Masuknya layanan internet berbasis  satelit milik Elon Musk, Starlink, sedikit banyak akan  mengubah peta bisnis di Industri telekomunikasi Tanah Air. Terutama, bagi emiten-emiten teknologi penyelenggara bisnis Fiber To The Home (FTTH) atau sistem penyediaan akses jaringan fiber optik, di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri tidak menafikan kehadiran Starlink akan berpengaruh terhadap bisnis FTTH. Meski demikian, mereka meyakini bahwa kehadiran layanan internet dari Amerika Serikat tersebut tidak akan menjadi kompetitor perusahaan telekomunikasi dalam negeri. Justru, Starlink akan menjadi pelengkap layanan FTTH. "Kami percaya bahwa Starlink tidak mungkin menggantikan kebutuhan FFTH, mengingat harga yang ditawarkan cukup premium yaitu Rp 750 ribu, dibanding layanan FTTH ARPU sekarang di Rp 200-250 ribu. Selain itu, FTTH juga menawarkan kualitas unggul dibandingkan satelit orbit rendah bumi dalam hal latensi, bandwidth, keandalan, dan biaya," kata Giovanni. (Yetede)

Perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada April 2024 tumbuh pesat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini ditopang terutama oleh pertumbuhan DPK korporasi.  Pertumbuhan DPK itu tercermin dari data uang beredar yang disampaikan BI. "Penghimpunan DPK pada April 2024  tercatat sebesar Rp8.376,1 triliun atau tumbuh 8,1% secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 7,4% yoy,"   kata Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

Adapun perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK (berdasarkan segmentasi) korporasi 15,3% yoy dan perorangan 2,3%. Pada April 2024, (berdasarkan jenis) giro tumbuh sebesar 11,2% yoy setelah bulan sebelumnya tumbuh 8,6 yoy atau sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya tumbuh 5,8% yoy. Berikutnya, simpanan berjangka tumbuh 8,7% yoy, di atas pertumbuhan bulan sebelumnya 7,8% yoy. (Yetede)

Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5) PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan soal sikap dan posisi politik itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menilai saat ini belum tepat untuk memutuskan karena masih harus dihitung secara politik. Keputusan baru diambil saat kongres partai pada April 2025. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Minggu (26/5) Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V yang dihasilkan dari pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia dan masukan suara kader partai.

Puan menyampaikan, rakernas memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai menghadapi transisi pemerintahan ke depan. ”Karena itu, rakernas partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI-P untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan. Sebagai bentuk konsistensi sikap menjaga demokrasi, rakernas merekomendasikan Megawati hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. (Yoga)

Guna menambah penerimaan dan membiayai kebutuhan belanja yang membengkak, pemerintah akan lebih agresif mengejar setoran pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Upaya itu dimungkinkan melalui implementasi pajak minimum global. Namun, implikasinya pada iklim investasi perlu diwaspadai. Rencana memajaki perusahaan multinasional secara resmi disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 pada 20 Mei 2024. Sri Mulyani mengatakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025, pemerintah satunya memperluas basis pajak melalui penerapan global taxation agreement atau perjanjian perpajakan global.

”Komitmen RI dalam penerapan global taxation agreement jadi peluang perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara,” ujarnya. Dengan berbagai kebijakan itu, pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai 12,14-12,36 % dari PDB. Adapun kebutuhan belanja negara diperkirakan 14,59-15,18 % dari PDB. Dengan demikian, defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan 2,45-2,82 % dari PDB. Meski masih di bawah batas aman 3 %, defisit itu melebar cukup signifikan dibanding defisit tahun 2023 (1,65 % dari PDB) dan target defisit tahun ini (2,29 % dari PDB). Kebijakan payung untuk memajaki perusahaan multinasional itu tercakup dalam Pilar Dua Global Anti Base Erosion (GloBE) yang mengatur tentang penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT).

GloBE adalah kebijakan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya di sektor digital. Digitalisasi memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi melampaui batas lintas negara tanpa perlu memiliki kantor fisik di negara tujuan pasar. Berhubung tidak memiliki tempat yang tetap (fixed place) di negara pasar, otoritas pajak setempat di negara tersebut pun selama ini tidak bisa memajaki mereka. Indonesia saat ini jadi negara pasar untuk beberapa perusahaan multinasional yang meraup keuntungan besar dari pasar dalam negeri, tetapi tidak membayar Pajak Penghasilan karena tidak semuanya berkantor di Indonesia. (Yoga)

Pudding terlihat sedang memperbaiki jaring seroknya di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2025). Bermata pencarian utama sebagai nelayan, Pudding mengeluhkan seringnya dia bertemu limbah dari darat yang terbawa ke Teluk Jakarta. Menurut Pudding, kondisi itu membuat ikan menjauh dari jaring yang ia tanam sekitar 2 kilometer dari daratan sehingga hasil tangkapannya menjadi semakin berkurang. (Yoga)

