;

Idi Bantara, Kisah Diplomasi Avokad

Yoga 10 Jun 2024 Kompas (H)

Idi Bantara (57) lega kawasan Register 38 Hutan Lindung Gunung Balak, Lampung, kini rimbun dengan pohon avokad yang jadi jalan kesejahteraan bagi petani. Perjuangan Idi mengajak masyarakat bergerak melestarikan alam berbuah penghargaan Kalpataru. Geliat konservasi itu tampak kontras dibanding kondisi sebelum tahun 2020. Kala itu, petani menolak program Perhutanan Sosial yang ditawarkan KLHK melalui Dinas Kehutanan Lampung. Petani malah acapkali menuntut pelepasan status kawasan hutan Gunung Balak. Sebagian besar petani menanam jagung dan tanaman hortikultura lainnya di kawasan itu. Mereka juga mendirikan permukiman. Berbagai fasilitas pendidikan dan kantor pemerintahan desa juga berdiri di tempat itu. Area yang berstatus hutan lindung itu tidak lagi berbentuk hutan. Rentetan konflik di kawasan Register 38 Hutan Lindung Gunung Balak membuat masyarakat antipati dengan petugas kehutanan.

Pada 1980, pemerintah mencanangkan program reboisasi besar-besaran dan meminta masyarakat keluar dari hutan lewat program transmigrasi lokal. Namun, beberapa tahun kemudian, pembukaan lahan yang masif kembali terjadi dan menimbulkan konflik, baik antara masyarakat dengan pemerintah maupun di antara masyarakat penggarap lahan. Hal itu membuat petani setempat selalu menolak kedatangan petugas kehutanan. Karena itulah, saat pertama kali masuk ke Gunung Balak, Idi tidak mengaku sebagai Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Way Seputih Way Sekampung. Ia berpura-pura sebagai warga biasa yang hendak membeli tanaman jagung. Idi berkenalan dengan petani setempat untuk minum kopi sembari membahas tentang tanaman dan masa depan kawasan hutan seluas 22.072,19 hektar itu.

Ia berkenalan dengan petani bernama Anto Abdul Mutholib (alm.) yang mempunyai pohon avokad di kawasan Register 38, berusia 40 tahun dan pernah menghasilkan 1 ton buah setahun. Pohonnya bisa tumbuh di ketinggian 10 meter hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Karakter avokadnya istimewa. Buahnya besar, daging buahnya berwarna kuning, rasanya legit, lumer, dan tidak memiliki garis hitam pada daging buah. ”Saat itu saya tawarkan untuk mengembangkan tanaman itu di kawasan Register 38 Hutan Lindung Gunung Balak,” kata Idi di Bandar Lampung, Kamis (30/5). Setelah mendapat kepercayaan para petani, Idi membuka identitasnya sebagai Kepala BP DAS Way Seputih Way Sekampung. Ia mengajak sembilan petani membuat kebun percontohan avokad di lahan seluas 15 hektar dengan biaya ditanggung BP DAS Way Seputih Way Sekampung. Setahun berjalan, pohon avokad yang ditanam berbuah.

Produksi avokad berusia tiga tahun mencapai 100-200 kg per batang per tahun. ”Melihat kesuksesan panen avokad, banyak petani hutan yang belajar membuat bibit dan menanam avokad secara swadaya,” katanya. Saat ini, tanaman avokad yang ditanam lewat program rehabilitasi hutan dan lahan di Register 38 Hutan Lindung Gunung Balak seluas 997 hektar, dengan 393.800 pohon avokad yang ditanam lewat bantuan pemerintah. Aavokad lokal Lampung itu dipatenkan dengan nama Alpukat Ratu Puan, singkatan dari rangkaian tugas program unggulan agroforestri nasional yang jadi solusi konflik di Register 38 Gunung Balak. Dinas Kehutanan Lampung akhirnya mendorong masyarakat bermitra lewat skema perhutanan sosial. Kegigihan Idi mendampingi petani melestarikan alam berbuah penghargaan Kalpataru untuk Kategori Pengabdi Lingkungan, yang diserahkan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya di Jakarta, 5 Mei 2024. (Yoga)


Pelaku Usaha Pertambangan Tuntut Kesetaraan

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Investor (Daily)

