Wisatawan mancanegara dan calon penumpang terlihat mengantre dan memadati area pelaporan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (26/5/2024). Sepanjang 2024, Lombok kembali ramai dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, yang turut menggeliatkan perekonomian warga lokal. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik mencatat ada lebih dari 5.208 wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Lombok. Sebanyak 2.120 orang di antaranya berasal dari Eropa. (Yoga)

Mulai 24 Juni 2024, KPU DKI Jakarta akan memutakhirkan data pemilih melalui pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Warga terdampak penataan atau masuk dalam usulan penonaktifan NIK tetap bisa mencoblos karena masih ada dalam daftar penduduk potensial pemilih. Jakarta akan melangsungkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 pada 27 November nanti. Pilgub ini bagian dari pilkada serentak di 545 daerah lain. Tahapan persiapan di Jakarta akan memasuki pemutakhiran data pemilih melalui pencocokan dan penelitian daftar pemilih mulai bulan depan atau Juni.

”Kami akan mulai (pemutakhiran data) tanggal 24 Juni,” ucap Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah, Minggu (26/5). Berdasarkan hasil sinkronisasi daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir dari Sistem Informasi Data Pemilih per 19 Mei 2024, pukul 21.30 WIB, terdapat 8.315.669 pemilih untuk Pilkada 2024 di Jakarta, dengan 21.161 pemilih di Kepulauan Seribu, 826.838 pemilih di Jakpus, 1.361.838 pemilih di Jakut, 1.931.750 pemilih di Jakbar, 1.777.357 pemilih di Jaksel, dan 2.396.725 pemilih di Jaktim.

Tahapan pemutakhiran data pemilih ini berbarengan dengan penataan atau usulan penonaktifan NIK warga Jakarta yang tinggal tak sesuai domisili atau alamat KTP oleh Disdukcapil DKI Jakarta. KPU DKI Jakarta memastikan warga terdampak tetap bisa menggunakan hak suaranya. ”Hasil koordinasi dengan Dukcapil DKI disampaikan bahwa terhadap mereka yang NIK-nya dinonaktifkan masih tetap ada di dalam DP4 sehingga tidak berdampak terhadap data pemilih di Jakarta,” kata Fahmi. (Yoga)

Pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka dapat menjadi modal kuat bagi Indonesia mencapai kemandirian bangsa memenuhi produk farmasi. Namun, upaya tersebut belum optimal. Dukungan dari pemangku kepentingan dinilai masih lemah sehingga pemanfaatan fitofarmaka di dalam negeri masih terbatas. Indonesia memiliki potensi pengembangan fitofarmaka yang besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Dengan 143 juta hektar hutan tropis, ada 28.000 spesies tumbuhan yang hidup di Indonesia. Diperkirakan 80 % atau 2.800 spesies tanaman obat di dunia berasal dari hutan tropis Indonesia. Berbeda dengan obat herbal terstandar, fitofarmaka merupakan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik.

Bahan baku dan produk jadinya pun telah dilakukan standardisasi. Sementara obat herbal terstandar, keamanan dan khasiatnya hanya dibuktikan dengan uji praklinik. Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari Fah- rial Syam, Minggu (26/5) di Jakarta, mengatakan, berbagai riset dan pengembangan bahan alam di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan. Riset-riset tersebut juga telah didorong untuk menghasilkan produk-produk obat fitofarmaka. ”Sekarang ini sudah ada beberapa produk fitofarmaka yang telah dihasilkan. Produk tersebut pun sudah dipasarkan di masyarakat, tapi, pemanfaatannya belum optimal, karena fitofarmaka belum masuk dalam formularium nasional sehingga tidak dijamin oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional),” katanya. Menurut dia, obat fitofarmaka yang belum masuk dalam formularium nasional menjadi salah satu kendala dalam mengoptimalkan potensi pemanfaatan obat tersebut.

