Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali memperkuat pasar modal dengan menggulirkan sejumlah kebijakan, salah satunya pengetatan klasifikasi emiten di lantai bursa. BEI melakukan penyesuaian menyangkut mekanisme perpindahan papan pencatatan bagi perusahaan tercatat dari papan utama atau papan ekonomi baru ke papan pengembangan. Penyesuaian tersebut bertujuan untuk memberikan klasifikasi yang jelas kepada investor mengenai kondisi emiten berdasarkan kinerja fundamental, kapitalisasi pasar, serta pemenuhan atas ketentuan peraturan BEI dan akan dilakukan setiap enam bulan sekali, yaitu pada Mei dan November. Sebagai informasi, BEI mengklasifikasikan 926 emiten ke dalam pembagian lima papan pencatatan, yaitu papan utama, papan Utama ekonomi baru, papan pengembangan, papan akselerasi, dan papan pemantauan khusus. Melalui tambahan persyaratan perpindahan emiten di papan utama maupun papan pengembangan, maka pada 31 Mei 2024 mendatang, jumlah emiten di papan utama akan berkurang menjadi 248, dari sebelumnya 347 emiten. 

Sementara itu, jumlah emiten di papan pengembangan akan bertambah menjadi 419 emiten, dari sebelumnya 320 emiten. Selain itu, emiten di yang berhak masuk dalam kelas papan utama juga harus memenuhi salah satu dari kriteria rasio harga terhadap laba per saham (price to earning) tidak lebih dari 3 kali lipat rasio harga terhadap price to earning pasar atau rasio harga terhadap nilai buku (price to book value) saham tidak lebih dari 3 kali lipat rasio harga terhadap price to book value pasar atau nilai kapitalisasi saham tidak kurang dari Rp12 triliun. Syarat kedua, jumlah pemegang saham harus lebih dari 750 nasabah pemilik Single Investor Identification (SID) dan memenuhi persyaratan saham free float dengan sejumlah ketentuan. Syarat ketiga untuk memastikan pemenuhan aspek fundamental emiten di papan utama, mulai Mei 2025 yang akan dating, emiten yang ingin tetap tercatat di papan utama tidak boleh membukukan rugi bersih selama 2 tahun berturut-turut, atau membukukan compound annual growth rate (laju pertumbuhan majemuk tahunan/CAGR) atas pendapatan usaha paling sedikit 20% selama 3 tahun terakhir.

Minat investor ritel terhadap Sukuk Tabungan seri ST012 terus meningkat seiring dengan keputusan Bank Indonesia yang menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 6,25% pada Mei 2024. ST012 sudah terjual sekitar Rp15,30 triliun per Jumat (24/5). Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan sebelumnya menambah kuota penerbitan ST012 dari awalnya Rp10 triliun menjadi Rp16 triliun. Dengan demikian, kuota ST012 tersisa kurang lebih Rp700 miliar, dengan masa penawaran yang dimulai sejak 26 April —29 Mei 2024. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, tingkat kupon ST012 masih cukup menarik bagi investor, terutama bagi mereka yang membutuhkan aset-aset yang relatif terjaga dari volatilitas pasar keuangan. Hal itu pula yang menjadi alasan investor ritel untuk mengoleksi sukuk tersebut. Pemerintah meluncurkan ST012 dalam dua seri, yakni ST012-T2 (tenor 2 tahun) dengan kupon 6,40%, dan Green Sukuk Ritel ST012-T4 (tenor 4 tahun) dengan kupon tertinggi 6,55% per tahun. Mengacu data salah satu mitra distribusi PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit) per Jumat (24/5) pukul 15.00 WIB, ST012 terpantau laris diborong investor sebanyak Rp15,30 triliun dari kedua seri.

Laju perekonomian RI pada kuartal II/2024 dinilai tetap berdaya tahan walaupun masih dibayangi ketidakpastian global. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2024 akan tetap baik, melanjutkan tren pertumbuhan yang kuat pada kuartal I/2024. “Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan II/2024 tetap baik, sebagaimana tecermin pada kinerja positif sejumlah indikator konsumsi rumah tangga dan investasi, seperti Indeks Keyakinan Konsumen, Indeks Penjualan Riil, dan Purchasing Managers’ Index [PMI] Manufaktur,” katanya, dikutip Jumat (24/5). Sebagaimana diketahui, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 tercatat sebesar 5,11% secara tahunan, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya sebesar 5,04% year-on-year (YoY). Selain itu, Perry menyampaikan bahwa kinerja investasi pun tumbuh baik, terutama ditopang oleh investasi bangunan sejalan dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur. 