Pelaku usaha pertambangan meminta  pemerintah menerapkan kesetaraan pada badan usaha manapun dalam pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan/wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUP/WIUPK). Hal ini menyusul rencana pemerintah  yang akan menyerahkan konsensi hasil penciutan lahan milik 6 perusahaan pemegang Perjanjian  Karya Pengusaha Pertambangan Batu Bara (PKP2B), kepada 6 ormas keagamaan, melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No.96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Lahan eks perusahaan pemegang PKPB2B diciutkan ketika para perusahaan mendapatkan perpanjangan izin operasi menjadi izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. "Harapannya tentu saja Pemerintah sebagai regulator bisa menyediakan level playing field yang sama bagi semua pihak/investor termasuk badan usaha ormas keagamaan untuk mendapatkan WIUP/WIUPK," kata Executive Director Indonesian Mining Association (IMA) Hendra Sinadia kepada Investor Daily, Minggu (09/06/2024). (Yetede)

Permendag 8/2024 Bisa Picu Deindustrialisasi

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Investor Daily (H)
Peraturan Menteri  Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Permendag Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dikhawatirkan nasional. Buktinya, begitu aturan itu berlaku, beberapa prinsipal elektronik global membatalkan rencana investasi di Tanah Air. Selain investasi baru, para pemain lama di sektor ini dikabarkan menunda penambahan lini produksi. Ini sangat disayangkan, mengingat manufaktur  memerlukan tambahan investasi untuk mengejar pertumbuhan sekaligus penyerapan tenaga kerja. Pelaku industri menilai, Permendag 8/2024 terlalu pro-impor, terlihat pada dihapusnya pertimbangan teknis (partek) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam persyaratan pengajuan impor. Pemanufaktur khawatir ini akan memicu banjir barang jadi di pasar domestik, sehingga memukul habis penjualan dalam negeri. (Yetede)

Potensi Besar, IFG Life Garap Segmen Korporasi

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Investor Daily (H)

PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) pada tahun ini akan fokus memperkuat bisnis korporasi sebagai anchor business, sekaligus mengembangkan bisnis banc assurance. Pendapatan premi IFG Life per April 2024 mencapai Rp 453,7 miliar atau melonjak hampir tiga kali lipat dibandingkan April 2023. Produk asuransi tradisional, termasuk yang dipasarkan kepada segmen korporasi, menjadi penopang utama pendapatan premi. Produk tersebut berkontribusi sebanyak 95% dari keseluruhan perolehan premi, sedangkan unit-linked atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) hanya sebesar 5%.

IFG Life juga mencatat total tertanggung hingga April 2024 skitar 1,1 juta orang, dimana tertanggung kumpulan mendominasi dibandingkan tertanggung perseorangan. Angka tersebut juga naik hampir dua kali lipat dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Peningkatan yang tinggi tersebut merupakan hasil dari pengalihan polis Jiwasraya. Direktur Bisnis Individu IFG Life Fabiola Noralita mengungkapkan bahwa segmen korporasi memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi jangkar utama penopang bisnis atau anchor business, Hingga saat ini, segmen korporasi di IFG Life menunjukkan pertumbuhan yang optimal. (Yetede)

Kemenperin Bidik Peningkatan Investasi dari Turki

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Investor Daily
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)  berusaha meningkatkan investasi dari Turki. Total investasi dari Turki pada kurun waktu 2019 mencapai US$ 42,758 juta atau Rp 695 miliar. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, peluang investasi di Indonesia, dengan berbagai keunggulan dan fasilitas yang ditawarkan, menarik perhatian berbagai perusahaan industri asal Turki. Hal ini terlihat saat Menperin bersama rombongan melakukan rangkaian lawatan ke Ankara dan Istambul pada 4-5 Jun 2024 lalu. Menperin melakukan pertemuan dengan sejumlah pemimpin perusahaan  industri Turki yang telah menanamkan  investasi di Indonesia, dari perusahaan yang bergerak di industri ban, tekstil, elektronik, hingga pengolahan hasil laut. (Yetede)

Hasil Temuan BPK Indikasikan Perencanaan IKN Tergesa-gesa

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Investor Daily

Hasil temuan BPK  terhadap pembangunan IKN mengindikasikan perencanaan pembangunan megaproyek di Provinsi Kalimantan Timur tergesa-gesa. Pada dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, BPK menemukan empat permasalahan dalam pembangunan IKN pada tahun 2022. Pertama, pembangunan infrastruktur IKN belum sepenuhnya selaras dengan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PURP 2020-2024, dan Rencana Induk IKN.

