Penyusunan RAPBN 2025 berlangsung kompleks. Target defisit dalam APBN pertama Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan pemerintahan saat ini berpotensi berubah akibat utang negara dan aspirasi pemerintahan baru yang mesti diwadahi. Saat menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi lewat Kemenkeu sudah menetapkan target defisit yang lebar di rentang 2,45-2,82 % dari produk domestik bruto (PDB). Nyaris menyentuh batas aman 3 % dari PDB. Di tengah jalan, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tiba-tiba mengusulkan angka defisit lebih rendah di 1,5-1,8 % dari PDB.

Defisit yang lebih rendah itu diyakini bisa memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan menjabat per Oktober 2024. Dalam rapat penyusunan awal RAPBN 2025 antara pemerintah dan DPR sepanjang pekan ini, masalah defisit dan utang negara menjadi isu yang paling alot dibahas. Khususnya, setelah Suharso mengusulkan target defisit yang berbeda dari rancangan awal. Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan pemerintah bahwa utang negara saat ini sudah tinggi. Utang jatuh tempo pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun, naik nyaris dua kali lipat dari utang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 434,29 triliun.

Beban pembayaran bunga utang pemerintah yang dalam APBN sudah menduduki komponen pengeluaran tertinggi dalam belanja pemerintah pusat. Pada 2024, besarannya diproyeksikan Rp 497,3 triliun. Menurut Dolfie, jika defisit APBN 2025 ditetapkan 2,45-2,82 %, seperti usulan awal, ada potensi tambahan utang Rp 600 triliun untuk menutup defisit tahun depan. ”Oleh karena itu, untuk RAPBN 2025 ini buatlah  d efisit yang rendah sebagai permulaan. Jangan sampai memasuki pemerintahan baru ini dibebani utang yang juga besar,” katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6). Menkeu Sri Mulyani mengatakan, defisit fiskal bisa ditekan lebih rendah, tetapi bergantung postur penerimaan dan belanja pemerintahan berikutnya. ”Kalau (defisit) bisa lebih rendah, tentu kita coba lebih rendah. Tinggal belanjanya. Komposisinya tergantung pemerintahan berikutnya,” ucapnya. (Yoga)

Industri aviasi nasional membutuhkan dukungan pemerintah agar mampu bertahan, bahkan berekspansi ke berbagai sudut negeri. Koordinasi lintas kementerian menjadi salah satu kunci penting tumbuhnya industri yang mempersatukan Nusantara lewat udara ini. Dukungan dibutuhkan untuk mengatasi persoalan tarif, tingginya bea masuk, pajak, dan minimnya infrastruktur. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang memperburuk kondisi industri penerbangan juga harus ditemukan solusinya. Hal ini mengemuka dalam diskusi kelompok terarah harian Kompas (Kompas.id) bertajuk ”Potensi Bisnis Aviasi Seiring Meningkatnya Konektivitas Antarwilayah dan Mobilitas Orang di Indonesia”, di Menara Kompas, Jakarta, Kamis (6/6).

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, tingginya bea masuk suku cadang pesawat membuat maskapai kewalahan. Dari 73 pesawat ATR 72 yang dioperasikan Lion Group, misalnya, 27 pesawat kini masih dalam perawatan atau tidak ada mesinnya. Padahal, armada ATR 72 itu beroperasi di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP). Karena Malaysia dan Thailand lebih mendukung industri aviasi, Lion Group kini juga memilih mengalihkan sebagian armadanya ke negara-negara itu. ”Biaya operasi di sana lebih murah daripada terbang di Indonesia,” ujar Daniel. Salah satu item yang lebih murah di negara tetangga adalah harga avtur. Denon menekankan, kondisi itu hanya dapat diminimalkan jika koordinasi lintas kementerian sudah optimal. (Yoga)

Upaya mendorong transisi energi bersih memang menggembirakan. Walakin, emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia mencapai aras membahayakan semua penghuni Bumi. Sebagai salah satu penerima manfaat terbesar aktivitas itu, perusahaan energi fosil perlu dipajaki besar-besaran. Laporan pada Kamis (6/6) dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan, investasi di energi bersih dan terbarukan pada 2024 akan mencapai 2 triliun USD. Sementara investasi pada minyak dan gas bumi ditaksir hanya 570 miliar USD. ”Investasi energi bersih mencapai rekor baru di tengah kondisi ekonomi yang menantang,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol di Paris, Perancis.