Di tengah kondisi ekonomi global yang tak menentu, sumber pertumbuhan alternatif diharapkan berkontribusi optimal, diantaranya  adalah pariwisata. Keindahan Nusantara dan berbagai pergelaran acara skala global diharapkan menarik lebih banyak wisatawan mancanegara (wisman). Melalui kantong para wisman, ekonomi domestik diharapkan lebih menggeliat. Merujuk laporan Mastercard Economic Institute bertajuk ”Travel Trends 2024: Breaking Boundaries”, sektor pariwisata global berkembang pesat seiring meningkatnya pengeluaran konsumen di sektor ini dan lonjakan lalu lintas penumpang. Momen ini diperkirakan berlanjut,karena konsumen di seluruh dunia lebih mengutamakan pengalaman yang tak terlupakan dan mengalokasikan lebih banyak anggaran perjalanan. Setahun terakhir, Jepang jadi destinasi wisata terfavorit wisatawan di seluruh dunia.

Asia Tenggara tak kalah popular, ditandai masuknya Malaysia dan Indonesia ke dalam 10 besar destinasi global teratas selama 12 bulan terakhir. Secara global, para wisatawan juga cenderung menghabiskan waktu di negara dengan iklim yang lebih hangat. Destinasi Asia Tenggara, seperti Malaysia, Vietnam, Indonesia, Thailand, dan Filipina, mengalami masa kunjungan yang panjang, yaitu lebih dari tujuh hari per kunjungan.  Per Maret 2024, wisatawan di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 5,5 hari sekali liburan, lebih lama dibanding periode sebelum pandemi Covid-19 yang hanya 4,5 hari. Di Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara dengan kunjungan wisatawan terlama, yakni rata-rata 8,9 hari atau lebih tinggi dibanding sebelum pandemi yang 7 hari.

Para wisman tinggal lebih lama karena kenaikan tarif hotel yang lebih rendah dibanding negara lain.    Apabila wisatawan menghabiskan waktu lebih lama, besar kemungkinan mereka membelanjakan uang sehingga positif bagi perekonomian lokal. Secara umum, para wisatawan dari AS dan Eropa memilih Asia Tenggara sebagai destinasi dan menetap lebih lama lantaran iklim yang lebih hangat serta harga yang lebih terjangkau, didukung nilai tukar yang lebih menguntungkan. Mastercard Economic Institute juga menemukan, para wisman lebih memprioritaskan pengalaman serta hiburan malam saat berlibur, terutama mereka yang berasal dari Australia, yang menghabiskan 19 % pengeluarannya untuk kegiatan itu.

Wisatawan asal China juga makin gencar, menghabiskan 10 % anggaran liburan mereka untuk kegiatan tersebut pada 2024, naik dari 7 % pada 2023. Secara keseluruhan, rata-rata pengeluaran wisatawan untuk pengalaman dan hiburan malam mencapai 12 % dari total alokasi pengeluaran selama berwisata, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ke depan, tren pariwisata di seluruh dunia dan Asia Tenggara diproyeksikan terus bertumbuh. Sebagian besar dari mereka cenderung mencari pengalaman tak terlupakan, termasuk destinasi wisata dan kuliner. ”Bagi otoritas pariwisata, sektor ritel, perhotelan, dan food and beverages (makanan dan minuman), biaya itu penting. Nilai tukar mata uang asing dan daya beli jadi komponen penting saat merencanakan perjalanan mereka (wisatawan global),” ujar Chief Economist, Asia Pacific, Mastercard, David Mann, dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5/2024). (Yoga)

Pemerintah memperbarui acuan ekspor dan impor komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri melalui Perpres No 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas. Neraca dapat diubah dalam kondisi tertentu, termasuk program prioritas pemerintah. Regulasi baru yang ditetapkan Presiden Jokowi pada 21 Mei 2024, mengganti Perpres No 32 Tahun 2022 tentang hal yang sama dan berlaku mulai 20 Juni 2024. Neraca komoditas merupakan data dan informasi yang memuat situasi konsumsi dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. Data dan informasi itu harus terverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan pelaku usaha atau asosiasi.

