Pemerintah terlihat sangat berhitung dalam menyusun program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diwadahi melalui UU No. 4 Tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2016.Jika membaca kembali undang-undang tersebut, mestinya operasional kelembagaan Badan Pengelola (BP) Tapera dan peraturan pelaksanaannya terbit paling lama 2 tahun setelah diundangkan.Faktanya, pejabat di lingkungan BP Tapera dilantik oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono pada Maret 2019. Sementara itu, aturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah (PP) yang didalamnya mengatur besaran iuran kepesertaan Tapera baru diterbitkan pada Mei 2020.Artinya, ada jeda hampir 3 tahun hingga 4 tahun sejak UU No. 4/2016 diundangkan. PP tentang Tapera yang mengatur iuran diterbitkan pada 2020 setelah Presiden Jokowi terpilih untuk periode keduanya.Apabila melihat semangatnya, program penghimpunan dana publik untuk hunian itu cukup membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Apalagi, banyak negara yang mengadopsi pola serupa. Dalam Naskah Akademik penyusunan RUU Tapera, negara-negara seperti Jerman, China, Singapura, dan Malaysia memiliki program jaminan bagi warga memiliki rumah layak. Sementara itu, Singapura menjalankan skema Central Provident Fund (CPF) berupa program wajib. 

Dalam program itu, manfaat yang diterima oleh peserta mencakup fasilitas kesehatan, perlindungan sosial, hingga perumahan. Indonesia mengadopsi pola yang hampir sama dengan Malaysia. Nantinya, peserta memiliki akun melalui bank kustodian. Hanya saja, sejak awal pola Tapera berupa tabungan yang tidak semua pesertanya bisa memanfaatkan. Tapera berprinsip gotong royong dan hak pemanfaatannya khusus masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.Sementara untuk pekerja non-MBR hanya bisa memperoleh manfaat Tapera saat selesai kepesertaannya, termasuk hasil investasinya saat usia pensiun. Demikian halnya dengan pemberi kerja yang tidak memperoleh insentif apapun. Saat menghadiri konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jumat (31/5), Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa program iuran Tapera penting diimplementasikan untuk menekan ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga.

Sementara itu, kemampuan pemerintah menyediakan rumah, sangat terbatas. Belum lagi harga rumah yang main naik dan kurang terjangkau.Heru menyatakan angka keterjangkauan residensial di beberapa provinsi dengan populasi tinggi di Pulau Jawa dan Bali sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Indah Anggoro Putri menyatakan pihaknya bakal melakukan sosialisasi masif pelaksanaan program Tapera. Terkait dengan mekanisme pungutan bagi pekerja swasta, kata Indah, nantinya akan diatur dalam peraturan tingkat menteri selambat-lambatnya hingga 2027.Anggota Komisi V DPR Suryadi Jaya Purnama menyatakan persoalan utama Tapera bukan pada sosialisasi, tapi lamanya penerbitan aturan UU No. 4/2016, baik pada 2020 dan 2024. Pemerintah perlu waktu hingga 8 tahun untuk menerbitkan aturan turunan dan masih akan menunggu lagi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi program Bapertarum tak pernah jelas. Kondisi itu menambah trauma masyarakat, terutama pekerja yang mengikuti program wajib tapi nantinya tidak memperoleh pengembalian optimal simpanan hari tuanya atau dananya justru disalahgunakan.

Pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada dalam periode menantang. Mundurnya Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) berisiko menjadi pukulan yang bisa melahirkan persepsi negatif di mata investor. Apalagi, keputusan tersebut diambil menjelang groundbreaking Tahap 6 yang rencananya dilakukan hari ini, Selasa (4/6) oleh Presiden Joko Widodo. Pengunduran diri Bambang dan Dhony diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Senin (3/6). Menurut Pratikno, Dhony terlebih dahulu mengajukan pengunduran diri, disusul Bambang. Kabar itu pun mengagetkan banyak pihak lantaran sejauh ini realisasi investasi terutama asing di pusat pemerintahan baru itu terbilang seret. Nusantara pun masih banyak mengandalkan investor domestik serta fi skal negara. Jika sentimen negatif investor asing muncul, bukan tidak mungkin anggaran negara untuk pembangunan IKN bakal makin membengkak di masa mendatang.

