Warganet kerap mengeluh di beragam platform media sosial mengenai tingginya harga tiket pesawat, terutama saat musim puncak liburan. Banyak unggahan yang membandingkan tarif tiket pesawat domestik dan internasional. Alih-alih lebih rendah, harganya mayoritas lebih tinggi ketimbang perjalanan ke luar negeri. Tak heran, masyarakat memilih perjalanan ke luar negeri menggunakan pesawat. Survei Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) menunjukkan, mayoritas responden konsumen industri aviasi, memilih maskapai berdasarkan harga tiket, 22 % responden, disusul ketepatan waktu (21,6 %) dan rute (19,7 %). Artinya, konsumen menggunakan jasa penerbangan berdasarkan harga tiket, semakin murah tiketnya, semakin banyak orang yang terbang menggunakan maskapai tersebut.

Di sisi lain, meski harga tiket pesawat kerap dikeluhkan mahal melalui media sosial, sebanyak 59,8 % responden Apjapi menilai tarifnya masih dalam kategori wajar. Hanya 21,5 % yang beranggapan harga tiket pesawat mahal. Dalam diskusi kelompok terarah harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Potensi Bisnis Aviasi Seiring Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah dan Mobilitas Orang di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/6), Ketua Apjapi Alvin Lie mengatakan, sesuai data Kemenhub berkaitan dengan musim libur Idul Fitri 1445 Hijriah, dari 240 juta orang yang bermobilitas, konsumen jasa penerbangan berkisar 10 % - 11 %.

Sisanya memakai moda transportasi lain. Alvin mengatakan, keluhan tarif tiket yang digaungkan konsumen menunjukkan minimnya pemahaman mereka terhadap komponen harga tiket. Padahal, ada sejumlah komponen lain yang dibebankan dalam tiket sehingga nominal yang tertera tak seluruhnya masuk sebagai pendapatan maskapai. ”Di dalam harga tiket ada PPN, passenger service charge (PJP2U) atau retribusi bandara. Retribusi bandara ini cukup tinggi,” ujarnya. Retribusi bandara bukan bagian pendapatan maskapai penerbangan. Ada pula komponen Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR). (Yoga)

Besar sebagai ”tukang gambar” percetakan di Makassar, Firman Hatibu merengkuh nasib sebagai ilustrator  yang karyanya tersebar di dunia. Karyanya tercetak di album band Slank hingga menjadi illustrator ”langganan” CorelDRAW. Bekal itu ia gunakan untuk membangun ekosistem lintas sektor agar berdaya bersama. Sebuah computer dengan berbagai perlengkapan menggambar nangkring di tengah ruangan. Di lemari pembatas terpampang tiga skateboard tanpa roda dengan gambar yang saling terhubung. Itu adalah gambar yang menjadi tampilan utama aplikasi CorelDRAW versi 2020. ”Sengaja bikin sendiri untuk kenang-kenangan,” kata Firman Hatibu, Senin (20/5/2024).

Pada 2019, gambar berjudul ”Queen of Vector” ini ia kirimkan dalam sayembara internasional CorelDRAW. Ia terpilih sebagai juara kedua. Meski begitu, gambar buatannya dipilih menjadi tampilan utama di semua aplikasi CorelDRAW versi 2020. Berturut-turut, hingga 2024 ini, gambarnya selalu ada di laman resmi hingga akun media sosial CorelDRAW. Karyanya telah melanglang buana di banyak benua. Gambar buatannya telah tercetak dilogo perusahaan di Irlandia, baju kaus band di Australia, toko oleh-oleh di Texas, hingga buku di bandara-bandara dunia. Ia memiliki ciri khas gambar yang detail dan warna cemerlang.