Di sisi lain, kinerja ekspor Indonesia cenderung melambat, mengingat masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama. Namun, dengan berbagai perkembangan tersebut, BI optimistis pertumbuhan ekonomi pada 2024 akan berada dalam kisaran 4,7%—5,5%. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan bahwa tren belanja pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama, 9—12 Mei 2024, cenderung melandai dibandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya. Berdasarkan Mandiri Spending Index, belanja masyarakat pada periode libur panjang pertengahan Mei 2024 tercatat turun 0,7% dibandingkan dengan rerata belanja pada pekan-pekan sebelumnya. Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono menyampaikan bahwa belanja masyarakat biasanya akan memasuki periode normalisasi pascaperiode Idulfi tri dan diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Mei 2024.

Influencer dan para kreator konten kini telah menjadi salah satu pelaku bisnis yang diperhitungkan di era digital serta melahirkan sektor baru sebagai ‘ekonomi kreator’. Bahkan, dari segi angka memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dari Goldman Sachs, pangsa pasar yang dapat dijangkau oleh ekonomi kreator ini mencapai US$480 miliar atau Rp7,58 kuadriliun pada 2027, meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan dengan tahun ini sebesar US$250 miliar. Potensi yang besar ini tidak lepas dari kekuatan para kreator konten dalam membentuk tren, opini, dan perilaku sosial, terutama para audiens yang merupakan pengguna aktif internet. Mereka bahkan mampu memengaruhi keputusan pembeli hingga persepsi merek yang pada akhirnya mendorong terjadinya proses penjualan. Tak heran bila pengeluaran iklan yang dialokasikan untuk kerja sama dengan influencer secara konsisten terus meningkat selama dekade terakhir. 

Dengan estimasi pengeluaran pemasaran influencer yang berdasarkan data Statista mencapai US$349,83 juta pada 2028. Artinya akan makin banyak bisnis di Indonesia yang memanfaatkan interaksi dengan para influencer untuk terhubung dengan audiens target mereka. Survei yang dilakukan oleh Vero bersama YouGov terhadap 2.000 responden ditemukan sebanyak 94% responden mengatakan bahwa influencer telah memberikan pengaruh dalam membentuk pola perilaku serta keputusan pembelian mereka. Edward Hutasoit, General Manager YouGov, menekankan bahwa efektivitas influencer berkaitan erat dengan nilai-nilai budaya Indonesia tentang kebersamaan dan kepercayaan. Penelitian menyimpulkan bahwa para kreator konten digital dapat berperan sebagai pembimbing yang memberikan saran sesuai dengan keahlian individu mereka. 

Guru Besar Perilaku Konsumen, Institut Pertanian Bogor (IPB University) Ujang Sumarwan mengatakan di era media sosial saat ini, informasi bukan lagi monopoli satu pihak saja tetapi semua orang, termasuk para konten kreator bisa memberikan informasi luas kepada masyarakat. Senada disampaikan oleh Catherine Siswoyo, Senior Advisor Asean Vero yang mengatakan bahwa saat ini masyarakat sudah mulai kritis dan tidak lagi bisa dipengaruhi oleh proses pemasaran yang hardsellingtetapi menginginkan proses pemasaran yang memiliki storytelling. Menurut pakar marketing dan Managing Partner Inventure Yuswohady, uniknya influencer mereka memiliki spesialisasinya sendiri atau segmented, seperti khusus makeup, hijab, bahkan pecinta alam. Dengan bantuan media sosial, konten-konten yang dibuat mampu menarik warganet untuk membentuk komunitas berdasarkan ketertarikan yang sama. Salah satu kreator konten yang banyak diajak bekerja sama oleh para brand adalah Agung Karmalogy yang juga menjadi bagian dari META Creator of Tomorrow. Pria yang memiliki lebih dari 1 juta followers di instagram dan lebih dari 2,5 juta pengikut di TikTok ini mengaku bisa mendapatkan kerja sama sekitar 20 hingga 30 merek setiap bulannya.

Ada 134 bank bangkrut di Indonesia sejak Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdiri pada 2005. Sepanjang tahun ini jumlah bank bangkrut sebanyak 12 bank. Terbaru, dikutip dari Bisnisindonesia.id, bank bangkrut bernama PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang kemudian dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bangkrutnya BPR Bank Jepara Artha membuat jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya kian bertambah. Sepanjang tahun ini sudah ada 12 bank yang dicabut izin usahanya. Padahal, 2024 baru berjalan 5 bulan. Mengacu data OJK, semua bank bangkrut pada 2024 adalah bank perekonomian rakyat (BPR).

