Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan wilayah yang ditetapkan pemerintah dengan tujuan meningkatkan investasi yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Akan tetapi, sejumlah tantangan mesti diatasi agar fungsi KEK dapat maksimal seperti yang diharapkan. Konsep KEK pada awalnya dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur di wilayah sekitarnya. Secara khusus, kehadiran KEK juga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan perkembangan industri lokal. Dalam hal-hal tertentu, ada harapan pula yang terkait dengan transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah tampaknya juga terus mendorong bertambahnya kawasan khusus seperti KEK ini. Belum lama ini Dewan Nasional KEK telah memutuskan menerima usulan pembentukan tiga KEK baru. Ketiganya meliputi KEK Kesehatan, Pendidikan, dan Teknologi di kawasan BSD Tangerang, kemudian KEK Pariwisata Kesehatan di Pulau Batam, serta KEK Industri di Morowali, Sulawesi Tengah. 

Dewan Nasional KEK akan merekomendasikan penetapan KEK baru ini kepada Presiden RI Joko Widodo untuk ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Terkait dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Dewan Nasional KEK menyebut tiga KEK baru ini diharapkan mampu mendukung ekosistem usaha di sekitar Kawasan. KEK di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten memiliki luas lahan 59,68 hektare dengan target realisasi investasi saat beroperasi penuh sebesar Rp18,8 triliun dan diharapkan menyerap tenaga kerja 13.446 orang. KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam diklaim memiliki komitmen investasi Rp6,91 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 105.406 orang. Adapun KEK di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, punya target investasi hingga beroperasi penuh sebesar Rp135,38 triliun dengan serapan tenaga kerja sekitar 136.000 orang. Terungkap saat ini ada enam KEK yang terkesan ‘mati suri’. Keenamnya adalah KEK Palu, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Likupang, dan KEK Sorong. (Bisnis, 5/6/2024). Di luar enam KEK yang tak berkembang itu, BPK juga mencatat adanya persoalan dalam konteks pengelolaan fiskal di beberapa kawasan khusus. Persoalan yang dimaksud adalah tidak adanya peraturan daerah soal insentif berupa pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah dalam penyelenggaraan beberapa KEK.

Emiten tambang, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) menargetkan kinerja operasional lini bisnis nikel bakal melesat pada 2024 dengan target produksi hingga 70.000 ton. Ray Antonio Gunara, Direktur Utama Harum Energy, mengatakan untuk komoditas nikel HRUM menargetkan produksi dalam bentuk nickel pig iron (NPI) maupun matteuntuk sebesar 62.000—70.000 ton pada 2024. Target produksi itu mencerminkan peningkatan signifi kan dari tahun lalu yang hanya sekitar 7.800 ton. “Saat itu [2023], kami hanya bisa mengkonsolidasikan produksi nikel dari Infei Metal Industry pada kuartal IV/2023,” tuturnya, Jumat (7/6). Dari sisi harga, HRUM melihat harga nikel sangat fluktuatif pada awal tahun ini, setelah mengalami penurunan harga yang cukup tajam pada 2023. Meski demikian, lanjutnya, harga nikel meningkat dalam beberapa minggu terakhir menembus US$20.000 per ton. Hingga kuartal I/2024, HRUM mencatatkan volume penjualan nikel yang mencapai 8.509 ton, naik 8,5% dibandingkan dengan kuartal IV/2023 yang sebesar 7.842 ton.