Menjadi ilustrator adalah pekerjaan utama Firman satu dekade ini. Media sosial serupa etalase karyanya. Beberapa konsumen menghubunginya secara daring setelah melihat gambarnya di Instagram atau informasi dari teman ke teman. Tingginya animo klien, khususnya mancanegara, membuatnya mantap mandiri dan bekerja dari rumah setelah 15 tahun bekerja di percetakan. Sebelum sayembara CorelDRAW, ia beberapa kali memenangi ajang tingkat dunia. ”Ada Motocross tingkat dunia. Hadiah uangnya masuk, tapi plakat yang ditandatangani semua pebalap ditahan di bandara. Disuruh bayar, mending tak usah,” cetusnya.

Selain melakoni pekerjaan utama sebagai ilustrator profesional, Firman juga ingin terus berbagi dengan para ilustrator muda lainnya. Ia merasa, kesempatan yang ia miliki harus disebarluaskan dan bisa dimanfaatkan banyak orang. Sebab, ia melihat dunia ilustrator dibutuhkan banyak orang di banyak negara dan dalam berbagai medium. Hanya saja, informasi tersebut tak tersampaikan secara detail ke anak muda, khususnya di Makassar. ”Saya merasa kita ada inferioritas soal karya. Padahal, karya teman-teman tak kalah bagus. Tinggal mencari pasar dan klien sendiri sesuai dengan karakter yang dimiliki,” tuturnya. Menurut Firman, dunia kreatif mempunyai daya dobrak yang bisa terus berkembang. Kemampuan untuk berjejaring dan bekerja bersama membuka ruang-ruang dan kesempatan baru untuk tumbuh bersama. (Yoga)

Kabar baik bagi dunia usaha. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bakal royal mengguyur insentif pajak tahun depan. Dari sini, industri pengolahan masih menjadi primadona yang mendapatkan insentif pajak paling besar. Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan tahun 2025 mencapai Rp 421,82 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 senilai Rp 374 triliun. Sejauh ini, belanja perpajakan tahun depan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan jenis pajak, porsi terbesar adalah belanja pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang senilai Rp 262,3 triliun. Untuk jenis pajak ini, cakupan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP). Adapun belanja pada pajak penghasilan (PPh) diperkirakan Rp 140,10 triliun, yang mencakup diskon tarif pajak termasuk tax holiday. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan belanja perpajakan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta aktivitas masyarakat di tahun depan. 

Selama ini belanja perpajakan terbesar dinikmati oleh sektor industri pengolahan. Pemerintah memproyeksikan nilainya Rp 98,2 triliun. Disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 57,9 triliun dan sektor jasa keuangan dan asuransi senilai Rp 53,7 triliun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, kenaikan belanja perpajakan terbilang lumrah lantaran pemerintah juga tengah menarik masuknya investasi ke Tanah Air, termasuk di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi lain, subsidi pajak kali ini nyaris minim dampaknya pada pemulihan daya beli. Padahal tekanan berat yang sedang dihadapi masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, bisa dikurangi dengan meringankan beban pajak termasuk melalui subsidi pajak. Oleh karena itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual menyarankan sebaiknya belanja perpajakan jangan hanya terkonsentrasi di sektor industri pengolahan maupun yang berhubungan dengan hilirisasi SDA. Insentif bisa diperkuat ke sektor lain, terutama sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. 

Contohnya adalah sektor pertanian dan sektor jasa. Apalagi di sektor tersebut masih banyak pekerja dengan status informal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan agar belanja perpajakan didistribusikan tepat sasaran agar berdampak maksimal  bagi ekonomi. Menurut dia, sektor yang membutuhkan insentif pajak adalah sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, juga sektor bernilai tambah tinggi yang mendorong hilirisasi atau industrialisasi. "Kedua sektor ini perlu diberikan insentif karena dampaknya akan berkali lipat bagi masyarakat dan perekonomian nasional," terang dia, kemarin. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai belanja perpajakan masih diperlukan.