Data termutakhir menunjukkan hingga akhir Maret 2024 realisasi investasi di IKN hanya senilai Rp49,6 triliun, sementara dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak 2022—2024 terkucur Rp72,3 triliun. Memang, Kepala Negara telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Raja Juli Antoni sebagai Plt Kepala OIKN dan Wakil Kepala OIKN. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan mundurnya pejabat OIKN menjadi faktor nonoperasional yang memengaruhi keputusan investor. Di sisi lain, langkah buntu Otoritas IKN dalam mengundang investor asing harus dikompensasi dengan keterlibatan Indonesia Investment Authority atau INA yang sejatinya sempat menolak tugas tersebut. Sumber Bisnis yang dekat dengan INA mengatakan, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) itu sejak jauh-jauh hari ditugaskan untuk mengundang investor global masuk ke Nusantara. Di sisi lain, modal yang terbatas dan lamanya jangka waktu untuk mendapatkan imbal hasil menjadi aral bagi INA untuk memanfaatkan jaringan investor global ke Nusantara. VP Communication INA Putri Dianita, mengatakan lembaga tersebut telah menjalankan fungsinya sejak menerima tugas untuk menjaring investor belum lama ini.

Hanya saja, Putri enggan memberikan bocoran soal negara yang tengah dijajaki untuk turut terlibat dalam pembangunan megaproyek Nusantara. Menteri PUPR yang juga Plt Kepala OIKN Basuki Hadimuljono, mengatakan pemerintah akan segera memutuskan status lahan di kawasan tersebut apakah dijual, disewa, atau menggunakan skema KPBU. Sementara itu, kalangan pelaku usaha berharap penunjukan Plt tetap memberikan kepercayaan di mata investor sehingga dinamika di OIKN tidak memengaruhi keputusan penanaman modal. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sarman Simanjorang, berharap proyek IKN dapat tetap berlanjut sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Terlebih, IKN merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang juga menjadi andalan pemerintahan baru. Harmoso, Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) yang menjadi salah satu investor di IKN, memastikan komitmen investasi Hermina tetap berlanjut meski ada pergantian kepemimpinan OIKN. Adapun, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, mengatakan rencana pemerintahan baru yang akan menambah porsi APBN cukup realistis.

Tidak ada angin dan tak ada hujan, tiba-tiba Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Bambang Susantono mundur dari jabatannya. Pengunduran diri ini dikhawatirkan membawa persepsi negatif terhadap investasi di ibu kota baru, Nusantara. Pengunduran diri Bambang Susantono itu dibarengi dengan Wakil Kepala Badan Otorita IKN, Dhony Rahajoe. Secara formal, pengumuman mundur dilakukan di Istana, kemarin. Beberapa pekan sebelumnya, Presiden Joko Widodo disebut sudah mengetahui rencana itu. Namun, tidak ada keterangan jelas mengenai alasan pengunduran diri Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe yang baru menjabat seumur jagung tersebut. Mereka berdua dilantik pada 10 Maret 2022. Istana pun mengumumkan pengangkatan pelaksana tugas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Plt. Kepala OIKN dan Wakil Menteri Agraria dan ATR/BPN Raja Juli Antoni sebagai Plt. Wakil Kepala OIKN. Hari ini, Presiden Jokowi dijadwalkan menggelar ground-breaking proyek IKN tahap 6 dengan didominasi investasi di sektor pendidikan. Beredar kabar bahwa Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe bukan mundur, tetapi dimundurkan dari jabatannya. Fraksi PDIP yang mengembuskan kabar pencopotan kedua orang tersebut. Kabarnya, mereka tidak mampu memenuhi target. 

