KEJAHATAN LINGKUNGAN, KLHK Diminta Ungkap Aktor Utama
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Sumbar menyoroti penindakan perambahan hutan untuk perkebunan sawit di Kabupaten Pesisir Selatan yang hanya menangkap pelaku di lapangan. Aktor intelektual atau pelaku utamanya semestinya juga ditangkap jika pemerintah serius mencegah kerusakan hutan. Direktur Eksekutif Walhi Sumbar Wengki Purwanto, Senin (3/6) mengatakan, langkah yang diambil Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkesan reaktif bekerja karena muncul desakan publik pascabencana banjir bandang di Pesisir Selatan, 7-8 Maret lalu.
”Kesannya, yang penting muncul pesan ke publik bahwa ’Kami sudah bekerja, sudah menegakkan hukum dengan menangkap pelaku yang melanggar UU P3H (Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).’ Namun, aktor utamanya tidak tersentuh,” kata Wengki. Sebelumnya, Ditjen Gakkum KLHK menetapkan EL (66), warga Dusun Baru Alang Rambah, Pesisir Selatan, sebagai tersangka, Senin (3/6). EL bersama MD (30), warga Kumbung Talang Medan, Kecamatan Lunang, ditangkap saat membuka lahan dan membuat jalur dengan ekskavator untuk perkebunan sawit illegal di kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Rabu (22/5). EL jadi tersangka, sedangkan MD berstatus saksi.
Wengki melanjutkan, belum tersentuhnya pelaku utama membuat problem kerusakan hutan di Sumbar ini tak kunjung selesai. Kawasan hutan yang rusak dan beralih fungsi jadi perkebunan sawit meluas setiap tahun dan akhirnya memicu bencana ekologis. Rekam jejak di Sumbar selama ini, penegakan hukum cuma sampai pada pelaku lapangan. Sementara pelaku utama atau pemodal bisa melenggang bebas. Kekhawatiran itu didukung fakta bahwa petugas kehilangan barang bukti ekskavator yang dijadikan oleh para pelaku lapangan untuk membuka lahan. Padahal, saat operasi pada 22 Mei, petugas menemukan ekskavator di lokasi, tetapi belum menyitanya. Saat kembali beberapa hari kemudian, barang bukti itu hilang. (Yoga)
Harga Tiket Melonjak, KPPU Selidiki Dugaan Kartel
Pengusaha pariwisata di Kepulauan Riau mengeluhkan harga tiket kapal Batam-Singapura yang melonjak hampir dua kali lipat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU mengendus campur tangan kartel di balik kenaikan itu. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Kepri, Eva Betty Siahaan, Senin (3/6) mengatakan, usaha tur dan perjalanan merosot karena biaya perjalanan membengkak. Kunjungan wisatawan dari Singapura ke Batam anjlok sampai 60 %, karena harga tiket kapal yang melonjak.
”Daripada beli tiket 76 dollar Singapura (Rp 915.000) untuk ke Batam, wisatawan Singapura mending ke Johor (Malaysia). Uang segitu cukup buat menginap dan makan satu hari di Johor,” ujarnya. Harga tiket kapal feri Batam-Singapura naik sejak April 2024. Kini, tiket pergi pulang untuk pemegang paspor Indonesia harganya Rp 760.000, naik dari sebelumnya Rp 450.000. Bagi pemegang paspor negara lain, harga tiket sekarang Rp 915.000, sebelumnya sekitar Rp 650.000.
Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas mengatakan, rute feri Batam-Singapura dilayani empat perusahaan yang semuanya berbasis di Singapura. Kepada KPPU, operator kapal menyatakan, mereka menaikkan harga tiket karena kenaikan harga minyak dunia. ”Yang menjadi pertanyaan, kok, melonjaknya tinggi sekali dan semua operator menerapkan harga yang sama. Ini seolah-olah bentuk kartel dan ada kesepakatan,” ujar Ridho. Saat ini KPPU masih dalam proses menyelidiki dugaan kartel dan pengaturan harga tiket kapal tersebut, jika terbukti, perusahaan bisa dikenai denda 50 % dari keuntungan yang didapat selama melakukan praktik kartel atau 10 % dari omzet. (Yoga)
TRANSPORTASI UMUM, Jumlah Penumpang Turun Imbas Lebaran
Jumlah penumpang LRT Jakarta, MRT Jakarta dan Transjakarta, April 2024 tercatat turun secara bulanan. Penurunan jumlah penumpang ini diperkirakan merupakan imbas dari Lebaran 2024 dan diprediksi akan meningkat lagi pada Mei 2024. Plt Kepala BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi di Jakarta, Senin (3/6) mengatakan, jumlah penumpang MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 2,6 juta orang atau turun 9,33 % dibanding Maret 2024 di 2,87 juta orang. Namun, jumlah itu meningkat 26,26 % dibanding April 2023 (year-on-year). Realisasi perjalanan MRT Jakarta pada April 2024 mencapai 7.626 perjalanan, turun 4,4 % atau 351 perjalanan disbanding bulan sebelumnya, di 7.977 perjalanan. Namun, disbanding April 2023, jumlah perjalanan MRT Jakarta meningkat 4,9 % atau naik 356 perjalanan.
Sementara jumlah penumpang LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 84.571 orang atau turun 8,08 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 92.004 orang. Namun, jumlah itu meningkat 16,94 % dibanding April 2023. Total perjalanan LRT Jakarta pada April 2024 tercatat 6.120 perjalanan atau turun 3,18 % dibanding Maret 2024 yang tercatat 6.321 perjalanan. Sementara, jumlah penumpang Transjakarta pada April 2024 tercatat 26,9 juta orang, turun 10,58 % dibanding Maret 2024 yang mencapai 30 juta orang. Namun, jumlah ini meningkat 61,21 % dibanding April 2023.
Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Daud Joseph membenarkan penurunan tersebut. Menurut dia, penurunan jumlah penumpang terjadi karena bertepatan dengan Lebaran 2024. ”Lima hari pertama pada bulan April adalah bulan puasa dan warga sudah mulai cuti dan bersiap untuk mudik. Setelah itu, cuti bersama Idul Fitri tanggal 6-15 April. Lalu, ada perpanjangan cuti bersama dari institusi pemerintahan,” kata Daud. Meski demikian, ujar Daud, jumlah penumpang Transjakarta sepanjang Mei 2024 naik dibandingkan dengan April 2024, yakni lebih dari 29 juta penumpang. Namun, jumlah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Maret 2024 yang tercatat 30 juta penumpang. (Yoga)
Tren Kenaikan Kembali Inflasi Perlu Diwaspadai
Tujuan Tapera Bagus, Tapi Tetap Harus Disempurnakan
Tambah Likuiditas, BI Optimis Kredit Tembus 12%
Tekanan Daya Beli Terus Datang Bertubi-tubi
Pemerintah harus mewaspadai potensi pelambatan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. Bukan hanya dari pasar global yang masih bergejolak, ancaman juga datang dari pasar domestik yang semakin lesu. Dari pasar global, kenaikan tensi geopolitik masih akan mempengaruhi pergerakan harga komoditas. Juga arah kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed) yang berimbas ke pasar Indonesia. Ini turut melemahkan nilai tukar rupiah. Persoalan pelik juga datang dari dalam negeri, yakni daya beli masyarakat. Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) di tahun 2024 makin sulit mengejar kebutuhan masyarakat. Lihat saja, indikator terbaru yang mencerminkan konsumsi masyarakat. Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Mei 2024 menyusut ke level terendah dalam enam bulan terakhir. Berdasarkan data S&P Global, PMI Manufaktur RI, pada bulan Mei 2024, PMI kita melemah ke level 52,1, dari bulan sebelumnya 52,9. Posisi ini juga terendah setelah November 2023 di 51,7. Mengacu laporan S&P, permintaan pasar relatif bertahan positif, dan lebih didorong permintaan domestik. Sayang, permintaan domestik itu belum mampu mengerek ekspansi manufaktur lebih kencang. "Meski pertumbuhan positif, ada tanda-tanda akan memburuk," kata Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, Senin (3/6). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, meski menurun, PMI Manufaktur masih di atas 50.
Selain itu, "Inflasi turun lebih bagus sehingga pertumbuhan ekonomi lebih positif," kata dia, kemarin. Namun, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyayangkan banyaknya kebijakan pemerintah yang justru membuat ekspektasi konsumsi ke depan melambat. "Seperti PP Tapera, rencana kenaikan PPN 12% tahun depan, serta rencana penyesuaian harga bahan pokok dan harga energi," kata dia, kemarin. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menyoroti kenaikan UMP yang tak sebanding dengan pengeluaran masyarakat. Oleh sebab itu, stabilisasi harga pangan dan pembatalan rencana kebijakan yang kontra produktif menjadi solusinya. Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita mengatakan, dua hal ini menjadi kunci penting pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi ke depan. Pertama, perbaikan daya beli masyarakat. Kedua, mendorong investasi semaksimal mungkin. Salah satunya, menekan biaya investasi alias incremental capital output ratio (ICOR) sampai level 4%.
Tiga Ramuan Kebijakan Bank Indonesia
Rupiah Menguat Temporer
Bisnis Bancassurance Masih Potensial
Perbankan optimistis bisnis bancasurance bakal cerah tahun ini. Hal itu sejalan perluasan kolaborasi yang dilakukan dengan perusahaan asuransi dan munculnya beragam inovasi baru untuk produk-produk proteksi. BCA misalnya, melihat potensi bisnis bancassurance masih sangat besar karena jumlah masyarakat yang belum memiliki asuransi masih banyak. Oleh karena itu, bank swasta ini optimistis pendapatan komisi dari bancassurance tahun ini akan tumbuh positif. “Lewat kerja sama itu, akan semakin banyak solusi proteksi baru yang bisa ditawarkan BCA ke nasabah,” kata Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn kepada KONTAN, Senin (3/6). Hera menyebut, pendapatan bisnis bancassurance menjadi salah satu pendorong pertumbuhaan pendapatan komisi BCA sepanjang kuartal I-2024 sebesar 8,6% secara tahunanmenjadi Rp 4,5 triliun.
Ia berharap pendapatan non bunga BCA akan terus berlanjut solid hingga akhir tahun dan bisa menopang pertumbuhan laba. Optimisme yang sama juga ditunjukkan Bank BJB. Yuddy Renaldi Direktur Utama bank ini mengatakan, optimisme itu didorong dengan melihat tren kenaikan pendapatan komisi dari bisnis bancassurance sepanjang awal tahun. “Fee based income produk bancassurance dan reksadana naik 8,7% secara tahunan,” ujar Yuddy. Sementara itu, Direktur Utama Danamon Daisuke Ejima mengatakan, pihaknya juga akan terus memperluas kerja sama dengan perusahaan asuransi untuk mendorong pertumbuhan bisnis bancasurance. Pada kuartal I-2024, bank ini meraup pendapatan sebesar Rp 166,40 miliar dari bisnis bancassurance, tumbuh 3,4% secara tahunan.









