Pemerintah berhasil mengamankan pendanaan dari bank pembangunan dan investasi Jerman, Kreditanstalt für Wiederaufbau atau KfW untuk membangun jaringan kereta rel listrik lintas Surabaya—Sidoarjo. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan KfW sedang merampungkan studi terkait dengan elektrifi kasi jalur kereta Surabaya—Sidoarjo. Meski demikian, dirinya tidak memperinci kapan proyek tersebut akan mulai dibangun. “Yang sudah dekat [pembangunannya] itu KRL [Kereta rel Listrik] Surabaya—Sidoarjo. Studinya juga sudah jalan, dan akan bekerja sama dengan KfW,” katanya, Selasa (21/5). Dalam kesempatan terpisah, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta pemerintah untuk melakukan elektrifi kasi pada layanan kereta api perkotaan melalui pengoperasian KRL di beberapa wilayah untuk mendorong mobilitas masyarakat. Ketua Umum MTI Tory Damantoro menyebut, beberapa daerah yang sudah layak mendapatkan elektrifi kasi lintasan kereta api adalah di Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan. Elektrifikasi tersebut, kata dia, perlu dilakukan guna meningkatkan frekuensi perjalanan, serta pelayanan angkutan perkeretaapian di daerah tersebut. “Jaringan lintasan rel yang telah dielektrifi kasi ini dapat memaksimalkan pergerakan masyarakat di perkotaan. Kami mendorong Kementerian Perhubungan untuk melakukan elektrifi kasi layanan KA di daerah, seperti Bandung, Semarang, Surabaya, dan Medan,” katanya.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan pembangunan relokasi rumah warga atau korban bencana banjir lahar dingin yang melanda wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Agam Selasa (21/5), Kepala negara mengungkapkan bahwa ada sebanyak 625 unit rumah yang rusak akibat bencana banjir lahar dingin, dan 159 unit rumah di antaranya mengalami rusak berat. “Untuk rumah korban yang rusak berat dan juga rumah yang ada di pinggiran sungai aliran lahar dingin itu, yakni 159 unit rumah, harus direlokasi segera. 

Kementerian PUPR agar segera bekerja untuk pembangunan relokasi itu,” katanya di Kabupaten Agam, Selasa (21/5). Namun, Presiden menegaskan bahwa sebelum Kementerian PUPR memulai pembangunan rumah relokasi warga atau korban bencana alam itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan tanah yang akan dibangun sebagai tempat relokasi. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) Suharyanto telah meminta kepada warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin di wilayah Kabupaten Agam agar bersedia untuk direlokasi. Dia mengungkapkan bahwa bagi warga yang nantinya akan direlokasi, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangunkan rumah pada tempat yang aman, sekaligus menyediakan lahannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dalil pergeseran puluhan ribu suara ke Partai Garuda di enam daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 perkara nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Selasa (21/5). “Dalam eksepsi, satu, menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; dua, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok peRmohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” katanya saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa PPP selaku Pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di Dapil Jabar l dan Dapil Jabar V. Sementara itu, untuk Dapil Jabar II, Jabar VII, Jabar IX, dan Jabar XI, PPP disebut hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai. Dalam putusan lainnya, permohonan perkara selisih suara Pileg DPR RI PPP di Dapil Jateng III dan dapil Papua juga ditolak.

Soal ketahanan ekonomi nasional, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) masih memiliki pekerjaan rumah yang tidak mudah. Pasalnya, rambatan ekonomi di negara mitra dagang dan ketidakpastian di pasar keuangan mendorong neraca transaksi berjalan serta transaksi modal dan finansial defisit pada kuartal I/2024. Secara terperinci, transaksi berjalan terpantau defisit US$2,2 miliar yang dipicu oleh jebloknya kinerja ekspor nonmigas yang terpukul pelambatan ekonomi global, terkhusus ekonomi di negara mitra niaga utama. Adapun, transaksi modal dan finansial defisit US$2,3 miliar lantaran derasnya modal asing yang keluar (capital outflow) di pasar surat utang domestik, yang juga tersengat ketidakpastian dunia.Tak ayal, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal I/2024 defisit US$6 miliar. Kondisi ini berbalik dibandingkan dengan kuartal IV/2023 yang eksis di area surplus. Neraca transaksi berjalan diukur dari kinerja ekspor, lalu lintas devisa, serta lalu lintas jasa. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial mencakup investasi portofolio dan investasi langsung. Defisit NPI pun patut dijadikan alarm bagi pemangku kebijakan. Sebab apabila tak direspons cepat, maka rupiah melemah, inflasi meningkat, dan pada ujungnya bank sentral harus mendorong suku bunga acuan naik lebih tinggi. Jika dicermati, kans bagi otoritas moneter dan pemerintah untuk menciptakan stabilitas NPI tak bisa dibilang mudah. Dalam konteks neraca transaksi berjalan, kinerja ekspor diekspektasikan cukup tertekan sepanjang tahun ini. 