Mulai dari mendatangkan investor dari luar negeri hingga kontruksi yang sangat lamban. Bahkan, rencana upacara bendera hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 terancam batal, karena masalah persiapan. Dhony Rahajoe memberikan keterangan tertulis, tetapi tidak menjelaskan secara gamblang alasan mundur dari Wakil Ketua Otorita IKN. Dari kalangan pengusaha bersuara bahwa masih percaya bahwa proyek IKN akan berjalan dengan pengunduran diri dua nakhoda tersebut. Namun, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengunduran diri Bambang dan Dhony agar memberikan persepsi positif dalam berinvestasi. Menurut harian ini, pemerintah sebaiknya secara gamblang memberikan penjelasan apa yang terjadi di balik pengunduran diri dua petinggi di Otorita IKN itu. Dalam catatan Bisnis, pemerintah telah mengelontorkan dana sebesar Rp72,3 triliun untuk membangun infrastruktur dasar di IKN dalam 2 tahun terakhir. Adapun kontribusi dari swasta masih sedikit. Padahal, total kebutuhan investasi proyek IKN hampir mencapai Rp500 triliun. Pemerintahan Jokowi sangat ambisius dalam menuntaskan proyek mercusuar itu. Pada perayaan Kemerdekaan ke-79 ditargetkan digelar upacara bendera di Nusantara. Buruknya birokrasi ini tentu memengaruhi persepsi akan keberlangsungan proyek IKN. Hak dasar dari pekerja saja tidak dipenuhi, apalagi mereka mampu menuntaskan target besar yang diinginkan Jokowi.

Sejumlah kalangan memprediksi harga beras di pasar diperkirakan melonjak lagi, seiring dengan berakhirnya musim panen raya padi di sejumlah daerah. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih mengatakan bahwa musim panen raya padi pertama telah berlalu. Saat ini, lanjutnya, petani tengah memasuki musim panen raya padi kedua yang produksinya tidak sebesar saat panen raya pertama. Berkurangnya volume panen padi, menurutnya, berpotensi membuat harga gabah cenderung pada level yang lebih tinggi. “Yang perlu diingat, panen raya sudah berlalu, menurut kami kemungkinan harga gabah turun itu tidak akan terjadi lagi secara drastis,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (3/5). Pada musim panen raya lalu, Henry melanjutkan petani tidak menikmati keuntungan besar. Alasannya, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah masih dipatok pada kisaran Rp6.000 per kilogram (kg). Seharusnya, pemerintah menetapkan HPP gabah petani sebesar Rp7.000 per kg melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Keputusan Bapanas melanjutkan relaksasi harga eceran tertinggi (HET) beras premium menjadi sekitar Rp14.900 per kg-Rp15.800 per kg juga hanya memberikan peluang lebih lama bagi perusahaan beras besar mengeruk keuntungan. 

