Pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP untuk gabah dan harga eceran tertinggi atau HET untuk beras secara permanen. Bapanas menyebutkan, HPP gabah dan HET beras itu masih sama dengan HPP dan HET sementara atau relaksasi. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani ditetapkan Rp 6.000 per kg. Adapun HET beras medium di tingkat konsumen ditetapkan permanen Rp 12.500-Rp 13.500 per kg sesuai zonasi. Sementara itu, HET beras premium ditetapkan Rp 14.900-Rp 15.800 per kg sesuai zonasi. Baik untuk HPP gabah maupun HET beras, besarannya masih sama dengan HPP dan HET pada saat kebijakan relaksasi kedua harga acuan atau patokan itu diterapkan tahun lalu.

”HPP gabah dan HET beras permanen berlaku per 5 Juni 2024 hingga ada perubahan aturan penggantinya,” ujar Arief, Sabtu (8/6). HPP gabah permanen diatur dalam Peraturan Bapanas No 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bapanas No 6 Tahun 2023 tentang HPP Gabah dan Beras. Regulasi ini mengatur harga pembelian gabah dan beras berikut rafaksasi (standar mutu) kedua komoditas tersebut oleh Perum Bulog di tingkat petani dan penggilingan. Selain HPP GKP petani, pemerintah juga menetapkan HPP GKP ditingkat penggilingan, sebesar Rp 6.100 per kg dan HPP gabah kering giling (GKG) di penggilingan sebesar Rp 7.300 per kg. Harga GKG dan beras di gudang Bulog ditetapkan masing-masing Rp 7.400 per kg dan Rp 11.000 per kg. (Yoga)

Muslih, matanya sesekali berkaca-kaca saat menuturkan kisah muramnya menjadi anak buah kapal (ABK) selama dua bulan di kapal asing illegal, Run Zeng 03 yang ditahan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual, Maluku, Senin (3/6). Bersama 10 ABK asal Indonesia lainnya, pria yang bertugas sebagai juru masak itu harus mengarungi lautan lepas dengan penuh tekanan. Iming-iming  agensi yang mengirimnya tak pernah terpenuhi hingga sekarang, termasuk gaji Rp 8 juta hingga Rp 11,5 juta yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Selain beban kerja yang tidak wajar, ABK asal Indonesia kerap mengalami perlakuan diskriminatif.

Kualitas bahan makanan yang mereka terima sering kali buruk, termasuk beras yang menjadi makanan pokok. Mereka juga dibatasi mengonsumsi ikan segar dan hanya boleh mengolah udang yang sudah terinjak. ”Kami bingung menuntut ke mana karena pimpinan di kapal orang China semua,” kata Muslih. Kisah pilu juga dituturkan Arifin, pria asal Pekalongan, Jateng, yang direkrut lewat agensi yang sama dengan Muslih. Pendapatan sebagai tukang ojek yang terus menurun memaksanya mengadu nasib di lautan. Dengan bekerja sebagai ABK, ia berharap bisa membawa pulang penghasilan yang cukup untuk melunasi biaya persalinan istri dan kebutuhan lainnya.

Namun, harapan itu pupus. Kapal ikan asing ilegal Run Zeng 03 justru membawa Arifin pada ketidakpastian.Seluruh ABK asal Indonesia di kapal tersebut harus tertahan sampai proses penyidikan selesai. ”Kalaupun enggak bisa dapat gaji, saya cuma berharap bisa pulang,” tutur Arifin. Penangkapan kapal ikan asing ilegal Run Zeng 03 oleh aparat pengawasan KKP justru menjadi hal yang melegakan para ABK asal Indonesia. Setidaknya, mereka memiliki kesempatan untuk pulang ke kampung halaman meski harus menunggu proses penyidikan selesai. (Yoga)

Meski implementasinya disiyalir ditunda, pro-kontra iuran dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tampaknya belum akan mereda. Pasalnya, serikat buruh menuntut pencabutan. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut, pihaknya tetap menekankan pemerintah tak hanya menunda, melainkan mencabut regulasi PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera. “Cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera,” kata Said, Jumat (7/6). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan kembali implementasi Tapera. Andi Gani juga menyoroti sikap Menteri PUPR Basuki yang dinilai masih terkesan ragu-ragu dan tidak tegas dengan rencana implementasi Tapera. “Saya sendiri melihat Menteri Basuki yang sebagai Ketua Komite Tapera ragu-ragu karena gelombang penolakan sangat besar.”

