Letnan Satu Dokter Eko Damara (30) merupakan dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-PNG Yonif 7 Marinir yang ditemukan tewas di Pos Komando Taktis Koramil Dekai Kodim 1715 Yahukimo, akhir April 2024, karena bunuh diri. Diduga karena ia terlilit utang Rp 800 juta yang dipakai untuk judi online atau daring. Judi daring beserta utang yang melilit Lettu Eko menjadi pelajaran bahwa permainan bertaruh yang merebak di daring ini bisa melemahkan masyarakat, tanpa memandang jabatan, intelektual, ataupun kelas sosial. Kematian Lettu Eko menambah panjang daftar kasus judi daring yang merenggut nyawa. Di Cikupa, Tangerang, Banten (Kompas.com, September 2022) seorang karyawan pabrik, HK (47), tewas bunuh diri diduga karena terlilit utang akibat judi daring.

Di Tasikmalaya, Jabar, Agustus 2023, seorang ibu memutuskan mengakhiri hidupnya setelah sang anak terjerat utang akibat kecanduan judi daring. Untuk memerangi judi daring, Jumat (24/5) pemerintah memberi ancaman denda Rp 500 juta bagi penyedia platform yang masih mempromosikan judi daring. Denda itu sesuai UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No 43/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkominfo. Ancaman itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/5). Budi menyatakan, pemerintah telah berkomunikasi dengan sejumlah penyedia platform daring untuk memutus mata rantai ekosistem judi daring.

Dari seluruh platform, tinggal satu penyedia yang tidak mau berkomitmen pada program pemerintah itu, yaitu Telegram. Jika penyedia platform tidak kooperatif, ia pun mengancam menutup izinnya. Menurut Budi, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui dan mengantongi data penyelenggara jasa internet (internet service provider) yang memfasilitasi judi daring. ”Tunggu waktunya saja, nanti kami tutup,” ucapnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi sampai tiga kali menggelar rapat tertutup membahas penanganan judi daring. Terakhir, Rabu (22/5), rapat di Istana Merdeka memutuskan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring untuk merespons penyebaran konten judi daring yang puluhan ribu di antaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah. Tewasnya Lettu Eko menjadi bukti bahayanya judi daring. (Yoga)

Indonesia menargetkan pada 2045 atau di usia 100 tahun sudah menjadi negara maju, ditopang SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun atau 20 % pada APBN 2024. Pemerintah melalui Kemendikbudristek berupaya mengakselerasi SDM unggul untuk Indonesia Emas melalui pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Namun, semua itu menjadi narasi semu di tengah polemik biaya kuliah yang tinggi. Besaran anggaran pendidikan yang terus bertambah, tahun ini bertambah Rp 17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, tidak dirasakan oleh masyarakat. Justru masyarakat dihadapkan pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Kenaikan UKT mulai tahun akademik 2024/2025 bagi mahasiswa baru semakin membebani masyarakat dan mempersempit akses ke pendidikan tinggi. Padahal, ini krusial untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 10,15 % (Data Statistik Penduduk 2022). Modal yang sangat minim untuk mencapai Indonesia Emas. Perlu langkah-langkah luar biasa untuk memperbesar modal tersebut. Kualitas dan peringkat daya saing SDM Indonesia masih rendah (Bank Dunia, 2018). Angka Partisipasi Kasar PendidikanTinggi juga rendah, menunjukkan bahwa angkatan kerja yang siap produktif, berkompetensi tinggi, dan berdaya saing tinggi juga rendah.

Karena itu, menempatkan pendidikan tinggi sebagai program prioritas pembangunan SDM merupakan langkah mendesak. Anggaran pendidikan tinggi yang hanya 0,6-1,6 % dari total APBN (Kompas, 24/5/2024) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjadi program prioritas untuk menuju Indonesia Emas. Prioritas anggaran untuk pendidikan tinggi perlu diikuti kebijakan lain untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi. Kendala terbesar akses ke pendidikan tinggi adalah masalah ekonomi, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatasinya. (Yoga)

Insentif keringanan PPh yang ditawarkan pemerintah rupanya tidak menarik bagi eksportir sumber daya alam untuk menempatkan devisa hasil ekspor di sistem keuangan dalam negeri. Alasannya, eksportir memerlukan dana hasil ekspornya untuk segera diputar lagi sebagai modal produksi. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, ajakan bagi eksportir sumber daya alam (SDA) untuk menaruh devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri kurang tepat. Alasannya, banyak pengusaha memerlukan dana dari DHE untuk modal kerja.

