Kalau anda tinggal di China, dengan pamer kemewahan secara terbuka, Anda bisa kena jewer Badan Pengawas Dunia Maya China karena dicap melanggar peraturan, juga dianggap menentang nilai-nilai inti sosialisme. Badan ini melarang siapa saja, terutama pemengaruh (influencer) atau selebritas media sosial memamerkan kekayaan dan kesenangan berlebihan. Wang Hongquanxing, pemengaruh populer di media sosial China, kini tak bisa lagi memamerkan kekayaannya di medsos. Akun medsosnya, yang dijuluki ”Kim Kardashian China”, di platform Douyin dan Xiaohongshu tiba-tiba hilang. Akun Wang dihapus karena dianggap ”melanggar disiplin diri” setelah ia memamerkan kekayaannya secara berlebihan di medsos. Sebelum akunnya dihapus, Wang mengunggah cerita tentang dirinya yang memiliki tujuh properti di kompleks perumahan kelas atas Beijing, Star River. Nilai propertinya 800 juta yuan atau Rp 1,8 triliun.

Bukan hanya akun Wang yang dihapus. Beberapa akun pemengaruh juga dihapus, Selasa (28/5). Alasannya sama: mereka memamerkan gaya hidup mewah. Para pemengaruh yang suka pamer kekayaan itu dianggap menjadi contoh buruk dan meracuni publik. Douyin, Tiktok versi China pada Senin (27/5) menjelaskan bahwa Douyin ”memandu para pembuat konten untuk merekam kehidupan yang benar dan baik”. Pengumuman serupa juga diunggah perusahaan media sosial Weibo (Twitter versi China), Tencent, dan Xiaohongshu. Tindakan tegas ini, sebut Weibo, adalah bagian dari kampanye Pemerintah China untuk menciptakan ”lingkungan sosial-ekologis yang beradab, sehat, dan harmonis”. Harapannya, konten-konten di media sosial akan berkualitas tinggi, jujur, dan berorientasi nilai positif agar tercipta komunitas yang baik. Harian the Guardian, 17 Mei 2024, dan media China, The Cover, menyebutkan, Douyin sudah menghapus 4.701 pesan dan 11 akun pada 1-7 Mei 2024.

Xiaohongshu (Instagram versi China) sudah ”membersihkan” 4.273 unggahan ilegal dalam dua pekan terakhir dan menutup 383 akun. Sementara Weibo sudah menghapus sekitar 1.100 konten. Weibo, yang memiliki 600 juta pengguna aktif, kemudian mengunggah daftar perilaku yang dilarang, termasuk unggahan mobil atau rumah mewah sebagai gimik untuk memasarkan produk atau membangun reputasi seseorang. Begitu pula mengunggah foto uang tunai dalam jumlah besar atau orang yang sedang melempar uang kertas. Asisten Profesor Digital China di Universitas Leiden, Carwyn Morris, kepada harian Financial Times, 26 Mei 2024, menjelaskan bahwa pemerintahan PKC melihat konten pamer kekayaan ini sebagai sesuatu yang vulgar dan berisiko tinggi saat perekonomian sedang lesu. Mereka khawatir akan timbul kecemburuan sosial dan memicu protes dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Xi. (Yoga)

BBC mengungkap anak-anak dipekerjakan di perkebunan yang terkait dengan perusahaan ternama dunia. Isu pekerja anak masih jauh dari selesai. Hasil jurnalisme investigasi media arus utama asal Inggris tersebut, Luxury perfumes linked to child labour, BBC finds, menunjukkan, anak berusia 5-15 memetik melati di suatu perkebunan di Mesir bersama orangtuanya. Dalam sehari, satu keluarga hanya memperoleh Rp 24.000 (Kompas.id, 28 Mei 2024). Angka itu jauh lebih kecil dibandingkan harga jual bahan baku wewangian itu ke perusahaan parfum di Eropa. Jika dibandingkan dengan harga jual produk-produk parfum bermereknya, tentu lebih miris lagi. Data Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO) pada 2021 menunjukkan, jumlah pekerja anak terus meningkat, menembus 160 juta di seluruh dunia.