Pemerintah berupaya memacu penerimaan perpajakan pada tahun depan. Salah satu caranya menyasar potensi pajak orang kaya. Pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas wajib pajak (WP) high wealth individual (HWI) dan WP grup ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. Rencana ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dalam dokumen itu, pemerintah menyatakan penguatan basis perpajakan dilakukan melalui beragam cara. Pertama, penambahan jumlah WP serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak. Kedua, penguatan pengawasan pajak dan law enforcement. Ketiga, peningkatan kerja sama perpajakan internasional. Keempat, pemanfaatan digital forensik. Tidak ada data resmi terkait penerimaan pajak orang kaya. Kementerian Keuangan hanya merilis penerimaan setoran pajak dari wajib pajak secara umum, yakni wajib pajak orang pribadi (WP OP), termasuk di dalamnya setoran pajak dari orang kaya. 

Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto mengatakan, salah satu indikator potensi penerimaan pajak dari Kelompok HWI ialah masih rendahnya rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau kepatuhan formal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan termasuk di dalamnya kelompok HWI. Ia mengutip data Direktorat Jenderal Pajak yang melaporkan rasio kepatuhan WP OP non karyawan pada 2022 hanya 69,11%, lebih rendah daripada kepatuhan formal WP OP karyawan sebesar 93,71%. "Meskipun ini hanya menunjukkan angka kepatuhan formal, tetapi bisa dijadikan gambaran kepatuhan materialnya," kata dia, Selasa (4/6). Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebutkan masih ada ada harta WP di luar negeri yang masih belum diungkap ke otoritas pajak. Hal ini terlihat dari data realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) khususnya repatriasi dan deklarasi luar negeri dibandingkan data Automatic Exchange of Information (AEOI). "Tentunya, harta ini milik HWI. Ini menjadi potensi penerimaan pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak," kata dia, kemarin.

Pemerintah menawarkan 21 proyek infrastruktur hijau berkelanjutan kepada investor Indo-Pasifik sebagai peluang investasi yang potensial. Dari total 21 proyek yang ditawarkan, 19 proyek di antaranya merupakan pipeline projects. Proyek tersebut ditawarkan dalam acara Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Clean Economy Investor Forum 2024 di Singapura, Kamis (6/6). "Dua proyek sudah dalam kategori siap, yakni Green Refinery Cilacap dengan nilai sebesar US$ 860 juta serta Green Refinery Plaju Sumtera Selatan yang juga bernilai US$ 860 juta," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resminya, kemarin. Pemerintah Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP). Secara umum program ini menawarkan pendanaan sebesar US$ 20 miliar. "Bagi Indonesia target pendanaan investasi yang dibutuhkan bagi Enhanced Nationally Determined Contribution Indonesia mencapai sekitar US$ 281 miliar. Terkait dengan pencapaian net zero emission hingga tahun 2060, Indonesia membutuhkan sekitar US$ 1,1 triliun," kata dia.

Pasar modal syariah Indonesia masih bertumbuh. Tercermin dari pertumbuhan jumlah saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan jumlah investor syariah. Mengutip data BEI, jumlah saham syariah yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) naik 61% dalam lima tahun terakhir dari 20182024. Pada periode yang sama, kapitalisasi pasar saham syariah mencapai 60% dari total kapitalisasi pasar di BEI. Kemudian Rata-Rata Nilai Transaksi Harian (RNTH), saham syariah berkontribusi sebesar 54%. Iman Rachman, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun Anggota Bursa Sistem Online Trading Syariah (SOTS), jumlah investor syariah tumbuh lebih dari 250% dalam lima tahun terakhir. Adapun pada 2018, jumlah investor syariah dalam negeri mencapai 44.536 investor. Per April 2024, investor syariah di Indonesia mencapai 144.913 investor. Kendati jumlah investor syariah makin banyak, tapi performa saham syariah belum terlalu istimewa. Dari lima indeks syariah yang ada di BEI, semuanya terkoreksi. Hingga Kamis (6/6), Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) turun 0,06% year to date (ytd).