”Kalau DHE ditahan atau disimpan dulu, pengusaha harus menutupinya dengan pinjaman bank untuk modal kerja dan operasional,” ujar Eddy, dihubungi Jumat (24/5). Eddy menambahkan, bunga pinjaman bank masih lebih tinggi dari insentif DHE. Saat ini bunga pinjaman bank 7-9 % per tahun. Sementara insentif pajak untuk menyimpan DHE di Indonesia tidak sebesar itu. PP No 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan PPh atas Penghasilan dari Penempatan DHE SDA pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia mengatur skema insentif pajak untuk penempatan DHE di sistem keuangan dalam negeri.

DHE yang disimpan dalam bentuk valuta asing (valas) dengan jangka waktu penempatan lebih dari enam bulan akan memperoleh tarif PPh nol %. Untuk penempatan enam bulan, tarif PPh 2,5 %. Adapun untuk periode penempatan 3 bulan hingga 6 bulan, tarif PPh sebesar 7,5 %. Penempatan 1 bulan hingga 3 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 10 %. PP ini juga mengatur DHE yang disimpan dalam mata uang rupiah setelah dikonversi dari valas. DHE yang disimpan dalam bentuk rupiah dengan jangka waktu lebih dari enam bulan dikenakan tarif PPh nol %. Penempatan 3-6 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 2,5 %. Adapun penempatan 1-3 bulan dikenakan tarif PPh sebesar 5 %. (Yoga)

Para buruh terlihat mengaduk beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (24/5/2024). Badan Pangan Nasional sedang menyiapkan kenaikan harga eceran tertinggi (HET) beras terbaru bersama kementerian dan lembaga lainnya, yang akan menjadi acuan untuk bulan juni  2024 dan seterusnya. Kenaikan HET beras dilakukan untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak agar harga beras tetap wajar. (Yoga)

Harga emas yang menjadi komoditas investasi favorit masyarakat Indonesia terjerembap setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada pekan lalu. Pengamat memprediksi penurunan harga akan terus berlanjut imbas perbaikan data ekonomi di AS. Harga emas di pasar spot pada Jumat (24/5) turun menjadi 2.330 USD per troy ons, mendekati posisi terendah dalam dua minggu terakhir. Pada Senin (20/5) harga emas batangan mencapai rekor tertinggi, di 2.449,89 USD per troy ons dan menyebabkan kenaikan 14 % sejak awal tahun. Perubahan harga emas ikut tertransmisi ke harga emas dalam negeri. Situs Logam Mulia, milik PT Aneka Tambang Tbk, Jumat, mencatatkan penurunan harga emas batangan satu gram sebesar Rp 20.000 menjadi Rp 1.325.000, kembali seperti harga di pertengahan Mei.

Ahli strategi komoditas di TD Securities, Daniel Ghali, mengatakan, penurunan harga terjadi karena aksi jual emas oleh para investor yang khawatir dengan data ekonomi AS terbaru. Pada Kamis (23/5), data awal S&P Global untuk manufaktur, jasa, dan Indeks Manajer Pembelian (PMI) komposit bulan Mei menunjukkan peningkatan aktivitas bisnis di AS. Pada saat yang sama, jumlah pengangguran di AS lebih sedikit daripada perkiraan sehingga menunjukkan kekuatan di pasar tenaga kerja. Situasi tersebut juga mengindikasikan kecenderungan kenaikan inflasi yang dapat disusul kenaikan suku bunga. Beberapa pejabat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), menyampaikan hal tersebut dalam risalah rapat bulanan mereka. Investor emas pun semakin khawatir dengan penurunan suku bunga AS akibat menguatnya aktivitas bisnis di sana. (Yoga)