Meski kini naik, menurut IEA, investasi pada energi bersih masih harus digandakan sampai 2030, untuk mengurangi emisi karbon dioksida. Kini, pengurangan karbon dioksida dari atmosfer baru 2 miliar ton per tahun. Padahal, penghilangan harus 9 miliar per tahun sampai 2050. Hal itu disimpulkan dalam laporan 50 pakar internasional yang terbit pada Kamis. Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut, ”Perubahan iklim adalah penyebab dari semua pajak tersembunyi yang dibayar oleh warga, kelompok masyarakat, komunitas, dan negara-negara yang rentan.

Sementara para pemicu kekacauan iklim, industri bahan bakar fosil, meraup keuntungan besar dan me nikmati triliunan subsidi yang didanai pembayar pajak,” ujarnya dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup di New York, AS, Rabu (5/6). Karena itu, Guterres menyerukan pajak lebih tinggi atas keuntungan industri bahan bakar fosil. Dana ini bisa digunakan untuk membiayai perjuangan melawan pemanasan global, secara khusus menunjuk pada ”pungutan solidaritas pada sektor-sektor, antara lain, pelayaran, penerbangan, dan ekstraksi bahan bakar fosil”. ”Sudah waktunya menetapkan harga karbon yang efektif dan mengenakan pajak atas keuntungan perusahaan bahan bakar fosil,” ujarnya. (Yoga)

Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Nasional Muarajambi digelar selaras dengan kearifan lokal dan kekhasan masyarakat adat setempat. Karena itu, di kawasan ini tak akan dibangun hotel-hotel modern. Para pengunjung bisa merasakan suasana keheningan di pusat pendidikan Buddhis peninggalan abad ke-6 ini dengan menginap di rumah-rumah adat dan tempat penginapan khas Jambi. Kepala Balai Pelestarian Ke- budayaan Wilayah V Jambi Agus Widiatmoko mengatakan, KCBN Muarajambi hanya berjarak 15 km dari Kota Jambi dan bisa dijangkau dengan mudah karena terhubung oleh jalan nasional.

”Pembangunan hotel atau penginapan modern di kota saja. Jangan sampai investor membangun hotel dengan membeli lahan-lahan di desa sehingga delapan desa penyangga KCBN Muarajambi tetap memiliki kekhasan dengan rumah-rumah adat panggung mereka dan penginapan-penginapan khas Jambi yang dikelola bumdes (badan usaha milik desa) setempat,” ucap Agus, Kamis (6/6/2024), di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi. Menurut Agus, rata-rata luas permukiman masyarakat desa di sekitar KCBN Muarajambi hanya sepertiga dari total luasan desa. Dengan demikian, masyarakat atau bumdes masih bisa memanfaatkan lahan mereka untuk membangun tempat penginapan bernuansa adat Jambi. (Yoga)

Dalam penyusunan RAPBN 2025, pemerintahan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya menetapkan defisit fiskal APBN 2025 di kisaran 2,45-2,82 % dari PDB, hampir mentok batas aman yang diatur di UU Keuangan Negara, yakni 3 %. Pada masa transisi, pemerintahan Jokowi semestinya menyediakan ruang fiscal yang cukup dan membiarkan rezim Prabowo menyesuaikan postur anggarannya lewat mekanisme APBN Perubahan (Kompas, 5/6/2024). Defisit yang melebar sebagai konsekuensi dari membengkaknya belanja negara ini harus ditutup dengan utang. Konsekuensinya beban utang juga membengkak dan rasio utang melebar mendekati 40 % PDB.

Kondisi ini menempatkan Indonesia di posisi rentan, di tengah situasi global, dengan suku bunga tinggi dan gejolak geopolitik yang masih tinggi. Ruang fiskal yang leluasa dibutuhkan sebagai shock absorber guna menahan guncangan yang ada. Meski secara informal penyusunan RAPBN 2025 melibatkan tim Prabowo, kemungkinan belum semua program Prabowo terakomodasi. Program unggulan Prabowo makan siang gratis untuk seluruh pelajar di Indonesia yang akan menelan anggaran Rp 400 triliun, dan susu untuk ibu hamil, akan diakomodasi dalam pos anggaran yang mana.