Pekerja anak rawan mengalami kekerasan fisik dan mental. Hak bermain terampas, hak atas rasa aman, perlindungan, dan kasih sayang tak terpenuhi, hak pendidikan pun terabaikan. Kondisi tersebut menghalangi anak meraih kehidupan lebih baik. Akibatnya, dari pekerja anak kelak akan lahir pekerja anak kembali. Sebuah lingkaran setan kemiskinan. Dunia sepakat kondisi buruk itu harus diakhiri. Pemerintah dan swasta, termasuk perusahaan, harus memastikan rantai produksinya bebas dari pekerja anak juga segala bentuk perbudakan modern.

Di Indonesia, pada 2020, ada 1,33 juta pekerja anak atau satu hingga dua dari 100 anak bekerja di luar durasi kerja yang diperbolehkan. BPS mendefinisikan pekerja anak berdasarkan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan, anak 5-12 tahun yang bekerja tanpa mempertimbangkan jam kerja; usia 13-14 tahun yang bekerja lebih dari 15 jam per minggu; dan usia 15-17 tahun yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Mereka yang terlibat pekerja anak wajib dihukum berat dan hak anak yang menjadi korban dijamin. Laporan BBC menunjukkan, lingkaran setan pekerja anak belum berhasil diputus. Semua pihak perluintrospeksi diri dan terpacu untuk makin ketat mematuhi UU yang berlaku. (Yoga)

Publik merespons negatif rencana pemerintah pemerintah memotong gaji setiap pekerja di sektor formal untuk pelaksanaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jika sebelumnya kepesertaan atau kewajiban pemotongan upah untuk Tapera baru menyasar PNS, kini muncul kewajiban perluasan kepesertaan Tapera ke penerima upah alias pegawai atau karyawan swasta serta BUMN/BUMD/BUMDes, TNI/Polri. Presiden Jokowi meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada 29 April 2015 di Ungaran, Semarang, Jateng. Menjadi salah satu program strategis nasional, yang dimaksudkan untuk mengatasi tantangan kesenjangan antara kebutuhan rumah dan pasokan rumah atau backlog di Indonesia (Kompas.id, 28/4/2024).

Niatnya baik di tengah kesulitan sejumlah orang dan generasi baru untuk mendapatkan rumah. Namun, respons publik berkebalikan. Mereka langsung menangkap dampak yang akan menimpa mereka, bukan keuntungan yang akan didapat. Masyarakat melihat pungutan yang bakal diberlakukan akan membebani mereka. Respons seperti ini wajar, karena mereka tidak sedikit yang sedang tertimpa masalah, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Mereka sudah lama merasakan bahwa program yang berbasis pungutan kerap tidak memberi manfaat.

Oleh karena itu, sangat wajar program Tapera tidak direspons dengan baik. Masyarakat telanjur kecewa. Konteks lainnya yang perlu dipahami adalah perubahan generasi yang membutuhkan cara komunikasi yang lebih baik. Generasi Z yang sudah masuk dunia kerja dan merupakan populasi yang sedang bertumbuh memiliki cara komunikasi yang jauh berbeda. Mereka tidak bisa begitu saja menerima kebijakan atau program yang jatuh dari langit. Tapera dianggap sebagai beban dibandingkan solusi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membenahi komunikasi Tapera agar niat baik diterima dengan baik. Di samping itu, pemerintah perlu membangun kepercayaan warga dalam hal pungutan. (Yoga)

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mulai menyelisik dugaan persaingan tidak sehat yang ditimbulkan oleh kehadiran Starlink, penyedia layanan satelit orbit rendah milik miliader Elon Musk, di pasar ritel mulai April 2024. Langkah ini diawali dengan mengumpulkan sejumlah pemangku kepentingan terkait dalam diskusi kelompok terfokus secara tertutup di Jakarta, Rabu (29/5).