Selain itu perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai, antara lain sumber pendanaan alternatif selain APBN berupa KPBU dan swasta murni, BUMD belum dapat terlaksana. Untuk itu BPK menginstruksikan Direktur Jenderal unit organisasi terkait dan Kepala badan Pengembangan Infrastruktur wilayah untuk melakukan sinkronisasi  penyusunan Renstra Kementerian PUPR dan Renstra Eselon  dengan pedoman pada RPJMN periode selanjutnya. (Yetede)

Gelar Startup Demo Day, LLV Pikat Puluhan Modal Ventura

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Investor Daily
Livin Lab Ventura (LLV) yang merupakan corporate venture dari Sinar Mas Land, berhasil menarik minat puluhan modal ventura dalam acara "Startup Demo Day" batch ke-1 yang digelar di BSD City, Tangerang, Banten. Di ajang tersebut LLV menjalin kerja sama dengan Prasetia Dwidharwa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi infrastruktur telekomunikasi dan ICT solutions ini. menghadirkan rangkaian acara seperti, demo day, busines matcmaking, dan startup networking, bersama 21 startup dan lebih dari 50 Venture Capital (VC). "Kedepannya kami akan mengadakan demo day batch selanjutnya sehingga memberikan peluang yang lebih luas bagi para startup untuk mendapatkan pendanaan dari perusahaan modal ventura. Tentunya segala upaya ini kami lakukan guna mendukung pertumbuhan startup yang kian pesat di Indonesia." kata Prasetia. (Yetede)

Selamatkan Hutan dan Warga Adat Papua

Yuniati Turjandini 10 Jun 2024 Tempo
Gerakan "All Eyes on Papua" yang bergaung di media sosial pantas mendapat dukungan penuh. Inisiatif tersebut menjadi momentum penting bagi kita semua untuk bersatu menyelamatkan hutan Papua sekaligus menghormati hak-hak warga adat yang sekian lama terabaikan. Poster "All Eyes on Papua" yang viral di media sosial menunjukkan solidaritas masyarakat terhadap suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan, dan suku Moi di Sorong, Papua Barat Daya. Dua suku tersebut tengah berjuang menyelamatkan hutan mereka. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit yang akan dilakukan PT Indo Asiana Lestari mengancam hutan seluas 36 ribu hektare, lebih dari setengah luas Jakarta, yang merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat.

Nasib komunitas adat di wilayah tersebut jelas berada dalam bahaya. Pembukaan lahan sawit bukan hanya mengancam keberlangsungan hidup mereka, tapi juga merusak paru-paru dunia. Suku Awyu telah menggugat izin lingkungan proyek itu ke pengadilan tata usaha negara. Sayangnya mereka kalah di dua tingkat peradilan, yaitu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada November 2023 dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado pada Maret 2024. Harapan terakhir mereka kini ada di Mahkamah Agung.

Unggahan "All Eyes on Papua" awalnya menyoroti konflik agraria yang dialami komunitas suku Awyu di Boven Digoel. Kampanye yang digagas oleh berbagai lembaga advokasi lingkungan ini sudah sepantasnya memicu diskusi masyarakat luas untuk mencari solusi atas pelbagai persoalan yang melanda Papua. Boven Digoel merupakan satu dari 35 kota dan kabupaten di Papua yang masuk kategori daerah dengan kemiskinan ekstrem. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Boven Digoel mencapai 14,25 ribu jiwa atau 19,80 persen dari total penduduk. Adapun penduduk yang tergolong miskin ekstrem sebanyak 3.610 jiwa atau 5,02 persen.

Boven Digoel—tempat tinggal suku Awyu—juga merupakan kabupaten dengan tingkat deforestasi tertinggi kedua di Papua, dengan setidaknya 51 ribu hektare hutan sudah gundul atau berubah fungsi. Pembabatan hutan seluas itu diperkirakan melepaskan emisi 25 juta ton CO2, setara dengan 5 persen dari tingkat emisi karbon pada 2030. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Papua, tapi juga secara global. (Yetede)

Menikmati Laba Tinggi dari Saham Teknologi

Hairul Rizal 10 Jun 2024 Kontan (H)

Mayoritas unitlink berbasis saham menghasilkan kinerja negatif. Berdasarkan data Infovesta Utama hingga Mei 2024, rata-rata unitlink saham mencetak kerugian 2,28% dalam sebulan. Sedangkan bila dihitung sejak awal tahun hingga Mei, kinerja unitlink saham minus 3,32%. Namun total unitlink berbasis saham global justru mencetak kinerja sebaliknya. Bahkan, sejumlah unitlink saham dollar AS mampu mencetak keuntungan hingga dua digit. Wawan Hendrayana, Wakil Presiden Infovesta Utama, menjelaskan, unitlink berbasis saham global bisa mencetak kinerja positif karena banyak yang menginvestasikan dananya di saham teknologi. Seperti diketahui, pergerakan saham sektor teknologi di bursa AS naik kencang di sepanjang tahun ini. 

