Prayudi, pemilk ruang pajang mobil bekas Iev Autosales, terlihat sedang melayani calon pembeli mobilnya di Mal Blok M, Jakarta, Rabu (29/5/2024). Mobil bekas dinilai masih tetap memiliki pangsa pasar yang besar, meski saat ini ada banyak penawaran dari penjual mobil baru dengan berbagai kemudahan dalam proses pembeliannya. (Yoga)

Bersama delapan petani, Kamis (16/5) petang, Yosep Sare Tukan (60) menguruk tanah yang baru dibajak traktor menjadi puluhan bedeng. Tanah hitam 80 x 30 meter itu mereka siapkan untuk budidaya tanaman hortikultura menggunakan sistem irigasi tetes di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata, NTT, 15 km dari Lewoleba, ibu kota kabupaten. Inilah kebun percontohan yang digarap petani setempat dengan dukungan PT Pupuk Indonesia (Persero), perusahaan pemerintah untuk pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia. Lahan itu dulu ditanami jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian, mengandalkan air tadah hujan, setahun lahan itu hanya ditanami satu kali. Itu pun sering kali hasil panennya merosot karena hujan belakangan tak menentu di tengah perubahan iklim. Karena itu, Sare setuju lahan miliknya dijadikan kebun percontohan budidaya hortikultura. Mereka fokus menanam cabai yang bakal laku di pasaran setempat.

Setelah bedeng terbentuk, mobil uji tanah didatangkan untuk mengukur hara tanah. Mobil itu dioperasikan oleh M Sony Hardi, agronomis mobil uji tanah dari PT Pupuk Indonesia. Menurut Sony, komponen ideal pada tanah terdiri dari 25 % udara, 20 % air, 50 % bahan mineral, dan 5 % unsur hara yang terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium. ”Berada di pesisir yang panas, unsur nitrogen dan fosfor kurang,” ujarnya. Setelah unsur hara diketahui, intervensi dengan pupuk dilakukan secara seimbang. Penggunaan pupuk juga sesuai dengan kebutuhan setiap jenis tanaman yang berbeda-beda. Sony menyarankan terlebih dahulu menghamburkan pupuk organik, seperti pupuk kandang, sebanyak-banyaknya di bedeng. Irigasi tetes. Daerah itu minim sumber air.

Untuk menyiasatinya, mereka menggunakan sistem irigasi tetes, air dialirkan melalui selang kecil melewati tiap tanaman. Tepat di bawah pohon itu, mereka membuat lubang agar air bisa menetes langsung. Tetesan lebih presisi dan tak ada air yang terbuang, menghemat air 40 % dibanding cara konvensional. Irigasi tetes juga mengurangi biaya tenaga kerja. Proses penyiraman tidak lagi perlu tenaga manusia. Begitu pula pemupukan. Pupuk dimasukkan ke dalam jaringan irigasi tetes bersama air, seperti pemberian obat melalui cairan infus yang mengalir ke tubuh pasien. Mereka belajar irigasi tetes dari Yance Maring, petani milenial NTT di Kabupaten Sikka. Selain lebih efisien, produktivitas hasil bisa 150 % dari cara konvensional. ”Sudah ada bukti di tempat lain, mari kita coba. Pasti bisa,” kata Klemens Kwaman, Kepala Desa Hadakewa.

Nilai investasi irigasi tetes untuk 1 hektar lahan minimal Rp 30 juta. ”Tapi, kalau hasilnya bagus, musim tanam pertama sudah balik modal,” kata Klemens. Produksi tiap pohon cabai 0,7 kg hingga 1,5 kg. Jika ditanam 3.000 pohon, hasilnya 3 ton. Dengan harga jual Rp 50.000 per kg, pendapatan mencapai Rp 150 juta. Cabai sudah bisa dipanen setelah lima bulan ditanam. Selain Hadakewa, kebun percontohan antara petani lokal dan Pupuk Indonesia di Lembata juga dibuka di Desa Wowong, dengan kondisi alam sama dengan Hadakewa. Kebun percontohan kini sedang berproses. Hasil tuaian akan kelihatan paling lama enam bulan ke depan. Kehadirannya membawa banyak pesan terkait pengolahan lahan pertanian yang menyesuaikan kondisi lingkungan serta iklim yang kini tak menentu. (Yoga)

