Sebanyak tujuh usaha rintisan berbasis teknologi (startup) asal Indonesia yang punya valuasi minimal US$ 1 miliar (unicorn) masuk dalam daftar global yang disusun  oleh CB Insights, berdasarkan data hingga Maret 2024. Jumlah tersebut berkurang satu  dibandingkan delapan startup pada September 2023. Di tengah masa sulitnya  pendanaan, mereka terus berusaha untuk berinovasi dan mengembangkan bisnisnya agar tetap tumbuh berkelanjutan.

Tujuh startup yang bertahan pada daftar CB Insight hingga akhir kuartal 1 tahun ini terdiri atas Traveloka (financial services), eFishery (indsutrial agritech), DANA (financial), Kopi Kenangan (cosumer & retail beverage), Ajaib (financial services), dan Xendit  (finansial). Semua startup tersebut mempunyai nilai/valuasi perusahaan sekitar US$ 10,43 miliar. Terjadi penurunan valuasi cukup dalam karena pada September 2023 masih US$ 32,43 miliar. Penyebabnya, J&T Express/J&T Forwarder's (HK) Cp Ltd  telah dikeluarkan dari daftar.  (Yetede)

Tingginya jumlah pengangguran dari kalangan muda dikhawatirkan akan memberikan  dampak penurunan penerimaan pajak. Di sisi lain, masalah tersebut juga tidak terlepas  dari belum sesuainya kompetensi tenaga kerja dengan industri yang ada di Tanah Air.  Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023 tercatat ada  juta orang dengan rentang usia 15-24 tahun tidak bersekolah, tidak kerja, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. "Memang generasi ini generasi yang beda, mereka suka pakai handphone dan bekerja dari sana.

Sementara itu, sektor ekonomi kita belum siap untuk memberikan pekerjaan yang seperti 'permanen' tetapi bekerja dari rumah." kata Tim Asisten Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Raden Pardede. Raden mengungkapkan, untuk menyerap tenaga kerja maka sektor ekonomi harus diperkuat dengan teknologi. Langkah tersebut dilakukan agar industri bisa menyesuaikan dengan langkah generasi muda saat ini yang kerap menjalankan gaya bekerja secara remote atau tanpa harus ke kantor.  (Yetede)

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjalin kerja sama dengan  pemerintah daerah dalam pengawasan  distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan BBM penugasan. Kedua jenis BBM disalurkan untuk nelayan, petani, transportasi umum, layanan sosial, serta UMKM. BBM subsidi yakin Solar dan Minyak Tanah. Sedangkan BBM penugasan yakni Pertalite. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan kegiatan pengawasan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemda agar BBM tersebut dinikmati oleh masyarakat yang berhak. "Pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam membantu  BPH Migas melakukan pengawasan penyaluran BBM subsidi dan BBM kompensasi, mengingat pemerintah daerah tentu yang paling mengetahui  situasi dan kondisi, serta siapa saja konsumen pengguna yang berada  di wilayahnya masing-masing," kata Erika. (Yetede)

Produksi Smelter Ceria Group menggunakan listrik ramah lingkungan. Setiap tahap produksi nikel Ceria didukung oleh energi yang ramah lingkungan, dengan sumber energi listrik sebagian besar berasal dari pembangkit listrik tenaga air, angin, mesin gas, dan lainnya. Ceria Group merupakan salah satu produsen utama bahan baterai kendaraan listrik  di Indonesia dengan Izin Usaha Pertambangan  (IUP) dan fasilitas pemurnian, yang berbasis di Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Green nikel product dihasilkan melalui proses pyrometallurgy dengan teknologi Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) yang menghasilkan Ferronickel dengan kadar nikel sebesar 22%, Nickel Matte Converter menghasilkan kadar nikel yang lebih tinggi diatas 73% dan proses hydrometallurgy melalui teknologi High Pressure Acid Leach (HPAL) menghasilkan Mixed Hydroxide Precipitate. (Yetede)

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyarankan agar pemerintah menghapus harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen (harga eceran tertinggi/HET) pada komoditas gula konsumsi. Alasannya, selain tidak efektif menekan harga gula di pasaran, skema ini juga membuat barang petani menjadi sulit dibandrol di atas biaya pokok produksi. Dalam mengontrol harga gula, pemerintah harusnya memiliki stok penyangga (buffer stock) yang bisa sewaktu-waktu digunakan untuk operasi pasar, baik saat terjadi kelangkaan atau harga melonjak tinggi. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen mengatakan, HAP gula konsumsi hanyalah harga acuan, berarti penerapannya bisa naik di atas HAP atau turun di bawah HAP atau ada toleransi tertentu sehingga dianggap wajar. Dengan fleksibilitas atau relaksasi HAP gula konsumsi saat ini menjadi  Rp 17.500 per kilogram dan toleransi 10-15%, konsumsi mestinya bisa menerima apabila harga di pasaran Rp 19-20 ribu per kg. Dalam praktiknya sulit diterapkan. Beberapa retail modern sempat tidak berani menjual gula dengan harga sebesar itu. (Yetede)

