Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, Kamis (6/6) mengatakan, selama ini, Indonesia menempuh tiga jalur hilirisasi sawit. Pertama, mengolah minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak inti sawit (palm kernel oil/PKO) menjadi produk pangan dan mikronutrisi. Kedua, mengolah CPO menjadi produk oleokimia, antara lain sabun, deterjen, kosmetik, dan bioplastik. Ketiga, mengolah CPO menjadi produk energi, seperti biodiesel, bensa, dan avtur sawit.

”Kendati belum optimal, hilirisasi sawit itu sudah berhasil baik. Dalam 12 tahun terakhir, komposisi ekspor sawit RI berubah dari didominasi CPO menjadi produk olahan sawit,” ujarnya dalam Special Dialogue ”Strategi Meningkatkan Daya Saing Kelapa Sawit Indonesia melalui Hilirisasi” yang digelar CNBC Indonesia. PASPI mencatat, pada 2011, ekspor CPO dan PKO masih mendominasi, yakni 52 %. Pada 2023, komposisi ekspor ekspor RPO dan RPKO mendominasi, yakni 75 %. Hilirisasi sawit di sektor energi, terutama biodiesel, mampu mengurangi konsumsi solar impor di dalam negeri dari 41 % pada 2011 menjadi 18 % pada 2023.

Menurut Tungkot, hilirisasi sawit itu perlu terus ditingkatkan pada era pemerintahan Prabowo-Gibran. Setidaknya ada lima pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan di sektor tersebut. Pertama, melanjutkan mandatory (kewajiban) biodiesel B35 dan B40. Kedua, memulai mandatory bensin sawit atau bensa dan bioetanol. Ketiga, mempercepat mandatory bioavtur berbasis sawit dan minyak jelantah. Keempat, pengembangan CPO nonfood grade untuk bahan bakar nabati. ”Terakhir, meningkatkan produktivitas tanaman sawit, terutama milik rakyat, dengan peremajaan tanaman sawit dan pengelolaan perkebunan sawit secara berkelanjutan,” ujarnya. (Yoga)

Mobil listrik Citroen dari Perancis dan BYD dari China siap masuk pasar Indonesia. Keduanya memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah yang tertuang dalam Perpres No 79 Tahun 2023 tentang Perubahan Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau KBLBB. ”Ada dua merek mobil listrik yang akan mulai memasuki pasar Indonesia, yakni grup Stelantis yang membawa merek mobil Citroen dan yang kedua adalah BYD,” ujar Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin dalam diskusi terbatas dengan awak media di kantornya, Jakarta, Kamis (6/6).

Ia menjelaskan, Stelantis sudah secara resmi masuk sejak Mei, sedang BYD masih dalam proses administrasi. Perusahaan mobil listrik yang berencana mengimpor mobil listrik baterai dalam keadaan utuh (completely built up/CBU) akan memperoleh keringanan berupa pembebasan bea masuk (BM) impor sepenuhnya. Artinya, bea masuk nol % dari sebelumnya 50 %. Selain itu, Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang sebelumnya 15 % akan ditanggung pemerintah sehingga menjadi nol %. Namun, karena masih impor CBU, perusahaan tetap  dikenai PPN sebesar 11 %. Begitu pula impor mobil listrik baterai dalam keadaan komponen (completely knocked down/CKD) mendapat pembebasan BM dari 10 % menjadi nol %. (Yoga)

Aktivitas para pengupas bawang merah terlihat di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (3/6/2024). Para pengupas bawang di Pasar Induk Kramat Jati ini, dibayar Rp 3.000 per kilogram dan Rp 1.000 per kilogram untuk memotong bawang merah. Adapun upah mengupas bawang putih sebesar Rp 15.000 per satu karung yang bisa berisi lebih dari 15 kilogram bawang. (Yoga)

Indonesia berambisi menjadi eksportir ikan hias terbesar dunia, menyalip Jepang yang saat ini merupakan eksportir ikan hias terbesar dunia. Pemerintah bermaksud menggencarkan pameran, promosi perdagangan, dan aplikasi perdagangan ikan hias untuk mendongkrak pasar dalam dan luar negeri. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Budi Sulistiyo, pada konferensi pers menjelang penyelenggaraan Pameran Ikan Hias Nusatic 2024 di Jakarta, Kamis (6/6) menyatakan, perdagangan ikan hias berkembang pesat dalam 5-10 tahun terakhir, baik lewat jual-beli langsung maupun daring.