Sebab, mayoritas penduduk di Indonesia merupakan peserta JKN. Kebutuhan obat yang diberikan pun harus sesuai dengan obat-obat yang terdaftar dalam formularium nasional program JKN. Sekalipun dokter telah menganjurkan penggunaan obat fitofarmaka kepada pasien, biaya untuk mengakses obat tersebut masih harus ditanggung secara mandiri. Padahal, terdapat beberapa obat fitofarmaka yang baik untuk pasien, terutama untuk pengobatan komplementer. Antara lain, fitofarmaka kombinasi ekstrak herbal seledri dan daun kumis kucing untuk menurunkan tekanan darah, fitofarmaka fraksi dari ekstrak kulit kayu manis untukmeringankan gangguan lambung, fitofarmaka ekstrak herbal meniran untuk memperbaiki sistem imun, serta fitofarmaka dari ekstrak cacing tanah untuk memperlancar sirkulasi darah. (Yoga)

Abbas Suswadi (39) perintis Tridara Cake and Bakery. Warga Cirebon, Jabar, teguh di jalan usaha kuliner. Empat plakat penghargaan dan sertifikat terpajang di atas meja kantor Abbas di Desa Kalikoa, Kedawung, Sabtu (18/5). Ia menunjukkan piagam dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Cirebon di Kemenkeu, ”Waktu itu, ada kunjungan Menkeu Sri Mulyani. Bu menteri nanya, mana yang bikin (kue) ini? Jamuan (kue) itu dari saya,” ujar Abbas soal piagam penghargaan pada pertengahan Februari lalu itu. Pertanyaan Sri Mulyani jadi berkah, Abbas lalu mendapat banyak pesanan kue dan roti dari para pejabat. KPPN Cirebon hanya salah satu dari sekian instansi yang sering menikmati produknya.

”Minggu depan ada pesanan dari SMA di Waled untuk acara sekolah. Pesannya 380 snack box dan nasi kotak,” ujarnya. Aneka kue yang ia tawarkan adalah roti cokelat, roti piza, bolen pisang, lemper ayam, hingga martabak. Ada pula berbagai kuliner Cirebon, seperti empal gentong. Pesanan tidak mengalir begitu saja, tetapi butuh waktu lama bahkan bertahun-tahun. Apalagi, Abbas tak punya latar belakang bisnis dan modal besar. Sejak 2008, ia hanyalah pekerja di beberapa perusahaan tambang di Kalimantan. Pada 2021, Abbas yang tinggal seorang diri di Kalimantan terjangkit Covid-19. ”Saya diminta keluarga untuk resign. Apalagi, istri saya di Cirebon dan enggak bisa ikut,” ujarnya.

Ia pun coba meneruskan usaha roti ibu mertuanya, Nur Asih. Bermodalkan uang pensiunnya, Abbas mulai mengembangkan usaha roti sang ibu. Tahun pertama, ia dipaksa belajar bikin roti dan kue. Ia, mem-branding usahanya sebagai Tridara Cake and Bakery. Abbas turut mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kota Cirebon serta instansi lainnya. Pada Maret 2023, ia mendaftar dalam Rumah BUMN, wadah pengembangan UMKM. Dalam perjalanannya, beberapa pelaku UMKM lainnya mundur. Sebab, ada yang hanya berharap mendapatkan bantuan modal. Ia pun mengetahui cara mengurus administrasi usaha, dari izin produk industri rumah tangga (PIRT), label halal, hingga pembayaran pajak.

Administrasi lengkap membuatnya mudah menerima pesanan dari instansi pemerintah. Kini, sehari, ia menerima minimal pesanan 50 boks kue atau hampir 2.000 boks sebulan. ”Kalau ada pesanan lebih dari 200 boks kue sehari, saya memanggil dua orang (pekerja tambahan). Mereka pengojek online dan pedagang kaki lima. Jadi, total ada tujuh orang yang bekerja,” kata Abbas yang memiliki lima karyawan. Pekerja lainnya merupakan ibu-ibu di sekitar rumahnya. Abbas juga tak ragu membagikan ilmunya. Ia, beberapa kali melatih anggota Senjapreneur, organisasi kewirausahaan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ia bahkan menjadikan kantornya sebagai tempat pelatihan bagi pelaku UMKM. Semuanya gratis. Dengan mengenal banyak orang, ia yakin, usahanya berkembang. (Yoga)

