Realisasi pengintegrasian rencana detail tata ruang atau RDTR ke dalam sistem online single submission belum mencapai seperlima target pemerintah.Masih minimnya jangkauan digitalisasi RDTR kontradiktif dengan ambisi besar pemerintah dalam meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya di daerah. Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, hingga Juni 2024, baru ada 234 RDTR digital yang terintegrasi dengan online single submission (OSS), baru mencapai 12,73 % dari target 1.838 RDTR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Artinya, masih banyak proses perizinan usaha dan investasi di daerah yang belum otomatis diterbitkan melalui layanan berbasis daring yang terintegrasi dan terpadu dengan perizinan berbasis risiko dalam sistem OSS.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono mengakui RDTR punya peranan penting sebagai pintu masuk bagi investasi. Sayangnya, komitmen pemda dalam menyusun RDTR masih rendah. Sejauh ini, baru ada 508 RDTR yang telah menjadi perda atau peraturan kepala daerah (perkada). ”Pekerjaan kita cukup banyak karena pada akhirnya kita mengejar hampir 2.000 RDTR. Ini tidak mudah karena bukan hanya kita yang bekerja, melainkan juga pemda,” ujar Agus dalam konferensi pers 100 Hari Kerja Menteri ATR/Kepala BPN, di Jakarta, Jumat (7/6).

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Sanny Iskandar mengatakan, RDTR merupakan dasar acuan diterbitkannya dokumen perizinan terkait bangunan karena menjadi pedoman penataan ruang di kabupaten/kota. Dunia usaha mendorong pertumbuhan realisasi RDTR daerah kabupaten/kota secara terintegrasi dalam sistem OSS, mengingat RDTR digital sangat diperlukan seluruh pelaku usaha sebagai dasar melakukan rencana atau ekspansi bisnis. (Yoga)

Hubungan kemitraan organisasi Muslim terbesar kedua di Indonesia, Muhammadiyah, dengan bank syariah terbesar di Tanah Air, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, tengah diuji. Pada 30 Mei 2024, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengeluarkan memo tentang konsolidasi dana yang menyatakan permintaan penarikan dana simpanan dan pembiayaan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dari BSI, untuk dialihkan ke unit usaha perbankan lain, seperti Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Muamalat, dan beberapa perbankan syariah yang terikat kerja sama. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas pada Kamis (6/6) melalui rilis tertulis menyampaikan klarifikasi. Ia menyiratkan bahwa aksi itu dilakukan guna menciptakan persaingan yang sehat antar bank syariah, setelah sekian lama mereka mengandalkan BSI dalam mengelola dana umat.

”Muhammadiyah terus melakukan rasionalisasi dan konsolidasi terhadap masalah keuangannya agar Muhammadiyah bisa berkontribusi bagi terciptanya persaingan yang sehat di antara perbankan syariah yang ada. Terutama ketika dunia perbankan syariah tersebut berhubungan dengan Muhammadiyah,” kata Anwar. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar dalam keterangannya menyampaikan bahwa pihaknya akan memenuhi ekspektasi PP Muhammadiyah sebagai mitra strategis mereka dalam hal pelayanan dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. ”Terkait pengalihan dana oleh PP Muhammadiyah, BSI berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis dan siap berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam upaya mengembangkan berbagai sektor ekonomi umat. Terlebih bagi UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa,” tutur Wisnu, Rabu (5/6). (Yoga)

Salah seorang pembatik, terlihat sedang menyelesaikan garapan di industri batik Farras di Desa Gulurejo, Lendah, Kulon Progo, DI Yogyakarta, Jumat (7/6/2024). Batik yang diproduksi dijual dengan harga Rp 100.000-Rp 2 juta per lembar, tergantung motif dan bahan kain yang dipergunakan. Semakin rumit motif batik tersebut semakin mahal harganya, begitu juga dengan bahannya, semakin baik bahan yang dipergunakan, semakin mahal pula harganya. (Yoga)

Setelah Tempat Pemrosesan Akhir Regional Piyungan ditutup, 1 Mei 2024, DI Yogyakarta masih berada dalam bayang-bayang darurat sampah. Beberapa waktu terakhir, sampah menumpuk di sejumlah lokasi, terutama di Kota Yogyakarta. Karena darurat, TPA Piyungan sempat dibuka kembali. Sekda DIY Beny Suharsono di Yogyakarta, Kamis (6/6) mengatakan, TPA Piyungan sempat dibuka lagi untuk menampung sampah yang menumpuk di sejumlah lokasi di Kota Yogyakarta, salah satunya di dekat kompleks Kantor Gubernur DIY. Pembukaan kembali TPA Piyungan dilakukan pekan lalu. Volume sampah yang ditargetkan diangkut ke TPA Piyungan 750 ton. Namun, yang bisa diangkut hanya 500 ton. Sebelum ditutup, TPA Piyungan menampung sampah dari tiga wilayah di DIY, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman.