”Kemunculan teknologi baru internet adalah keniscayaan. Namun, kemunculannya harus diikuti dengan kesetaraan perlakuan kebijakan untuk industri telekomunikasi. Kami mendorong pemain telekomunikasi yang sudah ada tetap bisa menjalankan usahanya setelah pemain baru (Starlink) mendistribusikan layanannya ke masyarakat,” kata Komisioner KPPU Hilman Pujana.

Kabar yang mengemuka sekaligus menjadi perhatian KPPU, menurut Hilman, adalah perilaku Starlink di pasar telekomunikasi Indonesia. ”Isu yang mengemuka adalah kesetaraan perlakuan yang semestinya regulator bisa mengonfirmasi. Kami akan terus monitoring, termasuk kaitannya dengan dugaan jual rugi atau predatory pricing yang dilakukan oleh Starlink,” ujarnya.

Elon Musk resmi meluncurkan layanan internet satelit Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5) pagi. PT Starlink Services Indonesia adalah badan hukum Starlink di Indonesia. Sejak peluncurannya, Starlink menerima sejumlah tudingan. Salah satunya adalah bahwa bisnis milik Musk itu mendapat ”karpet merah” oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan lainnya adalah Starlink belum memiliki kantor fisik untuk layanan konsumen Indonesia. Ada juga tudingan bahwa Starlink belum memiliki pusat pengendali jaringan atau network operation center (NOC) di Indonesia. Starlink juga dituduh belum membayar pajak. (Yoga)

Tak sedikit produk tua yang bisa diterima konsumen baru yang mungkin sama sekali tak mengetahui riwayat produk. Logo dan berbagai atribut produk masih juga sama, tetapi mereka memiliki daya tarik pasar yang kuat ketika berhadapan dengan era baru. Di sini muncul debat soal kebutuhan rebrand (mengubah) atau refresh (menyegarkan) merek kita ketika pasar berubah. Kita bisa menemukan berbagai produk lama yang hadir kontekstual dan lebih segar, seperti penyedap rasa Sasa, minuman Anggur Orang Tua, dan biskuit Khong Guan. Mereka ada yang hadir sejak 1948 dan bertahan dari generasi ke generasi. Mereka bisa eksis di tengah gempuran produk pesaing, kehadiran kanal penjualan baru, dan juga hadir sebagai produk yang ”dipahami” oleh anak-anak muda.

Dua hal yang menjadi perdebatan adalah apakah merek harus mengubah citranya atau menyegarkan merek itu sendiri. Menyegarkan merek adalah ketika sebuah merek berupaya memodernisasi citranya dengan tetap mempertahankan identitas inti dan strateginya. Sementara perubahan merek adalah perombakan menyeluruh terhadap identitas dan strategi merek, biasanya dilakukan ketika strategi merek saat ini gagal. Untuk melakukan penyegaran merek, fokus pada kebutuhan dan audiens perusahaan, tapi harus dipastikan apakah perusahaan memerlukan penyegaran merek atau perubahan merek.

Menyegarkan merek bukanlah tugas yang mudah dan cepat. Keputusan ini memerlukan perencanaan, penelitian, pelaksanaan, dan evaluasi yang cermat. Tak sebatas hadir di media sosial, tetapi juga hadir secara riil sehingga mudah diakses konsumen. Ada proses yang harus dijalankan agar penyegaran berjalan dengan baik dan sukses. Perubahan kecil, tetapi berdampak, dapat meningkatkan citra perusahaan dan menarik pelanggan dengan cara yang lebih menarik dan selaras dengan bisnis saat ini. Perusahaan cukup mendengarkan suara konsumen dan kemudian dengan rendah hati mau melakukan beberapa langkah dalam hal komunikasi dengan pelanggan baru. (Yoga)

