Sebanyak 679 guru dan tenaga kesehatan terlihat sangat gembira setelah dilantik menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Medan, Sumatera Utara, pada hari Senin (27/5/2024). Pengangkatan menjadi PPPK menjadi solusi di tengah banyaknya tenaga honorer pemerintah yang tidak mendapat gaji layak dan jaminan masa depan. (Yoga)

Kontraktor pelaksana proyek di Sultra mengeluhkan laporan BPK yang tidak jelas. Meski telah tuntas, pekerjaan dinilai bermasalah dengan nilai kerugian berubah-ubah. Pihak BPK didesak transparan karena temuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ini berpotensi menjadi ladang korupsi. Zulfikar, kontraktor pelaksana proyek, berunjuk rasa di kantor perwakilan BPK Sultra, di Kendari, Senin (27/5). Ia mengeluhkan proyek jalan yang telah terlaksana 100 % dinilai bermasalah dan memiliki kerugian yang berubah-ubah hingga terakhir di angka Rp 300 juta. Zulfikar, yang juga kuasa Direktur CV Tiga Putera, menjelaskan, dirinya mengerjakan proyek jalan sepanjang 1,75 km pada 2022, senilai sekitar Rp 3 miliar, yang berlokasi di Jalan Motaha-Lambuya di Konawe Selatan.

 ”Setelah proyek tuntas, pada 2023 ada pemeriksaan dari BPK Sultra, namun pemeriksaan lapangan itu menggunakan peralatan yang tidak sesuai. Disebutkan lapisan jalan kurang dari seharusnya, padahal saya membuat beberapa lapis dan jauh di atas yang disyaratkan,” kata Zulfikar. Setelah pemeriksaan tersebut, muncul laporan kerugian negara Rp 700 juta, dari dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan. Ia lalu memprotes laporan tersebut dan meminta untuk ditinjau ulang. Laporan kedua lalu muncul dan nilai kerugian turun menjadi Rp 400 juta. Ia kembali tidak terima dan mengirim surat keberatan kedua. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) lalu muncul dan disebutkan nilai kerugian Rp 300 juta, tapi, detail laporan juga tidak dilampirkan. ”Makanya kami protes. Meminta agar BPK Sultra tidak menjadi pemeras kontraktor. Saya cari kebenaran dalam pekerjaan ini. Kalau ada yang tidak benar, tunjukkan. Saya mau diskusi baik. Berkirim surat, tetapi tidak ada respons dan kejelasan,” ucap Zulfikar.

Pengendali teknis BPK Sultra, Baroqah, menyampaikan, secara garis besar BPK Sultra mendapati temuan terkait kekurangan volume proyek yang dikerjakan. Nilai tersebut, kata Baroqah, diperoleh dari pemeriksaan di lapangan, diskusi, dan telaah yang dilakukan. Angka awal, Rp 700 juta, merupakan angka sementara sembari telaah dilakukan. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK berkomunikasi dengan pihak lainnya. Saat ditanya alasan angkanya berubah menjadi Rp 300 juta, ia tidak menjawab tegas. ”Secara teknis, itu butuh waktu menjelaskan panjang dan kasus per kasus. Ini kasus dua tahun lalu. Kalau perubahan, nanti saya lihat lagi,” ujarnya. Sejak beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap BPK terus terjadi. Tidak hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Terakhir, dalam persidangan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terungkap dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Yoga)

Vaksin pneumonia atau pneumococcal conjugate vaccine diberikan secara gratis untuk anak berusia di bawah 2 tahun di DKI Jakarta guna mencegah penyakit pneumonia. Vaksin ini dibutuhkan agar warga, terutama anak-anak, terhindar dari bahaya polusi udara. Kadis Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan pneumococcal conjugate vaccine (PCV) secara gratis melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit non-pemerintah. Hal ini sebagai langkah untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan imunisasi rutin melalui puskesmas di wilayahnya.

”Saat ini vaksin pneumonia atau PCV telah bisa didapatkan secara gratis. Kami akan terus meningkatkan kesadaran imunisasi pada masyarakat melalui berbagai cara mengingat tingkat polutan di Jakarta tinggi,” katanya, Senin (27/5). Pneumonia merupakan peradangan pada paru yang menyebabkan adanya gangguan fungsi pada paru. Pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak-anak.

