PP No 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat menimbulkan polemik keras. Penolakan terutama terkait pasal wajib pungut sebesar 3 % mulai 2027, di mana 0,5 % dibebankan kepada pemberi kerja dan selebihnya ditanggung pekerja. Serikat pekerja keberatan karena gaji bulanannya akan berkurang. Sementara, asosiasi pengusaha menolak pasal wajib karena akan menambah beban. Selama ini pemberi kerja sudah membayar banyak tanggungan, seperti jaminan tenaga kerja, hari tua, kematian, kecelakaan kerja, kesehatan, hingga cadangan pesangon. Total aneka pungutan tersebut berkisar 18-20 % dari anggaran upah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan beberapa negara tetangga.

Pokok persoalannya, perekonomian kita membutuhkan penggalangan dana lebih besar guna memastikan target pembangunan tercapai, tanpa harus menambah utang dan membebani anggaran pemerintah. Masalahnya, kebijakan ini menambah beban sektor formal. Sementara itu, kualitas regulasi dan institusi tak mendukung pergeseran sektor informal menjadi formal. Situasi ini dalam jangka panjang akan mengakibatkan penurunan produktivitas sehingga bertentangan dengan peta jalan menuju negara maju. Karena itu, perlu mencari akar persoalannya serta melakukan pembenahan terstruktur dan sistematis guna menyelesaikannya.

Jika program Tapera berjalan, akan ada penggalangan dana cukup besar yang mampu mendorong pendalaman pasar keuangan Indonesia. Secara makro-finansial, ini positif karena akan menambah likuiditas sektor keuangan. Namun, secara mikro-prudensial, harus diperhatikan tata kelola dan manajemen risiko pengelolaan aset. Kompleksitas persoalannya lebih banyak dari aspek lain, seperti penyediaan tanah, perizinan, dan aspek nonteknis lainnya. Jika mafia tanah yang melibatkan banyak oknum di Kementerian ATR/BPN tidak disentuh, target pembangunan perumahan sulit dicapai. Polemik pungutan Tapera hanyalah puncuk gunung es dari persoalan regulasi dan institusi yang begitu besar. Tanpa transformasi regulasi dan institusi dalam skala besar dan menyeluruh, negara maju 2045 hanyalah mimpi belaka. (Yoga)

Kendati menerima pengunduran diri Bambang Susantono dari jabatan sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Presiden Jokowi masih meminta Bambang membantu pembangunan IKN, terutama untuk menarik investor. Rencana menggelar upacara peringatan HUT Kemerdekaan Ke-79 RI di IKN juga tetap berlanjut. ”Pak Bambang Susantono akan diberi penugasan baru, membantu langsung Bapak Presiden untuk memperkuat kerja sama internasional bagi percepatan pembangunan IKN,” kata Mensetneg Pratikno, Senin (3/6) di Jakarta. Status untuk Bambang ini, kata Pratikno, akan ditetapkan dalam waktu dekat. Selain Bambang. Dhony Rahajoe juga mundur dari posisinya sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

Dalam siaran pers yang dikirimkannya, Dhony menghaturkan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan sebagai Wakil Kepala Otorita IKN sejak 10 Maret 2022. ”Walaupun saya sudah tidak menjabat Wakil Kepala Otorita IKN, saya akan senantiasa mendukung keberhasilan terwujudnya IKN sesuai tujuannya, yaitu kota yang berkelanjutan di dunia, pusat pergerakan ekonomi nasional, dan simbol keberagaman Indonesia,” ujar Dhony. Pratikno mengungkapkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keppres pemberhentian Bambang dan Dhony dari jabatannya. Keppres itu juga memuat pengangkatan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni sebagai Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN. (Yoga)

Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, uang yang perlu dianggarkan seorang pekerja untuk menikmati masa pensiun jika disiapkan dari usia 25 tahun berkisar Rp 372.264 per bulan. Dengan situasi rata-rata penghasilan generasi milenial dan Z sekitar Rp 1,72 juta per bulan dan pengeluaran Rp 1,42 per bulan, ruang anggaran mereka tersisa Rp 292.594 per bulan. Sisa gaji itu tak cukup untuk anggaran dana pensiun bulanan, yang menunjukkan keuangan generasi milenial dan Z dalam kondisi jompo sebelum mereka menua. Padahal, semakin tua usia memulai anggaran dana pensiun, makin besar pula uang yang mesti dialokasikan.

