Perekonomian Indonesia membutuhkan dorongan baru. Pasalnya, konsumsi rumah tangga berisiko melandai setelah momentum Ramadan dan Lebaran usai. Selain membutuhkan dana untuk biaya pendidikan di tahun ajaran baru, masyarakat akan merogoh dana lebih untuk membayar cicilan akibat beban bunga lebih tinggi. Di saat bersamaan, kebijakan libur panjang memantik dilema. Di satu sisi, belanja wisata naik, namun di sisi lain, produktivitas industri menurun. Alhasil, kondisi itu akan berefek terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selama ini, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Melandainya konsumsi antara lain tecermin dari data Mandiri Spending Index (MSI), yakni belanja masyarakat pada pertengahan Mei turun 0,7% dibandingkan rata-rata belanja di pekan-pekan sebelumnya.

Padahal, di medio Mei terdapat libur panjang di akhir pekan. Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menilai, penurunan belanja masyarakat pada periode itu lantaran pengeluaran masyarakat cukup banyak saat liburan Idul Fitri pada April lalu. Ia bilang, penurunan belanja masyarakat terutama terjadi pada kelompok barang terkait rumah tangga yang mencapai 10,4% year on year (yoy). "Itu turun cukup dalam," kata dia kepada KONTAN, Kamis (23/5). Ia melihat, masyarakat akan melakukan realokasi belanja di kuartal II-2024, khususnya terkait belanja pendidikan. belum lagi ada kenaikan bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mempengaruhi beban cicilan. "Kami melihat belanja yang terkait dengan pendapatan masyarakat kelihatannya akan lebih banyak dialokasikan ke pembayaran cicilan karena suku bunga naik," tambah Yudo.

Ekonom Senior Raden Pardede menilai banyaknya tanggal merah atau hari libur di Indonesia bisa mengganggu perekonomian domestik, khususnya kegiatan dunia usaha. Menurut dia, produksi di suatu perusahaan bisa menurun lantaran banyak karyawan harus libur saat tanggal merah maupun cuti bersama. Berdasarkan data World Population Review, jumlah hari libur di Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 16 hari. Angka ini masih lebih tinggi ketimbang hari libur negara lain seperti China, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura yang hanya 11 hari. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai, pertumbuhan konsumsi rumah tangga usai pemilu, Ramadan dan Lebaran akan relatif lebih rendah. Apalagi ditambah inflasi dari koreksi rupiah sekaligus kenaikan harga minyak dunia. Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda juga mewanti-wanti konsumsi rumah tangga akan melandai, meski ada perayaan Idul Adha yang jatuh pada kuartal II-2024, pilkada serentak di November mendatang, serta Natal dan tahun baru di Desember.

Pemerintah terus merayu para eksportir agar membawa pulang dan menyimpan devisa hasil ekspor sumber daya alam (SDA-DHE) di pasar keuangan domestik. Sejumlah gula-gula kembali ditebar agar pengusaha bersedia menyimpan duit hasil ekspornya lebih lama di instrumen keuangan dalam negeri. Kebijakan terbaru, pemerintah merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) pada Instrumen Moneter dan Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia. Perubahan di aturan teranyar adalah insentif pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final akan dikenakan bagi eksportir yang mengonversi pendapatannya ke rupiah dan di simpan di instrumen moneter maupun sistem keuangan dalam negeri. 

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berharap aturan ini bisa mendorong eksportir agar lebih banyak lagi menempatkan DHE SDA di perbankan dalam negeri. "Ini akan positif mendorong penempatan DHE SDA, dan tentu saja tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tapi juga stabilitas nilai tukar rupiah," tutur dia, Rabu (22/5). Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky mengatakan insentif itu bisa membantu para eksportir yang selama ini mengeluh lantaran kebijakan DHE SDA berdampak pada arus kas ( cashflow ) perusahaan. Namun, kata dia, seberapa besar dampaknya akan tergantung karakteristik setiap eksportir. Apabila perusahaan yang punya cashflow cukup lapang, maka insentif ini tidak terlalu signifikan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono memberikan catatan atas beleid teranyar. Dia menilai, masih banyak perusahaan yang memerlukan dana modal kerja. Apabila DHE SDA ditahan 30% selama tiga bulan, eksportir harus meminjam ke bank.

Sejumlah saham emiten BUMN tengah dilanda kabar negatif. Tak cuma soal masalah keuangan dan tingginya beban utang, terdapat pula dugaan korupsi dan fraud. Hal ini bisa membuat kepercayaan investor terhadap saham emiten pelat merah kembali memudar. PT Indofarma Tbk (INAF) misalnya, tengah dihantui masalah keuangan hingga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Lalu, ada dugaan fraud yang merugikan negara. INAF juga membenarkan terkait kabar belum membayar upah atau gaji kepada karyawan untuk periode Maret 2024. Saat ini perusahaan belum memiliki kecukupan dana operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan," ujar Direktur Utama Indofarma, Yeliandriani, Rabu (17/4).

