Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 0,17% ke level Rp16.244 per dolar AS, kemarin. Berdasarkan data RTI, seiring makin kuatnya kemungkinan penurunan suku bunga acuan di Amerika Serikat. Penguatan rupiah berpotensi terus berlanjut hingga menyentuh level Rp15.900 per dolar AS. Tahun depan, Bank Indonesia (BI), memprediksikan rupiah menguat ke rentang Rp15.300-15.700 AS. Katalisnya adalah penurunan  suku bunga global dan soliditas perekonomian dunia. Sementara itu, merujuk kurs JISDOR Bank Indonesia (BI), rupiah menguat ke level Rp 16.279 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.282 per dolar AS, kemarin. Rupiah tercatat terus melemah menembus level psikologis Rp 16 ribu per dolar AS sejak 27 Mei 2024, setelah sebelumnya bermain Rp15.900-an. Sepanjang tahun ini, merujuk data RTI, rupiah melemah 5,5%. Faktor penyebab penurunan rupiah masih seputar gamangnya keputusan penurunan suku bunga AS atau Federal Funds Rate (FFR). (Yetede)

Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) akan semakin marak tahun ini, salah satunya dengan adanya dukungan likuiditas dari bank sentral bagi bank yang aktif menyalurkan  kredit pada sektor tertentu. Total tambahan likuiditas yang akan ditambah Bank Indonesia (BI) sekitar Rp115 triliun hingga akhir tahun ini. Selain itu, sejumlah program juga  akan diselenggarakan perbankan untuk mendorong minat masyarakat membeli rumah KPR.

Berdasarkan data Uang Beredar yang dirilis BI, penyaluran kredit properti mencapai Rp 1.351,1 triliun, tumbuh  7,8% secara tahunan (year on year/yoy). Untuk kredit pemilikan rumah, apartemen (KPR/KPA) tumbuh 14,2% (yoy) menjadi Rp 734,7 triliun per April 2024. Angka pertumbuhan ini cenderung flat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mencatatkan pertumbuhan positif pada bisnis KPR. Pada tahun ini, Bank Mandiri telah menyiapkan beberapa program yang diharapkan  dapat menjadi magnet untuk menarik minat masyarakat untuk mengajukan KPR. (Yetede)

Rencana PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) untuk mengakuisisi 90,11% saham PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST) akan memperkokoh posisi emiten Group Djarum ini sebagai perusahaan menara telekomunikasi (tower) tersebut kedua di Indonesia, setelah PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel. Akuisisi emiten menara milik Group Sinar Mas ini juga diyakini menjadi katalis bagi kinerja TOWR ke depannya, termasuk pergerakan sahamnya yang menyimpan potensi gain hingga 51,72%.

Akuisis 90,11% saham IBST akan dilakukan oleh anak usaha Sarana Menara, yakni PT iForte Solusi Infotek dari PT Bakti Taruna Sejati notaris lainnya. IBTS merupakan perusahaan menata terbesar kelima di Indonesia yang memiliki 3.383 menara telekomunikasi, fiber to the buildeing (FFTB)/Fiber To The Home (FFTH)/fiber to the tower (FTTT). "Secara keseluruhan, kami memandang akuisisi ini sebagai sebagai sebuah langkah strategis yang penting bagi TOWR. Mengingat peluang pertumbuhan anorganik yang makin terbatas dengan pasar yang terus berkembang di masa depan," kata Analis Indo Premier Sekuritas Giovanni Dustin dan Ryan Dimitri dalam riset terbarunya yang dipublikasikan Kamis (6/6/2024). (Yetede)