Kemudian Jakarta Islamic Index (JII) dan JII 70 masing-masing melemah 3,71% dan 1,96%. Head of Research Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, sektor telekomunikasi, teknologi dan saham bahan baku menjadi pemberat dari seluruh indeks syariah di dalam negeri. "Potensi pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Eropa dan The Fed, diharapkan dapat mengurangi capital outflow di pasar modal sehingga berpotensi menopang nilai tukar rupiah," kata Valdy kepada KONTAN, Kamis (6/6). Muhammad Nafan Aji Gusta, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas mencermati, secara teknikal pergerakan indeks ISSI, JII dan JII70 berdasarkan daily chart masih berada dalam tren sideways. Sebagai pilihan investasi, Nafan menyarankan mencermati saham syariah di sektor bahan baku dan energi. Investor bisa akumulasi saham PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dengan target harga terdekat di Rp 7.800. Kemudian buy on weakness PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (AMDR) dengan target di Rp 1.410 dan trading buy PT Medco Energy Internasional Tbk (MEDC) dengan target terdekat di Rp 1.365.

Mundurnya dua pemimpin Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dari jabatan mereka, menimbulkan ketidakpastian terkait kelangsungan proyek IKN. Sejumlah emiten properti yang tengah menggarap proyek di IKN berharap situasi ini tidak mempengaruhi bisnis mereka. Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), Adrianto P. Adhi berharap, akan ada kepemimpinan baru di Otoritas IKN yang bisa mengintegrasikan kebijakan menjadi satu atap. Sehingga, potensi kendala yang dihadapi investor bisa diselesaikan dengan cepat. "Diharapkan ada perbaikan di berbagai kebijakan, sehingga investor lain semakin yakin berinvestasi di IKN," ujarnya, Selasa (4/6).

Sedangkan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) sedang mengerjakan proyek dengan skema kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) di IKN. Direktur CTRA Harun Hajadi mengatakan, CTRA membangun 10 tower rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan 20 unit rumah tapak untuk eselon 1. PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), melalui Grup Sinarmas juga berpartisipasi di proyek pembangunan IKN. BSDE saat ini memiliki proyek Grandcity seluas kurang lebih 220 hektare di Balikpapan. Proyek ini berjarak sekitar 30 km dari IKN. Sentimen ini sempat membuat saham-saham emiten properti bergerak fluktuatif.. Kemarin, saham CTRA turun 0,87% ke harga Rp 1.140 dan saham SMRA turun 0,95% ke harga Rp 520 per saham.

Beleid papan pemantauan khusus dengan skema full periodic call auction (FCA) terus menuai protes kalangan investor. Sejauh ini, otoritas bursa tetap bergeming dan hanya berjanji akan mengkaji aturan nan kontroversial tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) misalnya, menyatakan terus memantau dinamika penerapan mekanisme FCA di papan pemantauan khusus. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal OJK, Antonius Hari Prasetyo Moerdianto mengatakan, OJK dan self regulatory organization (SRO) terus berkoordinasi mengenai kebijakan pasar modal, termasuk soal mekanisme FCA. OJK tak menampik papan pemantauan khusus dengan mekanisme FCA memicu gejolak di pasar saham. OJK akan meninjau kembali implementasi papan pemantauan khusus ini. "Kami lihat dulu apakah seluruh investor merasa tidak dilindungi atau hanya sebagian. Kami masih akan melihat hasil implementasinya, sesuai dengan tujuan atau tidak," kata Anton. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik menandaskan, semua peraturan dan kebijakan pasti dikaji ulang untuk mengukur efektivitas, termasuk papan pemantauan khusus. "Review sedang berjalan dan sedang menunggu hasilnya," kata Jeffrey. Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, volatilitas saham kian naik dan transaksi harian turunjika FCA masih diterapkan. Ia berharap, BEI mencabut aturan FCA di papan pemantauan khusus.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) akan menerbitkan oligasi berkelanjutan IV tahap II senilai Rp 390 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan IV yang menargetkan dana Rp 650 miliar. Sebesar 55,5% dari hasil penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan (refinancing) pinjaman obligasi berkelanjutan III MNC Kapital Indonesia Tahun 2023 Tahap II yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Juli 2024. Sementara itu, dana sekitar 25,6% akan digunakan sebagai tambahan modal kerja anak usaha yakni MNC Sekuritas untuk ekspansi usaha berupa pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk transaksi perdagangan efek. Sisanya dana obligasi untuk modal kerja. "Jika dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka perusahaan akan menutupi kekurangannya pembayaran obligasi jatuh tempo dengan kas internal," tulis manajemen dalam prospektus. Obligasi BCAP yang akan jatuh tempo senilai Rp 216,44 miliar membayar bunga tetap 10,75% per tahun. Sementara, kas setara kas MNC Kapital per 31 Maret 2024 sebesar Rp 4,06 triliun.