TPA itu ditutup karena penuh. Setelah penutupan itu, Pemprov DIY memberlakukan desentralisasi pengelolaan sampah. Tiap kabupaten/kota harus bisa mengolah sampahnya secara mandiri. Masalah muncul karena fasilitas pengolahan sampah yang tersedia belum bisa mengolah seluruh sampah yang ada. Akibatnya, muncul tumpukan sampah. Kota Yogyakarta jadi daerah terdampak paling parah karena keterbatasan lahan untuk menampung sampah. Kini Pemkot Yogyakarta telah mengoperasikan dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), yakni TPST Nitikan dan TPST Kranon. Sementara satu TPST lain, yakni TPST Karangmiri, sedang dalam pembangunan.

Persoalan sampah juga membayangi warga Batam, Kepri. Pada 30 Mei 2024, truk pengangkut sampah terguling karena bak truk yang lapuk tak kuatmenahan muatan. Bobroknya truk sampah sudah jadi rahasia umum di Batam. Setiap hari, warga disuguhi pemandangan truk kuning reyot mondar-mandir di jalan. Sampah sering berjatuhan karena bak truk keropos dan banyak lubang. Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Eka Suryanto, Jumat (7/6) mengatakan, ada 135 truk pengangkut sampah. Hampir semuanya berusia di atas 5 tahun. ”Truk yang terbalik itu pengadaan tahun 2014. Dari 135 unit yang kami punya, 30 unit di bengkel. Itu yang membuat pelayanan terganggu,” kata Eka.

Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyono menyatakan, persoalan sampah di Batam dinilai amat pelik, setiap hari 1,2 juta warga Batam menghasilkan 1.200 ton sampah. Di wilayah Bandung Raya, Jabar, jumlah sampah yang masuk ke TPA dinilai tidak ideal. Kepala DLH Jabar Prima Mayaningtias menyatakan, jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sarimukti mencapai 1.500 ton per hari, jauh dari angka ideal yang ditetapkan, yakni 1.000 ton per hari. Kelebihan itu dikhawatirkan membuat sampah makin menumpuk dan tidak terkendali. Selain itu, jatah pengiriman dari daerah-daerah Bandung Raya makin menipis. ”Yang masuk ke Sarimukti baru 25 % sampah di Bandung Raya dan daerah sekitar, seperti Sumedang dan Garut. Tak mungkin semuanya dibuang ke TPA sehingga sampah harus dikurangi,” ujarnya di Bandung, Jumat (7/6). (Yoga)

Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, resmi menggunakan sistem mooring, yakni fasilitas tambatan kapal, untuk melindungi terumbu karang, Jumat (7/6). Upaya ini yang pertama kali di Indonesia, khususnya di kawasan konservasi perairan. Pemasangan sistem mooring atau alat tambatan kapal untuk berlabuh berlangsung di dua titik perairan, yakni Friwen dan Mioskun di Distrik Waigeo Selatan. Berat setiap alat 430 kg. Pemasangan alat ini hasil kolaborasi Konservasi Indonesia bersama Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Raja Ampat. Pendanaannya oleh lembaga Global Fund for Coral Reefs. Masyarakat di Pulau Friwen terlebih dahulu menggelar upacara adat. Kemudian mooring dilepaskan di Mioskun di kedalaman 44 meter dan Friwen di kedalaman 48 meter. Proses pemasangannya menggunakan kapal landing craft transport (LCT).