Tindak pidana korupsi dan penyelewengan (fraud) di lingkunan BUMN atau anak usahanya terus terjadi, bahkan kembali marak, meski 'Program Bersih-Bersih BUMN' telah digalakkan sejak hampir lima tahun silam. Pengawasan internal dan tata kelola yang lemah ditengarai sebagai biang atau pokok pangkal dan terus berulangnya kasus korupsi dan fraud di perusahaan-perusahaan pelat merah. Teranyar, dugaan korupsi di empat BUMN mengemuka ke publik dan kini dalam proses penanganan oleh aparat penegak hukum. Pertama, dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif di Telkom Group yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK telah menetapkan tersangka untuk kasus ini, namun identitasnya belum dibuka secara resmi. Kedua, fraud yang berindikasi tindak pidana oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan keuangan  PT Indofarma Tbk (Persero) dan anak perusahaan pada 2020-2023. Kejagung bersiap membongkar penyimpangan ini dengan bermodal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Investigatif yang disampaikan BPK. (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) diprediksi turun terbatas pada pekan ini. Pergerakan pasar saham pekan ini bakal dipengaruhi  rilis data core PCE price index dan pertumbuhan ekonomi  Amerika Serikat. Selama ini, PCE merupakan indikator yang dipegang oleh sentral AS The Fed dalam menentukan kebijakan suku bunga federal funds rate (FFR) yang saat ini mencapai 5,25-5,5%. Pekan lalu, dalam risalah pertemuan FOMC, diketahui The Fed masih ragu menurunkan suku bunga tahun ini. Alasannya, para pejabat The Fed meragukan tren penurunan inflasi belakangan ini akan terus berlanjut. Ini memperkuat pesan penurunan suku bunga, yang sangat diantisipasi oleh pasar, akan ditunda sampai inflasi mendarat di target The Fed sebesar 2%. Akan tetapi, survei CME FedWacth Tool memprediksi FFR dipangkas sekali tahun ini sebesar 25 basis points (bps). (Yetede)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memisahkan diri (spin off) apabila telah memenuhi syarat. Hal itu dilakukan untuk mengembangkan perbankan syariah yang berdaya saing  hingga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya telah membuat Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027 membawa visi mengembangkan perbankan syariah yang sehat, efisien, berintegritas dan berdaya saing, serta berkontribusi signifikan  terhadap perekonomian nasional untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai visi tersebut  antara lain adalah melalui implementasi pemisahan UUS (Spin off) dalam rangka pengembangan dan penguatan perbankan syariah. "Sehingga terdapat akselerasi terhadap penguatan identitas perbankan syariah dan sinergi ekosistem ekonomi syariah, yang pada gilirannya dapat mencapai industri perbankan  syariah yang tumbuh secara sehat, efisien, dan berkelanjutan," jelas Dian. (Yetede)

Peringatan hari BPR-BPRS Nasional 2024 diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia  yang berpusat di Yogyakarta. Sementara untuk DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, serta Banten yang terdiri dari 9 komisariat dilaksanakan di Kota Depok. Sebanyak 3500 peserta turut memeriahkan acara hari BPR-BPRS (Bank Perekonomian Rakyat-Bank Perekonomian Rakyat Syariah) yang diselenggarakan di Taman Rekreasi Wiladatika, Jalan Jambore, Kota Depok. Acara tersebut dimulai dengan pelepasan dua rangkaian balon ke udara sebagai simbol memperingati hari BPR-BPRS 2024, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama yang diikuti para nasabah, karyawan, dan keluarganya serta masyarakat umum. Event tahunan yang diselenggarakan BPR-BRPS tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengenalan serta membangun kepercayaan terhadap agar menyimpan dananya di BPR-BPRS yang dijamin keamanannya oleh LPS. (Yetede)

Prospek mobil hidrogen di Indonesia cukup menjanjikan mengingat  potensi sumber daya alam melimpah untuk memproduksi hidrogen. Hanya saja, pengembangannya membutuhkan regulasi yang komprehensif. Pengamat otomotif dari Institute Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus  Pasaribu menerangkan, prospek mobil hidrogen di Indonesia, yang didorong oleh ajakan pemerintah kepada Hyundai, cukup menjanjikan. Hal ini mengingat potensi sumber daya alam melimpah  untuk produksi hidrogen, serta komitmen pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur energi baru terbarukan. "Namun tantangan seperti biaya produksi  hidrogen yang saat ini  masih tinggi, infrastruktur yang belum siap, dan regulasi terkait ekosistem  pengisian bagi kendaraan bahan bakar hindrogen  atau full cell electric vehicle yang belum memadai perlu diatasi berikut belum tersedianya  kendaraan HICE yang kokoh," ucap dia. (Yetede)

Kalangan ekonom memperkirakan  langkah pemerintah untuk meningkatkan  tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025 akan menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga masyarakat kelas  menengah. Untuk mengompensasi hal tersebut maka pemerintah diharapkan dapat menurunkan dan menstabilkan harga pangan serta energi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) komponen konsumsi rumah tangga tumbuh 4,91% secara tahunan dan memberikan kontribusi terbesar yaitu 45,93% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024. Adapun kenaikan tarif PPN dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11%  yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 januari 2025. (Yetede)