Akses air bersih dan sanitasi yang tidak merata mengancam kesehatan masyarakat dunia. Pemangku kebijakan perlu menggandeng beragam komunitas demi menjamin setiap warganya dapat menjangkau layanan akses air bersih dan sanitasi tanpa terkecuali. Kegiatan Forum Air Dunia (World Water Forum/WWF) Ke-10 di Nusa Dua, Bali, yang ditutup Jumat (24/5) mengesahkan deklarasi tingkat menteri yang menyatakan akan menerjemahkan komitmen di bidang pengelolaan sumber daya air ke dalam kebijakan dan rencana aksi. Dalam deklarasi itu, disadari dampak perubahan iklim dan pertumbuhan populasi butuh pengelolaan dan pendanaan berkelanjutan demi memenuhi hak masyarakat terhadap akses air yang aman.

Deklarasi tingkat menteri itu melampirkan 113 proyek dan inisiatif dari beragam negara dan organisasi internasional senilai 9,4 miliar USD, yang bertujuan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) no 6 tentang air bersih dan sanitasi yang dinyatakan tersendat (off-track). Saat menutup WWF Ke-10, Wakil Presiden Dewan Air Dunia Eric Tardieu menggarisbawahi ketidaksetaraan di dunia yang perlu menjadi perhatian, tercermin dari masyarakat yang tidak memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi serta penduduk yang kesehatannya dipertaruhkan karena hanya bisa mendapatkan air dengan kualitas buruk.

Dokumen ”The United Nations World Water Development Report 2024: Wate for Prosperity and Peace”  menyatakan, per 2022, ada 2,2 miliar penduduk dunia tak memiliki akses terhadap layanan air minum yang aman. Jumlah penduduk dunia yang tak memiliki akses sanitasi mencapai 3,5 miliar jiwa. Tardieu menilai, WWF Ke-10 perlu menjamin keterjangkauan akses air bersih dan sanitasi kepada setiap orang. ”Kami ingin mendorong keterjangkauan itu melaluitata kelola lestari, menggandeng lebih banyak komunitas, dan membangun daya tahan terhadap perubahan lingkungan tanpa meninggalkan siapa pun,” ujarnya. Di sela WWF Ke-10, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyepakati pendanaan sistem penyediaan air minum wilayah Karian-Serpong berkapasitas 4.600 liter per detik. Targetnya, untuk memberi akses air minum kepada 1,84 juta penduduk di Tangerang dan Tangsel, Banten, serta Jakarta, senilai Rp 2,4 triliun. (Yoga)

Letnan Satu Dokter Eko Damara (30) merupakan dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-PNG Yonif 7 Marinir yang ditemukan tewas di Pos Komando Taktis Koramil Dekai Kodim 1715 Yahukimo, akhir April 2024, karena bunuh diri. Diduga karena ia terlilit utang Rp 800 juta yang dipakai untuk judi online atau daring. Judi daring beserta utang yang melilit Lettu Eko menjadi pelajaran bahwa permainan bertaruh yang merebak di daring ini bisa melemahkan masyarakat, tanpa memandang jabatan, intelektual, ataupun kelas sosial. Kematian Lettu Eko menambah panjang daftar kasus judi daring yang merenggut nyawa. Di Cikupa, Tangerang, Banten (Kompas.com, September 2022) seorang karyawan pabrik, HK (47), tewas bunuh diri diduga karena terlilit utang akibat judi daring.

Di Tasikmalaya, Jabar, Agustus 2023, seorang ibu memutuskan mengakhiri hidupnya setelah sang anak terjerat utang akibat kecanduan judi daring. Untuk memerangi judi daring, Jumat (24/5) pemerintah memberi ancaman denda Rp 500 juta bagi penyedia platform yang masih mempromosikan judi daring. Denda itu sesuai UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No 43/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkominfo. Ancaman itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/5). Budi menyatakan, pemerintah telah berkomunikasi dengan sejumlah penyedia platform daring untuk memutus mata rantai ekosistem judi daring.