Direktur Program Papua Program Konservasi Indonesia, Roberth Mandosir seusai kegiatan mengatakan, penggunaan mooring penting untuk melindungi kawasan konservasi Raja Ampat, untuk pengamanan dan perlindungan 1.700 spesies terumbu karang di kawasan konservasi Raja Ampat yang mencapai 1,9 juta hektar. Penggunaan mooring di kawasan konservasi Raja Ampat pertama kali di Indonesia. Hal ini menandai pendekatan baru dalam upaya melindungi terumbu karang dan dapat diduplikasi di kawasan konservasi perairan lainnya. Proyek ini akan dievaluasi setelah enam bulan. ”Latar belakang penggunaan mooring karena banyak peristiwa kapal kandas dan nakhoda kapal yang melepaskan jangkar sembarangan. Aktivitas ini berdampak pada terumbu karang di Raja Ampat,” kata Robert. Ia menuturkan, penggunaan fasilitas mooring di dua lokasi itu untuk kapal dengan ukuran tidak lebih dari 700 gros ton (GT). (Yoga)

Abdul Rahim tak hanya menjadi barista di kafe kecil miliknya. Dia juga pedagang kopi dan rutin mengirim kopi ke sejumlah kota hingga ke negara lain, juga membina petani kopi dan ikut andil dalam pengembangan desa wisata di lereng Gunung Latimojong, Enrekang, Sulsel. Saat bencana, Rahim rela menutup kafe, menjadi sukarelawan. Saat banjir bandang menerjang Enrekang April lalu, kafenya bahkan menjadi pengungsian warga yang rumahnya terdampak banjir. Bermula pada 2008, dia melihat hutan di lereng Gunung Latimojong di Kabupaten Enrekang ditanami kopi oleh warga, yang mengorbankan pohon besar atau hutan. Dia terusik. Perlahan dia melakukan pendekatan kepada warga hingga membentuk kelompok penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Bersama sejumlah warga,

Rahim aktif melakukan sosialisasi dan edukasi serta mendorong penanaman kembali hutan-hutan yang sudah ditebang, yang sekaligus berfungsi sebagai pelindung tanaman kopi. Saat program penghijauan berjalan tahun 2008, Latimojong sudah ramai jadi tujuan wisata minat khusus oleh pencinta alam. ”Saya mengajak warga duduk bersama, lalu membicarakan soal memungut retribusi masuk bagi setiap pengunjung. Dengan cara itu, mereka bisa mendapat nilai tambah destinasi wisata di wilayah mereka dan membuat mereka membenahi desa dan tak lagi menebang pohon di hutan,” katanya akhir April lalu. Sejak 2011 retribusi masuk ke Latimojong mulai berlaku, hasilnya kembali pada desa dan dikelola untuk kepentingan warga. Wisatawan pun tak merasa diberatkan karena nominalnya tidak besar.

Pembenahan terus dilakukan. Obyek-obyek wisata baru bermunculan. Bahkan, atraksi wisata, seperti arung jeram, dikembangkan oleh pemuda desa, yang berujung masuknya Latimojong dalam deretan desa wisata dan mendapat Anugerah Desa Wisata Indonesia. ”Desa wisata jalan. Petani kopi tetap menikmati hasil dari kopi, bahkan berlomba menghasilkan tanaman kopi terbaik karena kopi sudah jadi bagian dari wisata,” katanya. Perhatian Rahim pada soal lingkungan dan penghijauan mendapat penghargaan sebagai Juara Harapan Terbaik Wanalestari mewakili Sulsel, yang diterima di Istana Negara tahun 2012. Tahun 2016 pejabat Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bandung berkunjung ke Enrekang, menawari Rahim ikut pelatihan barista di Bandung.  Setelah lulus ia mengirim 30-an pemuda untuk dilatih tentang kopi dan menjadi barista.

Pelatihan yang tak pernah dipikirkan atau direncanakan ini membuat Rahim akhirnya benar-benar terjun ke kopi. Dia belajar seluk-beluk kopi dan membentuk kelompok petani binaan. Dia juga merintis kafe kecil yang awalnya menempati sebuah rumah kontrakan dan akhirnya mulai berdagang kopi. Tak sekadar berdagang, ia mengajak petani bekerja sama. Petani tetap rutin diikutkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas. Dia membentuk kelompok binaan dan mencari pasar lebih luas. Jenama untuk kopinya dinamai Kopi Asik, bermakna Arabika Kalosi Enrekang dan menikmati kopi dengan asik. Sejak 2018 usahanya mendapat pendampingan BI dan kini menjadi salah satu binaan unggulan. Selain rutin membawa kopiEnrekang dalam berbagai pameran, dia juga tetap berusaha memperluas jaringan. Tujuannya kelak di Enrekang ada industri berbasis kopi. (Yoga)

Di seputar Hari Lingkungan Sedunia, 5 Juni tahun ini, kita dikejutkan berita bagi-bagi konsesi tambang oleh pemerintah kepada lembaga keagamaan, yang tertuang dalam PP No 25/2024 dan didasarkan pada UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menuai pro-kontra masyarakat yang bertanya alasan teknis dan kapasitas pihak penerima konsesi. Belum lagi tingkat kesulitan usaha penambangan dan dampak yang ditimbulkan. Perusahaan tambang profesional dan kaliber internasional saja sering kesulitan dan belum sepenuhnya bisa mengendalikan dampak pertambangan. Bagaimana ormas keagamaan nirpengalaman.