Alasannya, terdapat margin yang begitu besar antara HPP gabah petani dengan HET beras premium. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan memperpanjang relaksasi HET beras medium dan beras premium mulai 2 Juni 2024 setelah kebijakan relaksasi sebelumnya berakhir pada 31 Mei 2024. Perpanjangan relaksasi HET diterapkan hingga regulasi baru berupa Peraturan Badan (Perbadan) terbit, sebagai perubahan dari Perbadan No.7/2023 tentang HET Beras. Relaksasi HET beras premium masih ditetapkan pada kisaran Rp14.900 per kg-Rp15.800 per kg bergantung wilayah. Hal yang sama berlaku HET beras medium pada kisaran Rp12.500 per kg-Rp13.500 per kg bergantung wilayah. Data Panel Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga beras pada Mei 2024 sebesar Rp15.560 per kg telah melonjak 14,49% secara tahunan (year-on-year/YoY) dibandingkan dengan harga beras premium pada Mei 2023 sebesar Rp13.590 per kg. Menurutnya, Kepala Negara telah menyetujui bansos beras diteruskan kembali tepatnya pada Agustus, Oktober, dan Desember pada tahun ini dengan skema pemberian setiap 2 bulan sekali. Arief mengatakan bahwa pemberian bantuan tersebut telah membuktikan kehadiran dan perhatian pemerintah yang terus menyokong perekonomian 22 juta keluarga. Geliat harga pangan dunia ditunjukan pada indeks harga pangan yang dirilis Food and Agriculture Organization (FAO) atau The FAO Food Price Index (FFPI) pada awal Mei 2024. FFPI April tahun ini tercatat mulai mengalami kenaikan menjadi 119,1 poin dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 118,8 poin, sementara FFPI Januari 2024 tercatat 117,7 poin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2024, inflasi beras secara bulanan berada cukup tinggi di angka 5,32%. Akan tetapi, tingkat inflasi beras tersebut melemah dengan di Maret 2024 menurun ke 2,06% dan April 2024 tercatat minus 2,72%. 

Terbaru, inflasi beras di Mei 2024 kembali mengalami pelemahan menjadi minus 3,59% dengan andil terhadap inflasi minus 0,15%. Kondisi itu dipengaruhi ketersediaan stok beras yang memadai disebabkan produksi beras dalam negeri 3 bulan terakhir cukup tinggi. Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti juga menyampaikan harga beras di tingkat grosir terjadi defl asi sebesar 3,11% secara bulanan (month-to-month/MtM) menjadi Rp13.471 per kg, dari sebelumnya Rp13.902 per kg. Amalia mengungkapkan penurunan harga beras turut terjadi di tingkat eceran. Secara tahunan, harga GKP juga mengalami peningkatan sebesar 4,64% dari Mei 2023 yang tercatat Rp5.583 per kg. Selanjutnya, harga gabah kering giling (GKG) di tingkat petani mengalami penurunan pada Mei 2024. Namun secara tahunan, harga GKG mengalami peningkatan. BPS mencatat harga GKG turun sebesar 4,06% MtM menjadi Rp6.676 per kg dan naik 8,40% YoY, dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.158 per kg. Sementara itu, pemerhati pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebutkan bahwa harga gabah cenderung berisiko menanjak seiring surplus produksi yang tipis.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Sekretaris Kabinet Pramono Anung hingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono alias Pak Bas masuk dalam bursa calon gubernur (cagub) Pilkada Jakarta 2024. Hasto menjelaskan PDIP melihat Jakarta sebagai provinsi yang sangat penting dan strategis sehingga calon pemimpinnya harus benar-benar tepat. Menurutnya, pengurus pusat sudah menerima berbagai nama-nama calon yang diusulkan oleh para kader di daerah. Dia mengungkap, ada yang mengusulkan dua mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok hingga sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menyampaikan, semua nama tersebut masuk dalam kajian PDIP. Hasto mengklaim, banyak warga Jakarta yang rindu dengan kepemimpinan PDIP. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 pada 27-29 Agustus 2024.

PT Astra-Honda Motor atau AHM memproyeksikan kontribusi penjualan Honda Beat bisa menembus 1,6 juta unit per tahun. Terlebih lagi, entitas PT Astra International Tbk. (ASII) tersebut baru saja meluncurkan All New Honda BeAT dengan harga mulai dari Rp18,43 juta. Marketing Director AHM, Octavianus Dwi mengatakan kontribusi dari BeAT berkisar 1/3 dari total penjualan Honda setiap tahunnya. Sementara pada 2023, penjualan sepeda motor Honda mencapai 4,9 juta unit yang berarti 1,63 juta diantaranya merupakan model BeAT. Di satu sisi, penjualan AHM mencapai 1,32 juta (1.324.000) unit pada kuartal I/2024, turun 8% bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pangsa pasar AHM mengalami penurunan dari 79% menjadi 76% secara year-on-year (YoY). AHM juga berencana untuk meluncurkan satu lagi produk baru pada tahun ini. Mengenai tanggal peluncurannya, hal ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Selain melalui produk yang inovatif, dia menyebut AHM menyesuaikan kebutuhan konsumen melalui jaringan dealer, dan juga layanan servis. Kerja sama dengan ekosistem pendukung seperti lembaga pembiayaan juga terus dilakukan.