Perum Bulog tetap akan mengadakan atau melakukan program jemput gabah petani meski minim peminat. Selama ini, yang terjadi adalah petani akan menjual gabah mereka ke penggilingan kecil ataupun pengepul dengan kadar air sekitar 25-30%, lalu para penggilingan kecil ataupun pengepul itu akan menjual ke Sentra Penggilingan Padi (SPP) Bulog. "Untuk jemput gabah/beras yang dilakukan Bulog ternyata tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas itu. Tetapi, apakah program itu akan hilangkan? Tidak, tetap ada, kita stand-by saja," kata Bayu. 

Bayu menuturkan, program jemput gabah minim diminati petani karena mereka sudah berhubungan baik dan terikat dengan para penggilingan kecil di daerahnya masing-masing. Hubungan dengan para pengepul dan penggilingan kecil itu juga sudah berlangsung lama. "Petani akan menjual gabah mereka ke pengepul para penggiling atau pengepul  ini pun akan menjual ke SPP Bulog. Petani pun berhitung, apakah masuk, dapat untung atau enggak? Ternyata itu masih bisa, Jadi dengan relaksasi harganya masih bisa masuk, akhirnya mereka (petani) tidak memilih program tadi, tidak menggunakan jemput gabah," ungkap bayu. (Yetede)

Budaya dan kearifan lokal dinilai bisa menjadi ”penawar” atau solusi alternatif mengatasi persoalan air.  Sayangnya, upaya mempertahankan kearifan lokal dan segala pengetahuan tersebut seperti jalan panjang nan berbatu. Hal itu mengemuka dalam diskusi internasional bertajuk ”Subak dan Jalur Rempah, Kearifan Lokal Pengelolaan Air” dalam rangkaian Forum Air Sedunia (World Water Forum) Ke-10 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5). Secara global, menurut Laporan Pembangunan Air Dunia PBB 2023 oleh UNESCO, 2 miliar orang atau 26 % populasi dunia tidak memiliki air minum yang aman. Selain itu, 3,6 miliar orang atau 46 % populasi tidak memiliki akses sanitasi yang dikelola dengan aman.

Data lainnya, 2 miliar-3 miliar orang kekurangan air setidaknya satu bulan dalam setahun sehingga menimbulkan risiko besar terhadap mata pencarian, terutama ketahanan pangan dan akses listrik. Populasi perkotaan global yang menghadapi kelangkaan air diperkirakan meningkat dua kali lipat dari 930 juta pada 2016 menjadi 1,7 miliar-2,4 miliar orang pada 2050. Meningkatnya kejadian kekeringan ekstrem dan berkepanjangan juga memberi tekanan pada ekosistem dengan konsekuensi yang mengerikan bagi spesies tumbuhan dan hewan.Indonesia sudah membuktikan bahwa kearifan lokal dan pengetahuan tradisional mampu menjaga pengelolaan air secara berkelanjutan. Contohnya subak yang telah ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO.

Subak tak hanya menyangkut sistem irigasi, tetapi juga bertaut erat dengan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Selain subak di Bali, ada Komunitas Adat Ciptagelar di Jabar yang bisa jadi contoh. Komunitas ini membagi kawasan hutannya menjadi tiga zona, salah satunya khusus untuk perlindungan atau konservasi air. Masyarakat Ciptagelar juga menerapkan sistem tata kelola air yang diatur secara khusus oleh lembaga dan struktur adat. Secara umum, penggunaan air dialokasikan oleh masyarakat Ciptagelar pada tiga fungsi utama, yakni untuk irigasi sawah, kebutuhan rumah tangga, dan menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Pengetahuan itu hanya sebagian dari kekayaan atas kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan air di Nusantara. ”Indonesia itu seperti perpustakaan peradaban dunia yang seharusnya masuk dalam percakapan global sehingga (budaya) tak sekadar jadi tradisi masa lalu. Seperti cara masyarakat kita bertahan di Nusantara selama ribuan tahun mengelola air sebagai sumber kehidupan yang patut dipelajari,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid. engamat budaya dari Universitas Udayana, Bali, sekaligus pengurus Pura Ulun Danu Batur, I Ketut Eriadi Ariana menyebut, ”Keruntuhan manusia di Bali bisa terjadi saat danau tercemar, hutan-hutannya hilang, dan  laut tercemar. Begitu juga subak yang saat ini sudah jadi warisan budaya untuk dunia, tetapi banyak lahannya dipakai untuk pembangunan vila, hotel, dan sebagainya. Harusnya (lahan subak) dijaga,” kata Eriadi. (Yoga)