Harga jagung di Sultra terus turun, sementara hasil panen petani tidak terserap pasar. Pemerintah diharapkan turun tangan mengatasi problem tersebut serta memperhatikan kesejahteraan petani. Munajab (49), Ketua Kelompok Tani Mandiri, di Desa Marobeo, Kabupaten Muna Barat, Sultra, menyebutkan, setelah panen raya berlangsung bulan lalu, sebagian besar hasil panen masih tersimpan. Sebab, dengan harga Rp 3.000 per kg pun pembeli berkurang. Mau tidak mau petani menumpuk jagung dan menunggu harga membaik. Harga itu turun drastis dibanding panen akhir tahun lalu yang di kisaran Rp 9.000 per kg. ”Sebagian (petani) juga mau menjemur karena pengepul melihat kadar air. Cuma sekarang selalu hujan, jadi susah menjemur. Masih banyak yang menumpuk dan belum laku,” kata Munajab, Rabu (29/5).

Para petani, kata Munajab, begitu terdampak dengan harga jual jagung yang anjlok. Sebab, hasil yang didapatkan jauh dari harapan. Belum lagi harga pupuk, obat-obatan, yang terus naik. Ia mencontohkan hasil panennya 2,5 ton per hektar, yang berkurang karena serangan penyakit. Dengan harga Rp 3.000 per kg, ia hanya mendapat Rp 7,5 juta. Padahal, biaya produksi, mulai dari sebelum hingga pascapanen, sebesar Rp 5 juta, belum termasuk tenaga yang dikeluarkan selama empat bulan masa tanam. ”Pendapatan buruh bangunan lebih besar dari (pendapatan) petani jagung saat ini. Kalau buruh bisa dapat Rp 50.000 per hari, kami bahkan tidak sampai setengahnya,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah memperhatikan nasib petani jagung. Perhatian khususnya pada harga jual yang terjaga dan stabil. Petani berharap agar harga tidak turun di bawah Rp 4.000 per kg. Kepala Desa Marobeo Muslimin Salim mengungkapkan, wilayahnya merupakan sentra penghasil jagung kuning di Muna Barat. Sebanyak 250 warga merupakan petani yang menggarap 500 hektar lahan. Setiap tahun sebagian besar warga menumpukkan harapan pada panen jagung. Hasil panen bisa mencapai 5 ton per hektar. Hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan hidup, khususnya biaya sekolah anak. Akan tetapi, kata Muslimin, seiring anjloknya harga jagung, para petani merasakan dampak yang berat. (Yoga)

Rumah apung mulai diaplikasikan untuk warga terdampak pasang air laut di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Rabu (29/5/2025). Riset dan teknologi rumah apung berbahan baku murah, tahan lama, serta ramah lingkungan diharapkan dapat diaplikasikan di permukiman yang selama ini menghadapi problem pasang air laut atau rob tersebut. Beberapa proyek percontohan rumah apung mulai diaplikasikan di sejumlah wilayah rawa dan pesisir serta area permukiman yang berpotensi rob. (Yoga)

Rencana pemerintah memotong gaji setiap pekerja untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera jadi perbincangan warga di berbagai ruang publik. Program itu menuai pro dan kontra masyarakat. Tri Susilo (38) tersenyum kecut menyimak berita kenaikan biaya pendidikan hingga rencana pemerintah memotong gaji pekerja untuk Tapera. Ia tak habis pikir mengapa pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memotong paksa gaji pekerja untuk Tapera, di mana 2,5 % dipotong dari gaji pekerja dan 0,5 % dari pemberi kerja. ”Uang iuran pekerja ini lari ke mana? Apa kami bisa menikmati atau justru akan dikorupsi?” kata Tri Susilo yang juga aktivis buruh Federasi Pergerakan Serikat Buruh Indonesia (FPSBI) Lampung, di Bandar Lampung, Rabu (29/5). Kekhawatiran muncul karena banyak kasus korupsi yang mencuat, mulai dari uang pajak hingga dana pensiunan, seperti Jiwasraya dan Asabri.