Jika menyiapkan diri mulai usia 30 tahun, alokasinya naik menjadi Rp 431.331 per bulan. Apabila pekerja menyiapkan di usia 35 tahun, anggarannya Rp 507.902 per bulan, lebih tinggi 1,3 kali lipat dibanding menyiapkan dana pensiun sejak usia 25 tahun. Rangkaian data perkiraan dana pensiun itu diperoleh dari kalkulator perencanaan hari tua di laman resmi BPJS Ketenagakerjaan. Asumsi yang digunakan terdiri dari, pensiun pada usia 65 tahun, nilai inflasi 3 % per tahun, imbal hasil investasi 5 % per tahun, serta biaya hidup saat ini Rp 1,98 juta per orang per bulan.

Dana pensiun diasumsikan akan dimanfaatkan hingga usia 75 tahun berdasar rata-rata angka harapan hidup yang dikeluarkan BPS. Per akhir Desember 2023, data OJK menunjukkan, tingkat densitas dana pensiun mencapai 15,89 %, artinya, hanya 16 orang dari 100 penduduk bekerja yang memiliki program pensiun. Sari Kesuma (43) guru bimbel Semarang, Jateng, menyatakan belum menyiapkan dana pensiun. Dia mengandalkan BPJS Kesehatan dan asuransi swasta untuk menopang urusan kesehatannya. ”Aku belum memikirkan dana pensiun karena fokus untuk pendidikan anak. Apalagi, biaya sekolah mahal,” ujarnya. (Yoga)

Kesejahteraan warga lansia di beberapa provinsi padat lansia, belum cukup baik. Tingkat kepesertaan warga lansia pada program dana pensiun masih minim. Sebagian mereka juga masih masuk pada kelompok keluarga miskin. Merujuk data BPS, jumlah penduduk lansia berusia 60 tahun ke atas di Indonesia pada 2023, sebanyak 30,9 juta jiwa atau 11,1 % dari total 278,7 juta penduduk, yang diperkirakan naik dua kali lipat menjadi 65,8 juta jiwa pada 2045, setara 20,5 % dari 320,4 juta total penduduk tahun 2045. Tahun 2023, ada sejumlah provinsi yang memiliki persentase penduduk tua cukup besar, terlihat dari persentase penduduk lansia di provinsi itu yang melampaui angka rata-rata nasional, di antaranya Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 17 % warga lansia, Jatim (14,4 %), Bali (14,1 %), Jateng (13,5 %), Sulut (13,3 %), NTT (11,6 %) dan Sumbar (11,4 %).

Ke tujuh provinsi itu telah melampaui rata-rata nasional sebelum tahun 2023 sebesar 11,1%. Ironisnya, kesejahteraan warga lansia di tujuh provinsi itu rendah. Publikasi BPS berjudul ”Statistik Penduduk Usia Lanjut 2023” menunjukkan, mayoritas warga lansia di provinsi itu berada di kelompok keluarga miskin, dalam kelompok distribusi pengeluaran 40 % terbawah. Kelompok keluarga ini paling besar ada di 46,4 % warga lansia DI Yogyakarta. Disusul Jatim (44,7 %), Jateng (43,73 %), Bali (42,92 %). Angka di provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional 41,3 %. Para warga lansia itu tidak banyak yang menggantungkan hidupnya dari uang pensiun. Analisis data mikro Susenas BPS Maret 2022 menunjukkan, dari total 21,7 juta keluarga lansia di Indonesia, hanya 1,1 juta keluarga atau 5,2 % yang mengandalkan dana pensiun untuk kebutuhan terbesar di rumah tangganya.

