-negara seperti Thailand, India, dan Australia untuk mengatasi kekurangan produksi gula dalam negeri. Namun, tren penurunan kuota ekspor dari negara-negara utama ini akibat konik di Timur Tengah dan fenomena El Niño, serta kenaikan harga gula global, telah menyulitkan upaya pemerintah dalam memastikan pasokan gula yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sedang meningkatkan upaya untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri.

Kelompok pekerja berpenghasilan rendah paling banyak yang mencoba memulai usaha. Upaya mereka ini dinilai sebagai usaha untuk bertahan hidup atau meningkatkan penghasilan agar bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 menunjukkan, proporsi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 500.000 yang bersiap memulai usaha mencapai 0,9 %, naik dibanding tahun 2012 yang hanya 0,3 %. Persentase tahun 2022 juga lebih tinggi dari pertumbuhan kelompok penghasilan lain.

Analisis juga menunjukkan, penghasilan kelompok orang yang sudah membuat usaha tergolong kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bukan penghasilan dari usaha yang bisa untuk membuka lapangan kerja. Berdasarkan data Sakernas 2022, sebesar 90,9 % wirausaha yang berjumlah 48,8 juta orang memiliki pendapatan hanya Rp 1,6 juta per bulan. Sementara, wirausaha yang memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta per bulan hanya 2,4 % atau 1,2 juta orang. Sebagai perbandingan, besaran upah minimum provinsi pada 2022 antara Rp 1,8 juta dan Rp 4,64 juta.

Menyiapkan usaha karena paksaan keadaan dijalani Atang Rohana (47), eks karyawan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar. Pada 30 April 2024, ia terkena PHK massal bersama 232 pekerja lain. Sambil menanti uang pesangonnya cair, ia berusaha mencari peluang usaha sembari mencari pekerjaan baru. ”Meski sudah berumur, saya yakin keterampilan dan kemampuan saya masih dapat diterima,” ujarnya. Ia mengeluhkan nilai uang pesangon yang berkurang. Dengan UU Cipta Kerja, hak-hak karyawan yang terkena PHK berkurang separuh. Uang pesangon yang akan digunakan Atang untuk modal usaha sekaligus bertahan hidup pun terdampak.

 Alex Mintadi (31) sudah punya pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi, tapi, pria asal Kediri, Jatim, ini tetap perlu menyambi usaha karena merasa kondisi ekonominya rentan guncangan. Kenaikan gaji memang ada, tetapi besarannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan inflasi. Pada 2023, Alex membuka warung angkringan. ”Harga beras yang naik terus, belum lagi biaya pendidikan anak nanti, lumayan bikin cemas. Jadi, saya cari penghasilan tambahan,” kata Alex.  (Yoga)

Sejak lama Dewi Suryani (47) mengambil pekerjaan sampingan. Gajinya tidak kecil-kecil amat, tapi, setiap bulan, sepertiga pendapatannya harus digunakan untuk menyokong kebutuhan keluarga karena ayahnya sudah pensiun. Gajinya jadi terasa pas-pasan. Saat masih bekerja di perusahaan produsen vaksin unggas, Dewi mengambil pekerjaan tambahan sebagai penulis lepas berita hiburan di sebuah media daring. Honornya dibayar per tulisan. Dalam sebulan, ia bisa dapat Rp 2 juta. ”Ngerjain-nya habis shalat Subuh sebelum berangkat kerja atau sesudah pulang kerja,” kata Dewi di rumahnya di Pamulang, Tangsel, Kamis (25/4).

Pekerjaan itu ia dapat dari informasi teman yang lebih dulu bekerja di media tersebut. Tugas Dewi menyadur tulisan dari berita-berita hiburan situs asing. ”Selain buat nambah-nambah, ambil side job juga karena takut bosan, pekerjaan utama sudah jadi rutinitas,” ungkap perempuan lajang ini. Pekerjaan tambahan itu ia jalani dari 2012 hingga 2016. Selain itu, ia juga membantu temannya yang memiliki usaha penyelenggara acara (EO). Biasanya sebulan ia dapat satu atau dua proyek acara. Sehari dapat honor Rp 500.000. ”Biasanya acara pameran, gathering, atau pernikahan. Paling sehari-dua hari, kerjanya di Sabtu dan Minggu,” lanjut Dewi.