Gangguan rantai pasok global, baik akibat konflik geopolitik dan geoekonomi maupun dampak perubahan iklim, telah berujung pada krisis biaya hidup. Krisis itu dialami mata rantai terakhir rantai pasok global, yakni konsumen. Kala isi dompet terbatas, preferensi konsumen bakal menjadi penentu laku atau tidaknya sebuah produk. Hal itu bakal menjadi bumerang bagi para pelaku industri, termasuk UMKM. Situasi itu menjadi perhatian sejumlah kalangan yang terlibat dalam Forum Rantai Pasok Global (GSCF) yang digelar di Bridgetown, Barbados, 21-24 Mei 2024. Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan sejumlah solusi bersama untuk mengatasi disrupsi rantai pasok dunia.

Dalam Barbados Today, Kamis (23/5) waktu setempat, Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (ASB) Barbados menyebutkan, baik dunia usaha maupun konsumen terkena dampak buruk gangguan rantai pasokan. Dunia usaha terbebani kenaikan biaya produksi dan mengalami penurunan pendapatan, bahkan kerugian. Mereka juga terpaksa membeli bahan baku dari pemasok lain dengan harga lebih mahal. Banyak juga yang kehilangan pembeli akibat harga produk olahan naik dan keterlambatan atau penundaan pengiriman. Adapun dampaknya ke konsumen, biaya hidup menjadi lebih tinggi karena harga barang menjadi lebih mahal akibat kenaikan biaya produksi.

Konsumen juga terlambat mendapatkan barang pesanan, bahkan sampai tidak bisa membelinya karena stok habis. Mengutip Survei Konsumen 2023 yang dilakukan o9 Solutions, ASB Barbados menyebutkan, 52 % dari 1.000 konsumen AS mengaku terdampak disrupsi rantai pasokan dalam 12 bulan terakhir. Sebagai respons terhadap gangguan itu, 38 % responden berhenti membeli barang karena kenaikan harga. Selain itu, mereka juga menyesuaikan kebiasaan belanja bulanan dengan memprioritaskan produk yang paling diperlukan (33 %). Fenomena serupa juga dialami konsumen di Indonesia. Salah satunya akibat kenaikan harga bahan pangan pokok, baik yang bersumber dari impor maupun produksi dalam negeri.

Kenaikan harga pangan di dalam negeri juga disebabkan kenaikan biaya produksi dan dampak El Nino. Berdasarkan data Mandiri Spending Indeks, rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023. Sementara kenaikan harga (indeks harga konsumen) lebih tinggi, yakni 18,5 %. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman, Jumat (24/5) mengaku, pelaku industri makanan-minuman terbebani kenaikan biaya produksi, tapi mereka tidak bisa menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat lemah. Karena itu, kami berharap pemerintah memahami kondisi itu dan menunda menaikkan PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 2025,” katanya. (Yoga)

Sebanyak 12 komunitas kuliner tercatat dalam daftar Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indikasi Asal dari Kemenkumham RI, yang merupakan upaya untuk menjaga warisan budaya dan meningkatkan ekonomi warga. Ke-12 komunitas kuliner yang terdaftar adalah komunitas gabus pucung, asinan Betawi, bir pletok, gado-gado Jakarta, kembang goyang, kerak telur, dan laksa Betawi. Selain itu, ada komunitas roti buaya, selendang mayang, soto Betawi, kue rangi, dan komunitas sayur asem. Kadis Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana, Jumat (24/5) mengatakan, pencatatan KIK ini merupakan bentuk apresiasi dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis yang perlu dilindungi. Apalagi, kekayaan ini terbukti mendatangkan manfaat komersial bagi komunitas yang terlibat.

