Jokowi: Orang Tua Hanya Bisa Mendoakan
Saham Vale Indonesia Kian Berkilau
PT Vale Indoenesia Tbk (INCO) makin yakin menatap masa depan, setelah adanya kepastian divestasi 14% saham ke MIND ID, yang membuat pemerintah Indonesia akhirnya memberikan restu perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 28 Oktober 2035. Dorongan tambahan juga datang dari harga nikel dunia yang mencapai posisi tertinggi selama setahun terakhir. Tak ayal, saham perseroan berkode INCO ini telah melesat 12,47% dalam satu pekan terakhir, dan diperkirakan berlanjut menuju Rp5.850. "Kami meningkatkan rekomondasi untuk saham INCO dari hold menjadi buy dengan target harga yang lebih tinggi di Rp 5.850," kata Analis Indo Premier Sekritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan.
Ryan mengungkapkan, harga nikel di London Metal Exchange (LME) naik menjadi US$ 21 ribu per ton, yang merupakan posisi tertinggi dalam setahun. Lonjakan harga komoditas ini disebabkan sangsi terhadap nikel Rusia dan kerusuhan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kaledonia Baru, pemasok 2% nikel global. "Kerusuhan itu cukup menyulitkan, sehingga menurut kami harga komoditas (termasuk nikel) akan tetap kuat, karena kita berada dalam fase siklus akhir komoditas akhir, dengan nikel LME sebagai preferensi utama kami," ujar dia. (Yetede)
Libur Panjang Bisa Gerus Minat Investor Asing
Merger Nobu dan MNC Bank Tetap Terwujud
RI Bidik Pasar Timur Tengah
Kemenhub Pacu Penggunaan Bus Listrik
7 Startup Indonesia Masuk Daftar Unicorn Global
Sebanyak tujuh usaha rintisan berbasis teknologi (startup) asal Indonesia yang punya valuasi minimal US$ 1 miliar (unicorn) masuk dalam daftar global yang disusun oleh CB Insights, berdasarkan data hingga Maret 2024. Jumlah tersebut berkurang satu dibandingkan delapan startup pada September 2023. Di tengah masa sulitnya pendanaan, mereka terus berusaha untuk berinovasi dan mengembangkan bisnisnya agar tetap tumbuh berkelanjutan.
Tujuh startup yang bertahan pada daftar CB Insight hingga akhir kuartal 1 tahun ini terdiri atas Traveloka (financial services), eFishery (indsutrial agritech), DANA (financial), Kopi Kenangan (cosumer & retail beverage), Ajaib (financial services), dan Xendit (finansial). Semua startup tersebut mempunyai nilai/valuasi perusahaan sekitar US$ 10,43 miliar. Terjadi penurunan valuasi cukup dalam karena pada September 2023 masih US$ 32,43 miliar. Penyebabnya, J&T Express/J&T Forwarder's (HK) Cp Ltd telah dikeluarkan dari daftar. (Yetede)
Pengangguran Kalangan Gen Z Ancam Penerimaan Pajak
Tingginya jumlah pengangguran dari kalangan muda dikhawatirkan akan memberikan dampak penurunan penerimaan pajak. Di sisi lain, masalah tersebut juga tidak terlepas dari belum sesuainya kompetensi tenaga kerja dengan industri yang ada di Tanah Air. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 tercatat ada juta orang dengan rentang usia 15-24 tahun tidak bersekolah, tidak kerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. "Memang generasi ini generasi yang beda, mereka suka pakai handphone dan bekerja dari sana.
Sementara itu, sektor ekonomi kita belum siap untuk memberikan pekerjaan yang seperti 'permanen' tetapi bekerja dari rumah." kata Tim Asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede. Raden mengungkapkan, untuk menyerap tenaga kerja maka sektor ekonomi harus diperkuat dengan teknologi. Langkah tersebut dilakukan agar industri bisa menyesuaikan dengan langkah generasi muda saat ini yang kerap menjalankan gaya bekerja secara remote atau tanpa harus ke kantor. (Yetede)
Pemda Terlibat Awasi Distribusi BBM Subsidi
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan BBM penugasan. Kedua jenis BBM disalurkan untuk nelayan, petani, transportasi umum, layanan sosial, serta UMKM. BBM subsidi yakin Solar dan Minyak Tanah. Sedangkan BBM penugasan yakni Pertalite. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kegiatan pengawasan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemda agar BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang berhak. "Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah tentu yang paling mengetahui situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada di wilayahnya masing-masing," kata Erika. (Yetede)