Analisis data Sakernas 2007-2022 menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah warga yang mempunyai pekerjaan tambahan atau sambilan. Pada 2012, sekitar 13 juta orang atau 11,8 % dari 110,8 juta penduduk bekerja memiliki pekerjaan tambahan. Jumlah ini tumbuh menjadi 19,5 juta orang atau 14,4 % pada 2022. Pekerjaan tambahan memang memberikan tambahan penghasilan, tetapi ada tambahan pengorbanan pula yang harus diberikan, antara lain waktu dan tenaga, seperti diungkapkan Prasti (25), karyawan perusahaan kontraktor bangunan di Surabaya, Jatim. Sebagai quantity surveyor dan cost control proyek, tugas utama Prasti menghitung kebutuhan material sesuai gambar rencana.

Setiap pekan ia juga bernegosiasi dengan para mandor soal upah mingguan dan mengecek perkembangan proyek. Di sela waktunya yang terbatas, ia masih mengambil pekerjaan lepas menghitung struktur bangunan rumah. ”Lumayan, penghasilan per bulan jadi hampir dua kali gaji,” katanya semringah. Namun, konsekuensinya kadang-kadang ia harus rela kehilangan jam tidur demi mengejar tenggat waktu pekerjaan yang berdekatan. Bekerja sambilan di luar pekerjaan utama sudah dipraktikkan banyak orang, seperti guru yang menyambi ngojek, ibu rumah tangga yang memberi les tambahan, atau karyawan yang buka warung. Hal ini dinilai bagus karena dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan mengurangi potensi jatuh ke garis kemiskinan. (Yoga)

Lantaran lapangan kerja sektor formal makin susah, pemerintah mendorong warga mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, biaya makelar membebani langkah pekerja migran. Jika bukan karena impitan kebutuhan hidup, Esti Rahayu (44) tidak akan bekerja di luar negeri seperti sekarang. Selepas SMA, ia mencoba peruntungan di Singapura sebelum ”loncat” ke Hong Kong. Penghasilan orangtuanya yang hanya buruh pabrik pengolahan karet tidak cukup untuk membiayai Esti dan kelima saudaranya. Sampai-sampai sejak SMP, Esti harus tinggal bersama kerabatnya di Bengkulu. Ia bersekolah sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Setelah lulus SMA, karena ia terbiasa hidup jauh dari keluarga, Esti nekat mendaftar sebagai pekerja migran ke Singapura, mengikuti jejak banyak perempuan di kampungnya, Desa Banyubiru, Ngawi, Jatim.

Tergiur upah yang lebih besar dari upah di dalam negeri menjadi pemicu Esti berangkat ke luar negeri. Hanya, biaya makelar mengurangi gaji yang diperoleh. Ketika bekerja di Singapura, Esti hanya mendapat separuh gaji selama enam bulan pertama kerja. Dari total upah 260 dollar Singapura per bulan, ia harus merelakan 130 dollar per bulan atau sekitar Rp 1,43 juta untuk membayar jasa agen yang memberangkatkannya. Pekerja migran Indonesia harus membayar sejumlah uang, termasuk biaya rekrutmen yang meliputi biaya perekrut/penyalur, visa/paspor, transportasi/akomodasi, medis/asuransi, pelatihan/penilaian, izin keamanan, pengarahan, persetujuan kontrak, dana kesejahteraan, peralatan, izin kerja/tinggal, dan bunga utang.

Sebagian besar pekerja (44,7 %) membayar maksimal Rp 5 juta. Lalu, ketika pertama kali bekerja di Hong Kong, gaji per bulan sebesar 3.420 dollar Hong Kong (Rp 3,9 juta) harus dipotong selama tujuh bulan sebesar 3.000 dollar Hong Kong per bulan untuk membayar biaya jasa agen sebesar Rp 24 juta. Besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada agen penyaluran pekerja migran ini memberatkan mereka yang berniat bekerja di luar negeri. Karena biaya yang terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka memilih opsi potong gaji.

Tidak heran jika gaji pertama para pekerja migran pada tahun pertamanya bekerja tergolong rendah. Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan, 80 % pekerja migran pada tahun pertama bekerja rata-rata hanya bergaji Rp 4,8 juta per bulan, tidak beda jauh dengan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta per bulan. Kian menyusutnya serapan lapangan kerja sektor formal di dalam negeri menyebabkan tidak semua orang bisa menjadi buruh atau pegawai. Mereka yang tidak masuk sektor formal akan mencari peluang di sektor informal dengan bekerja serabutan atau berwirausaha kecil-kecilan. Tidak sedikit pula yang mengadu nasib di luar negeri demi mengejar gaji yang lebih tinggi. (Yoga)