Selain harus mengakomodasi janji kampanye Prabowo dan komitmen melanjutkan proyek besar Jokowi, seperti IKN, APBN 2025 juga dibebani kewajiban utang jatuh tempo Rp 782 triliun. Belum lagi belanja wajib untuk gaji pegawai, 15 % dari APBN, pendidikan 20 %, kesehatan 6 %, dan anggaran perlinsos yang di 2024 mencapai Rp 493,5 triliun. Kondisi ini menuntut kemampuan tinggi pemerintahan baru untuk menavigasi dan memitigasi tantangan di tengah ruang fiskal yang sempit, sementara masih banyak PR yang harus menjadi perhatian, terkait investasi SDM guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Yoga)

Di tengah isu hilirisasi yang programnya akan diteruskan pemerintahan presiden terpilih hasil Pilpres 2024, terbit regulasi baru di bidang industri dalam bentuk Permenperin No 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Produk Elektronik, yang membatasi impor barang elektronik untuk mendorong industri elektronik domestik. Hal ini dilatari kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja neraca perdagangan elektronik yang terus defisit. Padahal, dengan hilirisasi komoditas unggulan, industri dalam negeri harusnya ikut terdongkrak naik karena hilirisasi dan pengembangan industri (industrialisasi) ibarat ”satu tarikan napas”.

Hilirisasi ditujukan untuk memberi nilai tambah bahan-bahan mentah yang dijual di pasar internasional, dalam bentuk barang setengah jadi dan/atau barang jadi. Proses nilai tambah itu membutuhkan industri dalam negeri sehingga hilirisasi juga akan mendongkrak industri manufaktur domestik. Industrialisasi berkontribusi besar menciptakan lapangan kerja. Hasil optimal hanya terjadi jika program hilirisasi dijalankan oleh industri dalam negeri, bukan seperti pada hilirisasi nikel. China adalah contoh kisah sukses strategi hilirisasi yang terjadi berbarengan dengan industrialisasi, tanpa perlu mempertentangkannya.

China mengalami peningkatan industri manufaktur mereka selama lebih dari 35 tahun (Wen, 2024). Kunci keberhasilan hilirisasi China adalah dengan melakukan pendekatan relatif sederhana, bertahap, dan bersifat eksperimental. Fase pertama, 1970-an, dengan industrialisasi di perdesaan, dengan mengenalkan industri pertanian pada mekanisasi serta pembangunan infrastruktur secara masif demi menjamin mobilitas yang tinggi dan kelancaran sirkulasi logistik. Setelah fondasi industri perdesaan sudah kuat, dengan kepemilikan campuran, tahapan hilirisasi industri baru dilakukan.

Fase kedua (1988-1998) menekankan pada industri dengan produksi masif, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang besar maupun ekspor. Pada fase ketiga (1998-sekarang), hilirisasi dilakukan besar-besaran, dengan berbagai bentuk produksi dan konsumsi. Belajar dari China, yang utama dan terpenting adalah penyediaan berbagai bentuk insentif ekonomi bagi industrialis dalam negeri dibandingkan mengundang industrialis asing melalui kemudahan investasi. Dalam konteks inilah, terbitnya Permen No 6/2024 jadi cukup relevan di saat presiden terpilih bersiap ”gas pol” melanjutkan hilirisasi. (Yoga)

Penerapan kelas rawat inap standar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diminta untuk ditunda karena dinilai masih belum jelas, terutama berkaitan dengan kepastian manfaat layanan, tarif pelayanan, dan iuran peserta. Hal itu disampaikan sebagian besar anggota Komisi IX DPR dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menkes, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Kesehatan di Jakarta, Kamis (6/6). Topik yang dibahas dalam pertemuan tersebut terkait penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) program JKN. Dorongan ditundanya penerapan KRIS dalam program JKN disampaikan anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago.

Ia mengemukakan, penerapan KRIS yang diusung saat ini tak sesuai amanat konstitusi, yakni amanat terkait asas keadilan. ”Jika dilaksanakan satu iuran untuk semua kelas, dengan kelas 1 dan kelas 2 akan turun (iuran) dan kelas 3 akan naik. Ini menyusahkan rakyat. Apalagi, kalau sebelumnya ada 12 tempat tidur sekarang jadi empat, akan banyak (pasien) yang tidak tertampung,” tuturnya. Aturan terkait penerapan KRIS tertuang dalam Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam regulasi itu terdapat aturan mengenai 12 kriteria pelayanan dalam KRIS, meliputi komponen bangunan yang tidak memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan ruangan, kelengkapan tempat tidur, nakas per tempat tidur, temperatur ruangan, dan pembagian ruang rawat. Adapun indikator dalam kelas standar tersebut antara lain kamar mandi harus ada di dalam ruang inap, satu ruangan maksimal empat tempat tidur, tersedia outlet oksigen, pencahayaan ruangan yang baik, serta ruangan terbagi atas jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit. Menurut Irma, kriteria dalam kelas rawat inap tersebut masih belum siap untuk diterapkan dengan kondisi pelayanan kesehatan saat ini. Fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum mumpuni. Akses kesehatan pun belum merata. (Yoga)