Selain itu, tidak seperti bursa saham dalam negeri, kebanyakan bursa saham di luar negeri mencetak kinerja positif. Indeks Nikkei 225 misal mencetak kenaikan 15,60% sejak awal tahun. S&P 500 menguat 12,10% dan Nasdaq menguat 14,13% di periode yang sama. Salah satu unitlink saham berdenominasi dollar AS yang mencetak cuan positif adalah Prulink US Dollar Global Tech Equity Fund.

Bila dihitung sejak awal tahun hingga Mei, unitlink ini mencetak imbal hasil 20,11% (lihat tabel). Dalam periode tersebut, Prulink US Dollar Global Tech merupakan unitlink saham dollar AS dengan kinerja tertinggi. Kinerja positif unitlink Prudential ini bukan cuma terlihat sepanjang tahun ini. Dalam setahun terakhir, produk ini telah menghasilkan keuntungan sebesar 46,12%. Karin Zulkarnaen, Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia berharap, unitlink perusahaan ini tetap menghasilkan kinerja positif. Karin menegaskan, Prudential akan terus fokus berinvestasi di sektor-sektor yang memiliki ketahanan. 

Unitlink saham dollar AS lain yang menghasilkan cuan tinggi adalah unitlink besutan Asuransi Allianz Life Indonesia, yakni Smartwealth Dollar Equity World Opportunities Funds US Dollar. Produk ini menghasilkan imbal hasil sebesar 14,64% di sepanjang 2024 berjalan dan sebesar 5,18% di Mei 2024. Wawan memperkirakan, imbal hasil unitlink berbasis saham teknologi masih akan positif. "Dengan proyeksi penurunan suku bunga, imbal hasil sebetulnya masih bisa naik. Tapi sentimen eskalasi krisis di Timur Tengah dan perang dagang bisa membuat pergerakan saham akan volatil," ujar dia.

Jalan Berliku Mengerek Peringkat Utang Negara

Hairul Rizal 10 Jun 2024 Kontan

Pemerintah Indonesia menginginkan rasio perpajakan alias tax ratio Indonesia terus meningkat. Tingginya tax ratio berarti penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah akan lebih besar. Alhasil, pemerintah bakal memiliki kapasitas fiskal yang lebih besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap Indonesia dapat segera mencapai peringkat kredit di level single A. Saat ini, peringkat utang yang disematkan beberapa lembaga internasional untuk Indonesia masih berada di level BBB. Namun menurut Menkeu, level tersebut masih relatif positif dan stabil meskipun ekonomi domestik sempat terhantam pandemi Covid-19, harga komoditas naik dan turun, hingga meningkatnya kebutuhan belanja untuk membangun infrastruktur. "Indonesia dengan triple B stable ini merupakan suatu capaian yang baik," kata Sri Mulyani. Sejumlah lembaga pemeringkat mengafirmasi peringkat utang Indonesia di tahun ini. Pertama, Moody's di level Baa2 dengan outlook stabil pada 16 April lalu. Kedua, Japan Credit Rating (JCR) Agency mengafirmasi peringkat utang RI di level BBB+ dengan outlook stabil pada 22 Maret. Ketiga, Fitch di level BBB dengan outlook stabil pada 15 Maret lalu.

Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan tax ratio pada kisaran 13% dari produk domestik bruto (PDB) agar peringkat kredit Indonesia meningkat menjadi single A. Namun yang menjadi masalahnya, selama ini posisi tax ratio Indonesia masih sulit untuk beranjak lebih tinggi. Berdasarkan catatan KONTAN, tax ratio Indonesia masih kalah dengan negara-negara anggota ASEAN, G20 serta The Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD). Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menilai, rasio pajak saat ini masih rendah. Padahal belanja pemerintah berpotensi meningkat ke depan. Kondisi ini akan mempengaruhi kesinambungan fiskal. Ekonom Center of  Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy juga mengingatkan pemerintah agar bisa memastikan pengelolaan fiskal memenuhi syarat-syarat keberlanjutan fiskal. Salah satunya, memastikan perkembangan belanja yang ingin diakomodasikan dalam APBN, bisa terpenuhi melalui pembiayaan utama, baik dari pajak maupun penerimaan non pajak.

Pilihan Editor