Pergeseran industri padat karya ke padat modal yang membutuhkan suplai pekerja berketerampilan tinggi belum bisa dipenuhi, karena angkatan kerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah, yakni 55,4 % pada tahun 2022. Artinya, ada 79,6 juta orang berpendidikan paling tinggi SMP dari total angkatan kerja 143,7 juta orang. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi; tidak meliputi warga yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. Daya saing lulusan SD/SMP untuk langsung mendapat pekerjaan di sektor kerja formal dalam setahun setelah lulus hanya 2,9 % berdasarkan analisis data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022. Sebagai perbandingan, lulusan SMK menyumbang 24 % total fresh graduate yang mendapat pekerjaan formal. Adapun lulusan perguruan tinggi menyumbang proporsi 54,3 %.

Komposisi angkatan kerja seperti ini menjadi tantangan di tengah iklim investasi dan pembukaan lapangan kerja yang kian lama membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto membenarkan bahwa struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Padahal, saat ini ada tren investasi menuju industri padat modal. Ini membuat masyarakat berpendidikan rendah berada di posisi lemah dalam persaingan pasar kerja. Industri padat modal, mensyaratkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Di sejumlah sektor, seperti ekonomi digital atau hilirisasi logam dan mineral, kebutuhan tenaga kerjanya hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang tergolong high-skilled labour atau tenaga kerja berketerampilan tinggi.

”Tenaga kerja kita banyak yang masih SMP ke bawah. Bagaimana mau kerja di sektor tersebut,” kata Teguh, Rabu (8/5), di Jakarta. Penyelesaiannya hanya bisa dilakukan secara jangka panjang, yakni melalui perbaikan sistem pendidikan. Lulus SMA, Winna (22) memutuskan melamar kerja setelah gagal masuk perguruan tinggi. Namun, tidak ada lamarannya yang dijawab. Pencarian pekerjaan juga tidak mudah bagi lulusan perguruan tinggi. Sejak lulus S-1 ilmu komunikasi sekolah tinggi di Jakarta, awal tahun lalu, Citra Imelda (21) belum pernah bekerja. Sudah ratusan lamaran dikirim. Hanya dua perusahaan yang memanggil, tetapi berakhir kandas. (Yoga)

BPK menyampaikan laporan terkait ditemukannya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak  perusahaannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar. kepada Kejaksaan Agung. Terkait laporan tersebut, Kejagung menyatakan masih mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk yang dilakukan oleh BPK. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengungkapkan, pihaknya telah menerima LHP investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dari BPK, yang masih dipelajari dan didiskusikan terlebih dahulu. ”(LHP) sudah kita terima. Belum (diputuskan), masih dipelajari. Nanti LHP itu didiskusikan dengan Pak Dirdik (Direktur Penyidikan Jampidsus),” kata Febrie, Selasa (21/5) di Jakarta. 

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, lewat pernyataan tertulis BPK, menyampaikan telah menyerahkan LHP investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pemeriksaan tersebut merupakan inisiatif BPK berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 sampai Semester I-2023 pada PT Indofarma Tbk, anak perusahaan, dan instansi terkait. Dari pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk beserta anak perusahaannya. Akibatnya, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 371.834.530.652. (Yoga)

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan pengelola perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) terlalu tinggi dalam waktu dekat. Penghitungan besaran UKT harus selalu mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. ”Saya meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi (program studi) untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk  akal, dan tidak terburu-buru, tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar,” kata Nadiem, Selasa (21/5) di Jakarta. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja antara Kemendikbudristek dan Komisi X DPR di Ruang Rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja tersebut, Mendikbudristek diminta meninjau ulang beragam aturan terkait perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTN BH.

Aturan tersebut dinilai menyebabkan PTN menaikkan UKT yang membebani mahasiswa. Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, ada dua peraturanyang diyakinijadi penyebab UKT naik. Pertama, Peraturan Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan PTN Menjadi PTN BH dan Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada PTN. ”Kami mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud ini sebelum penerimaan mahasiswa baru, terutama tentang batasan atas biaya UKT dan IPI (iuran pengembangan institusi),” kata Dede Yusuf. Desakan ini merupakan kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar pekan lalu. (Yoga)