Kementerian Perdagangan (Mendag) menemukan produk impor elektronik ilegal sebanyak 40.282 buah dengan nilai Rp 6,7 miliar di wilayah banten. Puluhan ribu barang elektronik diantaranya, pengeras suara (speaker) berbagai ukuran, alat pengering rambut, alat pelurus rambut dan lain sebagainya. Mendag Zulkifli Hasan menerangkan, barang elektronik impor milik PT Global Mitra Intitama (GMI) tidak memenuhi persyaratan yang berlaku. Persyaratan itu seperti registrasi Keamanan, Keselamatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), Buku Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan, serta tidak memiliki Sertifikat Produk Pengunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB). "Hari ini kita temukan disini 40.282 (unit barang elektronik impor) dengan nilai Rp 6,7 miliar, ini masuk nilai beli, kalau nilai jual beli lebih lagi. (Ada) 9 lebih jenis elektronik yang tidak memenuhi SNI, K3l. MKG, oleh karena itu harus kita tertibkan," jelas dia. (Yetede)

Pemerintah memastikan pengelolaan utang dilalui secara prudent dan terukur agar komposisi utang tidak memberatkan kinerja fiskal. Saat ini, mayoritas utang berada dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang didominasi dalam bentuk nominal rupiah, akan menjadi bantalan saat terjadi turbulensi perekonomian dunia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah utang pemerintah pusat hingga akhir April 2024 sebesar Rp8.338,43 triliun.

Bila dilihat berdasarkan kurs jumlah ini terbagi dalam bentuk nilai tukar rupiah Rp1.713,26 triliun dalam bentuk yen Jepang; Rp 388,45 triliun dalam bentuk euro; Rp30,92 triliun dalam bentuk mata uang lainnya. Dari total keseluruhan maka utang berdasarakan mata uang dalam bentuk rupiah masih merupakan jumlah yang paling mayoritas dari total profit utang pemerintah. (Yetede)

Kementerian ESDM meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menangani secara tuntas gangguan pasokan listrik selama belasan jam di sejumlah wilayah Sumatera. Investigasi dan audit pada jaringan kelistrikan diperlukan agar hal serupa tak terulang. Sebelumnya, pemadaman listrik terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera, seperti di Lampung, Sumsel, Sumbar, Jambi, Bengkulu, dan Bangka Belitung, Selasa (4/6). Hal itu terjadi karena ada gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi 275 kilovolt Lahat-Lubuk Linggau.

Bahkan, ada daerah yang mengalami pemadaman lebih dari 15 jam. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P Hutajulu, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/6) sore, menyatakan belum tahu secara rinci penyebab gangguan itu. Yang pasti, secara teknis, relai (proteksi sistem penyaluran) bekerja untuk memadamkan listrik. Jisman menyatakan, pihaknya memberikan instruksi kepada PLN terkait persoalan itu.

”Harus diinvestigasi, diaudit. Itu juga perintah Pak Menteri (ESDM), bagaimana mitigasi ke depan agar tak terulang,” kata Jisman   Manajer Komunikasi dan TJSL Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi, dan Bengkulu PLN Iwan Aris setyadhi, pada Rabu pagi, mengatakan, aliran listrik berangsur pulih. ”Pada pukul 07.00, kondisi kelistrikan untuk 78 % pelanggan di wilayah Sumsel, Jambi, dan Bengkulu sudah normal. PLN terus mengupayakan penormalan kelistrikan hingga 100 %,” ujarnya (Kompas.id, 5/6). (Yoga)

Saat ini ada lima RUU yang berpengaruh secara signifikan pada sistem ketatanegaraan yaitu revisi UU Kementerian Negara, Polri, TNI, penyiaran, dan MK. Apabila ditelaah secara keseluruhan, terlihat bagaimana dampak negatif kelima RUU itu pada desain ketatanegaraan, terutama soal pembatasan kekuasaan, yang tengah dibangun sejak Reformasi 1998. Soal kementerian, yang saat ini ditentukan jumlah maksimalnya oleh UU Kementerian Negara sebanyak 34, akan dijadikan tanpa batas. Selain efisiensinya bisa dipertanyakan, ada potensi penggunaan hak tak berbatas ini untuk memperbesar ”kue kekuasaan” untuk mengurangi kekuatan penyeimbang. Sementara itu, revisi UU Penyiaran melarang jurnalisme investigasi yang merupakan alat kontrol penting media pada kekuasaan. Apabila disetujui, revisi UU MK juga akan menghancurkan prinsip universal tentang kemandirian yudikatif dengan membuka ruang kontrol bagi hakim.