Pasalnya, saat ini pekerja dan pengusaha sama-sama telah menanggung beban iuran berbagai program yang dinilai cukup besar nominalnya. “Menolak Tapera jika diwajibkan karena sangat memberatkan buruh yang sudah sangat berat dengan kondisi upah minimum yang sangat kecil kenaikannya. ”Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Ketua Komite BP Tapera, Basuki Hadimuljono mengatakan, pemerintah mengkaji penundaan implementasi program Tapera setelah ramai mendapat penolakan. Dia telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk menunda implementasi Tapera. 

Isu Tapera bertambah panas seiring dengan munculnya tiga temuan masalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Salah satunya terdapat 124.960 orang yang belum menerima pengembalian dana Rp567,45 miliar. Bila mengambil angka rerata dari nominal tersebut, setiap orang memiliki dana sekitar Rp4,5 juta yang masih menyangkut di Tapera. Bukan hanya itu, masalah peserta pensiun ganda 40.266 orang senilai Rp130,25 miliar. Terkait hal itu, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko angkat bicara. Menurutnya, masalah dana yang tak bisa dicairkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan persoalan program Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum).

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri buka suara setelah pimpinan menunjuk pengganti juru bicara (jubir) lembaga tersebut. Dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Ali mengatakan tidak bisa berkomentar ihwal isu kelembagaan tersebut. Namun, dia mengungkap terdapat informasi bahwa penggantiannya sebagai jubir bersifat mendadak. Namun demikian, pejabat KPK berlatar belakang jaksa itu memastikan patuh terhadap aturan tersebut sepanjang proses terkait dilakukan dengan benar. “Sebagai pegawai saya tentu patuhi aturan sepanjang benar prosesnya karena bagaimanapun KPK itu lembaga role model bagi lembaga lain sehingga mesti ada transparansi dalam setiap kerjanya,” tutur Ali. Sebelumnya, pimpinan KPK telah menunjuk jubir baru untuk menggantikan Ali Fikri yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala Bagian Pemberitaan. Dia merupakan jaksa yang sebelumnya menjabat sebagai Plt. Jubir KPK menggantikan Febri Diansyah. Kini, pimpinan KPK telah mengangkat jubir KPK secara defi nitif yaitu Tessa Mahardika Sugiarto. Tessa diketahui berasal dari kalangan penyidik.

Mantan Gubernur Jawa Timur (Jatim) dan Wakil Gubernur Jatim, Khofi fah Indar Parawansa dan Emil Dardak sowan ke kediaman Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat (7/6). Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi pukul 16.25 WIB, keduannya datang dalam waktu bersamaan ke rumah Prabowo tersebut. Khofifah dan Emil kompak mengenakan batik dalam pertemuannya dengan Prabowo. “Insyaallah, insyaallah [dapat rekomendasi maju Pilkada],” ujarnya. Sebelum menemui Ketum Gerindra, Khofifah dan Emil juga sempat berkunjung ke PAN, Golkar, Perindo, hingga PSI. Di sisi lain, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengaku diminta mendampingi Prabowo dalam kunjungan Khofi fah dan Emil ke Kertanegara. Dia mengaku belum mengetahui terkait apa permintaan Prabowo itu. Namun, apabila Prabowo akan mendukung Khofifah dan Emil dalam Pilkada Jatim 2024 maka pihaknya pun akan mendukung keputusan itu.

