Kreator konten seperti Youtuber dan Tiktoker, bersiaplah! Pemerintah akan menyigi pajak para konten kreator, atau mereka yang selama ini mencari pendapatan dari ranah digital. Draf Undang-Undang tentang Penyiaran yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mencantumkan pungutan pajak para konten kreator ini. Dalam Pasal 34 F ayat (2) huruf g RUU tersebut, pemerintah mempertegas bahwa penyelenggara platform digital penyiaran dan/atau platform teknologi penyiaran wajib membayar pajak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang termasuk platform digital penyiaran, dalam beleid itu adalah sarana informasi telekomunikasi yang memfasilitasi interaksi secara langsung pemberi dan penerima informasi atau penyedia dan pengguna jasa penyiaran untuk saling bertukar atau memperoleh informasi. 

Sementara, penyelenggara platform digital penyiaran adalah pelaku usaha yang terdiri atas perseorangan maupun lembaga yang menyelenggarakan konten siaran melalui platform digital penyiaran. Nah, dibalik populernya platform ini, ada orang yang membuat konten menarik atau dikenal sebagai kreator konten. Dalam hal ini, kreator konten sebagai penyelenggara platform digital penyiaran. Beberapa nama tenar antara lain: Raditya Dika, Deddy Corbuzier hingga Atta Halilintar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Dwi Astuti menyebut, tak ada strategi khusus otoritas atas kelompok wajib pajak kreator konten maupun influencer. 

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Bawono Kristiaji menyebut potensi penerimaan pajak dari mereka cukup besar, tapi belum sepenuhnya bisa dipajaki. Umumnya, kreator konten memperoleh dua sumber penghasilan, yaitu adsense dan endorsement, penjualan merchandise hingga menjadi brand ambassador. Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono juga bilang, selama ini kreator konten sudah dibidik agar taat bayar pajak, baik pajak penghasilan (PPh) maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute, Ariawan Rahmat menyebut, pada 2025 potensi ekonomi digital di Indonesia akan menyentuh US$ 146 miliar, meningkat 23% dari 2020 sebesar US$ 44 miliar. Kemkeu pernah memproyeksikan pada 2025 potensi ekonomi digital Indonesia mencapai Rp 1.800 triliun dengan pertumbuhan digital 40% per tahun. "Ini potensi pajak luar biasa," kata dia, kemarin.

Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan suku bunga acuannya alias BI-Rate pada level 6,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Peluang pemangkasan suku bunga BI pun belum tampak dalam waktu dekat.  Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto memperkirakan, BI akan mempertahankan suku bunga di 6,25% untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik. "Terutama melalui jalur imported inflation seiring volatilitas terbatas terhadap rupiah di pasar FX (foreign exchange) domestik," tutur dia, kemarin. Kebijakan ini juga akan ditempuh BI untuk meredam risiko global yang bisa menekan perekonomian Indonesia. Di antaranya, peluang arus modal asing kabur dari pasar keuangan lokal, terutama akibat tensi geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah. Meski begitu, Myrdal melihat masih ada ruang BI akan menurunkan suku bunga pada tahun ini. Namun, penurunan itu akan tergantung kebijakan moneter global, terutama The Fed. "Karena besaran pengaruhnya kuat terhadap perekonomian Indonesia dari setiap kebijakan bank sentral utama global, seperti The Fed," tambah Myrdal. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky juga menilai, belum ada urgensi bagi BI mengubah kebijakan suku bunga. Pasalnya, rupiah mulai bergerak stabil dan inflasi mulai menurun lagi.  

Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual juga memperkirakan BI masih mempertahankan suku bunga acuannya di level 6,25% pada RDG Mei 2024. Alasannya, kondisi inflasi relatif masih sesuai ekspektasi, yakni dalam target sasaran 1,5%-3,5% pada tahun ini. "Namun proyeksi neraca pembayaran kemungkinan masih defisit dalam jangka menengah enam bulan kedepan," kata dia. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga memprediksi, BI akan mempertahankan suku bunga acuannya dengan mempertimbangkan risiko dari skenario kebijakan The Fed yang higher for longer. Sebelumnya, BI memang mengindikasikan bahwa keputusan untuk menurunkan BI-Rate tidak akan dipengaruhi keputusan suku bunga acuan The Fed. Namun, pada RDG April lalu, sinyal pendirian BI tampak berubah. "Peluang penurunan BI-Rate akan muncul ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga acuannya" terang Josua. Senada, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan kemungkinan paling besar BI baru menurunkan BI-Rate pada awal tahun depan, menunggu gejolak ekonomi global mereda.

Pemerintah meningkatkan komitmen finansialnya dalam rangka menggenjot kualitas infrastruktur air dan sanitasi pada tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah mengalokasikan Rp 423,4 triliun untuk infrastruktur termasuk air bersih, sanitasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Selain itu, Rp 12,4 miliar dialokasikan untuk mempercepat ketersediaan air minum. "Terus membangun jembatan dan membuka akses menuju air bersih dan sanitasi adalah salah satu komitmen pemerintah dalam menjawab masalah ini," ujar dia, kemarin. Menurut dia, banyak studi empiris yang menunjukkan dampak langsung air bagi kesejahteraan bersama, utamanya bagi kesehatan, pendapatan, perdamaian, kohesi sosial dan keberlanjutan lingkungan. 