Menurut Kadis Sosial DI Yogyakarta Endang Patmintarsih, tahun ini DI Yogyakarta ingin mewujudkan sebagai provinsi ramah warga lansia. DI Yogyakarta, juga mempunyai balai lansia untuk menampung warga lansia yang tidak mampu secara ekonomi atau ditelantarkan keluarganya, balai ini ditunjang oleh 40 lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang didirikan warga. Balai lansia ataupun LKS tak sekadar menampung lansia, tetapi juga memberdayakan lansia dengan mengajarkan ketrampilan membuat sapu, sulak, batik ecoprint, serta bercocok tanam. Warga lansia di Yogyakarta juga menerima Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dari APBD. JSLU diberikan pada 8.000 warga lansia miskin yang belum menerima jaminan sosial Program Keluarga Harapan dari pemerintah pusat, senilai Rp 300.000 per orang / bulan. (Yoga)

Selama empat tahun, uang perjalanan dinas para pegawai Kementan disunat 10 – 50 % untuk memenuhi kebutuhan bekas Mentan Syahrul Ya-sin Limpo. Total uang dinas pegawai yang disunat mencapai Rp 6,8 miliar. Penyunatan uang dinas hak pegawai Kementan terungkap dalam sidang perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Mohammad Hatta di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/6). Dalam perkara ini, Syahrul telah didakwa bersama Kasdi Subagyono dan Mohammad Hatta memeras, memotong pembayaran pegawai Kementan dan menerima gratifikasi hingga Rp 44,5 miliar sepanjang Januari 2020 hingga Oktober 2023.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh, itu salah seorang saksi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan Dedi Nursyamsi mengungkapkan, pada 2020, Staf Khusus Syahrul, Imam Mujahidin Fahmid, mengumpulkan para pejabat eselon I Kementan di ruang kerja pribadinya. Para pejabat eselon I itu diminta untuk membantu Syahrul, termasuk untuk menyiapkan dana bagi kebutuhan pribadi Syahrul dan keluarga. ”Pak Imam waktu itu bilang bahwa dana operasional menteri itu terbatas dan minta disiapkan dana sharing untuk kegiatan menteri,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, semua pejabat eselon I mengetahui permintaan untuk mengumpulkan dana tersebut, tetapi dengan nominal yang berbeda-beda pada setiap direktorat di Kementan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, pernah diminta Rp 500 juta untuk membiayai perjalanan Syahrul ke Arab Saudi. ”Untuk memenuhi permintaan Rp 500 juta itu, kami terpaksa memotong perjalanan dinas pegawai 10-50 %,” kata Dedi. Dedi menyatakan, melakukan hal itu karena ada ancaman, dicopot dari jabatannya jika tidak memenuhi permintaan tersebut. (Yoga)

Asosiasi Perhubungan Udara Internasional memperkirakan industri penerbangan menuai laba hingga 30,5 miliar USD atau Rp 495 triliun pada 2024. Laba itu hasil 5 miliar penumpang pesawat tahun ini. Hal tersebut diungkap dalam rapat umum International Air Transport Association (IATA) di Dubai, Uni Emirat Arab, Senin (3/6). Sebanyak 300 maskapai penerbangan anggota IATA atau 80 % maskapai di dunia hadir. ”Ada perkembangan yang menggembirakan, terutama di Asia,” kata Dirjen IATA Willie Walsh. Pendapatan kotor industri penerbangan pada 2024 diperkirakan 1 triliun USD, dengan laba bersih 30,5 miliar USD. Angka ini melebihi capaian laba penerbangan 2023, yakni 27,4 miliar USD.