Analisis Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS Maret 2022 menunjukkan, 9,4 juta warga lansia bekerja sebagai penopang keluarga. Dari jumlah itu, 5,7 juta atau 61 % menanggung beban 11,1 juta generasi produktif, yaitu milenial (lahir 1981-1996) dan gen Z (lahir 1997-2012). Sisanya menanggung kehidupannya sendiri atau pasangannya sesama lansia. Sebanyak 62 % dari 5,7 juta warga lansia menghidupi anggota keluarga dari dua generasi, yakni lansia itu sendiri dan anaknya. Ada juga 38 % lansia yang mendapat beban tiga anggota keluarga, mulai dari lansia, anak, menantu, hingga cucu.

ilihat dari sini, beban hidup lansia Indonesia lebih berat dibandingkan dengan beban generasi milenial dan Z sebagai penopang keluarga. Sebanyak 4,5 juta generasi milenial dan Z ”hanya” menopang 5,6 juta lansia, jauh lebih kecil dibanding 11,1 juta generasi produktif yang ditanggung hidupnya oleh lansia. Sebanyak 9,4 juta warga lansia penopang keluarga ini seharusnya tidak terbebani membiayai keluarga, tetapi hidup menggunakan dana pensiun atau dari investasi. Namun, merujuk data BPS, hanya ada 1,13 juta warga lansia yang menggunakan dana pensiun. Selain itu, dalam jumlah yang lebih kecil, hanya 900.000 warga lansia yang menggunakan investasi untuk pembiayaan hidup di masa tua.

Adapun 2,47 juta warga lansia mengandalkan kiriman uang. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %. Artinya, hanya 16 dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Bagi sebagian baby boomer (kelahiran 1946-1964), simpanan hari tua diwujudkan dalam bentuk aset tanah, properti, dan tabungan. Pilihan ini diambil karena terbentur masalah administrasi sebagai pekerja informal. Menurut Kepala Eksekutif Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, kesadaran warga menyiapkan dana pensiun di usia muda masih rendah.

Data OJK per 2022, hanya 25 % peserta dana pensiun sukarela berada dalam kelompok usia kurang dari 30 tahun. Dalam proporsi yang lebih tinggi, 45 % peserta dana pensiun sukarela berusia lebih dari 40 tahun. Kondisi 5,7 juta warga lansi penopang ekonomi keluarga ini semakin berat jika anak yang ditanggungnya tidak bekerja. Dari data BPS, ada 37 % gen milenial dan Z yang statusnya tidak bekerja. Artinya, warga lansia yang hidup bersama pengangguran menjadi satu-satunya sumber  penghasilan keluarga yang harus terus bekerja dan belum bisa menikmati masa tua. (Yoga)

Sistem jaminan dan bantuan sosial belum sepenuhnya bisa dengan mudah dimanfaatkan warga lansia. Dalam pengelolaan perlindungan sosial, misalnya, warga lansia terganjal urusan administratif. Akibatnya, tidak semua warga lansia sanggup memenuhi syarat yang diminta pengelola. Herlina (74), warga Rumpin, Kabupaten Bogor, Jabar, kapok menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk berobat di RS. Nenek 10 cucu ini tak lagi meneruskan iuran BPJS dan memilih pengobatan tanpa jaminan asuransi kesehatan pemerintah tersebut. ”Masuk rumah sakit lama. Menunggu dari pukul 07.00 sampai pukul 11.00 belum dipanggil-panggil, sampai sore. Orang sakit, bisa keburu mati,” katanya, akhir April lalu.