Budi mengemukakan, Indonesia berupaya menjadi tuan rumah ikan hias dunia. Karena, Nusantara memiliki kekayaan jenis ikan hias air tawar atau air laut yang beragam, berbeda dengan negara pesaing Jepang yang hanya mengandalkan pemasaran satu jenis ikan, yakni ikan koi. Karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan kualitas ikan, literasi, narasi, dan tata kelola. Pihaknya menargetkan Indonesia mampu menuju negara tuan rumah ikan hias terbesar pada 2025. ”Kita berani melangkah sebagai negara eksportir ikan hias dunia dari nomor dua menjadi nomor satu dunia karena Indonesia dibekali keanekaragaman ikan hias. Modal alam ada di sini,” ujarnya. (Yoga)

Kebijakan pemerintah memberi prioritas penawaran konsesi pertambangan batubara kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan dinilai tidak tepat. Kebijakan yang tercantum dalam PP No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara itu disarankan dicabut. PP tersebut ditetapkan Presiden Jokowi pada 30 Mei 2024. Pasal 83A aturan itu menyebutkan, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

WIUPK itu merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi, mengatakan, jika tujuan pemerintah menyejahterakan masyarakat melalui pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan, bisa dengan mengatur agar perusahaan tambang menyisihkan sebagian keuntungannya untuk ormas keagamaan. ”Ini bisa diterapkan kepada perusahaan tambang yang baru akan mengajukan izin. Jadi, bukan perusahaan yang telah beroperasi,” kata Fahmy, Kamis (6/6).

Skema ini sudah diterapkan PT Freeport Indonesia, yang memberi sebagian keuntungan bersih kepada pemprov dan pemkab di Provinsi Papua Tengah yang merupakan lokasi operasinya. Menurut dia, ormas keagamaan tak memiliki modal cukup dan kapabilitas untuk menjalankan bisnis pertambangan. Dosen hukum lingkungan UGM, Agung Wardana, menilai PP No 25/2024 sebaiknya dicabut. PP itu bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan UU Mineral dan Batubara. ”PP ini kontraproduktif dengan upaya kita mengatasi perubahan iklim,” ucap Agung. (Yoga)

Jakarta Fair Kemayoran kembali menemani perayaan HUT Ke-497 Jakarta. Pameran multiproduk di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakpus, ini berlangsung 33 hari, mulai dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024, diikuti 2.550 perusahaan dengan 1.550 stan. Target pengunjungnya 6,7 juta dan transaksi lebih dari Rp 7,3 triliun. Jumlah itu melampaui capaian Jakarta Fair tahun lalu yang diikuti 2.500 perusahaan dengan 1.500 stan, 6,3 juta kunjungan, dan nilai transaksi Rp 7,3 triliun. Direktur Pemasaran PT JIExpo Ralph Scheunemann menyebutkan, dunia usaha MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition atau pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran) pulih dengan cepat setelah pandemi Covid-19.

Jakarta Fair tahun ini pun menyerap lebih banyak peserta dan stan. ”Sekarang bukan kejar pengunjung, tetapi memberi kenyamanan, mulai dari lalu lintas, masuk area pameran, dan menikmati semua aktivitas. Kadang ada masalah kecil, seperti copet atau apa pun yang kami atasi,” jelasnya. Tahun ini, penyelenggara memperluas area stan kosmetik dan otomotif, lantaran meningkatnya peminat kedua produk itu. Otomotif menyumbang 20 % transaksi Jakarta Fair tahun lalu. Ada taman rekreasi dengan semua wahana permainan dan kuliner. Satu wajah baru lainnya adalah pusat jajanan dan oleh-oleh. Di sini banyak UMKM yang menjadi 60 % peserta Jakarta Fair. ”Kami fokus memberikan kenyamanan kepada pengunjung. Ketika mereka nyaman, akan berdampak terhadap perputaran transaksi dan mendorong ekonomi Jakarta,” kata Ralph. (Yoga)

Warganet kerap mengeluh di beragam platform media sosial mengenai tingginya harga tiket pesawat, terutama saat musim puncak liburan. Banyak unggahan yang membandingkan tarif tiket pesawat domestik dan internasional. Alih-alih lebih rendah, harganya mayoritas lebih tinggi ketimbang perjalanan ke luar negeri. Tak heran, masyarakat memilih perjalanan ke luar negeri menggunakan pesawat. Survei Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) menunjukkan, mayoritas responden konsumen industri aviasi, memilih maskapai berdasarkan harga tiket, 22 % responden, disusul ketepatan waktu (21,6 %) dan rute (19,7 %). Artinya, konsumen menggunakan jasa penerbangan berdasarkan harga tiket, semakin murah tiketnya, semakin banyak orang yang terbang menggunakan maskapai tersebut.