Pada 2023, industri penerbangan masih berusaha bangkit setelah selama tiga tahun dihantam pandemi Covid-19. Pengetatan keluar-masuk negara, bahkan penutupan perbatasan oleh sejumlah negara, membuat perjalanan internasional secara umum nyaris tiada. Dampaknya, kerugian industri penerbangan mencapai 140 miliar USD pada 2020. Peningkatan pendapatan 2024 dipicu peningkatan jumlah penumpang sebesar 3,2 % dibanding 2023. Sebaliknya, pengangkutan kargo melalui udara turun 17,5 %. Pada 2024, maskapai penerbangan memperkirakan setidaknya 5 miliar orang akan melakukan perjalanan udara. IATA menyebutkan, jumlah itu mengalahkan rekor penerbangan sebelum pandemi Covid-19.

Amerika Utara masih menjadi sumber pendapatan nomor satu industri penerbangan. Laba dari sana sebesar 14,9 miliar USD atau setengah dari laba global. Akan tetapi, pasar Asia menunjukkan tren positif. China merupakan salah satu negara di Asia yang memberi keuntungan bagi industri ini. Meskipun begitu, IATA tetap mewanti-wanti masalah yang akan terjadi. Kendala di rantai pasok tetap ada. Boeing kesulitan memenuhi pemesanan pesawat Boeing 737 MAX. Selain itu, pada awal 2024 Boeing tersandung sejumlah masalah. Saingan utama Boeing, Airbus, juga mengalami kendala. Perusahaan pembuat mesin mereka, Pratt and Whitney, kesulitan berproduksi secara cepat. Walhasil, ratusan jet Airbus diperkirakan tidak bisa terbang pada akhir 2024. (Yoga)

Elysia Berman (35) tak mau beli baju baru dan kosmetik lagi. Warga Brooklyn, New York, itu jera setelah utangnya menumpuk gara-gara kalap belanja. Tak hanya berjanji berhenti belanja, Ia juga tak mau keluar rumah untuk kumpul-kumpul yang bisa menghabiskan uang. Direktur kreatif di salah satu perusahaan itu mau fokus bayar utang. Jika berhasil melewati ini, dia berharap bisa hidup hemat atau setidaknya sesuai keinginan. Cerita Berman diturunkan Associated Press, Sabtu (1/6). ”Kalau saya bisa hidup hemat dan menabung, kemampuan saya membayar utang juga bisa lebih baik,” kata Berman. Baru dua minggu Berman mulai hidup hemat, dia tidak dapat menahan diri untuk membeli topi baret. Dia juga tidak mampu menahan diri membeli sepatu bot baru. 

Beragam tantangan itu diceritakannya kepada khalayak melalui media sosial. Sejumlah orang juga melakukan hal senada. Meski tidak saling kenal, Berman dan orang-orang itu punya kesamaan. Mereka berusaha mengeluarkan uang hanya untuk membeli barang-barang yang betul-betul dibutuhkan, yang kini sedang jadi tren yang disebut no-buy year atau setahun tidak belanja yang tidak dibutuhkan. Tantangan ini dimulai beberapa tahun lalu. Awalnya, ini hanya eksperimen dalam blog tentang kesadaran akan penganggaran dan pembelanjaan. 

Kemudian menjadi tren populer di media sosial Tiktok dan grup Reddit yang menjadi tempat orang berbagi pengalaman tantangan itu. Di Reddit, anggotanya sampai 51.000 orang. Tren ini tetap relevan sampai sekarang. Penasihat keuangan konsumen untuk perusahaan keuangan pribadi Credit Karma, Courtney Alev, mengatakan, awal 2024 menjadi kesempatan bagi publik untuk mengatur kembali keuangan setelah hidup habis-habisan akibat pandemi. ”Banyak yang berusaha memulihkan kondisi keuangan mereka dengan menghemat uang,” ujarnya. Tidak semua orang yang mengikuti tren ini memiliki utang. Amea Wadsworth yang kembali ke San Diego, California, setelah lulus kuliah, ingin hidup hemat demi menyelamatkan lingkungan dan uang untuk masa depannya. (Yoga)

Struktur penduduk Indonesia menua. Saat ini, penduduk berusia lanjut atau lansia sekitar 32 juta jiwa atau 11,75 % populasi dan terus bertambah. Pada 2045, penduduk lansia diperkirakan mencapai 19,9 % atau seperlima populasi. Jika para warga lansia tetap sehat dan produktif, termasuk mandiri secara ekonomi, Indonesia akan menikmati bonus demografi kedua. Warga lansia sehat dan produktif tak membebani negara, juga berpotensi menggerakkan perekonomian. Kalaupun mereka bekerja, lebih untuk aktualisasi diri. Meski begitu, liputan jurnalisme data harian Kompas menemukan, kondisi warga lansia di Indonesia masih jauh dari ideal (Kompas, 3/6/2024).

