Guna menjadi negara maju maka pemerintah harus mencapai pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 6-8%. Rentang pertumbuhan ekonomi tersebut baru bisa dicapai bila ditopang dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Salah satu langkah yang dilakukan dalam mengembangkan SDM adalah melalui program makan bergizi gratis. "Program perbaikan SDM termasuk melalui program makanan bergizi, perbaikan refromasi kesehatan, perbaikan kualitas pendidikan, serta penyempurnaan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting dalam meningkatkan produktivitas SDM Indonesia" ucap Sri Mulyani. Langkah mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran  6-8% dijalankan agar Indonesia naik kelas menjadi negara maju di tahun 2045. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut harus diringi dengan perbaikan  kualitas dan inklusivitas. (Yetede)

Bank Mandiri bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan RI menyelenggarakan 39th Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, yang akan berlangsung 9-12 Oktober 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang Selatan, Banten. Acara perdagangan internasional tahunan terbesar di Indonesia ini digelar untuk mempromosikan produk-produk unggulan  Indonesia kepada pasar global, sekaligus menjadi ajang interaksi antar pelaku bisnis dalam dan luar negeri untuk menjalin kerja sama dagang dan investasi. Dukungan penuh pada penyelenggara TEI merupakan salah satu wujud  komitmen Bank Mandiri dalam memajukan perdagangan, khususnya ekspor-impor, di Indonesia. Apalagi dengan posisinya sebaik bank terdepan dalam perdagangan wholesale saat ini, Bank Mandiri menjadi pilihan utama yang dipercaya oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan perdagangan internasional. (Yetede)

Meski dikritik banyak pihak, pemerintah tetap bersikukuh untuk menerapkan program iuran Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Di sisi lain, analis menilai program ini bisa menjadi mesin  pertumbuhan baru bagi emiten perbankan. Saat ini, emiten yang menjadi bank penyalur Tapera di antaranya adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). Head Costumer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan, kebijakan Tapera yang mulai mengikutsertakan karyawan swasta dalam iuran program, diperkirkaan memberikan dorongan signifikan terhadap peningkatan penyaluran  kredit hunian subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Industri perbankan dalam tiga bulan pertama tahun ini mencetak laba bersih Rp61,87 triliun. Perolehan tersebut naik tipis 2,01% dibandingkan dengan posisi Maret 2023 yang sebesar Rp 60,65 triliun. Berdasarkan data statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) juga tumbuh mini 3,42% secara year on year (yoy) menjadi Rp 133,77 triliun per kuartal 1-2024. Perbankan juga mengalami penurunan di sisi margin bunga bersih ke level 4,59% per Maret 2024, dari tahun sebelumnya 4,77%. Apabila dirinci berdasarkan permodalannya, hanya bank besar dan menengah yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih. Antara lain kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 4 dengan laba bersih Rp42,51 triliun, tumbuh 3,48% (yoy). Kemudian net profit KBMI 3 tumbuh tertinggi 8,18% (yoy) menjadi Rp 10,71 triliun per Maret 2024. (Yetede)

Industri semen Indonesia mengalami kelebihan produksi atau oversupply. Pada 2023  produksi semen sebesar 120 juta metrik ton, dengan 53,2 juta ton tidak terserap. Direktur Industri Semen, Keramik dan pengolahan Bahan Galian Non-Logam Kementrian Perindustrian (Kemenperin) Putu Nadi Astuti menerangkan, saat ini Indonesia ada 16 pabrik semen dengan kapasitas  120 juta metrik ton per tahun pada 2023. Sementara kebutuhan semen nasional sekitar 66,8 juta ton. Dia menjelaskan, utilitas semen dalam negeri stagnan dengan berada di angka 57-65% dari total produksi nasional, dan trennya terus menurun dari 2018-2023. Pada 2023 utilitas semen nasional hanya 58%. "Sejak 2018 sampai 2023 ada penambahan kapasitas sebanyak 10 juta ton. Karena kapasitas ada peningkatan tentu utilitas menurun," kata Putu.

Indonesia telah mendatangkan 1,78 juta ton beras impor dari berbagai negara sepanjang 1 Januari-2 Juni tahun ini, atau sekitar 44% dari rencana yang ditetapkan pemerintah dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (Sinar-NK) Beras 2024 sebesar 4,04 juta ton. Hampir seluruh beras  dari luar negeri tersebut  digunakan untuk keperluan umum dalam rangka peningkatan cadangan beras pemerintah (SBP) yang dikelola oleh Perum Bulog. Sementara ini, Indonesia pada 2023 merealisasikan pemasukan beras impor sebanyak 3,06 juta ton.

Laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebutkan, penetapan impor beras NK 2024 sebesar 4.045.761 ton. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor (PI) 4.045.761 ton, tereralisasi 1.779.257 ton (43,98%) dan belum terealisasi 2.266.504 ton (56.02%). Setara rinci, penetapan impor beras di NK 2024 untuk keperluan umum 3,6 juta ton, PI diterbitkan 3,6 juta ton  bagi satu pelaku usaha (importir), yakin Perum Bulog, dan merealisasikan per 2 Juni 2024 sekitar 1,7 juta ton. (Yetede)

Kinerja reksadana masih tertekan. Perusahaan data dan riset reksadana, PT Infovesta Utama, mencatat, kinerja reksadana saham menjadi yang terlemah dibanding reksadana lain, terseret penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Pada Mei 2024, imbal hasil reksadana saham minus sebesar 8,26% sejak awal tahun atau year to date (ytd). Reksadana campuran juga turun 2,33% ytd. Reksadana pendapatan tetap lebih baik dengan return 0,83% sejak awal tahun. Reksadana pasar uang naik paling tinggi, meski tetap mini yakni 1,93% sejak awal tahun. Direktur Infovesta Utama Parto Kawito mengatakan, penurunan kinerja reksadana tak lepas dari berkurangnya minat investasi di produk reksadana. "Karena pertumbuhannya cenderung terbatas dan adanya peralihan ke instrumen lain lantaran banyak instrumen alternatif seperti SUN, kripto, emas, dolar AS, dan lain-lain," ujarnya, Selasa (4/6). Sejak ada Surat Edara OJK No 5/2022 tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), tren penurunan dana kelolaan reksa dana (AUM) masih terjadi.