Di sisi lain, meski harga tiket pesawat kerap dikeluhkan mahal melalui media sosial, sebanyak 59,8 % responden Apjapi menilai tarifnya masih dalam kategori wajar. Hanya 21,5 % yang beranggapan harga tiket pesawat mahal. Dalam diskusi kelompok terarah harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Potensi Bisnis Aviasi Seiring Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah dan Mobilitas Orang di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/6), Ketua Apjapi Alvin Lie mengatakan, sesuai data Kemenhub berkaitan dengan musim libur Idul Fitri 1445 Hijriah, dari 240 juta orang yang bermobilitas, konsumen jasa penerbangan berkisar 10 % - 11 %.

Sisanya memakai moda transportasi lain. Alvin mengatakan, keluhan tarif tiket yang digaungkan konsumen menunjukkan minimnya pemahaman mereka terhadap komponen harga tiket. Padahal, ada sejumlah komponen lain yang dibebankan dalam tiket sehingga nominal yang tertera tak seluruhnya masuk sebagai pendapatan maskapai. ”Di dalam harga tiket ada PPN, passenger service charge (PJP2U) atau retribusi bandara. Retribusi bandara ini cukup tinggi,” ujarnya. Retribusi bandara bukan bagian pendapatan maskapai penerbangan. Ada pula komponen Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR). (Yoga)

Besar sebagai ”tukang gambar” percetakan di Makassar, Firman Hatibu merengkuh nasib sebagai ilustrator  yang karyanya tersebar di dunia. Karyanya tercetak di album band Slank hingga menjadi illustrator ”langganan” CorelDRAW. Bekal itu ia gunakan untuk membangun ekosistem lintas sektor agar berdaya bersama. Sebuah computer dengan berbagai perlengkapan menggambar nangkring di tengah ruangan. Di lemari pembatas terpampang tiga skateboard tanpa roda dengan gambar yang saling terhubung. Itu adalah gambar yang menjadi tampilan utama aplikasi CorelDRAW versi 2020. ”Sengaja bikin sendiri untuk kenang-kenangan,” kata Firman Hatibu, Senin (20/5/2024).

Pada 2019, gambar berjudul ”Queen of Vector” ini ia kirimkan dalam sayembara internasional CorelDRAW. Ia terpilih sebagai juara kedua. Meski begitu, gambar buatannya dipilih menjadi tampilan utama di semua aplikasi CorelDRAW versi 2020. Berturut-turut, hingga 2024 ini, gambarnya selalu ada di laman resmi hingga akun media sosial CorelDRAW. Karyanya telah melanglang buana di banyak benua. Gambar buatannya telah tercetak dilogo perusahaan di Irlandia, baju kaus band di Australia, toko oleh-oleh di Texas, hingga buku di bandara-bandara dunia. Ia memiliki ciri khas gambar yang detail dan warna cemerlang.

Menjadi ilustrator adalah pekerjaan utama Firman satu dekade ini. Media sosial serupa etalase karyanya. Beberapa konsumen menghubunginya secara daring setelah melihat gambarnya di Instagram atau informasi dari teman ke teman. Tingginya animo klien, khususnya mancanegara, membuatnya mantap mandiri dan bekerja dari rumah setelah 15 tahun bekerja di percetakan. Sebelum sayembara CorelDRAW, ia beberapa kali memenangi ajang tingkat dunia. ”Ada Motocross tingkat dunia. Hadiah uangnya masuk, tapi plakat yang ditandatangani semua pebalap ditahan di bandara. Disuruh bayar, mending tak usah,” cetusnya.

Selain melakoni pekerjaan utama sebagai ilustrator profesional, Firman juga ingin terus berbagi dengan para ilustrator muda lainnya. Ia merasa, kesempatan yang ia miliki harus disebarluaskan dan bisa dimanfaatkan banyak orang. Sebab, ia melihat dunia ilustrator dibutuhkan banyak orang di banyak negara dan dalam berbagai medium. Hanya saja, informasi tersebut tak tersampaikan secara detail ke anak muda, khususnya di Makassar. ”Saya merasa kita ada inferioritas soal karya. Padahal, karya teman-teman tak kalah bagus. Tinggal mencari pasar dan klien sendiri sesuai dengan karakter yang dimiliki,” tuturnya. Menurut Firman, dunia kreatif mempunyai daya dobrak yang bisa terus berkembang. Kemampuan untuk berjejaring dan bekerja bersama membuka ruang-ruang dan kesempatan baru untuk tumbuh bersama. (Yoga)