Menurut Tri, rencana pemotongan gaji untuk Tapera bakal semakin memberatkan buruh. Pasalnya, buruh sudah menanggung banyak potongan tiap bulan. Sebelum menerima gaji di rekening tabungan, gaji pekerja sudah dipotong untuk PPh 21, iuran BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Setelah itu, pekerja yang punya cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) juga harus menyisihkan 30-35 % penghasilannya setiap bulan. Belum lagi, jika ada cicilan kredit kendaraan atau yang lain. Sebagai buruh alih daya di perusahaan BUMN, Tri saat ini harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

Tapi, tak semua pekerja punya keterampilan lain untuk mencari sampingan. Karena itu, ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak memaksa dan mengikat pekerja. Jika ingin membantu masyarakat mendapatkan hunian murah, pemerintah semestinya menyiapkan skema pinjaman rumah tanpa uang muka dan bunga pinjaman yang lebih rendah. Dengan begitu, masyarakat dengan penghasilan rendah mampu membeli rumah. ”Tujuan pemerintah memang baik, (yakni) untuk membantu masyarakat mendapat hunian, tetapi mengapa mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat dan semakin membebani keuangan pekerja,” kata Tri.

Sementara, Ruth Intan (27) pekerja lainnya, mendukung Tapera. Program ini, menurut dia, bisa membantu masyarakat menabung untuk membeli rumah. Apalagi, cukup banyak masyarakat di Indonesia yang belum punya kesadaran menabung jangka panjang. ”Program ini, sih, oke-oke saja. Uangnya disisihkan untuk beli rumah daripada dibuat untuk memenuhi gaya hidup hedon,” katanya. Meski begitu, ia masih bertanya-tanya bagaimana pengelolaan dana tersebut dan bagaimana pekerja bisa memanfaatkannya. Ia juga berharap iuran pekerja itu tidak disalahgunakan atau dikorupsi. (Yoga)

Sebanyak 75 perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH) menurunkan kembali uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) pada calon mahasiswa baru. Keputusan ini membuat kampus harus berkreasi demi mencari sumber pendanaan tanpa membebani mahasiswa. Ketua Forum Rektor Indonesia Nurhasan mengatakan, pada prinsipnya, semua rektor PTN-BH tidak pernah mau membebani mahasiswa dengan menaikkan UKT dan IPI. Namun, tuntutan perkembangan zaman membuat PTN-BH harus selalu mengembangkan kualitasnya. Terlebih lagi, kata Nurhasan, pihaknya ditugasi negara menyiapkan bonus demografi demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Keberadaan laboratorium di fakultas teknik, misalnya, harus terus beradaptasi membeli sejumlah peralatan untuk menghasilkan penelitian bermutu dan inovatif.

”Kami tidak masalah (kenaikan UKT) dibatalkan. Sekarang, kami tinggal berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan DPR tentang target yang harus kita lakukan di PTN dalam rangka menyiapkan SDM unggul sehingga para rektor tidak perlu menaikkan UKT,” kata Nurhasan, Rabu (29/5). Menurut Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa) ini, PTN bisa melakukan berbagai cara mencari sumber pendapatan lain, selain dari UKTdan IPI. Salah satunya, memaksimalkan aset tidak produktif. ”Kami sepakat bisa berkreasi dengan aset yang dimiliki karena pemerintah menarget kita menyiapkan mahasiswa yang hebat untuk Indonesia Emas 2045. Kalau sarana prasarananya tidak mendukung untuk beradaptasi, hal itu akan mengganggu idealisme menyiapkan SDM unggul,” ujarnya. (Yoga)