Tantangan besar ekonomi pada tahun depan tak menyurutkan ambisi pemangku kebijakan untuk memasang target yang cukup ambisius dalam menentukan angka inflasi. Faktanya, berbagai dinamika terutama yang bersumber dari eksternal pun berisiko memunculkan tekanan dalam konteks perdagangan, manufaktur, hingga konsumsi masyarakat. Misalnya, perlambatan ekonomi global, gejolak harga komoditas sumber daya alam (SDA), tingginya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve (The Fed), pelemahan rupiah, hingga lambannya normalisasi infl asi global. Namun, pemerintah justru memasang target inflasi yang cukup ambisius sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 31/2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027. Dalam beleid yang diundangkan 3 Juni 2024 itu, inflasi pada 2025 dan 2026 ditargetkan 2,5% (year-on-year/YoY), sedangkan pada 2027 di angka 2,5% (YoY) dengan deviasi 1%. 

Tentu angka tersebut terbilang cukup muluk. Apalagi, dalam pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 di level panitia kerja (Panja) kemarin, Kamis (6/6), pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati target inflasi berkisar 1,5%—3,5%. Sekadar mengingatkan, rendahnya inflasi tidak sepenuhnya pertanda buruk, sepanjang kondisi itu juga ditopang oleh stabilitas harga dan inflasi inti yang memotret daya beli secara riil. Begitu pula inflasi tinggi, yang di satu sisi menggambarkan adanya geliat konsumsi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik situasi tersebut akan memicu gejolak perekonomian nasional. Dalam konteks inilah sasaran inflasi perlu disusun lebih realistis diiringi dengan kebijakan belanja yang berfokus pada penguatan daya beli. Persoalannya, pada saat bersamaan pemerintah justru membuka ruang pemangkasan belanja guna menekan defi sit lantaran DPR RI memandang target defi sit sebesar 2,45%—2,82% pada 2025 terlampau lebar. (Bisnis, 6/6). 

Merepsons dinamika ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu, mengatakan sasaran infl asi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu merupakan hasil kesepakatan pemerintah dan Bank Indonesia (BI) melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Febrio menambahkan, nantinya angka sasaran inflasi akan mengacu pada asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPR RI. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, menyampaikan bahwa menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah sangat penting dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi, dinamika dan risiko dari sisi global serta potensi dampaknya ke Indonesia masih menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Sementara itu, kalangan pelaku usaha dan pakar ekonomi mengkritisi target inflasi yang dipandang kurang tajam. Di satu sisi, sasaran dalam PMK No. 31/2024 terlampau ambisius, sementara target dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 relatif moderat. 

Faktanya, potensi lesatan inflasi hingga melambung di atas sasaran PMK No. 31/2024 maupun Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025 sangat besar. Selain faktor global, kebijakan domestik juga akan memengaruhi lonjakan inflasi, utamanya soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan penaikan tarif PPN akan mengerek angka inflasi yang cukup signifikan. Menurutnya, solusi ideal untuk menekan inflasi adalah membatalkan atau menunda kenaikan PPN sekaligus menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate yang saat ini sebesar 6,25%. "Jika pemerintah membatalkan kenaikan tarif PPN dan BI menurunkan suku bunga acuan, maka inflasi dapat dikendalikan di level 2,5%," katanya. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, memprediksi arah kebijakan belanja masih akan berkutat pada sisi konsumsi masyarakat. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, menyarankan kepada pemerintah untuk mengkalkulasi ulang target inflasi pada tahun depan.