Bagaimana Tapera Kelola Dana Pekerja

;

Bagaimana Tapera Kelola Dana Pekerja

Ekonomi Yuniati Turjandini 07 Jun 2024 Tempo

ILVY Riana Putri, 36 tahun, masih berharap program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tak diwajibkan buat semua pekerja di Indonesia. Alasannya beragam. Salah satunya besaran iuran. Peserta Tapera bakal dikenai iuran sebesar 3 persen. Pemerintah mengatur 2,5 persen dari iuran tersebut dibayar pekerja dan 0,5 persen dibayar pemberi kerja. Iuran tersebut akan menambah jumlah potongan gaji pegawai perusahaan di Jakarta itu setiap bulan. Ia sudah menyetor iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 1 persen dari gaji serta jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan di BPJS Ketenagakerjaan yang masing-masing sebesar 2, 1, dan 0,3 persen.

Silvy juga berkeberatan setelah mendengar manfaat yang mungkin ia dapat dari program tersebut. Sebagai peserta yang masuk kategori masyarakat berpendapatan rendah, yaitu peserta dengan gaji maksimal Rp 8 juta atau Rp 10 juta di wilayah Papua dan Papua Barat, dia berhak mengajukan pembiayaan untuk membangun rumah, merenovasi rumah, atau membeli rumah perdana. Lantaran sudah memiliki hunian di kawasan Jakarta, dia hanya tertarik pada pembiayaan renovasi. Namun Silvy tak puas atas plafon Tapera yang sebesar Rp 114 juta. "Tidak akan cukup dananya kalau ingin merenovasi banyak bagian rumahku yang sudah tua," ujarnya kepada Tempo, kemarin.

Kekhawatiran soal program Tapera juga datang dari Ecka Pramita, 40 tahun. Dia waswas menyerahkan dananya kepada Badan Pengelola Tapera, yang namanya baru ia dengar pada tahun ini. Karyawan perusahaan swasta di Jakarta itu mempertanyakan kredibilitas badan tersebut menghimpun serta mengelola dana masyarakat. Selain soal keamanan dana, dia menyoroti kemampuan BP Tapera memberikan imbal hasil buat para peserta. "Saya tidak berharap yang muluk-muluk. Setidaknya bisa sama dengan imbal hasil deposito di bank," katanya. (Yetede)