Fungsi neraca sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor serta acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional. Neraca itu bisa jadi acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional dan acuan penerbitan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dan impor. Dalam Pasal 24 Perpres No 61/2024 tercantum, neraca komoditas yang ditetapkan pemerintah dapat diubah dalam kondisi tertentu, berupa bencana alam, bencana nonalam, investasi baru, program prioritas pemerintah, dan kondisi lainnya, meliputi pengajuan baru dan pengajuan perubahan rencana kemudahan. Bisa juga berupa pengajuan kembali permohonan usulan rencana kebutuhan yang sebelumnya ditolak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Sabtu (25/5) mengatakan, prinsip dasar perpres itu menjaga keseimbangan kebutuhan dan produksi komoditas yang dibutuhkan masyarakat dan industri. Agar keseimbangan itu terjaga baik, data neraca komoditas harus akurat. ”Akurasi data neraca itu penting lantaran bakal menjadi penentu tepat atau tidaknya kebijakan impor atau ekspor komoditas. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru merugikan produsen atau industri di dalam negeri,” ujarnya. Prinsip serupa berlaku pada neraca komoditas terkait program-program prioritas pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, impor besi-baja untuk proyek itu harus terukur agar tidak merugikan industri besi-baja domestik. (Yoga)

Jumlah pekerja yang mengalami PHK meningkat. Pemerintah diharapkan menjaga iklim usaha dalam negeri yang kondusif di tengah perekonomian global yang menantang. Laman satudata.kemnaker.go.id menyebut, jumlah pekerja yang mengalami PHK di 34 provinsi sepanjang 2022 mencapai 25.114 orang. Sementara pada Januari-Desember 2023 angkanya melonjak menjadi 359.858 orang. Pada Januari-Maret 2024 jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 23.421 orang. Angka PHK periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah 20.393 orang. Kemenaker merekap data jumlah pekerja ter-PHK itu dari dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, angka PHK yang diterbitkan tidak menyebut secara detail asal sektor dan penyebab PHK.

Plt Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5) di Jakarta hanya menyebut jumlah kasus PHK selama triwulan I-2024 mencapai lebih dari 1.000 kasus. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (20/5), menjelaskan, ada sejumlah perusahaan di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar dan tidak mampu menyesuaikan produknya dengan permintaan konsumen. Akibatnya, perusahaan seperti itu tidak mampu bertahan lalu melakukan PHK. ”Terkait fenomena PHK akhir-akhir ini yang marak di Jabar khususnya, itu memang ada beberapa perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar,” ujar Ida. ”Jika PHK terpaksa diambil, kami mendorong agar hak-hak pekerja ter-PHK dipenuhi sesuai regulasi,” ujarnya. (Yoga)

Para model atau peragawati tampak dari pintu kaca saat akan memeragakan busana pada acara Heritage Fashion Show di Gedung Monod Huis, Kota Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/5/2024). Peragaan busana bertema batik di salah satu bangunan tua tersebut merupakan upaya menjual pesona Kota Lama untuk mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan batik di tanah air khususnya di kota Semarang. (Yoga)

Banyak orang bercita-cita meraih karier mapan di sektor formal. Namun, realitas ekonomi tak jarang mengarahkan mereka ke jalur berbeda. Sektor informal, dengan segala dinamikanya, jadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat. Amelya (36) pengusaha penatu di Jaktim, menuturkan, Pandemi Covid-19 membuatnya merelakan karier yang sudah 10 tahun ia rintis di perusahaan agen perjalanan. Sejak September 2023, ia merintis usaha penatu di rumahnya. Kini, ia punya waktu kerja fleksibel. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. ”Buka usaha ini mulai dari rumah dulu, enggak langsung besar. Harus cari pelanggan dulu, pertama tetangga, dari mulut ke mulut, hingga pelanggan meluas. Tantangannya, kita harus banyak upgrade, seperti pewangi pakaian yang awet agar pelanggan senang. Waktu kerja memang lebih fleksibel, tapi kita perlu usaha lebih keras,” ujarnya.

Senangnya jadi pencukur rambut adalah saat pelanggan ramai, seperti menjelang Lebaran. Bahkan, orang rela menunggu hingga tengah malam. Pendapatan saat Lebaran bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Selain itu, bisa bertemu dan kenal banyak orang. Bahkan, dari pelanggan jadi teman.”Awalnya, sehari bisa nggak ada pelanggan sama sekali. Sempat terpikir mau menyerah, tetapi nanti nggak makan. Namun, lama-kelamaan, orang-orang tahu dan kenal, ada saja pelanggan, mah. Bahkan, ramai. Dari situ sadar kalau semua perlu proses,” ujar Mahrus Ali Wafa (33) pemangkas rambut di Bogor, Jabar.

Mhd Fadil Arbi (25) pemasok bahan bangunan dan kontraktor bangunan di Bukittinggi, menceritakan Setelah lulus sarjana di Jakarta, ia melihat teman-temannya sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga ia memutuskan pulang kampung, belajar ke orangtua yang sudah menjalankan usaha kontraktor, lalu mencoba membangun usaha pemasok bahan bangunan karena peluang dan jaringannya terbuka. Pendapatannya naik-turun, tetapi jika dirata-rata, omzetnya bisa di atas upah minimum di Jakarta. ”Dalam jangka panjang, saya hanya akan fokus untuk mengembangkan usaha di kampung halaman dan belum ada pikiran untuk bekerja di sektor formal,” ujarnya. (Yoga)