Terjadi kebingungan di tengah masyarakat terkait cap palsu pelekatan merek Antam pada logam mulia periode 2010—2022 dalam dugaan korupsi perusahaan. Mereka mengira emas yang dikeluarkan pada waktu itu tidak asli. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana mengatakan, cap palsu dimaksud adalah proses perolehannya yang ilegal, yaitu saat melekatkan merek Antam pada emas pihak lain. Ketut menjelaskan, perolehan emas yang diduga mencapai 109 ton itu tidak melewati sejumlah prosedur mulai dari verifi kasi hingga studi kelayakan emas yang dicap Antam. “Harusnya mereka melalui verifi kasi, dan studi kelayakan.

OJK makin aktif mendorong industri perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi dengan baik agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. "Kalau buat saya bagaimana mendukung membangun sistem perbankan betul-betul sehat, perbankan yang tumbuh tinggi, dan berikan kontribusi pada perekonomian Indonesia lebih besar lagi," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edian Rae. Berbagai kebijakan dan program telah dibuat oleh OJK sebagai pedoman  industri perbankan. Dalam hal itu, untuk menyebarluaskan informasi terkait kebijakan dan program OJK perlu dukungan dari media. Dian juga menyambut baik audiensi yang dilakukan bersama Manajemen B-Universe. Menurutnya, OJK memerlukan dukungan dari semua pihak, tak terkecuali dari media untuk membantu sosialisasi berbagai kebijakan OJK. (Yetede)

Pemerintah memastikan bahwa pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) dilakukan sebagai  pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya redistribusi izin ini, diharapkan ormas ikut berperan  dalam mengoptimalkan lahan-lahan yang ada. "Jadi kami menjalankan apa yang menjadi pikiran besar, dalam rangka redistribusi, sekali lagi ini kami lakukan untuk pemerataan  dan ini adalah prioritas," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi  Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadahlia. 

Pemberian konsensi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Baru Bara. Regulasi ini diterbitkan untuk memastikan penerapan kaidah pertambangan yang baik dan terlaksana program hilirisasi nasional, pemerintah berupaya memberikan  kepastian investasi melalui deregulasi kebijakan dan debirokrasi di sektor mineral dan batu bara. (Yetede)

Emiten retail modern bersiap menanggok untung besar dari momentum liburan sekolah pada pertengahan Juni-Juli mendatangkan. Mereka bahkan telah menyiapkan serangkaian promo penjualan dan diskon untuk memanfaatkan daya beli yang meningkat di momen liburan tersebut. Tak hanya pendapatan yang bakal terdongkrak, harga sahamnya juga diperkirakan terus menanjak. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Sutanto dan Sabela Nur Amalina meyakini, emiten sektor ritel membukukan kinerja kuat pada kuartal II-2024, yang didukung libur Lebaran di bulan April dan liburan anak sekolah di bulan Juni ini.

"Dari pemantauan kami di sejumlah jaringan ritel di mal-mal besar dan pusat perbelanjaan selama 3-31 Mei 2024, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ini adalah indikasi yang bagus, di tengah kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat. (peningkatan daya beli) kemungkinan  didukung  oleh adanya tambahan liburan cuti bersama di akhir pekan panjang," ujar Natalia. (Yetede)

Ekspor China pada Mei 2024 tumbuh pada laju tercepat dalam satu tahun lebih.  Ancaman kenaikan tarif lebih tinggi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa belum berdampak pada pengiriman barang ke luar negeri oleh negara dengan perekonomian terbesar kedua dunia tersebut.  Tapi data bea cukai China yang dirilis pada Jumat (07/06/2024) juga menunjukkan impor  merosot jauh dari ekspektasi kalangan analis. Data tersebut menunjukkan ekspor melonjak 7,6% pada Mei 2024 dibandingkan tahun lalu menjadi US$ 302,35 miliar.

Angka pertumbuhan tahunan itu menjadi US$ 302,35 miliar. Angka pertumbuhan bulanan tahunan itu adalah yang tertinggi sejak April 2023. Sementara impor naik 1,8% menjadi US$ 219,73 miliar. Tapi meleset dari prediksi kalangan analis, yang memperkirakan pertumbuhan sekitar 4%. Terkait peningkatan ekspor, sebagian disebabkan oleh basis lebih rendah di periode yang sama tahun lalu, ketika ekspor merosot  tahun lalu, ketika ekspor merosot  7,5%. (Yetede)