Kebijakan anggaran untuk pendidikan tinggi (PT) dinilai terlalu rendah dan salah arah. Ini menjadi biang keladi kenaikan  uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi negeri (PTN), yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah lantaran memicu polemik di masyarakat. Dalam APBN 2024, anggaran pendidikan sangat besar, mencapai Rp 665 triliun. Namun Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) hanya mengelola 15% atau sekitar Rp 99 triliun. Dari jumlah itu, anggaran untuk PT mencapai Rp38,8 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 7,3 triliun dialokasikan untuk bantuan operasional PTN (BOPTN) untuk 125 lembaga, Rp 2,5 triliun untuk tunjangan profesi dosen dan Rp 14 triliun untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 985 ribu mahasiswa. Artinya anggaran khusus untuk PTN terbatas, hanya Rp 7,3 triliun untuk 125 PTN, atau rerata hanya sekitar Rp 60 miliar per kampus. Seharusnya, anggaran PTN dinaikkan guna menurunkan beban biaya kuliah bagi peserta didik, terutama mahasiswa dari keluarga miskin dan juga mahasiswa dari keluarga menengah. (Yetede)

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM periode 2015-2020, Bambang Gatot Ariyono (BGA) sebagai tersangka dugaan korupsi tata niaga timah. Dalam perkara timah yang merugikan keuangan negara Rp 300 triliun ini, BGA selaku Dirjen Minerba  pada periode 2018-2019 melakukan perbuatan melawan hukum berupa mengubah Rencana  Kerja dan Anggaran Biaya  (RKAB) tahun 2019 dari 30.217 metrik ton menjadi 68.300 metrik ton. "Benar hari ini kami memeriksa empat saksi, salah satu dari empat saksi tersebut, yakni saudara BGA berdasarkan  alat bukti yang cukup kami tingkatkan statusnya sebagai tersangka," kata Direktur Penyidik (Dirdik) Jampidsus Kejaksaaan Agung Kuntadi di Jakara, Rabu (28/5/2024). (Yetede)

Perbankan nasional dalam empat bulan pertama menyalurkan kredit UMKM tumbuh 8,1% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut melambat dari posisi Maret 2024 yang sebesar 8,7% (yoy). Bank Indonesia (BI) mencatat, dari skala usahanya, kredit mikro melambat dari 22,7% (yoy) per Maret 2024 menjadi Rp 12,8% (yoy) per Aprirl 2024 menjadi Rp639,4 triliun. Sementara itu, kredit kecil tumbuh 4,1% (yoy) menjadi Rp429,8 triliun, angka tersebut lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang terkontraksi 3,7% (yoy). Pada kredit menengah juga tumbuh lebih tinggi dari 2,8%  (yoy) per maret 2024 dengan nilai Rp 4,5% (yoy) dengan nilai Rp 304,5 triliun. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada April 2024 dipengaruhi oleh kredit investasi naik 4,1%," ungkap Asisten Gubernur, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono. (Yetede)

Kebijakan penerapan metode lelang berkala secara penuh (Full Periodic Call Auction/FCA) di papan pemantauan khusus yang mulai diberlakukan 25 Maret 2024, kembali menuai kontroversi dan kritik dari pelaku pasar. Padahal kebijakan ini di klaim bertujuan untuk   meningkatkan likuiditas dan perlindungan bagi investor di pasar modal Indonesia. Terbaru, adalah pemberlakuan FCA untuk saham PT Barito Renewabless Energy Tbk (BREN) mulai Rabu (29/5/2024). Berawal dari saham BREN yang dilakukan penghentian sementara perdagangan (suspensi) sejak sesi 1 perdagangan Senin (27/5/2024) hingga Selasa (28/5/2024). Suspesi saham BREN kembali dibuka pada sesi 1 perdagangan Rabu (29/5/2024), tetapi pada waktu yang bersamaan, saham emiten energi baru terbarukan   ini juga masuk dalam pemantauan khusus diperdagangkan secara periodic all auction yang terdiri atas lima sesi periodic call auction dalam satu hari. (Yetede)