Pencatatan ini juga menjadi implementasi dari upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional. Ia pun mengapresiasi upaya setiap komunitas yang terlibat untuk terus menggali potensi dari setiap produk yang dibuatnya, termasuk potensi sejarah. Pemberian surat pencatatan inventarisasi KIK ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelaku kuliner Betawi agar terus menjaga eksistensinya dalam menghadapi maraknya kuliner dari luar. Pencatatan ini diharapkan dapat memberi dampak ekonomi lebih luas. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang membajak dan membuat klaim tertentu terhadap kekayaan intelektual komunal itu. (Yoga)

Setelah direvitalisasi tahun 2023, Waduk Darma kini punya wajah baru yang memancarkan panorama senja dengan dermaga apungnya. Tak hanya menarik ribuan wisatawan, perubahan waduk peninggalan Belanda ini juga memberi makna bagi masyarakat. Langit biru menjelma oranye di Waduk Darma, Kuningan, Jabar, Kamis (2/5). Sejumlah pengunjung merekam momen itu. Ada juga yang hanya duduk menikmati senja di Waduk Darma. Adjisar (70), pengunjung asal Bandung, mengabadikan dirinya bersama istri di spot swafoto tersebut. ”Sangat beruntung warga yang bermukim dekat Waduk Darma. Mereka tidak hanya menikmati panorama waduk yang indah, tetapi juga dapat berolahraga, jalan, dan lari santai mengitari jalur di area waduk,” tutur Adjisar.

Selain trek joging, dibangun juga tempat duduk untuk istirahat warga. 10 meter dari lokasi swafoto tersedia tempat untuk pengunjung makan bersama kerabat, yang dalam tradisi Jabar, disebut botram. Ada dua rombongan pengunjung yang menikmati aneka kuliner sambil lesehan di atas tikar. Juju (45) dan keluarganya, menempuh 90 menit perjalanan dari Ciamis ke Waduk Darma. Mereka membayar tiket masuk Rp 17.500 per orang pada hari biasa. ”Perjalanan cukup jauh ke sini terbayarkan dengan keindahan panoramanya. Kami menikmati makanan yang enak dengan suasana kekeluargaan,” ucap Juju tersenyum.

Selain spot swafoto dan tempat piknik, Waduk Darma juga memiliki gazebo, tempat duduk santai berlapis rumput sintetis, area kuliner, dan dermaga terapung yang menjadi landmark waduk. Dermaga ini terhubung dengan perahu wisata yang dapat berkeliling area waduk. Ada juga tempat pertunjukan kesenian, gedung untuk acara pernikahan hingga seminar, area perkemahan, hingga spot untuk foto pranikah. Berbagai fasilitas itu merupakan buah dari revitalisasi waduk oleh Pemprov Jabar sejak 2019. Gubernur Jabar saat itu, Ridwan Kamil, mencanangkan waduk seluas 425 hektar itu sebagai destinasi wisata tingkat internasional. Sejak April 2023, waduk ini pun punya wajah baru.

”Salah satu yang kami banggakan adalah penataan Waduk Darma. Saya titip ini dijaga. Total anggarannya di atas Rp 30 miliar. Saya harapkan menjadi destinasi wisata unggulan, bahkan internasional,” ucapnya saat itu. Manajer PT Jaswita Pengelola Waduk Darma Fivih Handayani mengatakan, meski pengelolaannya berganti, pihaknya tetap memberdayakan warga. Sebanyak 28 pegawai, berasal dari desa setempat. Begitu juga dengan 15 gerai kuliner dan 35 tempat untuk UMKM. Fivih mengatakan, warga turut merasakan dampak ekonomi dari Waduk Darma. Pada libur Lebaran dan Tahun Baru, pengunjung bisa 6.000 hingga 8.000 orang per hari. Pendapatan bersih bulanan PT Jaswita pun dapat menyentuh Rp 300 juta. (Yoga)

Dede Arief Cahyadi terpanggil memajukan potensi wisata sawah terasering di kampung halaman istrinya, Desa Sukamulya, Pangandaran, Jabar. Dede berkontribusi melahirkan BUMDes, kelompok sadar wisata, hingga mempromosikan Desa Wisata Megaterasering Sukamulya menjadi destinasi wisata di Pangandaran. Dari Parigi, ibu kota Pangandaran, ke Sukamulya berjarak 17 km. Dari Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dengan mobil, jarak tempuh ke Sukamulya 162 km, memakan waktu 5 jam. Di Megaterasering Sukamulya, pengunjung menyaksikan satu-satunya desa dengan sawah terasering terluas di Pangandaran yang mencapai 1.200 hektar. Selama ini, Pangandaran dikenal dengan wisata pantai dan sungai.