Adapun AUM reksadana saham, campuran, pendapatan tetap dan pasar uang saja mencapai Rp 316,45 triliun, turun 5,81% sejak awal tahun. Nilai aset reksadana (NAB) dan unit penyertaan produk-produk ini juga relatif melandai. Head of Business Development Division Henan Putihrai Asset Management (HPAM), Reza Fahmi mengakui, terjadi peralihan investasi dari reksadana saham dan pendapatan tetap ke pasar uang atau obligasi korporasi. Pemangkasan suku bunga akan mendorong prospek reksadana pendapatan tetap karena akan mendongkrak harga obligasi. Reza juga menilai positif reksadana pasar uang karena likuiditas tinggi danimbal hasil yang masih baik. Investment Specialist Sucorinvest Asset Management, Felisya Wijaya sepakat pelemahan saat ini bisa menjadi entry point yang menarik. Valuasi IHSG pun sudah murah. Perhitungan Felisya, saat ini IHSG di bawah -1 standar deviasi, yaitu kisaran 13 kali price earning atau P/E dan di bawah rata-rata 5 tahun P/E yaitu 17,3 kali. Parto melihat, prospek jangka panjang investasi reksadana masih menarik. Kalkulaasi dia, reksadana saham bisa memberi return 5%-6%, reksadana pendapatan tetap 3%-4%, dan reksadana pasar uang 2%-2,5% di tahun 2024.

Penyusunan anggaran masa transisi pemerintahan di tahun depan cukup pelik. Banyaknya program baru yang akan pemerintahan berikutnya jalankan, membuat kebutuhan anggaran belanja melejit. Alhasil, ruang fiskal pun semakin sempit. Belanja negara tahun pertama era Prabowo Subanto-Gibran Rakabuming Raka mencapai Rp 3.500 triliun untuk mengakomodasi sejumlah kebutuhan. Pertama, utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah tahun depan. Nilainya, mencapai Rp 704 triliun. Kedua, belanja rutin pemerintah, terutama belanja pegawai yang nilainya juga besar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, alokasi belanja belanja pegawai Rp 484,4 triliun. Belum lagi, belanja barang dan modal yang juga harus dialokasikan di 2025. Ketiga, berbagai anggaran wajib, seperti anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Pemerintah telah menetapkan rencana alokasi anggaran ini dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Ditambah, anggaran kesehatan yang rencananya Rp 191,5 triliun hingga Rp 217,8 triliun. , anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun., anggaran perlindungan sosial. Pemerintah juga telah menetapkan rencana alokasi pos belanja ini sebesar Rp 496,9 triliun hingga Rp 513 triliun, naik dari 2024 sebesar Rp 496,8 triliun.

"Kalau dibandingkan dengan APBN 2024, ini (Postur Makro Fiskal 2025) tetap cukup realistis, meskipun kita dihadapkan pada berbagai shock harga komoditas yang relatif rendah," kata Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (4/6). Menteri Perencanaan pembangunan Nasional Suharso Manoarfa mengatakan, defisit anggaran 2025 yang melebar juga dipengaruhi pembayaran bunga utang yang terus naik. "Ini memang di-stream line lagi kira-kira ke depan kalau mau melakukan belanja dengan sumber utang, sebaiknya belanja modal reveneu base. Artinya, dia bisa secara finance membayar kembali utang-utang itu," ujarnya. Anggota Banggar DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dolfie Othniel Frederic khawatir, defisit yang tinggi akan mempersempit ruang fiskal pemerintahan baru. Sebab itu, ia meminta target belanja negara 2025 lebih efisien lagi. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, defisit anggaran tersebut mencerminkan APBN tidak cukup fleksibel terhadap situasi perekonomian yang masih tidak pasti. Menurutnya, defisit anggaran yang ideal tahun depan maksimal 2,45% dari PDB.

Program hilirisasi nikel yang pemerintah gaungkan, dinilai tak sepenuhnya menguntungkan. Bahkan, keuntungan lebih banyak China peroleh. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan, 90% nilai tambah hilirisasi tersebut justru lari ke China. Sedangkan Indonesia, hanya menikmati 10% saja. "Ini nikelnya ada di Morowali. Kita punya biji nikel, misal, nilainya Rp 100, lalu diundang China untuk mengolah menjadi ferro nikel dengan nilai tambah menjadi Rp 300. Nah, nilai tambah yang masuk ke daerah dan pemerintah pusat hampir nol," kata Faisal, Selasa (4/6). Ia memaparkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia naik 1,8 kali sepanjang 2010 hingga 2023. Sementara produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Morowali naik drastis hingga 25,2 kali. Tapi, dia menyoroti kenaikan PDBR tersebut tak diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumahtangga di Kabupaten Morowali. Kenaikan ekspor Morowali mencapai 107,1 kali, jauh lebih tinggi dibanding nasional yang naik 1,7 kali. "Artinya, kan, nyata, PDRB yang meningkat 25,1 kali lipat, hasilnya sebagian besar diekspor. Sementara kesejahteraan rakyat (mengacu konsumsi) hanya 2,2 kali," ucapnya.