Peringatan Hari Lingkungan Sedunia 2024 bertema ”Land Restoration, Desertification and Drought Resilience” sangat relevan jadi perenungan kita. Kutukan alam bertubi-tubi akhir-akhir ini patut dijadikan pelajaran untuk mempertimbangkan tindakan kita yang salah. Kelimpahan SDA terus meninabobokkan kita sehingga lupa memintarkan anak-anak kita. Apa tak takut, di 2045, saat Indonesia seharusnya memasuki zaman keemasan, anak-anak kita jadi pekerja bangsa lain yang lebih pintar, santun dan canggih mengelola SDA? Itulah ”kutuk” yang harus kita takuti. SDA yang sudah mengutuki kita seharusnya membuat kita sadar agar berhenti memperdayakannya. Keuntungan triliunan rupiah dari penambangan perut bumi pertiwi tidak akan seimbang dengan biaya pemulihan kerusakan.

Belum lagi korban jiwa yang melayang percuma. Terlebih berkah generasi mendatang yang sudah kita habiskan sekarang saat kita belum bisa bertanggung jawab untuk mereka. Ben Smith dan David Waldner juga mengungkap bahwa kutukan SDA adalah kutukan politik sumber daya. Pemanfaatan SDA yang kelihatannya demokratis terkait dengan agenda politik tertentu. Dengan kata lain, format bagi-bagi lewat PP No 25/2024 perlu dicermati motivasinya. Apa yang salah dengan penyertaan dana swasta lewat corporate social responsibility (CSR), yang bisa dievaluasi dan disempurnakan penggunaannya untuk kemaslahatan umat sesuai marwah lembaga keagamaan. Janganlah kita kena kutuk SDA yang makin dekat dan kuat. (Yoga)

Kontroversi Starlink yang diizinkan beroperasi di negeri ini belum usai. Elon Musk, si pemilik, sudah membuat kontroversi baru saat mengumumkan, konten porno di platform X (Twitter) miliknya dibolehkan. Kedaulatan digital, yang salah satu unsurnya adalah platform harus mengikuti dan menerapkan tata nilai, norma, dan budaya di mana platform itu beroperasi, tak diperhatikan oleh Musk. Indonesia justru tertinggal dalam kebijakan dan implementasi terkini kedaulatan digital. Dalam perkembangan awal internet dunia, teknologi membawa misi politik ingin mewujudkan cita-cita konsep internet global, world-wide-web, yaitu internet tanpa batas negara. Banyak tokoh, terutama di AS, termasuk Musk, memiliki ideologi internet bebas dan penyokong liberalisme internet.

Musk tidak hanya ingin memeratakan layanan internet di wilayah terpencil, tetapi juga pendukung konsep internet global yang liberal. Kelompok ini memperjuangkan kebebasan aliran informasi dan data dan tak setuju pemfilteran lokal dan nasional, serta anti-firewall dari pemerintah/negara mana pun. Tunduk hanya pada regulasi hokum nasional tempat kantor pusatnya berada. jika Starlink ingin melayani 13.000 pulau berpenghuni di Indonesia lewat jaringan lokal, setidaknya butuh belasan ribu jaringan penyedia layanan internet (ISP). Aslinya Starlink berkeinginan mengembangkan inovasi teknologinya dengan membuat jaringan bisnis WiFi Mesh yang mandiri.