Terkait indikasi pidana dan masalah keuangan, Sekretaris Perusahaan INAF, Warjoko Sumedi mengatakan, INAF akan menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik secara pidana dan perdata sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku. BUMN lain tengah jadi sorotan adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM). Ada dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif di dalam tubuh Grup Telkom. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut kasus ini. Emiten lain yang kita ketahui tersandung kasus korupsi adalah PT Timah Tbk (TINS). Selain itu, ada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang belum juga dapat menuntaskan masalah keuangannya. WSKT kembali gagal mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) untuk Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019.

Kepala Riset Praus Capital Marolop Alfred Nainggolan menjelaskan, kasus TLKM melengkapi daftar panjang BUMN yang bermasalah dengan good corporate governance (GCG). Mulai dari BUMN Karya, farmasi, tambang, baja, transportasi, sampai BUMN asuransi dengan nilai yang fantastis. Tapi, beberapa tahun terakhir, emiten BUMN justru jauh dari prestasi. Profitabilitas kinerja menurun hingga merugi. Sudah tentu, hal ini bisa mengurangi minat investor untuk berinvestasi di saham pelat merah. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat melihat, kinerja BUMN yang bermasalah sudah terlihat dari kinerja saham dan keuangan. Misalnya, laba INAF sudah negatif sejak lima tahun terakhir. Anomali kinerja juga dialami WSKT dan TLKM. Sedangkan menurut Pengamat Pasar Modal, Budi Frensidy, investor bisa memilih emiten yang memiliki earning per share (EPS) dan membagi dividen secara konsisten, seperti sektor perbankan dan telekomunikasi.

Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) bakal lebih menarik usai memecah nominal saham alias stock split. Meski secara angka jadi saham termahal di Bursa Efek Indonesia (BEI). saham DSSA masih banyak diburu dan menjadi salah satu saham movers IHSG. Saham DSSA sudah terbang 122,5% sejak awal tahun ini, ke harga Rp 178.000, Rabu (22/5). Lonjakan ini membawa DSSA ke daftar teratas top gainers IHSG sepekan ini. Sekretaris Perusahaan DSSA Susan Chandra mengatakan, posisi harga DSSA yang sudah di atas Rp 100.000 per saham menjadi perhatian manajemen. Level harga ini menyebabkan nilai pembelian untuk satu lot saham DSSA hanya dapat terjangkau bagi sebagian kecil investor, sehingga perdagangan sahamnya menjadi tidak likuid.

Susan mengatakan, tahun ini, DSSA sudah menyiapkan belanja modal sekitar US$ 350 juta tahun ini. Capex itu akan dialokasikan terutama untuk mengembangkan infrastruktur multimedia. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, dengan posisi harga yang sudah tinggi, likuiditas saham DSSA di pasar menjadi sangat kecil. Kenaikan harga saham DSSA disebabkan permintaan yang masih lebih tinggi dibandingkan tekanan jual. Sukarno melihat, rencana stock split memberikan sentimen positif terhadap saham DSSA. Sukarno menyarankan trading buy dengan support Rp 147.700 dan resistance Rp 163.000–Rp 170.000.

Aksi pembelian kembali ( buyback ) saham masih ramai. Beberapa emiten berencana mengejar restu dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Juni mendatang. Pengumuman buyback terbaru berasal dari PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Emiten yang juga dikenal sebagai Harita Nickel ini mengalokasikan dana Rp 400 miliar untuk buyback sahamnya. "Berdasarkan alasan tersebut, perseroan dapat memiliki fleksibilitas dan mekanisme untuk menjaga stabilitas harga pasar saham," ungkap manajemen NCKL, Selasa (21/5). Sehari sebelumnya, PT Provident Investasi Bersama Tbk (PALM) mengungkapkan aksi serupa. PALM menyiapkan dana hingga Rp 80,61 miliar untuk memborong sebanyak-banyaknya 162 juta saham atau 1,03% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh. PT Electronic City Indonesia Tbk (ECII) dan PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) juga akan melakukan buyback. Bahkan, saham yang masih masuk papan pemantauan khusus juga mencoba peruntungan dari buyback . Salah satunya PT Quantum Clovera Investama Tbk (KREN). Founder Stocknow.id, Hendra Wardana menyarankan, pelaku pasar untuk lebih selektif dalam melirik saham-saham yang akan dan sedang menggelar buyback. Hendra mengingatkan, emiten kecil masih akan rentan terhadap fluktuasi pasar dan keadaan ekonomi global. Head of Equities Investment Berdikari Manajemen Investasi, Agung Ramadoni menyarankan, di tengah fluktuasi pasar saham saat ini, lebih baik melakukan selective buying. Di antara saham-saham yang akan dan sedang menggelar buyback, Agung menjagokan NCKL, ECII, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). Sedang Hendra merekomendasikan NCKL, ADRO dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP).