Di sisi lain, transaksi modal dan finansial dihadapkan pada tren capital outfl ow akibat adanya perubahan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh pelaku pasar. Tak pelak, stabilitas pasar keuangan masih amat bergantung pada investor domestik. Baik pemerintah maupun otoritas moneter pun bukannya abai dengan kondisi ini. Meski mayoritas penekan bersumber dari eksternal, kuda-kuda tetap disiagakan dalam guna stabilitas pasar keuangan dan ketahanan eksternal. Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral terus mencermati dinamika perekonomian global yang dapat memengaruhi NPI. Dalam kaitan neraca transaksi berjalan, BI memperkirakan masih defi sit sekitar 0,1%—0,9% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun ini. Perihal performa NPI yang mengkhawatirkan, pemerintah juga telah menyiapkan siasat terutama dalam memperkuat neraca transaksi berjalan. Strategi yang dilakukan adalah memacu investasi pada sektor yang berorientasi ekspor. Di antaranya penghiliran yang mendukung rantai pasok kendaraan listrik, energi terbarukan, serta pengembangan industri teknologi tinggi. 

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan prioritas kebijakan untuk mendukung NPI adalah memprioritaskan pengembangan industri penghiliran. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan eksportir sejatinya telah berupaya memacu kinerja dagang di tengah kondisi ekonomi global yang melambat dan permintaan ekspor yang tertahan. Di antaranya mengupayakan diversifikasi pasar, khususnya eksportir besar yang memiliki modal lebih untuk mengeksplorasi pasar nontradisional. "Tetapi kesuksesannya terbatas karena pelaku usaha yang bisa proaktif menciptakan upaya tersebut secara mandiri juga sangat terbatas," katanya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan defisit NPI mengakibatkan nilai tukar rupiah melemah, karena makin lebar defisit makin besar pula kebutuhan valuta asing (valas).

“Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck. There are companies today that are going to dominate in the future simply because they understand that.”. Kalimat yang dilontarkan Francois Henri Pinault, pengusaha Prancis, sekaligus Presdir Artemis Group ini seakan mengingatkan bahwa sangat tidak bijak jika saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih terfokus melanjutkan status quo demi keuntungan semata, ketimbang melakukan perubahan bermanfaat bagi semua orang. Hal itu pula yang menjadi dasar ketika BUMN dihadapkan pada gagasan baru untuk memajukan perannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, perusahaan berpelat merah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus berdedikasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN pun sadar dan berkomitmen terus memperkuat kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tak hanya memastikan efektivitas peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan keterbukaan dan tranparansi sebagai wujud responsible business conduct. Tetapi juga menempatkan peran penting shareholder dan stakeholder dalam keberlanjutan usaha BUMN. Komitmen ini sejalan dengan revisi OECD SOE Corporate Governance Guidelines mengenai akan ada penambahan satu chapter baru terkait sustainability yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMN.

Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keberlanjutan sehingga sebagai entitas bisnis, BUMN terus berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan demi menjadi pemimpin pasar di masa depan. Kementerian BUMN telah menerbitkan Roadmap BUMN Hijau yang memuat strategi dan target BUMN mencapai emisi nol bersih. Hal itu pararel dengan Roadmap BUMN yang mengusung strategi pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif hingga 2034, dengan dua pilar prinsip strategi utama terkait sustainability. Pertama, menekankan Ekonomi Hijau sehingga BUMN dapat menciptakan pusat industri electronic vehicle dan battery di kawasan regional serta menjadi pelopor dalam program transisi energi nasional. Kedua, menjadi pemimpin inklusi sosial melalui ekosistem ultramikro terkemuka di dunia dan digitalisasi UMKM. 