Teknologi Starlink tak butuh kerja sama dengan ISP lokal karena teknologinya mampu melayani publik di mana pun, yang terjangkau satelitnya. Bahkan, jika mungkin, tanpa harus izin. Jika layanan langsung itu dimungkinkan, sehingga jaringan atau gateway Starlink tak terfilter atau tak terpantau negara, berbagai materi terlarang atau konten yang melanggar UU kian membanjir dan memapar masyarakat Indonesia. Bersama kekuatan AI yang tersemat di algoritma yang akan kian mencemaskan jika tanpa regulasi yang tepat dan dipatuhi secara taat. Oleh karena itu, ketika daerah-daerah pelosok sudah terjangkau internet dengan platform global yang mudah diakses publik, negara harus mengantisipasi dampak signifikan bagi generasi mendatang dan masyarakat yang relatif kurang literasi dan minim pendidikan.

Negara harus mengantisipasi konsekuensi politis pilihan teknologi digitalnya. Menggunakan teknologi digital yang berasa dari negara lain, berarti memercayakan data kita melewati dan diproses teknologi mereka. Penggunaan platform teknologi jadi isu politik karena harus merelakan data penggunanya diproses dan dikendalikan berdasar hukum yang berlaku di negara asal perusahaan teknologi. Maka, kemandirian teknologi mutlak dan sangat penting agar data digital penduduk tak dikuasai perusahaan asing yang tunduk pada otoritas hukum negara lain. Jika negara belum mampu mandiri secara teknologi digital, penerapan regulasilah yang bisa mengurangi risiko dan menciptakan kedaulatan digital di Indonesia. (Yoga)

Investor asing terpantau mengalihkan dana  besar dari bursa saham ke pasar surat berharga negara (SBN), seiring masih tingginya ketidakpastian  global dan pelemahan rupiah yang berkepanjangan. Ini membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) terus terpuruk dan jebol di bawah 7.000. Berdasarkan data BRI Danareksa Sekuritas, modal asing masuk (capital inflow) ke SBN mencapai Rp 4,3 triliun pada pekan keempat Mei 2024, sedangkan dalam sebulan penuh mencapai Rp 17,47 triliun.

Sejalan dengan itu, kepemilikan  asing di SBN naik menjadi Rp807 triliun per Mei 2024 dari bulan sebelumnya Rp789 triliun. Sebaliknya, masih merujuk data yang sama, modal asing keluar (capital outflow) di saham mencapai Rp 4,6 triliun pada pekan keempat Mei 2024, tertinggi dalam lima pekan terkahir. Akhirnya, indeks turun 3,5%. Sepanjang 2024,  di pasar saham reguler, dana asing keluar mencapai Rp 12,9 triliun, sedangkan di Mei saja mencapai Rp 13 triliun. (Yetede)

Dua pekan terakhir, Bursa Efek Indonesia (BEI) dilanda gonjang-ganjing. Episentrum gempa di bursa saham ini, selain jatuhnya rupiah, tak lepas dari kepanikan investor akibat masuknya  PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) ke  papan pemantauan khusus  dengan skema full periodic call auction alias FCA. Beleid otoritas bursa saham itu pun terus disorot dan diprotes  karena banyak mudarat dan memicu komplikasi hebat di pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), misalnya, turun 3,8% dalam dua pekan ini. Nilai kapitalisasi pasar (market cap) BEI pun ambles sekitar Rp 800 triliun. Maklum, kepanikan akibat tekanan terhadap saham BREN menular dan ikut berandil menyeret turun saham-saham big caps. Banyak investor ritel yang harus menanggung rugi akibat sahamnya terjebak FCA. Apalagi  jumlah penghuni papan pemantauan khusus kian bertambah.

Per Jumat (7/6),  ada 263 saham, naik dari 221 saham saat implementasi papan pemantauan khusus tahap II dengan skema FCA. Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere, Investama Teguh Hidayat menuturkan, banyaknya emiten yang melakukan IPO di beberapa tahun terakhir bukan dari perusahaan terkenal atau akrab di masyarakat. Tidak heran  banyak emiten baru yang akhirnya masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Ini merupakan imbas dari dipermudahnya syarat sebuah perusahaan bisa melakukan IPO. Menurutnya, penolakan atas implementasi mekanisme periodic call auction ini disebabkan kurangnya transparansi dari bursa. Ini yang menyebabkan beberapa saham yang sudah naik tinggi akhirnya terkoreksi. Misalnya, BREN.  Per kuartal I-2024, salah satu emiten Prajogo Pangestu ini membukukan pendapatan US$ 145,41 juta. Sedangkan laba tahun berjalan sebesar senilai US$ 28,83 juta. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina mencermati kinerja emiten sektor energi baru terbarukan (EBT) relatif terjaga, dan berpotensi tumbuh.