Untuk komoditas batu bara, HRUM membidik volume produksi sekitar 5 juta hingga 6,1 juta ton pada 2024. Menurutnya, target produksi itu mencerminkan penurunan dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara sebesar 7 juta ton sepanjang 2023. Ray melihat harga batu bara pada awal tahun ini telah cukup stabil dibanding paruh kedua 2023. Dengan penurunan harga batu bara yang relatif bertahan, HRUM berharap harga jual batu bara dapat lebih stabil pada tahun ini.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk menyempurnakan regulasi terkait dengan pencabutan izin usaha perusahaan pembiayaan, menyusul temuan BPK terhadap kinerja regulator tersebut yang belum optimal dalam pengawasan. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aman Santosa mengungkapkan bahwa regulator tengah dalam proses melakukan penyempurnaan regulasi. “OJK juga telah melakukan penyempurnaan SOP mengenai proses CIU perusahaan pembiayaan, antara lain dengan meminta tersedianya neraca penutupan terhadap perusahaan pembiayaan tersebut,” kata Aman, dalam keterangan resmi dikutip, Jumat (7/6). Mengutip Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHSP) semester II Tahun 2023, BPK mengungkap dari hasil pemeriksaan atas perusahaan pembiayaan terhadap tersedianya neraca penutupan atas pembubaran perusahaan pembiayaan dan dicabut izin usahanya menunjukkan OJK belum optimal dalam memastikan tersedianya neraca penutupan.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir, BPK menyebut tidak terdapat neraca penutupan 29 perusahaan pembiayaan yang telah dicabut izin usahanya tersebut maupun hasil pemantauan OJK atas penyelesaian likuidasi pada 29 perusahaan pembiayaan tersebut. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK supaya menginstruksikan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya untuk memerintahkan Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya supaya dua hal. Pertama, mengarahkan Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar memastikan tersedianya neraca penutupan atas pembubaran dan pencabutan izin usaha Perusahaan Pembiayaan. Kedua, mengarahkan Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya agar menyusun peraturan turunan terkait kewajiban tersedianya neraca penutupan untuk perusahaan pembiayaan yang akan melakukan pembubaran usahanya sebagaimana amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Berdasarkan data OJK, sepanjang 2017–2023, terdapat 46 perusahaan pembiayaan yang dikenai sanksi cabut izin usaha.

Pemerintah memastikan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) bagi organisasi masyarakat atau ormas keagamaan. Implementasi itu perlu pengawasan ketat seluruh pihak lantaran kebijakan ini rawan konfl ik kepentingan. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan IUP bagi ormas keagamaan itu segera diterbitkan. “Itu tidak lama lagi, saya akan teken IUP. Untuk kasih PBNU karena prosesnya sudah hampir selesai. Itu janji saya kepada kalian semua,” kata Bahlil, Minggu (2/6). Adapun IUP itu berupa lahan pertambangan yang bakal diberikan dan dikelola oleh PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) adalah tambang batu bara. Penerbitan IUP bagi PBNU telah disetujui dan disepakati jajaran menteri dan Presiden Joko Widodo. 

“Kami akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU. ”Presiden Jokowi resmi menerbitkan beleid tentang pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan. Beleid ini berupa PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Lewat beleid itu, saham ormas pada badan usaha tambang itu mesti mayoritas dan menjadi pengendali. Badan usaha yang dikendalikan ormas untuk pengelolaan WIUPK tidak boleh bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya atau afi liasi bisnis terkait. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) berterima kasih kepada Presiden Jokowi atas kebijakan afi rmasinya. 

Namun, PBNU menolak konsesi di pemukinan warga atau ada klaim hak ulayat. Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Gomar Gultom mengatakan, langkah ini menunjukkan komitmen Jokowi melibatkan elemen masyarakat untuk turut mengelola kekayaan negeri ini. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, belum ada pembicaraan pemerintah dengan pihaknya. Ketua Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) Singgih Widagdo menilai, kebijakan memprioritaskan pemberian WIUPK eks-PKP2B kepada ormas keagamaan berpotensi membuat pengendalian produksi batu bara kian tidak mudah. Produksi batu bara nasional saat ini 700 juta ton, jauh lebih tinggi dari rencana pengendalian yang diamanatkan dalam Pepres No. 22/2017 di level 400 juta ton per tahun. Oleh karena itu, penawaran wilayah eks-PKP2B harus diiringi dengan perhitungan lebih matang terhadap arah konservasi. Ormas juga harus memastikan seluruh aspek yang dibutuhkan dalam industri batu bara sesuai persyaratan PP, termasuk kemampuan keuangan, administrasi/manajemen, teknis dan pengelolaan lingkungan. 