Megaterasering Sukamulya menampilkan pemandangan hamparan sawah yang indah, kehidupan petani yang beraktivitas di sawah, air terjun yang sejuk, kebun agrowisata, hingga perkebunan kopi robusta. Megaterasering ini terkenal berkat kerja keras pemuda di Pangandaran bernama Dedi Arief Cahyadi (39), setelah menikahi istrinya, Rosi Juniati (32) warga setempat pada 2016. ”Awalnya saya kira daerah perbukitan hanya hutan yang biasa dilalui warga. Ternyata sebuah potensi wisata yang sangat besar tersimpan di Sukamulya,” tutur Dedi saat ditemui di Pangandaran, 5 Mei 2024. Denan mempelajari literasi tentang terasering dan potensi pengembangan wisata terasering seperti di Ubud di Bali. Ia berikhtiar melahirkan desa wisata di Sukamulya. Komitmen itu dijalankan Dede di tengah kesibukannya sebagai penggiat budaya Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2016 di bawah naungan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek.

Di tengah upaya membangun spot wisata terasering di Sukamulya, Dedi terpilih menjadi salah satu tenaga pendamping program Pemprov Jabar, Patriot Desa, yang mendorong desa tertinggal dan berada di perbatasan dengan provinsi lain. ”Selama setahun sebagai tenaga pendamping Patriot Desa, saya merintis lahirnya BUMDes di Sukamulya yang mengelola pemasukan dari penggunaan air bersih oleh warga setempat,” ujarnya. Perlu waktu tiga tahun bagi Dede untuk meyakinkan warga soal potensi pendapatan yang diraih dari sektor pariwisata. Ia pun secara intens membuat video keindahan terasering Sukamulya di media sosial. Unggahannya menarik perhatian banyak warganet. Ia juga mengundang salah seorang pelaku usaha jasa wisata di Pangandaran bernama Fauzi ke Sukamulya.

Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek menetapkan Sukamulya, satu dari 359 desa di Indonesia yang berstatus desa budaya pada 2 April 2021. Dede bersama warga setempat sepakat menamai tempat itu Megaterasering Sukamulya. Warga pun dilatih menjadi pemandu wisata dan menyiapkan aneka kuliner bagi pengunjung, seperti nasi liwet, ikan asin, ikan mas, ayam goreng, dan kelapa muda. Pada Maret 2021, warga menyambut 300 pesepeda dari Pangandaran yang menjajal rute di Sukamulya. Kegiatan ini berjalan sukses dan warga mendapatkan pemasukan besar, yang Rp 1,5 juta dari pemasukan kegiatan sepeda itu digunakan Pokdarwis Wahana Mulya untuk membangun saung berkapasitas 50 orang yang digunakan sebagai tempat berlindung pengunjung. Kini, Desa Wisata Megaterasering Sukamulya rutin dikunjungi wisatawan dari sejumlah wilayah di Jabar, sebanyak 30 hingga 50 pengunjung sebulan. (Yoga)

Aksi pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada BUMN karya yang sedang terjerat krisis utang dinilai bukan solusi jitu untuk menyelamatkan mereka. Sejumlah kalangan menilai, solusi tersebut bersifat parsial tanpa menyentuh akar permasalahan, sehingga perlu dikaji ulang. Sebab, faktanya, sejumlah BUMN karya tetap sakit, kendati sudah diguyur PMN jumbo. Sebagai contoh, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) hingga kini masih dibekap kerugian dan kesulitan membayar utang. Tahun lalu, perseroan mencetak rugi bersih Rp 3,7 triliun dan sampai saat ini belum sepakat dengan pemegang obligasi  Berkelanjutan tahap IV tahun 2019 terkait skema restrukturisasi. Memasuki 2024, Waskita masih rugi, tepatnya Rp 1 triliun per Maret. Saham Waskita masih disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini menghadapi potensi delisting. (Yetede)