Sementara, untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara BUMN dalam mencapai tujuan keberlanjutan, antar-BUMN ditekankan melakukan kerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan. Sangat jelas untuk merealisasikan peta jalan economy sustainability, BUMN mesti bebenah diri dan terus melakukan transformasi perbaikan, baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, maupun strategi bisnis. Ini kunci agar BUMN dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan sustainability yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Memanasnya harga komoditas logam di pasar global memantik pergerakan saham emiten-emiten produsen emas, tembaga, dan nikel di Bursa Efek Indonesia. Sentimen itu berpotensi turut memoles kinerja penjualan emiten pada kuartal II/2024. Berdasarkan data Bloomberg, harga emas telah menyentuh rekor baru. Emas Comex berada di level US$2.444 per troy ounce, sedangkan emas spot di level US$2.438 per troy ounce. Fase bullish juga tengah menyelimuti dua komoditas logam dasar, yaitu tembaga dan nikel. Di bursa London Metal Exchange, tembaga berjangka menguat 2,34% ke level US$10.668 per ton dan nikel menguat lebih dari 2,64% ke level US$21.696 per ton pada Senin (20/5). Secara year-to-date, harga emas spot sudah menguat 18,35%, tembaga memantul 24,64%, dan nikel melejit 26,97%. Kenaikan harga itu menjadi pelecut kenaikan harga saham emiten-emiten logam dalam jangka pendek. Pada perdagangan kemarin, apresiasi harga dibukukan oleh emiten logam, seperti INCO yang naik 7,52%, MBMA menguat 6,61%, BRMS 5,48%, ARCI 3,97%, MDKA 3,65%, serta AMMN dan ANTM yang meningkat masing-masing sebesar 2,44% dan 2,16%. Mayoritas saham emiten logam juga makin berkilau dalam sepekan terakhir a.l. INCO dan MBMA yang naik dobel digit berturut-turut 14,19% dan 15,18%. 

Analis NH Korindo Sekuritas Axell Ebenhaezer mengungkapkan beberapa sentimen pendongkrak harga logam yang kompak menguat. Axell menjelaskan sentimen utama pendorong harga tembaga adalah semakin naik nya permintaan tembaga untuk proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) dan serta pembuatan kendaraan listrik. Untuk harga nikel, sentimen utama pendorongnya ialah gangguan pasokan karena tensi politik di New Caledonia—produsen nikel ketiga terbesar di dunia. Sementara itu, harga emas utamanya dipengaruhi oleh data-data ekonomi, seperti CPI AS yang tercatat turun dan berdampak pada peningkatan harapan adanya pemotongan suku bunga the Fed, serta pelemahan dolar AS yang berdampak positif terhadap harga emas. Selain menjadi sentimen jangka pendek untuk saham-saham emiten logam, kenaikan harga komoditas underlying juga akan mendongkrak kinerja fundamental setidaknya pada kuartal II/2024. Naiknya harga komoditas undeerlying akan meningkatkan rata-rata harga jual atau ASP serta berpotensi mendongkrak pendapatan. 

Equity Research Ciptadana Sekuritas Thomas Radityo mengatakan harga logam terutama nikel saat ini telah mencapai titik puncak dan diproyeksi kembali normal setelah kuartal II/2024. Meski demikian, Thomas memproyeksikan penurunan harga nikel tidak akan tajam dan akan berakhir di level US$18.000— US$18.500 per ton pada akhir tahun. Senada, analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menyebutkan dampak kenaikan harga logam terhadap emitennya akan sangat bervariasi tergantung jenis logam. Menurut Khaer, kenaikan harga emas akan berdampak signifi kan terhadap emiten yang didominasi oleh emas dibandingkan dengan tembaga. Dihubungi terpisah, Vice President of Corporate Communications Amman Mineral Internasional Kartika Oktaviana menyebutkan secara teoritis kenaikan harga emas dan tembaga pada kuartal II/2024 akan tecermin dari kinerja yang akan diumumkan pada Juli mendatang. 

Lebih lanjut, dia menjelaskan saat ini perubahan harga tidak berdampak pada strategi produksi dan penjualan AMNN karena pihaknya terus memproduksi dan menjual seoptimal mungkin untuk memenuhi permintaan pasar. Fokus AMMN ialah peningkatan efi siensi operasional dan mempertahankan status sebagai salah satu produksi tembaga dan emas berbiaya rendah.Kenaikan harga logam disebut juga akan berdampak pada kinerja BRMS. Direktur BRMS Herwin Hidayat mengatakan kenaikan harga jual emas akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan BRMS pada kuartal II/2024.