Kabar baik bagi dunia usaha. Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bakal royal mengguyur insentif pajak tahun depan. Dari sini, industri pengolahan masih menjadi primadona yang mendapatkan insentif pajak paling besar. Pemerintah mengestimasi belanja perpajakan tahun 2025 mencapai Rp 421,82 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2024 senilai Rp 374 triliun. Sejauh ini, belanja perpajakan tahun depan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. Berdasarkan jenis pajak, porsi terbesar adalah belanja pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang senilai Rp 262,3 triliun. Untuk jenis pajak ini, cakupan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP). Adapun belanja pada pajak penghasilan (PPh) diperkirakan Rp 140,10 triliun, yang mencakup diskon tarif pajak termasuk tax holiday. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, kenaikan belanja perpajakan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta aktivitas masyarakat di tahun depan. 

Selama ini belanja perpajakan terbesar dinikmati oleh sektor industri pengolahan. Pemerintah memproyeksikan nilainya Rp 98,2 triliun. Disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 57,9 triliun dan sektor jasa keuangan dan asuransi senilai Rp 53,7 triliun. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto menilai, kenaikan belanja perpajakan terbilang lumrah lantaran pemerintah juga tengah menarik masuknya investasi ke Tanah Air, termasuk di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Di sisi lain, subsidi pajak kali ini nyaris minim dampaknya pada pemulihan daya beli. Padahal tekanan berat yang sedang dihadapi masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, bisa dikurangi dengan meringankan beban pajak termasuk melalui subsidi pajak. Oleh karena itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual menyarankan sebaiknya belanja perpajakan jangan hanya terkonsentrasi di sektor industri pengolahan maupun yang berhubungan dengan hilirisasi SDA. Insentif bisa diperkuat ke sektor lain, terutama sektor yang bisa menyerap tenaga kerja. 

Contohnya adalah sektor pertanian dan sektor jasa. Apalagi di sektor tersebut masih banyak pekerja dengan status informal. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengingatkan agar belanja perpajakan didistribusikan tepat sasaran agar berdampak maksimal  bagi ekonomi. Menurut dia, sektor yang membutuhkan insentif pajak adalah sektor padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja, juga sektor bernilai tambah tinggi yang mendorong hilirisasi atau industrialisasi. "Kedua sektor ini perlu diberikan insentif karena dampaknya akan berkali lipat bagi masyarakat dan perekonomian nasional," terang dia, kemarin. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandra Wahjudi menilai belanja perpajakan masih diperlukan.

Pemerintah berupaya memacu penerimaan perpajakan pada tahun depan. Salah satu caranya menyasar potensi pajak orang kaya. Pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas wajib pajak (WP) high wealth individual (HWI) dan WP grup ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. Rencana ini tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Dalam dokumen itu, pemerintah menyatakan penguatan basis perpajakan dilakukan melalui beragam cara. Pertama, penambahan jumlah WP serta perluasan edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak. Kedua, penguatan pengawasan pajak dan law enforcement. Ketiga, peningkatan kerja sama perpajakan internasional. Keempat, pemanfaatan digital forensik. Tidak ada data resmi terkait penerimaan pajak orang kaya. Kementerian Keuangan hanya merilis penerimaan setoran pajak dari wajib pajak secara umum, yakni wajib pajak orang pribadi (WP OP), termasuk di dalamnya setoran pajak dari orang kaya. 

Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto mengatakan, salah satu indikator potensi penerimaan pajak dari Kelompok HWI ialah masih rendahnya rasio kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau kepatuhan formal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) non karyawan termasuk di dalamnya kelompok HWI. Ia mengutip data Direktorat Jenderal Pajak yang melaporkan rasio kepatuhan WP OP non karyawan pada 2022 hanya 69,11%, lebih rendah daripada kepatuhan formal WP OP karyawan sebesar 93,71%. "Meskipun ini hanya menunjukkan angka kepatuhan formal, tetapi bisa dijadikan gambaran kepatuhan materialnya," kata dia, Selasa (4/6). Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyebutkan masih ada ada harta WP di luar negeri yang masih belum diungkap ke otoritas pajak. Hal ini terlihat dari data realisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) khususnya repatriasi dan deklarasi luar negeri dibandingkan data Automatic Exchange of Information (AEOI). "Tentunya, harta ini milik HWI. Ini menjadi potensi penerimaan pajak dan mampu meningkatkan penerimaan pajak," kata dia, kemarin.