Kelompok pekerja dari 60 federasi serikat pekerja menggelar unjuk rasa menuntut pencabutan PP No 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di depan Patung Arjuna Wiwaha, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (6/6). PP No 21/2024 yang mewajibkan pekerja swasta dan mandiri ikut mengiur program Tapera dinilai semakin membebani kehidupan pekerja. Jika pemerintah tidak menerima tuntutan itu, mereka mengancam akan memperluas aksi dan melakukan judicial review ke Mahkamah Agung.

”Ini merupakan aksi awal dan diikuti 60 federasi. Apabila pemerintah tidak mau mendengar tuntutan kami untuk mencabut PP No 21 Tahun 2024, unjuk rasa akan kami perluas ke 38 provinsi yang banyak kantong industri,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada media di tengah aksi unjuk rasa. Keenam puluh federasi serikat pekerja berafiliasi, dengan KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea. Ketua Mahkamah Partai Buruh Riden Hatam Aziz, berpendapat, ”Kalaupun program Tapera dilanjutkan, uangnya tidak cukup membeli rumah yang harganya terus naik. Karena itu, kami tolak implementasi PP No 21 Tahun 2024,” katanya. (Yoga)

Kelas pekerja dihadapkan pada situasi yang kian pelik. Di tengah meningkatnya biaya kebutuhan hidup sehari-hari, beban kelas pekerja bertambah melalui pungutan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Bagi pekerja formal, pungutan ditanggung pekerja dan perusahaan, sebesar 2,5 % dan 0,5 %. Bagi pekerja mandiri, potongan 3 % dari penghasilan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Bagi kelas pekerja, potongan itu semakin menggerus pendapatan mereka yang selama ini sudah terpotong untuk membayar berbagai pungutan dan iuran wajib, termasuk pajak penghasilan.

Kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) menyebut, iuran 2,5 % dari gaji pekerja formal atau 3 % penghasilan kotor pekerja mandiri memberatkan. Sebab, gaji bruto selama ini sudah dipotong untuk membayar sejumlah iuran wajib, seperti Pajak Penghasilan progresif (PPh 21) sebesar 5 %, iuran BPJS Kesehatan 1 %, iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) 2 % dan Jaminan Pensiun 1 %. Potongan gaji tersebut dapat bertambah jika pekerja dikenai biaya jabatan dan potongan pensiun serta memiliki utang kepada pemberi kerja.

Dengan demikian, upah bersih (take home pay) yang dapat dinikmati oleh pekerja secara umum untuk mengonsumsi barang dan jasa maksimal tinggal 88,5 % dari total gaji kotor. Imbal hasil simpanan dana Tapera, lebih rendah dibanding instrumen investasi lainnya, seperti saham, reksa dana, dan obligasi. Dibanding imbal hasil obligasi negara yang saat ini 6,5 %, imbal hasil Tapera maksimal setara imbal hasil deposito di kisaran 3,5 %. Pada akhirnya, menjadi kaya bukan sekadar pilihan. Kebijakan politik dan struktur ekonomi juga menentukan, bahkan acapkali dominan. Pekerja tidak akan pernah naik kelas sepanjang kebijakan terkait kaum pekerja justru membebani ketimbang mengungkit. Jangankan menjadi kaya, punya rumah sangat sederhana saja barangkali sebatas mimpi sampai mati. (Yoga)

Para pekerja terlihat menyeberang jalan di Jalan MH Thamrin, Jakarta, saat jam pulang kerja, Rabu (5/6/2024). Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik, penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009-2014, menjadi hanya 2 juta pada periode 2019-2024. Hal ini mengakibatkan banyaknya angkatan kerja baru yang terpaksa bekerja di sektor informal atau malah menganggur. (Yoga)