Penguasa Pede, Kredit Perbankan Melesat
InJourney Bakal Pegang Langsung Garuda dan Pelita Air
Mengagas Database Polis Asuransi Terintegrasi
Rantai Pasok Sawit Wilmar Sudah Terapkan NDPE
Industri Rumput Laut Butuh Deregulasi
Mengapa Banyak Gen Z Menganggur
Keharusan Kesadaran Kebencanaan
Masa-Masa Berat Konsumsi Masyarakat
Perekonomian Indonesia membutuhkan dorongan baru. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berisiko melandai setelah momentum Ramadan dan Lebaran usai. Selain membutuhkan dana untuk biaya pendidikan di tahun ajaran baru, masyarakat akan merogoh dana lebih untuk membayar cicilan akibat beban bunga lebih tinggi. Di saat bersamaan, kebijakan libur panjang memantik dilema. Di satu sisi, belanja wisata naik, namun di sisi lain, produktivitas industri menurun. Alhasil, kondisi itu akan berefek terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melandainya konsumsi antara lain tecermin dari data Mandiri Spending Index (MSI), yakni belanja masyarakat pada pertengahan Mei turun 0,7% dibandingkan rata-rata belanja di pekan-pekan sebelumnya.
Padahal, di medio Mei terdapat libur panjang di akhir pekan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menilai, penurunan belanja masyarakat pada periode itu lantaran pengeluaran masyarakat cukup banyak saat liburan Idul Fitri pada April lalu. Ia bilang, penurunan belanja masyarakat terutama terjadi pada kelompok barang terkait rumah tangga yang mencapai 10,4% year on year (yoy). "Itu turun cukup dalam," kata dia kepada KONTAN, Kamis (23/5). Ia melihat, masyarakat akan melakukan realokasi belanja di kuartal II-2024, khususnya terkait belanja pendidikan. belum lagi ada kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mempengaruhi beban cicilan. "Kami melihat belanja yang terkait dengan pendapatan masyarakat kelihatannya akan lebih banyak dialokasikan ke pembayaran cicilan karena suku bunga naik," tambah Yudo.
Ekonom Senior Raden Pardede menilai banyaknya tanggal merah atau hari libur di Indonesia bisa mengganggu perekonomian domestik, khususnya kegiatan dunia usaha. Menurut dia, produksi di suatu perusahaan bisa menurun lantaran banyak karyawan harus libur saat tanggal merah maupun cuti bersama. Berdasarkan data World Population Review, jumlah hari libur di Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 16 hari. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang hari libur negara lain seperti China, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura yang hanya 11 hari. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga usai pemilu, Ramadan dan Lebaran akan relatif lebih rendah. Apalagi ditambah inflasi dari koreksi rupiah sekaligus kenaikan harga minyak dunia. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mewanti-wanti konsumsi rumah tangga akan melandai, meski ada perayaan Idul Adha yang jatuh pada kuartal II-2024, pilkada serentak di November mendatang, serta Natal dan tahun baru di Desember.
Gula-Gula Untuk Menarik Duit Hasil Ekspor SDA
Pemerintah terus merayu para eksportir agar membawa pulang dan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA-DHE) di pasar keuangan domestik. Sejumlah gula-gula kembali ditebar agar pengusaha bersedia menyimpan duit hasil ekspornya lebih lama di instrumen keuangan dalam negeri. Kebijakan terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Perubahan di aturan teranyar adalah insentif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final akan dikenakan bagi eksportir yang mengonversi pendapatannya ke rupiah dan di simpan di instrumen moneter maupun sistem keuangan dalam negeri.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap aturan ini bisa mendorong eksportir agar lebih banyak lagi menempatkan DHE SDA di perbankan dalam negeri. "Ini akan positif mendorong penempatan DHE SDA, dan tentu saja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah," tutur dia, Rabu (22/5).
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan insentif itu bisa membantu para eksportir yang selama ini mengeluh lantaran kebijakan DHE SDA berdampak pada arus kas (
cashflow
) perusahaan. Namun, kata dia, seberapa besar dampaknya akan tergantung karakteristik setiap eksportir. Apabila perusahaan yang punya
cashflow
cukup lapang, maka insentif ini tidak terlalu signifikan.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memberikan catatan atas beleid teranyar. Dia menilai, masih banyak perusahaan yang memerlukan dana modal kerja. Apabila DHE SDA ditahan 30% selama tiga bulan, eksportir harus meminjam ke bank.