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut B. Pandjaitan mengimbau seluruh pihak turut andil mengawasi penggunaan IUP oleh ormas keagamaan. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyindir kebijakan Presiden Jokowi itu hanya menempatkan rakyat sebagai alat meraih kekuasaan. Luhut mengungkapkan, alasan pemberian IUP kepada ormas itu niat baik pemerintah untuk membantu mereka menjalankan tugasnya sehingga perputaran dananya tak hanya dari sumbangan. Pihaknya juga akan mencari kan partner profesional untuk ormas keagamaan dalam mengelola tambang. “Ini sangat ketat loh, tidak gampang. ”Dia juga memastikan, pembagian IUP dilakukan secara profesional dan tidak ada confl ict of interestdengan pemegang izin PKP2B sebelumnya.

Penyusunan RAPBN 2025 berlangsung kompleks. Target defisit dalam APBN pertama Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan pemerintahan saat ini berpotensi berubah akibat utang negara dan aspirasi pemerintahan baru yang mesti diwadahi. Saat menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi lewat Kemenkeu sudah menetapkan target defisit yang lebar di rentang 2,45-2,82 % dari produk domestik bruto (PDB). Nyaris menyentuh batas aman 3 % dari PDB. Di tengah jalan, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba mengusulkan angka defisit lebih rendah di 1,5-1,8 % dari PDB.

Defisit yang lebih rendah itu diyakini bisa memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat per Oktober 2024. Dalam rapat penyusunan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR sepanjang pekan ini, masalah defisit dan utang negara menjadi isu yang paling alot dibahas. Khususnya, setelah Suharso mengusulkan target defisit yang berbeda dari rancangan awal. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan pemerintah bahwa utang negara saat ini sudah tinggi. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, naik nyaris dua kali lipat dari utang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 434,29 triliun.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah yang dalam APBN sudah menduduki komponen pengeluaran tertinggi dalam belanja pemerintah pusat. Pada 2024, besarannya diproyeksikan Rp 497,3 triliun. Menurut Dolfie, jika defisit APBN 2025 ditetapkan 2,45-2,82 %, seperti usulan awal, ada potensi tambahan utang Rp 600 triliun untuk menutup defisit tahun depan. ”Oleh karena itu, untuk RAPBN 2025 ini buatlah  d efisit yang rendah sebagai permulaan. Jangan sampai memasuki pemerintahan baru ini dibebani utang yang juga besar,” katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, defisit fiskal bisa ditekan lebih rendah, tetapi bergantung postur penerimaan dan belanja pemerintahan berikutnya. ”Kalau (defisit) bisa lebih rendah, tentu kita coba lebih rendah. Tinggal belanjanya. Komposisinya tergantung pemerintahan berikutnya,” ucapnya. (Yoga)

Industri aviasi nasional membutuhkan dukungan pemerintah agar mampu bertahan, bahkan berekspansi ke berbagai sudut negeri. Koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu kunci penting tumbuhnya industri yang mempersatukan Nusantara lewat udara ini. Dukungan dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tarif, tingginya bea masuk, pajak, dan minimnya infrastruktur. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang memperburuk kondisi industri penerbangan juga harus ditemukan solusinya. Hal ini mengemuka dalam diskusi kelompok terarah harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Potensi Bisnis Aviasi Seiring Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah dan Mobilitas Orang di Indonesia”, di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/6).

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, tingginya bea masuk suku cadang pesawat membuat maskapai kewalahan. Dari 73 pesawat ATR 72 yang dioperasikan Lion Group, misalnya, 27 pesawat kini masih dalam perawatan atau tidak ada mesinnya. Padahal, armada ATR 72 itu beroperasi di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Karena Malaysia dan Thailand lebih mendukung industri aviasi, Lion Group kini juga memilih mengalihkan sebagian armadanya ke negara-negara itu. ”Biaya operasi di sana lebih murah daripada terbang di Indonesia,” ujar Daniel. Salah satu item yang lebih murah di negara tetangga adalah harga avtur. Denon menekankan, kondisi itu hanya dapat diminimalkan jika koordinasi lintas kementerian sudah optimal. (Yoga)