Saat ini, jutaan warga lansia harus bekerja untuk menopang ekonomi keluarga, bahkan menanggung beban generasi produktif, yaitu generasi milenial dan Z. Sebagian besar dari mereka, sekitar 80 %, bekerja di sektor informal dengan penghasilan tak pasti dan bekerja melampaui waktu yang ditentukan, 40 jam per minggu. Sebagian warga lansia juga belum berdaya dan mandiri. Kehidupan mereka ditopang generasi produktif. Hanya sedikit warga lansia yang hidup mandiri, baik dengan mengandalkan uang pensiun (1,13 juta orang lansia), meski belum tentu dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak, maupun menggunakan investasi untuk membiayai kehidupan mereka (900.000 orang).

Pemerintah telah menetapkan bahwa warga lansia harus diberi peluang berkontribusi dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang diamanatkan dalam Perpres No 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan. Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan yang tercakup dalam stranas tersebut masih perlu ditingkatkan. Dalam program peningkatan perlindungan sosial, misalnya, masih banyak warga lansia kesulitan mengakses program perlindungan sosial karena layanan yang belum ramah lansia. Warga lansia, karena usia dan kondisi kesehatannya, membutuhkan layanan khusus dan prioritas. Kesadaran ini perlu mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. (Yoga)

Program wajib iuran Tabungan Perumahan Rakyat atauTapera yang berlaku paling lambat tahun 2027 dinilai membawa lebih banyak kerugian daripada manfaat bagi kondisi ekonomi. Kebijakan tersebut berpotensi menekan profit pelaku usaha, menggerus pendapatan pekerja, dan menurunkan PDB nasional sebesar Rp 1,21 triliun per tahun lantaran merosotnya daya beli dan konsumsi masyarakat. Berdasarkan hasil kajian ”Tapera untuk Siapa: Membedah Untung Rugi Program Tapera” yang dikeluarkan Celios pada Senin (3/6), kebijakan Tapera lebih banyak memberikan dampak negatif ketimbang manfaat bagi perekonomian negara.

Program itu lebih banyak menguntungkan pemerintah ketimbang kelompok pekerja dan pengusaha. Hasil simulasi mengenai dampak wajib iuran Tapera pada kondisi ekonomi menunjukkan, program tersebut bisa menyebabkan penurunan PDB nasional hingga Rp 1,21 triliun. Risiko itu muncul karena secara teori, iuran wajib Tapera membuat tingkat konsumsi masyarakat (sebagai kontributor utama PDB) menurun di tengah daya beli yang sudah melemah dan biaya hidup yang meroket akhir-akhir ini. Simulasi menunjukkan kalangan pekerja dan dunia usaha sebagai pihak yang paling terpukul Tapera.

Surplus keuntungan dunia usaha berisiko tergerus sebesar Rp 1,03 triliun, sementara pendapatan pekerja berpotensi menurun hingga Rp 200 miliar. Angka-angka itu didapat dengan perhitungan memakai model pendekatan ”Input-Output” Nasional di 185 sektor usaha serta rumusan pembentuk PDB. ”Artinya, daya beli masyarakat berkurang dan itu menurunkan permintaan di berbagai jenis sektor usaha. Di tengah pelemahan ekonomi dan daya beli, potongan iuran Tapera sangat memberatkan. Wajar jika ada penolakan dari berbagai pihak,” kata peneliti Celios, Nailul Huda, dalam keterangan pers, Senin (3/6). (Yoga)