Untuk memenuhi permintaan bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo, pejabat di Badan Karantina Pertanian (BKP)  Kementan mengungkapkan bahwa selama 2021 sampai 2022 mereka beberapa kali menyuplai durian musang king ke rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul di Jakarta. Setiap kali mengirim durian kelas premium itu bisa Rp 21 juta hingga Rp 46 juta. BKP juga memenuhi berbagai permintaan Syahrul yang nilainya mencapai Rp 6,5 miliar. Salah satunya, 1.000 paket sembako untuk Partai Nasdem. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan korupsi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (20/5/2024).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh itu digelar dengan agenda pemeriksaan enam saksi yang  dihadirkan jaksa KPK. Salah satu saksi, Sekretaris BKP Ditken Perkebunan Kementan Wisnu Haryana, mengungkap berbagai  permintaan Syahrul itu. Kesaksian Wisnu tersebut berangkat dari pertanyaan jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak terkait berita acara pemeriksaan soal beberapa kali pembelian durian musang king. Meyer menyebutkan, sepanjang 2021, ada pembelian durian musang king senilai Rp 21 juta, Rp 22 juta, Rp 46 juta, Rp 30 juta, Rp 27 juta, dan Rp 18 juta. Pada 2022, pembelian durian senilai Rp 25 juta. Terkait permintaan durian itu, Wisnu membenarkannya. ”Sekali mengirim paling sedikit enam kotak durian musang king. Satu kotak isinya 5-7 butir,” ucap Wisnu. (Yoga)

Pengangguran kelompok muda harus disikapi serius. Investigasi Kompas memotret kian terimpitnya gen Z akibat lapangan kerja yang semakin sempit. BPS merilis data, hampir 10 juta penduduk usia muda (15-24 tahun, gen Z) berstatus menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training / NEET). Jumlah gen Z (lahir 1997 hingga 2012) yang menganggur ini 22,25 % total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional. Data Litbang Kompas sebelumnya juga mengungkap, separuh lebih penduduk Indonesia yang menganggur adalah gen Z.

Ditambah kelompok usia 25-29 tahun, porsinya menjadi 66 %, yang artinya dua dari tiga anak muda di bawah 30 tahun yang tengah berada di usia produktif menganggur. Kondisi ini tak bisa kita abaikan karena gen Zadalah masa depan Indonesia dan menyumbang porsi terbesar demografi kita saat ini, 27 % dari total penduduk. Tanpa upaya mengatasi secara serius, hal ini sangat berbahaya. Selain bisa memicu gejolak sosial politik, kondisi ini juga bisa mengancam bonus demografi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, membuat kita sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan keluar dari status negara berpendapatan menengah atau menjadi negara maju.

Sebagian menuding tingginya angka pengangguran kelompok muda akibat kegagalan pemerintah di bidang pendidikan dan mismatch antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri. Sejumlah survei menunjukkan, fenomena pengangguran gen Z tak sesederhana itu. Karakteristik gen Z yang beda dari generasi sebelumnya juga berpengaruh. Sayangnya, paradigma kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan kita belum mampu merespons sepenuhnya perubahan ini. Struktur ekonomi dan sektor-sektor yang jadi prioritas masih sama. Tidak hanya tak cukup menyerap tenaga kerja, tetapi juga kurang mengakomodasi kebutuhan gen Z. Tantangan gen Z tak mudah. Pendidikan kian mahal, persaingan kian ketat, tuntutan kian tinggi. Tren otomatisasi/robotisasi/kecerdasan buatan juga menggusur peran manusia.

Mengenali kebutuhan gen Z dan menciptakan peluang seluas-luasnya melalui kebijakan dan ekosistem yang mendukung sesuai kriteria dan nilai-nilai baru yang diusung gen Z dan tuntutan dunia modern menjadi penting ke depan. Survei BPS menunjukkan, banyak genZmenganggur bukan karena takmau bekerja,melainkan ada kendala sosial ekonomi yang membuat mereka tak bisa bekerja kendati ada sebagian yang terlalu pemilih dalam pekerjaan dan karier. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya tetap dibutuhkan, tetapi tak kalah penting menyiapkan SDM muda dan membangun sektor-sektor ekonomi kreatif baru agar kita bisa mengapitalisasi potensi gen Z berlimpah yang kita miliki. (Yoga)