Perubahan UU Polri juga tak hanya didesain untuk menaikkan usia pensiun, tetapi juga menambahkan kewenangan yang akan bersinggungan langsung dengan kebebasan berpendapat warga. Di sisi lain, perubahan UU TNI akan menambah jumlah jabatan sipil yang bisa dijabat militer–mengingatkan kita pada konsep ”dwifungsi” pada masa Orde Baru. Kelima UU itu membutuhkan pembahasan masing-masing agar ada diskusi yang proporsional mengenai pro dan kontranya. Masalahnya, sempitnya waktu pembahasan di ujung masa jabatan DPR dan Presiden membuat warga nyaris tak sempat mencerna apa yang direncanakan empunya kekuasaan.

Saat ini, pembuat undang-undang tengah mengalami periode lame duck atau masa transisi, yaitu saat eksekutif dan legislative baru sudah terpilih tetapi belum resmi menjabat. Secara politik, berarti eksekutif dan legislatif yang masih menjabat sudah tak memiliki legitimasi. Karena itu, secara etik, petahana tidak boleh lagi membuat kebijakan yang berdampak signifikan pada sistem bernegara. Memanfaatkan masa lame duck untuk mengubah sistem ketatanegaraan secara signifikan ini ibarat mengambil kesempatan dalam kesempitan. Hal ini hanya mungkin dilakukan oleh politikus tak peduli etik bernegara dan demokrasi, yang memang mempunyai kepentingan pragmatis belaka. (Yoga)

Peletakan batu pertama Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara dilakukan Presiden Jokowi pada hari pertama kunjungan ke IKN pada 4-5 Juni 2024. PT Summarecon Agung Tbk bakal membangun sekolah di lahan seluas 2,9 hektar. Total nilai investasinya Rp 200 miliar untuk membangun tiga jenjang sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA, yang diharapkan bisa memulai kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2025/2026. Terakhir, Presiden Jokowi memimpin peletakan batu pertama pembangunan gedung sekolah Bina Bangsa School Nusantara di atas lahan 1,8 hektar dengan total nilai investasi Rp 150 miliar. Institusi pendidikan swasta ternama akan bersanding dengan sekolah negeri yang telah eksis di sekitar IKN. ”Sekarang sudah ada tujuh sekolah yang dalam proses pembangunan di IKN,” kata Presiden dalam peletakan batu pertama Bina Bangsa School Nusantara di IKN, Rabu (5/6).

Ketujuh sekolah itu ialah tiga jenjang sekolah Al Azhar Summarecon Nusantara, tiga jenjang sekolah Bina Bangsa School, dan satu jenjang Nusantara Intercultural School (NIS) di bawah Jakarta Intercultural School (JIS). Pada momen yang sama, ada revitalisasi SDN 020 Sepaku, sekolah negeri terdekat dengan Titik Nol IKN. Revitalisasi sekolah ini berkolaborasi dengan Astra melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D Ruslim. Peta jalan pendidikan Sekolah swasta yang mulai dibangun di IKN punya reputasi tinggi. Bahasa pengantar di sekolah adalah Bahasa Inggris. Sejumlah pengajarnya pun berkebangsaan asing, sisanya dari dalam negeri dengan spesifikasi khusus. Biaya sekolah mencapai puluhan juta rupiah dengan berbagai fasilitas.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengatakan, pihaknya sudah menyusun peta jalan pendidikan di sekitar IKN. Delapan sekolah dijadikan model untuk menerapkan hal tersebut, terdiri dari jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA dan SMK. Delapan sekolah itu jadi proyek awal sebelum nantinya diterapkan di 360 sekolah di sekitar IKN, termasuk sekolah negeri. Alimuddin mengatakan, guru, pengawas, hingga kepala sekolah didampingi untuk merancang peta jalan pendidikan di sekitar IKN. Mereka merancang pendidikan yang fokus pada setiap individu siswa. ”Sehingga anak-anak itu lulus sekolah punya kemampuan lain, skill lain, di samping memperoleh ijazah,” katanya. Menurut dia, model belajar-mengajar yang baik di sekolah swasta akan diimplementasikan di sekolah negeri sekitar IKN. Selain itu, sekolah negeri juga didorong untuk mengelola sekolah lebih modern. (Yoga)