Herlina mewakili warga lansia yang tidak menggunakan jaminan kesehatan. Berdasarkan analisis Tim Jurnalisme Data Kompas menggunakan data mikro Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS Maret 2022, sebanyak 60 % dari 9,4 juta warga lansia menopang ekonomi keluarga. Mereka tidak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dari pemerintah atau dari swasta saat rawat jalan. Namun, untuk fasilitas rawat inap, proporsinya menurun menjadi 28 %. Ini menunjukkan warga usia 60 tahun ke atas ini lebih banyak memanfaatkan asuransi kesehatan, seperti BPJS, saat rawat inap. Biaya rawat inap jika tanpa menggunakan asuransi kesehatan akan lebih besar.

Kisah serupa terjadi pada Ismuninggar (62), warga Tangerang, Banten, yang juga guru SLB di Jakarta. Ia mengeluhkan obat sedot asma yang rutin dikonsumsinya tak diganti BPJS Kesehatan. Padahal, dia sudah menjadi anggota BPJS Kesehatan sejak masih bernama Asuransi Kesehatan (Askes). Konsekuensinya, dia harus mengeluarkan biaya untuk membeli obat tersebut. Bagi pensiunan yang dipekerjakan lagi ini, hal itu cukup memberatkan. Sebab, alokasi kebutuhannya semakin bertambah untuk pengobatan. Menanggapi kisah itu, Direktur Pusat Kajian Keluarga dan Kelanjutusiaan (CeFAS) Universitas Respati Indonesia, Jakarta, Susiana Nugraha menilai pelayanan BPJS belum ramah lansia. ”Sudah waktunya RS atau klinik menyediakan layanan ramah lansia, seperti layanan geriatric terpadu,” katanya.

Harapannya, jika ada warga lansia mengalami masalah kesehatan, bisa dengan mudah berobat ke puskesmas atau jika perlu dirujuk ke rumah sakit. Meski layanan BPJS Kesehatan dikeluhkan sebagian warga lansia, analisis Kompas menemukan fakta, ada 72 % warga lansia penopang keluarga yang menggunakan asuransi kesehatan untuk rawat inap, yang menggunakannya untuk rawat jalan sekitar 40 %. Hingga tahun 2023, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 96,9 % dari total penduduk Indonesia. Dari data Susenas BPS terungkap, warga lansia tak menggunakan fasilitas jaminan kesehatan saat rawat jalan, karena tiga perempatnya mengobati sendiri penyakitnya. Padahal, kelompok lansia tersebut mempunyai asuransi kesehatan, baik BPJS maupun dari swasta. (Yoga)

Tidak semua lansia bekerja dengan banting tulang. Ada yang menemukan kebahagiaan di tempat kerja di tengah beban kerja yang tidak terlalu berat. Salah satunya, Tjen (82) pengelola kedai Laksa Lao Hoe. Sembari ngobrol, ia bolak-balik dari dapur melewati deretan meja makan untuk pelanggan. Begitu dia menggoreng di serambi depan kedainya, aroma sedap menyeruak, menggoda pejalan kaki yang berlalu lalang untuk mampir sejenak. Di belakangnya, Linda (76) sang istri, membereskan meja makan dan merapikan kursi yang baru ditinggalkan pelanggan. Sejak 1980 hingga saat ini, Linda menjadi koki di rumah makan yang berada di Jalan Pancoran I, Glodok, Jakbar. Ada tiga masakan utama yang dijajakan, yakni laksa Bogor, bakmi Belitung, serta nasi uduk dan ayam goreng.