Upaya mendorong transisi energi bersih memang menggembirakan. Walakin, emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia mencapai aras membahayakan semua penghuni Bumi. Sebagai salah satu penerima manfaat terbesar aktivitas itu, perusahaan energi fosil perlu dipajaki besar-besaran. Laporan pada Kamis (6/6) dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan, investasi di energi bersih dan terbarukan pada 2024 akan mencapai 2 triliun USD. Sementara investasi pada minyak dan gas bumi ditaksir hanya 570 miliar USD. ”Investasi energi bersih mencapai rekor baru di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol di Paris, Perancis.

Meski kini naik, menurut IEA, investasi pada energi bersih masih harus digandakan sampai 2030, untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Kini, pengurangan karbon dioksida dari atmosfer baru 2 miliar ton per tahun. Padahal, penghilangan harus 9 miliar per tahun sampai 2050. Hal itu disimpulkan dalam laporan 50 pakar internasional yang terbit pada Kamis. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut, ”Perubahan iklim adalah penyebab dari semua pajak tersembunyi yang dibayar oleh warga, kelompok masyarakat, komunitas, dan negara-negara yang rentan.

Sementara para pemicu kekacauan iklim, industri bahan bakar fosil, meraup keuntungan besar dan me nikmati triliunan subsidi yang didanai pembayar pajak,” ujarnya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup di New York, AS, Rabu (5/6). Karena itu, Guterres menyerukan pajak lebih tinggi atas keuntungan industri bahan bakar fosil. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai perjuangan melawan pemanasan global, secara khusus menunjuk pada ”pungutan solidaritas pada sektor-sektor, antara lain, pelayaran, penerbangan, dan ekstraksi bahan bakar fosil”. ”Sudah waktunya menetapkan harga karbon yang efektif dan mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan bahan bakar fosil,” ujarnya. (Yoga)

Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi digelar selaras dengan kearifan lokal dan kekhasan masyarakat adat setempat. Karena itu, di kawasan ini tak akan dibangun hotel-hotel modern. Para pengunjung bisa merasakan suasana keheningan di pusat pendidikan Buddhis peninggalan abad ke-6 ini dengan menginap di rumah-rumah adat dan tempat penginapan khas Jambi. Kepala Balai Pelestarian Ke- budayaan Wilayah V Jambi Agus Widiatmoko mengatakan, KCBN Muarajambi hanya berjarak 15 km dari Kota Jambi dan bisa dijangkau dengan mudah karena terhubung oleh jalan nasional.

”Pembangunan hotel atau penginapan modern di kota saja. Jangan sampai investor membangun hotel dengan membeli lahan-lahan di desa sehingga delapan desa penyangga KCBN Muarajambi tetap memiliki kekhasan dengan rumah-rumah adat panggung mereka dan penginapan-penginapan khas Jambi yang dikelola bumdes (badan usaha milik desa) setempat,” ucap Agus, Kamis (6/6/2024), di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Menurut Agus, rata-rata luas permukiman masyarakat desa di sekitar KCBN Muarajambi hanya sepertiga dari total luasan desa. Dengan demikian, masyarakat atau bumdes masih bisa memanfaatkan lahan mereka untuk membangun tempat penginapan bernuansa adat Jambi. (Yoga)

Dalam penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya menetapkan defisit fiskal APBN 2025 di kisaran 2,45-2,82 % dari PDB, hampir mentok batas aman yang diatur di UU Keuangan Negara, yakni 3 %. Pada masa transisi, pemerintahan Jokowi semestinya menyediakan ruang fiscal yang cukup dan membiarkan rezim Prabowo menyesuaikan postur anggarannya lewat mekanisme APBN Perubahan (Kompas, 5/6/2024). Defisit yang melebar sebagai konsekuensi dari membengkaknya belanja negara ini harus ditutup dengan utang. Konsekuensinya beban utang juga membengkak dan rasio utang melebar mendekati 40 % PDB.