Isu mahalnya biaya pendidikan tinggi mencuat kembali, menyusul adanya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, yang mencapai 300 % lebih. Di Universitas Riau, ma- hasiswa yang mengkritik kebijakan rektor menaikkan UKT justru diadukan ke polisi oleh rektornya meski kemudian dicabut setelah mendapat respons keras dari masyarakat. Dasar penetapan UKT adalah biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung pemerintah. Uang kuliah naik sebetulnya suatu kewajaran. Sudah sering terjadi sejak dulu. Masalahnya; Pertama, persentase kenaikannya tidak proporsional, di atas 200 % hingga mengagetkan mahasiswa, mengingat pendapatan orangtua tidak naik. Kedua, pengelolaan anggaran kurang transparan. Baik dosen maupun mahasiswa tidak pernah memperoleh penjelasan, fasilitas  yang akan diperbaiki dengan kenaikan uang kuliah itu.

Yang merasakan deraan terbesar dari kenaikan uang SPP di PTN/PTNBH adalah mahasiswa golongan kelas menengah, yang pendapatan orangtuanya Rp 5.000.000-Rp 7.500.000 sebulan, sekitar 40 % dari total jumlah mahasiswa. Dilematik karena mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam golongan I dan II, yang uang kuliahnya antara Rp 500.000 dan Rp 1.000.000, serta tak memenuhi syarat untuk memperoleh beasiswa bidik misi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Namun, kalau tidak ditolong dengan beasiswa bidik misi/ KIPK atau keringanan yang kuliah, mereka terancam putus kuliah, mengingat kebutuhan kuliah tak hanya SPP, tetapi juga tempat tinggal (kos), makan, transportasi, dan komunikasi.

Di tengah riuh soal UKT, OJK mendorong pelaku jasa keuangan menyediakan kredit mahasiswa (student loan). Pemerintah punya pengalaman mengelola program Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), saat Dr Daoed Joesoef menjadi Mendikbud. KMI itu diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menyelesaikan tugas akhir (skripsi). Besaran KMI Rp 250.000-Rp 750.000. Jaminannya, ijazah saat lulus S-1, tapi dihentikan pertengahan 1990 karena gagal. Banyak peminjam yang tak mengembalikannya. Kegagalan yang sama akan terjadi jika student loan diterapkan lagi di Indonesia dengan alasan sama. Liputan utama Kompas (20-21/5/2024) tentang sulitnya gen Z dapat pekerjaan di sektor formal bisa menjadi pertimbangan. Apabila dipaksakan harus mencicil, mungkin mereka akan menunda pernikahan, atau menunda memiliki rumah.

Student loan bukan jawaban, melainkan persoalan baru. Solusi keluar dari masalah uang kuliah yang makin mahal adalah pertama, stop privatisasi PTN-PTN kecil menjadi PTNBH. Karena begitu menjadi PTNBH, subsidi dari negara berkurang dan beban akan ditimpakan kepada mahasiswa. Kedua, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi (dikti) harus dinaikkan, minimal 10 % dari sekarang. Apalagi janji presiden terpilih Prabowo Subianto saat kampanye adalah menggratiskan PTN. Alihan anggaran dari kementerian/lembaga yang kurang mendesak untuk membiayai dikti. Ketiga, efisiensikan penggunaan anggaran dikti agar tepat sasaran. Meningkatkan komitmen negara untuk menambah anggaran bagi dikti, dan mengefisienkan penggunaan anggaran dikti lebih menjawab persoalan uang kuliah yang makin mahal dibandingkan memberikan student loan. (Yoga)