Penurunan target lifting minyak bumi dalam asumsi ekonomi makro 2025 menjadi 580.000—601.000 barel per hari diyakini tidak akan memengaruhi target 1 juta barel, karena masih dalam rentang proyeksi yang telah ditetapkan untuk tahun depan. Pemerintah kembali menurunkan target liftingminyak bumi pada tahun depan menjadi 580.000—601.000 barel per hari dalam dokumen asumsi makro ekonomi 2024. Angka tersebut lebih rendah dari target tahun ini yang dipatok 635.000 barel per hari. Sementara itu, lifting gas dipatok ada di rentang 1.003 juta barel setara minyak per hari (bsmph) sampai dengan 1.047 juta bsmph. Selain itu, harga minyak mentah Indonesia atau ICP juga dicatat berada di kisaran US$75 per barel hingga US$85 per barel pada tahun depan. Asumsi itu relatif tertahan tinggi akibat tensi geopolitik dunia yang diperkirakan masih berlanjut tahun depan. “Dengan mencermati tensi geopolitik dan berlanjutnya ketegangan global, harga ICP diperkirakan berada di kisaran US$75 per barel hingga US$85 per barel,” katanya, saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2025 di DPR, Senin (20/5). 

Sementara itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memproyeksikan, midcase produksi minyak bumi pada tahun depan akan berada di level 597.000 bph. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengatakan bahwa prognosa midcase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan produksi tahun ini dipatok 596.000 bph secara moderat. “Maka pada 2025 sudah terjadi kenaikan produksi minyak sebesar 1.000 BOPD. Hal ini sesuai dengan target di LTP [long term plan] updated 2024, yaitu target produksi pada 2024 dan 2025 akan mengalami kenaikan,” ujarnya. Adapun, realisasi produksi minyak bumi pada April 2024 tercatat berada di level 581.890 bph. Angka itu terbilang masih rendah jika dibandingkan dengan realisasi produksi pada periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Noto-negoro menilai langkah penurunan target lifting dalam KEM-PPKF Tahun Anggaran 2025 sebagai hal yang wajar. 

 Alasannya, produksi minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri hingga saat ini sebagian besar masih bertumpu pada lapangan-lapangan tua, dengan tingkat penurunan produksi alamiah yang relatif tinggi. Secara terpisah, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mencatat produksi minyak bumi sepanjang tahun lalu mencapai 161.623 bph dari Blok Rokan yang dikelolanya. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan bahwa pengeboran sumur terus ditingkatkan untuk menambah volume cadangan migas blok tersebut. PHR sendiri telah berhasil melakukan tajak lebih dari 1.000 sumur, eksekusi 15.000 kegiatan Work Over (WO) dan Well Intervention Well Services (WIWS) yang menyerap 60% Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pada tahun ini, PHR terus meningkatkan produksi migas dengan melakukan pengeboran yang terintegrasi untuk menghadirkan sumur minyak yang berkualitas, efi sien, andal dan selamat. Sebanyak 570-an sumur bakal ditajak tahun ini untuk menambah cadangan minyak nasional di Blok Rokan.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi potensi ekonomi dari belanja para delegasi World Water Forum ke-10 di Bali menembus Rp1,7 triliun. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno membeberkan potensi ekonomi itu dihitung pelaksanaan World Water Forum (WWF) ke-10 selama 18–25 Mei 2024.Merujuk data perhelatan tingkat internasional sebelumnya, rata-rata pengeluaran dari kunjungan para delegasi di Indonesia sekitar Rp34 juta. Dia memperkirakan ada sekitar 50.000 peserta yang berpartisipasi dalam forum air sedunia itu. 

Dalam gelaran WWF ke-10 di Bali, Kemenparekraf memfasilitasi kegiatan Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo untuk mewadahi para UMKM mendulang potensi ekonomi dari event tersebut. Sandiaga menekankan WWF ke-10 diarahkan memberikan dampak ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku UMKM. Menurut Sandiaga, para UMKM tersebut telah melalui tahap kurasi dan mengutamakan produk yang mengusung konsep keberlanjutan di sektor air maupun limbah. Deputi Bidang Produk Pariwisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan pemerintah memfasilitasi pavilion dalam Water Tourism Development and MOTCE Support for Fair Expo dari 21 negara, yang terdiri atas 250 gerai yang tersebar di tiga lokasi pelaksanaan WWF diikuti oleh 500 UMKM.