Nama ”Lao Hoe” lahir dari salah satu pelanggan, yang berarti ’orang tua’. Sejak itu, rumah makan ini makin terkenal, orang-orang mulai mengenalnya,” kata Linda, Rabu (24/4). Santapan yang ditawarkan berasal dari resep turun-temurun. Bumbu-bumbu laksa diracik ibunya dari Bogor, Jabar. Mertuanya mengajarkan cara membuat bakmi Belitung. Resep nasi uduk datang dari mertua adiknya, Yulia (71) dari Subang, Jabar. Ketika semangkuk laksa tersaji di atas meja, mata terpikat kuahnya yang kuning cerah bertabur bawang goreng, ayam suwir, dan daun kemangi. Toge dan telur rebus ikut menyembul meramaikan suasana. Rasanya gurih dan asam segar meskipun tidak menggunakan perasan jeruk nipis dengan harga Rp 30.000 per porsi.

Rahasia laksa ini terletak pada temu mangga (Curcuma amada). Tak heran, saat dihidangkan, wangi laksa yang tercium menyerupai kunyit dan menggugah selera. Sejak pukul 03.30, dia sudah mulai memasak karena rumah makannya buka pukul 07.00. Rumah makannya digandrungi saat sarapan dan makan siang. Setelah tutup pukul 16.00, dia menyiapkan bahan-bahan untuk esok harinya. Rutinitas itu menyenangkan baginya. ”Kalau ramai, hati terasa senang dan ongkos (berjualan) tertutup. Yang paling saya suka, banyak ngobrol dengan tamu. Keuntungan dari kedai dimanfaatkan untuk membiayai hobi keempat orang usia lanjut, termasuk Yulia dan Yetty (81) sang kakak, yang mengelola setelah dikurangi biaya operasional dan upah bagi dua asisten. Dia mengaku rumah makannya rata-rata menjual 20 porsi per hari. (Yoga)

Kebijakan pemerintah terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera)yang didasari pada upaya penyelesaian masalah kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini belakangan ramai ditentang. Setelah menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha, pemerintah menyatakan akan terlebih dulu mendengarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan (Kompas, 31/5/2024). Tapera lahir dari konsekuensi terbitnya PP No 21/2024 tentang Perubahan atas PP No 25/2020 tentang Tapera, yang ditetapkan 20 Mei 2024, sebagai turunan dari UU No 4/2016 tentang Tapera (UU Tapera) yang merumuskan Tapera sebagai penyimpanan yang dilakukan peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.

Tapera sebagai sebuah agenda telah problematis sejak kelahirannya. Sebab, program Tapera ditujukan bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja mandiri yang tidak mengandalkan penghasilan pada pemberi kerja, tetapi di sini hanya kelompok pekerja tertentu yang menikmatinya. Maka, ketika PP No 21/2024 sebagai aturan turunan UU Tapera menetapkan kewajiban 3 % potongan gaji untuk disertakan di program ini, kebijakan ini pun kian problematis. Terlebih residu politik Pemilu 2024 masih terasa dan terbilang tinggi. Pemberitaan tentang tak amanahnya oknum pengelola program sosial asuransi seperti Asabri dan Jiwasraya juga masih lekat di benak publik. Tapera sebagai sebuah kebijakan publik yang ditetapkan pemerintah akhirnya diuji kembali secara publik. 

Dalam hal ini publik bisa mengenali dan melakukan kritik atas model kebijakan yang tengah/sedang diambil pemerintah. Dengan adanya sisi problematis dari kebijakan Tapera yang diambil pemerintah, langkah evaluasi perlu segera dilakukan, terutama untuk menjawab problem kontradiksi antara kepesertaan, manfaat, dan penerima manfaat yang ada dalam rumusan UU Tapera itu. Jangan sampai, akibat kurangnya kebijaksanaan dari penyelenggara kebijakan publik, masyarakat lalu melihat corak kebijakan ini sebagai kebijakan redistributif yang justru mengorbankan kelompok masyarakat tertentu demi memenuhi kebutuhan masyarakat lain, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah. Terlebih, masalah akses terhadap perumahan layak sebenarnya adalah juga masalah masyarakat berpenghasilan menengah, khususnya kalangan muda di kota besar seperti di Jabodetabek. (Yoga)