Petani garam terlihat meratakan lahan yang disiapkan untuk tambak garam di Kecamatan Pademawu, Pamekasan, Jawa Timur (terletak di Pulau Madura), Rabu (29/5/2024). Mulai datangnya musim kemarau membuat petani mulai mengolah kembali tambak garamnya. Tambak garam di Kabupaten Pamekasan mencapai 2.113,35 hektar, terdiri dari lahan garam rakyat seluas 913,6 hektar dan milik PT Garam seluas 1.122,4 hektar. (Yoga)

Industri kosmetik tumbuh pesat dalam tiga tahun terakhir, didukung inovasi dan peningkatan konsumsi. Industri masih berpeluang besar tumbuh menjangkau segmen pasar yang lebih luas menggunakan bahan baku lokal yang belum terolah maksimal. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, industri kosmetik saat ini semakin menjanjikan. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah pelaku industri ini meningkat 43 %, dari 726 unit usaha pada 2020 menjadi 1.040 unit usaha pada 2023.

”Kelompok industri bahan baku kimia, yang di dalamnya termasuk kosmetik, punya kontribusi yang cukup baik, yaitu 6,8 % terhadap PDB sektor industri pengolahan. Kontribusi ini menempati posisi nomor dua setelah industri makanan yang mencapai 17,2 %,” katanya pada pembukaan Pameran dan Seminar Indonesia Cosmetic Ingredient (ICI) Ke 9 di Hall D JIExpo Kemayoran, Jakpus, Rabu (29/5).

Pencapaian tersebut, tak lepas dari upaya semua pihak dalam mencari atau mendorong inovasi untuk industri dalam negeri, terutama dengan adanya tren bahan natural hingga bahan organik yang banyak tersedia di dalam negeri, contohnya tanaman minyak asiri. Sebanyak 40 dari 99 jenis tanaman minyak asiri tersedia di Indonesia. Tidak sedikit tanaman minyak asiri dalam negeri telah dibudidayakan secara komersial dan menjadi primadona ekspor di pasar global. Kemenperin mencatat, sampai Desember 2023, Indonesia mampu mengekspor produk minyak asiri, wewangian, termasuk kosmetik, hingga 9.500 ton. (Yoga)

Porsi biaya logistik Indonesia terhadap PDB menurun, tetapi penyusutannya dinilai tidak secepat negara lain.”Padahal, Indonesia dan Filipina sama-sama negara kepulauan. Dasarnya praktik, bukan teori,” ujar mantan Dirut PT Pelindo II (Persero), RJ Lino dalam seminar bertajuk ”Strategi Pengembangan Transportasi dan Logistik Menjemput Indonesia Emas 2045” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5). Ia mengatakan, Filipina berhasil menekan biaya logistik terhadap PDB karena pemerintah mengeluarkan dekrit mengenai jalan maritim republik bernama ”Strong Republic Nautical Highway” pada 2003. Negara itu menerapkan sistem roll-on, roll-off (roro) terminal sebagai perluasan jaringan rute yang menghubungkan banyak provinsi dan kota di Filipina.

Pemerintah membagi pelabuhan dalam tiga kategori, yakni besar, sedang, dan kecil, dengan jumlah rute berbeda. Tak hanya sebagai angkutan penumpang, kapal roro juga digunakan mengantar logistik. Menurut Lino, roro ini bentuk investasi yang lebih sederhana dan murah ketimbang kapal kontainer. Ukuran kedalaman untuk sandar lebih dangkal dan durasi transportasi bisa terpangkas sehingga lebih efisien. Indonesia dapat memanfaatkan sungai-sungai untuk mengoptimalkan jalur air. Tantangan lainnya, kapal-kapal perusahaan pelayaran BUMN, yakni PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) serta PT Pelayaran Nasional Indo8nesia (Persero) alias Pelni didominasi kapal tua. Rata-rata usianya 30 tahun.

Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan mendorong para pengusaha swasta bidang logistik untuk terlibat, bukan hanya lewat laut, melainkan juga memanfaatkan jenis transportasi lain. Guna menekan biaya logistik agar lebih efisien, penggunaan kapal-kapal roro untuk mengangkut truk kargo perlu dipertimbangkan. Kapal roro dapat mengangkut angkutan darat untuk masuk-keluar kapal dengan lebih sederhana, ketimbang kapal kontainer. Lino mengatakan, sistem roro bisa menghemat investasi infrastruktur terminal pelabuhan. Tak hanya itu, roro dapat mengeliminasi penanganan kargo, mengurangi biaya transportasi, serta meningkatkan efisiensi. Sistem logistik Indonesia dinilai makin efisien jika didominasi kapal-kapal roro ketimbang kapal kontainer. (Yoga)

Seorang pedagang terlihat sedang membungkus cabai yang dibeli warga di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Rabu (29/5/2024). Harga cabai mulai turun sejak sepekan lalu. Harga cabai rawit hijau, misalnya, turun dari Rp 50.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 40.000 per kg. Sementara harga cabai rawit merah turun dari Rp 40.000 per kg menjadi Rp 35.000 per kg. (Yoga)

Sejumlah industri produk berbasis budaya Indonesia terus bergerak merajut simpul lokal-global. Wastra merajut simpul dengan pelajar diaspora, sedangkan pangan atau kuliner dengan chef atau koki. Beberapa produk berbasis budaya telah diakui sebagai warisan dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) seperti batik, wayang, keris, angklung, noken, rendang, nasi goreng, jamu, lumpia, dan tempe. Selain itu, banyak produk khas Indonesia yang berlabel indikasi geografis, label yang menunjukkan daerah asal sebuah produk yang mencerminkan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu.

Berdasarkan data Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, pada 2023, Indonesia memiliki 148 produk indikasi geografis, di antaranya songket silungkang, batik tulis nitik, tenun doyo, tenun ikay ngada, hingga genteng sokka. Gerakan-gerakan membumikan dan mempromosikan produk-produk berbasis buda-ya Nusantara itu semakin marak, baik secara mandiri maupun kolaborasi para pemangku kepentingan terkait. Pemilik Kekean Wastra Gallery Achmad Nurhasim, yang kerap disapa Aam, mampu membawa sejumlah kain Nusantara ke kancah dunia. Produk wastra yang dikembangkan Aam bernapaskan tekstil berkelanjutan. Konsep berkelanjutan produk itu tidak hanya sebatas menggunakan pewarna kain berbahan alami.

Ia memakai bahan baku 100 % lokal, menggunakan air secara terukur, serta mengusung kesetaraan perdagangan. Aam yang menjalankan bisnisnya sejak 2014, telah menjadi pemasok kain dan kulit sejumlah jenama ternama dunia, seperti Christian Dior, Elvi, Gucci, dan Prada. Saat ini, ia sedang berupaya mengegolkan nota kesepahaman bisnis dengan jenama ternama AS. Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Krisna Ariza mengatakan, pelajar di Indonesia atau diaspora Indonesia bisa menjadi eksportir produk-produk berbasis budaya Nusantara.

Mereka bisa mempromosikan produk-produk itu lewat media sosial atau menjualnya melalui e-dagang. Namun, mereka harus mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain kualitas dan keberlanjutan produk serta standardisasi produk dari negara lain. Kemendag juga memfasilitasi promosi produk Nusantara, baik di dalam maupun luar negeri. ”Para pelaku usaha juga bisa bekerja sama dengan Indonesian Trade Promotion Centre dan atase perdagangan Indonesia di luar negeri. Mereka bisa mendapatkan informasi pasar ekspor atau membidik peluang mempromosikan produk di luar negeri,” katanya. (Yoga)