Setelah lebih dari enam bulan hanya mengandalkan instrumen moneter, kini giliran fiskal mengambil peran dalam rangka mengamankan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Melalui PP No. 22/2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, pemangku kebijakan memberikan berbagai pelonggaran. Dalam beleid yang diundangkan 20 Mei 2024 itu, pemerintah mengubah besaran tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final, terutama untuk penempatan DHE yang dananya langsung dikonversi ke rupiah. Dalam ketentuan terbaru, tarif PPh Final atas penghasilan dari penempatan DHE yang dananya dikonversi ke rupiah berkisar 0%—5%, sedangkan dalam ketentuan sebelumnya yakni PP No. 123/2015 di kisaran 0%—7,5%. Pemerintah juga menambah jenis instrumen penampung DHE di luar deposito, antara lain surat sanggup yang diterbitkan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan dan BI. Namun, langkah taktis untuk mengikat devisa itu menghadapi kendala yang juga tak bisa dianggap remeh, yakni terus menurunnya kinerja ekspor nasional yang disebabkan normalisasi harga komoditas. 

Sementara itu, jika dicermati dengan saksama, ketentuan itu belum sepenuhnya berpihak pada eksportir, karena instrumen baru yang tersaji masih dianggap belum cukup menarik. Tak hanya itu, ketentuan untuk menempatkan minimal 30% DHE SDA ke dalam negeri sebagaimana tertuang dalam PP No. 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, juga dikeluhkan. Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia, mengapresiasi upaya pemerintah untuk lebih mengintensifkan penempatan DHE melalui insentif PPh. Kendati begitu, penerapan DHE SDA untuk ekspor mineral dan batu bara (minerba) menjadi tantangan lantaran harga komoditas terus turun. Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI) Kuncoro Catur Nugroho, menyampaikan secara rata-rata 75% DHE yang diperoleh perusahaan akan dimanfaatkan sebagai modal kerja. Menurutnya, aturan yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 30% DHE SDA mengganggu operasional perusahaan. 

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo, menambahkan seharusnya pemerintah juga mengevaluasi syarat minimum penempatan DHE. Sebab tarif PPh bukanlah satu-satunya faktor yang melandasi eksportir untuk mematuhi ketentuan penempatan DHE. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, mengatakan banyak perusahaan yang membutuhkan dana untuk modal kerja. Jika DHE ditahan maka perusahaan harus mengakses pinjaman ke bank. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky, mengatakan sekilas kebijakan itu menjadi magnet untuk menarik devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menambahkan sebagian para eksportir masih memiliki permasalahan arus kas yang terbatas untuk biaya operasional. Artinya, insentif PPh tersebut belum akan optimal karena 30% DHE yang ditempatkan cenderung memberatkan arus kas. Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo, optimistis PP No. 22/2024 akan mendorong makin bertambahnya cadangan devisa Indonesia.

Kesuksesan penghiliran mineral mentah di dalam negeri membuat pemerintah makin percaya diri menjadikan kebijakan tersebut sebagai salah satu andalan perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Penghiliran nikel tidak lagi sekedar upaya yang digunakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik. Keberhasilan kebijakan tersebut menempatkannya menjadi salah satu komoditas ‘jagoan’ untuk menopang kinerja ekspor nasional. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar. Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik. 

Agus Tjahajana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa Indonesia sedang serius-seriusnya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan, sudah ada industri baterai kendaraan listrik roda empat yang beroperasi berkapasitas 10 gigawatt hour (GWh) di Karawang, Jawa Barat.Tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, sembari menunggu industri turunannya terbangun, produk hasil penghiliran nikel juga diekspor ke pasar global. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis ekspor hasil penghiliran nikel dari Indonesia bisa mencapai US$70 miliar pada 2030. Kepercayaan diri Luhut ditopang oleh tren positif ekspor hasil penghiliran nikel yang sudah berlangsung sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020. “Saya percaya dengan ekosistem nikel, pada 2030 ekspor kita akan menjadi sekitar US$70 miliar,” tegasnya. Meski demikian, pemerintah juga tetap harus waspada dengan perkembangan dan persaingan global. Menariknya industri penghiliran nikel, membuat banyak pihak tertarik untuk melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) dan Filipina diketahui sedang menjajaki kerja sama trilateral dengan menggandeng negara pihak ketiga untuk menyaingi penghiliran nikel di Indonesia yang saat ini banyak dilakukan oleh investor asal China. 

Nantinya, Filipina bakal memasok bahan baku nikel, AS menyediakan pembiayaan, sedangkan negara pihak ketiga seperti Jepang, Australia, atau Korea Selatan bakal membawa teknologi yang diperlukan untuk pengolahan komoditas itu. “Filipina siap bermitra dengan seluruh negara yang mengupayakan keamanan energi bagi semua orang di dunia dengan prinsip rendah karbon,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Maria Antonia Yulo Loyzaga, dikutip dari Bloomberg. Para pejabat AS mengatakan bahwa nikel menjadi sangat penting bagi dorongan Presiden Joe Biden dalam melaksanakan transisi energi. Potensi kemitraan dengan Filipina pun menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mineral penting yang diproduksi China. Saat ini hanya terdapat dua pabrik pengolahan nikel di Filipina. Keduanya dioperasikan oleh Nickel Asia Corp. yang sebagian dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co. Jepang.