Dari seluruh platform, tinggal satu penyedia yang tidak mau berkomitmen pada program pemerintah itu, yaitu Telegram. Jika penyedia platform tidak kooperatif, ia pun mengancam menutup izinnya. Menurut Budi, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui dan mengantongi data penyelenggara jasa internet (internet service provider) yang memfasilitasi judi daring. ”Tunggu waktunya saja, nanti kami tutup,” ucapnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi sampai tiga kali menggelar rapat tertutup membahas penanganan judi daring. Terakhir, Rabu (22/5), rapat di Istana Merdeka memutuskan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring untuk merespons penyebaran konten judi daring yang puluhan ribu di antaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah. Tewasnya Lettu Eko menjadi bukti bahayanya judi daring. (Yoga)

Indonesia menargetkan pada 2045 atau di usia 100 tahun sudah menjadi negara maju, ditopang SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun atau 20 % pada APBN 2024. Pemerintah melalui Kemendikbudristek berupaya mengakselerasi SDM unggul untuk Indonesia Emas melalui pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Namun, semua itu menjadi narasi semu di tengah polemik biaya kuliah yang tinggi. Besaran anggaran pendidikan yang terus bertambah, tahun ini bertambah Rp 17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, tidak dirasakan oleh masyarakat. Justru masyarakat dihadapkan pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Kenaikan UKT mulai tahun akademik 2024/2025 bagi mahasiswa baru semakin membebani masyarakat dan mempersempit akses ke pendidikan tinggi. Padahal, ini krusial untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 10,15 % (Data Statistik Penduduk 2022). Modal yang sangat minim untuk mencapai Indonesia Emas. Perlu langkah-langkah luar biasa untuk memperbesar modal tersebut. Kualitas dan peringkat daya saing SDM Indonesia masih rendah (Bank Dunia, 2018). Angka Partisipasi Kasar PendidikanTinggi juga rendah, menunjukkan bahwa angkatan kerja yang siap produktif, berkompetensi tinggi, dan berdaya saing tinggi juga rendah.

Karena itu, menempatkan pendidikan tinggi sebagai program prioritas pembangunan SDM merupakan langkah mendesak. Anggaran pendidikan tinggi yang hanya 0,6-1,6 % dari total APBN (Kompas, 24/5/2024) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjadi program prioritas untuk menuju Indonesia Emas. Prioritas anggaran untuk pendidikan tinggi perlu diikuti kebijakan lain untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi. Kendala terbesar akses ke pendidikan tinggi adalah masalah ekonomi, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatasinya. (Yoga)

Insentif keringanan PPh yang ditawarkan pemerintah rupanya tidak menarik bagi eksportir sumber daya alam untuk menempatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan dalam negeri. Alasannya, eksportir memerlukan dana hasil ekspornya untuk segera diputar lagi sebagai modal produksi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, ajakan bagi eksportir sumber daya alam (SDA) untuk menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri kurang tepat. Alasannya, banyak pengusaha memerlukan dana dari DHE untuk modal kerja.

”Kalau DHE ditahan atau disimpan dulu, pengusaha harus menutupinya dengan pinjaman bank untuk modal kerja dan operasional,” ujar Eddy, dihubungi Jumat (24/5). Eddy menambahkan, bunga pinjaman bank masih lebih tinggi dari insentif DHE. Saat ini bunga pinjaman bank 7-9 % per tahun. Sementara insentif pajak untuk menyimpan DHE di Indonesia tidak sebesar itu. PP No 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia mengatur skema insentif pajak untuk penempatan DHE di sistem keuangan dalam negeri.

DHE yang disimpan dalam bentuk valuta asing (valas) dengan jangka waktu penempatan lebih dari enam bulan akan memperoleh tarif PPh nol %. Untuk penempatan enam bulan, tarif PPh 2,5 %. Adapun untuk periode penempatan 3 bulan hingga 6 bulan, tarif PPh sebesar 7,5 %. Penempatan 1 bulan hingga 3 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10 %. PP ini juga mengatur DHE yang disimpan dalam mata uang rupiah setelah dikonversi dari valas. DHE yang disimpan dalam bentuk rupiah dengan jangka waktu lebih dari enam bulan dikenakan tarif PPh nol %. Penempatan 3-6 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 2,5 %. Adapun penempatan 1-3 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 5 %. (Yoga)

Para buruh terlihat mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras terbaru bersama kementerian dan lembaga lainnya, yang akan menjadi acuan untuk bulan juni  2024 dan seterusnya. Kenaikan HET beras dilakukan untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak agar harga beras tetap wajar. (Yoga)