KB Bank berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan dalam negeri, salah satunya melalui fasilitas pembiayaan kredit kepada para petani tebu. Langkah strategis yang dijalankan KB Bank diantaranya dengan perjanjian kerja sama strategis untuk membangun ekosistem keuangan terkait pertanian tebu di Indonesia, dengan perusahaan produsen gula PT. Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan perusahaan data analitik terkait pertanian dengan menggunakan teknologi satelit PT. Mata Langit Solusindo (MATA). Pemerintah Korea Selatan mendukung kolaborasi strategis ini, dengan memfasilitasi lokasi penandatanganan kerjasama di Kedutaan Besar Korea Selatan, dan dihadiri langsung oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Lee Sangdeok. Selain itu dihadiri pula oleh Direktur Badan Pangan Nasional Indonesia, Arief Prasetyo Adi, CEO KB Bank, Tom (Woo Yeol) Lee, CEO ID Food Frans Marganda Tambunan, CEO Rajawali II Ardian Wijanarko, dan CEO MATA Hadi Kurnia.

Melalui perjanjian kerja sama strategis yang ditandatangani antara Rajawali II dan MATA, KB Bank berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan produktif kepada lebih dari 5.000 kebun tebu yang merupakan bagian dari Rajawali II dengan menggunakan teknologi keuangan canggih KB. CEO KB Bank Tom (Woo Yeol) Lee mengatakan, “Melalui kesepakatan ini, kami akan bekerja sama secara aktif dengan teknologi keuangan terdepan KB dan teknologi pertanian terdepan MATA untuk membangun ekosistem keuangan yang dioptimalkan untuk kebun tebu dan perusahaan produksi gula di Indonesia. 

Kami berkomitmen untuk bekerja sama secara aktif dengan pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan utama mereka untuk meningkatkan produksi gula dan stabilisasi harga. Pemerintah Indonesia memiliki harapan besar untuk meningkatkan produksi tebu melalui peningkatan infrastruktur pertanian. Melalui perjanjian kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signiikan dalam mencapai tujuan swasembada gula nasional. Pemerintah Indonesia saat ini masih bergantung pada impor gula dari negara-negara seperti Thailand, India, dan Australia untuk mengatasi kekurangan produksi gula dalam negeri. Namun, tren penurunan kuota ekspor dari negara-negara utama ini akibat konik di Timur Tengah dan fenomena El Niño, serta kenaikan harga gula global, telah menyulitkan upaya pemerintah dalam memastikan pasokan gula yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sedang meningkatkan upaya untuk meningkatkan produksi gula dalam negeri.

Kelompok pekerja berpenghasilan rendah paling banyak yang mencoba memulai usaha. Upaya mereka ini dinilai sebagai usaha untuk bertahan hidup atau meningkatkan penghasilan agar bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 menunjukkan, proporsi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 500.000 yang bersiap memulai usaha mencapai 0,9 %, naik dibanding tahun 2012 yang hanya 0,3 %. Persentase tahun 2022 juga lebih tinggi dari pertumbuhan kelompok penghasilan lain.

Analisis juga menunjukkan, penghasilan kelompok orang yang sudah membuat usaha tergolong kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bukan penghasilan dari usaha yang bisa untuk membuka lapangan kerja. Berdasarkan data Sakernas 2022, sebesar 90,9 % wirausaha yang berjumlah 48,8 juta orang memiliki pendapatan hanya Rp 1,6 juta per bulan. Sementara, wirausaha yang memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta per bulan hanya 2,4 % atau 1,2 juta orang. Sebagai perbandingan, besaran upah minimum provinsi pada 2022 antara Rp 1,8 juta dan Rp 4,64 juta.

Menyiapkan usaha karena paksaan keadaan dijalani Atang Rohana (47), eks karyawan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar. Pada 30 April 2024, ia terkena PHK massal bersama 232 pekerja lain. Sambil menanti uang pesangonnya cair, ia berusaha mencari peluang usaha sembari mencari pekerjaan baru. ”Meski sudah berumur, saya yakin keterampilan dan kemampuan saya masih dapat diterima,” ujarnya. Ia mengeluhkan nilai uang pesangon yang berkurang. Dengan UU Cipta Kerja, hak-hak karyawan yang terkena PHK berkurang separuh. Uang pesangon yang akan digunakan Atang untuk modal usaha sekaligus bertahan hidup pun terdampak.

 Alex Mintadi (31) sudah punya pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi, tapi, pria asal Kediri, Jatim, ini tetap perlu menyambi usaha karena merasa kondisi ekonominya rentan guncangan. Kenaikan gaji memang ada, tetapi besarannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan inflasi. Pada 2023, Alex membuka warung angkringan. ”Harga beras yang naik terus, belum lagi biaya pendidikan anak nanti, lumayan bikin cemas. Jadi, saya cari penghasilan tambahan,” kata Alex.  (Yoga)