Ani menjelaskan, cakupan PCV pada bayi usia 2-3 bulan tahun 2023 di Jakarta sebanyak 139.887 anak atau 84,48 %. Sementara jumlah bayi usia 2-3 bulan yang telah mendapatkan PCV pada tahun ini (1 Januari-19 Mei 2024) mencapai 27.784 anak (19,27 %). Cakupan PCV pada anak berusia 12 bulan pada tahun 2023 sebanyak 66.419 anak (39,24 %). PCV pada anak usia 12 bulan di Jakarta periode 1 Januari-19 Mei 2024 telah menjangkau 39.716 anak atau 23,98 %. (Yoga)

Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 bakal digelar pada 1 Desember 2024 di Kabupaten Magelang, Jateng. Lomba yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan harian Kompas itu mengambil tema ”Run On, Mark It”. Lomba itu diluncurkan dalam acara Borobudur Marathon Menyapa di Kota Semarang, Senin (27/5) malam. Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chie An, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Adi Prinantyo. Adi mengatakan, Borobudur Marathon mendapatkan predikat ”Label” dari World Athletics (nama baru Asosiasi Federasi Atletik Internasional/IAAF) setelah mengajukan diri untuk diasesmen kelayakannya.

Aspek yang dinilai mulai dari pelaksanaan tes antidoping, jumlah nominal hadiah, standardisasi kenyamanan dan keselamatan pelari, hingga kepatuhan terhadap seluruh regulasi lomba yang ditetapkan World Athletics. World Athletics membagi klasifikasi perlombaan lari jalan raya menjadi empat predikat. ”Label” merupakan tingkatan paling dasar, disusul ”Elite Label”, ”Gold Label”, dan ”Platinum Label”. Dengan predikat dari World Athletics, sebuah perlombaan akan masuk ke dalam kalender dari asosiasi atletik dunia itu. ”Dengan label itu, penyeenggaraan Borobudur Marathon akan ditingkatkan menjadi lebih baik. Rutenya lebih steril, hadiah lebih menarik, dan waste management-nya lebih teratur,” kata Adi.

Jumlah pelari dibatasi 10.000 orang. Mereka akan memperebutkan total hadiah Rp 2,6 miliar. Pengelolaan limbah berkaitan dengan menjaga kebersihan selama lomba diselenggarakan, termasuk di lintasan lari. Adi menuturkan, akan ada tiga kategori lomba yang digelar tahun ini, yaitu marathon (42 km), separuh marathon (21 km) dan 10 km. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap, penyelenggaraan Borobudur Marathon 2024 menjadi sarana memasyarakatkan olahraga. Selain itu, menumbuhkan perekonomian dan menggeliatkan sektor pariwisata di Magelang dan Jateng. (Yoga)

Potensi keuangan dan ekonomi syariah Indonesia sangat besar, terutama karena negara ini memiliki jumlah penduduk muslim  terbesar di dunia. Namun pengembangan industri syariah masih tertinggal, karena dalam pelaksanaanya masih menemui sejumlah tantangan dan kendala. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Indonesia harus fokus dalam  mencari potensi unggulan untuk dikembangkan.  The Global Islamic Economy Indicator (GIEI) dalam State of the State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2023 yang diluncurkan DinarStandart di Dubai, Uni Emirat Arab, akhir tahun lalu, menepatkan Indonesia di peringkat ke-3 setelah Malaysia dan Arab Saudi dalam hal potensi pengembangan ekonomi syariah. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 tahun 2024. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini. "Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN," kata Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim. (Yetede)

Masuknya layanan internet berbasis  satelit milik Elon Musk, Starlink, sedikit banyak akan  mengubah peta bisnis di Industri telekomunikasi Tanah Air. Terutama, bagi emiten-emiten teknologi penyelenggara bisnis Fiber To The Home (FTTH) atau sistem penyediaan akses jaringan fiber optik, di mana titik konversi optik berada di rumah pelanggan. Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri tidak menafikan kehadiran Starlink akan berpengaruh terhadap bisnis FTTH. Meski demikian, mereka meyakini bahwa kehadiran layanan internet dari Amerika Serikat tersebut tidak akan menjadi kompetitor perusahaan telekomunikasi dalam negeri. Justru, Starlink akan menjadi pelengkap layanan FTTH. "Kami percaya bahwa Starlink tidak mungkin menggantikan kebutuhan FFTH, mengingat harga yang ditawarkan cukup premium yaitu Rp 750 ribu, dibanding layanan FTTH ARPU sekarang di Rp 200-250 ribu. Selain itu, FTTH juga menawarkan kualitas unggul dibandingkan satelit orbit rendah bumi dalam hal latensi, bandwidth, keandalan, dan biaya," kata Giovanni. (Yetede)