Setelah lebih dari 70 tahun merajai pasar AS, Ford dan pabrikan mobil AS lainnya harus memasang kuda-kuda menghadapi serbuan otomotif China. Salah satu produsen kendaraan China, BYD, telah meluncurkan Shark, truk double cabin hibrida untuk pasar Amerika Utara di Meksiko. BYD sempat menyatakan takkan menjual Shark di AS. Namun, dengan pabrik baru di Meksiko, BYD ibaratnya memproduksi Shark di halaman belakang AS. Jika manajemen BYD berubah pikiran, AS akan dibanjiri Shark. Shark bahkan diprediksi mampu menaklukkan dunia. BYD juga telah meluncurkan Seagull. Mobil listrik murah, seharga Rp 156,2 juta, tetapi tidak murahan. Aliansi Perusahaan Manufaktur AS bahkan mengingatkan ancaman dari pabrikan China, termasuk BYD. ”Masuknya kendaraan China bisa menjadi membawa kepunahan otomotif AS,” tulis aliansi tersebut dalam sebuah laporan.

Tidak mudah mencegah penetrasi produk otomotif China. Mulai tahun 2025, AS berencana menaikkan tarif bea masuk produk asal China, termasuk kendaraan listrik, dari 25 % menjadi 100 %. Langkah Gedung Putih ini menarik untuk diamati sejauh mana kesuksesannya. Namun, kepusingan dalam menghadapi serangan otomotif China tidak hanya dihadapi AS. Konsumen Eropa juga dibuai dengan harga jual beberapa mobil listrik dari China yang hanya 50 % dari harga mobil produksi Eropa. Impor mobil China di atas kertas dapat dibatasi. Persoalannya, beberapa pabrikan Eropa juga kongsian dengan pabrikan China sehingga memperumit situasi tersebut. Bagi Indonesia, pertarungan di industri otomotif global patut dicermati. Adanya pertarungan memperlihatkan perjuangan sebuah negara untuk tidak sekadar dijadikan pasar. Tanpa upaya serius dari kita semua, takkan mudah membendung penetrasi China. (Yoga)

Bapanas dan BPS baru saja menyelesaikan hasil survei stok beras di masyarakat tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, stok di masyarakat relatif tak berbeda signifikan. Stok di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar 4,134 juta ton, sedikit lebih besar dibanding 31 Desember 2022 yang 4,064 juta ton. Namun, dilihat dari komposisi stok di setiap institusi, ada pergeseran signifikan. Secara umum, stok beras di masyarakat (produsen dan konsumen) dan Bulog pada 2023 lebih besar dari 2022. Sebaliknya, stok di pedagang, penggilingan, serta horeka (hotel, restoran, katering) dan industri menurun drastis. Pergeseran komposisi stok di berbagai institusi ini menggambarkan respons para pihak, terutama masyarakat produsen, atas kondisi pasar beras yang ada.

Pasar beras penuh gejolak setidaknya sejak semester II-2022. Saat itu harga beras tiba-Tiba naik tinggi dan terus naik hingga akhir tahun. Padahal, selama Agustus-Desember 2022, lebih dari sejuta ton beras disuntikkan ke pasar lewat operasi pasar (OP). Awal 2023, harga beras tetap tak terkendali. Puncaknya pada September-Desember 2023. Berbagai upaya dilakukan pemerintah buat meredam kenaikan harga. Selain mengucurkan bantuan pangan beras 10 kg/bulan ke 21,35 juta keluarga selama 7 bulan, juga memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) dari impor. Impor 2023 lebih dari 3 juta ton, terbesar setelah 2018. Sepanjang 2023, harga beras naik tinggi. Di penggilingan naik 24,07 % (yoy), sedangkan di pasar grosir dan eceran naik 18,44 % dan 17,07 %.

Sebanyak 11 dari 12 bulan pada 2023, beras jadi penyumbang inflasi, yang, membuat andil inflasi pangan/harga bergejolak (volatile foods) kembali membesar: 61 % dari inflasi 2023 yang 2,61 %. Padahal, sepanjang 2023 selain diguyur bantuan pangan beras 1,5 juta ton, pasar juga disuntik beras OP 1,2 juta ton. Harga terus menanjak di awal 2024. Bagi masyarakat miskin/rentan, kenaikan harga beras adalah kabar buruk karena beras masih ”menguras” belanja terbesar keluarga. Harga gabah dan beras diprediksi stabil tinggi. Ini berpotensi memicu efek berantai perilaku petani dalam menjual hasil panen, kenaikan biaya produksi, penurunan produksi jagung dan kedelai di sawah, dan inflasi. Perlu langkah taktis segera agar ketidakpastian pasar kembali pulih. (Yoga)