Kondisi ini menempatkan Indonesia di posisi rentan, di tengah situasi global, dengan suku bunga tinggi dan gejolak geopolitik yang masih tinggi. Ruang fiskal yang leluasa dibutuhkan sebagai shock absorber guna menahan guncangan yang ada. Meski secara informal penyusunan RAPBN 2025 melibatkan tim Prabowo, kemungkinan belum semua program Prabowo terakomodasi. Program unggulan Prabowo makan siang gratis untuk seluruh pelajar di Indonesia yang akan menelan anggaran Rp 400 triliun, dan susu untuk ibu hamil, akan diakomodasi dalam pos anggaran yang mana.

Selain harus mengakomodasi janji kampanye Prabowo dan komitmen melanjutkan proyek besar Jokowi, seperti IKN, APBN 2025 juga dibebani kewajiban utang jatuh tempo Rp 782 triliun. Belum lagi belanja wajib untuk gaji pegawai, 15 % dari APBN, pendidikan 20 %, kesehatan 6 %, dan anggaran perlinsos yang di 2024 mencapai Rp 493,5 triliun. Kondisi ini menuntut kemampuan tinggi pemerintahan baru untuk menavigasi dan memitigasi tantangan di tengah ruang fiskal yang sempit, sementara masih banyak PR yang harus menjadi perhatian, terkait investasi SDM guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Yoga)

Di tengah isu hilirisasi yang programnya akan diteruskan pemerintahan presiden terpilih hasil Pilpres 2024, terbit regulasi baru di bidang industri dalam bentuk Permenperin No 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik, yang membatasi impor barang elektronik untuk mendorong industri elektronik domestik. Hal ini dilatari kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja neraca perdagangan elektronik yang terus defisit. Padahal, dengan hilirisasi komoditas unggulan, industri dalam negeri harusnya ikut terdongkrak naik karena hilirisasi dan pengembangan industri (industrialisasi) ibarat ”satu tarikan napas”.

Hilirisasi ditujukan untuk memberi nilai tambah bahan-bahan mentah yang dijual di pasar internasional, dalam bentuk barang setengah jadi dan/atau barang jadi. Proses nilai tambah itu membutuhkan industri dalam negeri sehingga hilirisasi juga akan mendongkrak industri manufaktur domestik. Industrialisasi berkontribusi besar menciptakan lapangan kerja. Hasil optimal hanya terjadi jika program hilirisasi dijalankan oleh industri dalam negeri, bukan seperti pada hilirisasi nikel. China adalah contoh kisah sukses strategi hilirisasi yang terjadi berbarengan dengan industrialisasi, tanpa perlu mempertentangkannya.

China mengalami peningkatan industri manufaktur mereka selama lebih dari 35 tahun (Wen, 2024). Kunci keberhasilan hilirisasi China adalah dengan melakukan pendekatan relatif sederhana, bertahap, dan bersifat eksperimental. Fase pertama, 1970-an, dengan industrialisasi di perdesaan, dengan mengenalkan industri pertanian pada mekanisasi serta pembangunan infrastruktur secara masif demi menjamin mobilitas yang tinggi dan kelancaran sirkulasi logistik. Setelah fondasi industri perdesaan sudah kuat, dengan kepemilikan campuran, tahapan hilirisasi industri baru dilakukan.

Fase kedua (1988-1998) menekankan pada industri dengan produksi masif, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besar maupun ekspor. Pada fase ketiga (1998-sekarang), hilirisasi dilakukan besar-besaran, dengan berbagai bentuk produksi dan konsumsi. Belajar dari China, yang utama dan terpenting adalah penyediaan berbagai bentuk insentif ekonomi bagi industrialis dalam negeri dibandingkan mengundang industrialis asing melalui kemudahan investasi. Dalam konteks inilah, terbitnya Permen No 6/2024 jadi cukup relevan di saat presiden terpilih bersiap ”gas pol” melanjutkan hilirisasi. (Yoga)