Perkembangan dana pihak ketiga (DPK) perbankan pada April 2024 tumbuh pesat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ini ditopang terutama oleh pertumbuhan DPK korporasi.  Pertumbuhan DPK itu tercermin dari data uang beredar yang disampaikan BI. "Penghimpunan DPK pada April 2024  tercatat sebesar Rp8.376,1 triliun atau tumbuh 8,1% secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya 7,4% yoy,"   kata Asisten Gubernur/Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono.

Adapun perkembangan DPK dipengaruhi oleh pertumbuhan DPK (berdasarkan segmentasi) korporasi 15,3% yoy dan perorangan 2,3%. Pada April 2024, (berdasarkan jenis) giro tumbuh sebesar 11,2% yoy setelah bulan sebelumnya tumbuh 8,6 yoy atau sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya tumbuh 5,8% yoy. Berikutnya, simpanan berjangka tumbuh 8,7% yoy, di atas pertumbuhan bulan sebelumnya 7,8% yoy. (Yetede)

Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5) PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan soal sikap dan posisi politik itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menilai saat ini belum tepat untuk memutuskan karena masih harus dihitung secara politik. Keputusan baru diambil saat kongres partai pada April 2025. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Minggu (26/5) Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V yang dihasilkan dari pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia dan masukan suara kader partai.

Puan menyampaikan, rakernas memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai menghadapi transisi pemerintahan ke depan. ”Karena itu, rakernas partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI-P untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan. Sebagai bentuk konsistensi sikap menjaga demokrasi, rakernas merekomendasikan Megawati hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. (Yoga)

Guna menambah penerimaan dan membiayai kebutuhan belanja yang membengkak, pemerintah akan lebih agresif mengejar setoran pajak dari perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Upaya itu dimungkinkan melalui implementasi pajak minimum global. Namun, implikasinya pada iklim investasi perlu diwaspadai. Rencana memajaki perusahaan multinasional secara resmi disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR saat menyampaikan pandangan pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 pada 20 Mei 2024. Sri Mulyani mengatakan untuk mengoptimalkan pendapatan negara di tahun 2025, pemerintah satunya memperluas basis pajak melalui penerapan global taxation agreement atau perjanjian perpajakan global.

”Komitmen RI dalam penerapan global taxation agreement jadi peluang perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara,” ujarnya. Dengan berbagai kebijakan itu, pendapatan negara pada tahun 2025 diperkirakan bisa mencapai 12,14-12,36 % dari PDB. Adapun kebutuhan belanja negara diperkirakan 14,59-15,18 % dari PDB. Dengan demikian, defisit fiskal tahun 2025 diperkirakan 2,45-2,82 % dari PDB. Meski masih di bawah batas aman 3 %, defisit itu melebar cukup signifikan dibanding defisit tahun 2023 (1,65 % dari PDB) dan target defisit tahun ini (2,29 % dari PDB). Kebijakan payung untuk memajaki perusahaan multinasional itu tercakup dalam Pilar Dua Global Anti Base Erosion (GloBE) yang mengatur tentang penerapan pajak minimum global (global minimum tax/GMT).

GloBE adalah kebijakan untuk memerangi praktik penghindaran pajak yang selama ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional, khususnya di sektor digital. Digitalisasi memungkinkan perusahaan-perusahaan multinasional beroperasi melampaui batas lintas negara tanpa perlu memiliki kantor fisik di negara tujuan pasar. Berhubung tidak memiliki tempat yang tetap (fixed place) di negara pasar, otoritas pajak setempat di negara tersebut pun selama ini tidak bisa memajaki mereka. Indonesia saat ini jadi negara pasar untuk beberapa perusahaan multinasional yang meraup keuntungan besar dari pasar dalam negeri, tetapi tidak membayar Pajak Penghasilan karena tidak semuanya berkantor di Indonesia. (Yoga)