Di sisi lain, krisis air dunia menuntut strategi finansial yang berkelanjutan. Pada 2020, dunia mengalokasikan US$ 8,7 miliar untuk mengembangkan bantuan air dan sanitasi. Untuk menyelesaikan masalah itu, kebijakan fiskal menjadi kunci. Bagian signifikan dari APBN dialokasikan untuk membangun fasilitas pengairan dan sanitasi. "Termasuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui desentralisasi fiskal supaya lebih tepat dalam mengalokasikan sumber dayanya," terang Sri Mulyani.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) belum mampu bertengger lama di area 7.300-an. Setelah terbang 3,22% pada pekan lalu, IHSG kembali merosot ke bawah level 7.200 usai berbalik melemah dalam dua hari beruntun di awal pekan ini. Pada perdagangan Senin (20/5) IHSG anjlok 1,11% ke posisi 7.186,03 pada Selasa (21/5). Tergerusnya indeks sejalan dengan kembali hengkangnya investor asing. Kemarin, tercatat net sell investor asing sebesar Rp 1,06 triliun. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki menyoroti lima sentimen yang  memengaruhi performa pasar saham. Pertama, tensi perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang mulai naik kembali. Kedua, tensi politik China dan Taiwan usai pelantikan presiden baru Taiwan. Ketiga, pelaku pasar menunggu data ekonomi dan kebijakan moneter AS di pekan ini. Keempat, arah kebijakan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI). Kelima, posisi kurs rupiah yang masih berada di ambang Rp 16.000 per dolar AS.

Jika lanjut melemah, rupiah berpotensi melemah ke posisi Rp 16.100 hingga Rp 16.250 per dolar AS. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas, Oktavianus Audi sepakat, pekan pendek menjelang libur bursa ikut memengaruhi performa pasar. Para investor juga mengantisipasi rilis risalah Federal Open Market Committee (FOMC) The Fed dan arah kebijakan BI. Meski begitu, Audi memandang kondisi ini belum mengubah tren jangka panjang IHSG yang masih bergerak di atas support 7.076. Dalam skenario bearish, IHSG berpotensi turun ke area support kuat tersebut sebelum menyentuh level psikologis 7.000. Sedangkan hingga akhir Mei, Audi memprediksi IHSG akan cenderung bergerak sideways dalam rentang 7.080 - 7.360.  Sebelum libur dan cuti bersama, pada perdagangan Rabu (22/5) kecenderungan IHSG masih akan tertekan meski sudah mulai terbatas, dengan uji support jangka pendek di level 7.150.

Sejumlah emiten bakal melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD ) atau private placement. Langkah ini untuk memperkuat struktur permodalan dari emiten yang bersangkutan. Misalnya PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI). Pengembang Pantai Indah Kapuk ini berencana melakukan private placement maksimal 1,56 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Ini setara maksimum 10% dari jumlah seluruh modal disetor dan ditempatkan perseroan. Manajemen PANI menjelaskan, langkah ini untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kinerja  keuangan. Selain itu diharapkan aksi tersebut bisa memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan perseroan. Beberapa emiten lain juga berencana melakukan aksi serupa.

Misalnya saja PT MNC Asia Holding Tbk (BHIT) akan private placement sebanyak 8,60 miliar saham dengan nilai nominal Rp100 per saham. Ini setara dengan sebanyak-banyaknya 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berikutnya PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) bakal private placement 2.447.298.366 saham atau maksimal 10% dari modal ditempatkan dan disetor. Sekretaris Perusahaan, Merdeka Copper Gold Adi Adriansyah Sjoekri mengungkapkan, MDKA berencana menggunakan 70% dana private placement untuk belanja modal. Sisanya untuk modal kerja. Persentase tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan MDKA atau Grup Merdeka. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus menilai, private placement untuk mendapat dana segar dari investor baru. Dari para emiten  yang bakal menggelar aksi terebut, peluang untuk menyerap saham baru cukup setara. 

Inovasi pengembangan layanan digital tak hanya dilakukan oleh bank-bank besar. Bank syariah juga gencar melengkapi fitur-fitur pada layanan mobile banking untuk semakin memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi keuangan. Langkah bank-bank syariah tersebut sudah membuahkan hasil. Transaksi mobile banking di bank syariah melonjak per kuartal pertama 2024. Pertumbuhan transaksi juga didorong jumlah pengguna yang meningkat pesat. Bank Syariah Indonesia (BSI) misalnya, mencatat transaksi mobile banking 118,5 juta kali sepanjang tiga bulan pertama tahun ini. Angka ini melonjak 37,17% secara tahunan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan digital sebagai bentuk komitmen untuk melakukan level up menjadi beyond sharia banking.

"Ini tujuannya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan syariah," kata dia, baru-baru ini. Adapun Bank Muamalat mencetak transaksi pada mobile banking Muamalat DIN mencapai 5.000 kali pada kuartal I-2024, atau tumbuh 34% secara tahunan. Volume mencapai Rp 7,3 triliun, meningkat 23% secara tahunan. Corporate Secretary Bank Muamalat Hayunaji menyebut kenaikan tersebut didorong oleh penambahan jumlah fitur juga akuisisi nasabah baru yang menggunakan mobile banking dari Muamalat. “Transaksi didominasi layanan transfer dan top up uang elektronik,” kata dia. Transaksi mobile banking BCA Syariah juga meningkat pesat 35,4% secara tahunan jadi Rp 4,43 triliun pada kuartal I-2024. "Pengguna mobile banking sudah 384.000, meningkat lebih dari empat kali lipat secara tahunan," ujar Direktur BCA Syariah, Pranata.